Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi adalah suatu cara pengalihan resiko kepada pihak lain, salah satu contoh resiko yang bisa dialihkan yaitu resiko sakit. Untuk menghindari seseorang terkena kerugian yang besar akibat sakit maka dikeluarkan suatu produk asuransi kesehatan. Penyelenggaran asuransi kesehatan di Indonesia dilakukan secara sosial oleh pemerintah dan secara komersial oleh asuransi swasta. Penyelenggaraan asuransi sosial dilakukan secara tunggal/monopoli oleh Pemerintah melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Meskipun secara hukum, hal ini sah untuk dilakukan karena didasarkan pada amanat Undang-Undang, namun monopoli BPJS dikhawatirkan tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha karena berpotensi timbulnya praktek monopoli, menghambat persaingan usaha dan mematikan pelaku usaha asuransi komersial yang telah ada.

---

Insurance is one of the way to shift transferrable risk to another party, which one of them includes health risk. In order to divert person loss due to health reason, therefore health insurance is necessary to be issued. The Indonesian health insurance has been socially organized by government and commercially organized by the private insurance company. The implementation of social insurance is conducted in single or monopoly way by government through Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Although according to law this matter is legitimate since it is based on the legislation, nonetheless BPJS monopoly is feared to be not in line with the business competition principle since it potentially causing monopoly practice, impeded completition, and turning off any existed commercial insurance business."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menerapkan prinsip kepersertaan wajib bagi seluruh penduduk di Indonesia, sementara penyelenggara jaminan kesehatan di Indonesia, secara garis besar terdiri dari negara dan swasta. Selain itu, ketentuan kepesertaan wajib tersebut juga disertai dengan sanksi berupa sanksi administratif bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dan bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang dimaksud. Ketentuan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, salah satunya yaitu dengan paradigma hukum persaingan usaha, di Indonesia diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, maka BPJS kesehatan menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar jaminan kesehatan, namun monopoli BPJS tersebut berdasarkan pasal 50 dan pasal 51 UU No.5 Tahun 1999, tidaklah bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1999 atau disebut state action doctrine, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahateraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

This thesis discusses the health insurance arrangements organized by the Social Security Administrators to apply the principle of compulsory membership for the entire population in Indonesia, while the insurance carrier in Indonesia, generally consist of state and private. In addition, the provisions of the membership shall also be accompanied by sanctions in the form of administrative sanctions for employers other than state officials, and for every person who does not carry out its obligations as the provisions in question. The provision is analyzed using juridical normative, one of them is the paradigm of Antitrust Law, in Indonesia as stipulated in Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition. Under the provisions of Law No. 5, 1999, the health BPJS controls more than 50% (fifty percent) share of the health insurance market, but monopoly BPJS under article 50 and article 51 of Law No. 5 of 1999, it is not contrary to the Law No. 5 of 1999 or the so-called state action doctrine, which is intended to achieve social welfare for all Indonesian people."

"Skripsi ini membahas mengenai asuransi kesehatan di Indonesia di mana terdapat asuransi kesehatan sosial yang diselenggarakan oleh negara melalui badan hukum sosial dan asuransi kesehatan komersial yang diselenggarakan oleh badan hukum komersial milik pihak swasta. Asuransi sosial kepesertaannya bersifat wajib sedangkan asuransi komersial bersifat sukarela. Sejak tahun 2014, asuransi kesehatan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bagi penduduk Indonesia yang kemampuan ekonominya di atas rata-rata masyarakat Indonesia umumnya memiliki dua jenis asuransi tersebut. Dalam hal ini penulis membahas bagaimana pembagian pertanggungan di antara kedua jenis asuransi dalam hal terjadinya pengobatan di rumah sakit. Hasil penelitian menyatakan bahwa di beberapa bulan akhir tahun 2014 ini, BPJS Kesehatan telah membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk Koordinasi Manfaat dengan puluhan perusahaan asuransi komersial.

---

The focus of this study is health insurance in Indonesia, that consist of social health insurance held by government of the country through social legal entity and commercial health insurance held by private party through commercial legal entity. Social insurance is obliged for everyone in the country while commercial insurance is voluntary. Since 2014, social health insurance in Indonesia held by legal entity named BPJS Kesehatan. Usually for the citizen who have economic power above the average of Indonesia citizen, they have both insurance. In this case researcher examines how the apportionment of coverage between both insurance in hospital benefit. The result of this research state that since the last few months in 2014, BPJS Kesehatan has made cooperation agreement in Coordination of Benefit with tens of commercial insurance corporation."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan. Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2015-2017. BPJS Kesehatan dalam prosedur pelayanan publik masih dinilai terlalu bertele-tele dan belum mampu mencapai target yang diharapkan. Dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan akurat untuk melakukan peningkatan layanan informasi kesehatan BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile yakni aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN sejak 2015. Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile atau Mobile JKN memberikan layanan yang bisa diakses menggunakan smartphone baik Android atau pun iOS dengan mendownload aplikasi tersebut via Google Playstore untuk pengguna smartphone Android dan via App Store untuk pengguna iOS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dan dampak yang dihasilkan atas layanan publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mobile sebagai akses pelayanan atas Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan implementasi aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile sebagai akses dan pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BPJS Kesehatan beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian Kesehatan, maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan dalam waktu pelaksanaan wawancara top management BPJS Kesehatan, informasi mengenai implementasi aplikasi BPJS Kesehatan belum menyeluruh, target pencapaian data berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses the implementation system of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Program in the Year 2015 2017. BPJS Kesehatan in the condition of public services is still too long winded and has not been able to achieve the expected target. In order to meet the information needs quickly and accurately to improve health information services BPJS Kesehatan launched mobile application named BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN since 2015. The applicationof BPJS Kesehatan Mobile or Mobile JKN provide services that can be accessed using a smartphone either Android or iOS by downloading the app via Google Playstore for Android smartphone users and via the App Store for iOS users.

This study aims to explain the implementation and impact resulting from the public service of the BPJS Kesehatan Mobile as a service access to the National Health Insurance Programme. This research uses qualitative approach with qualitative data analysis technique.

The result of this research is an example of implementation of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Mobile as access and service of National Health Insurance Programme. Implementation assisted by the BPJS Kesehatan. Implementation unit can be tried with stakeholders who assist the implementation of such Ministry of Health, as well as professionals. However, in the implementation there are obstacles that occur during the time of interview of top management of BPJS Kesehatan, information on the implementation of BPJS Kesehatan application has not the target availability of data is reduced, lack of coordination among stakeholders. "

"Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompok PBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion FGD, dan telaah dokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP Context, Input, Process, Product dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program Kader JKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan serta terdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32 menjadi 68,80 pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59 jumlah penduduk kota Depok yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanng perlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauan kembali insentif untuk Kader.

---

National Health Insurance JKN KIS Cadre Program has been running for one year, since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection of contributions to PBPU group are the main objectives of the program. This study discusses the effectiveness of JKN KIS Cadre program implementation through input, process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This type of research is qualitative using in depth interview, Focus Group Discussion FGD , and document review. The variables studied use a combination of CIPP Model Context, Input, Process, Product and George Edward III Model.

The result of the research shows that communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activity of Kader JKN KIS have been run well and in accordance with the implementation guidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32 to 68.80 in January 2018 and the remaining 25.59 of the total population of Depok city that has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are several things that need to be improved in this program, namely the re management of human resources and incentive review for the Cadre. "

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Badan ini diberi amanat oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasal 19 Undang-undag tersebut menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Pemahaman tentang asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat beragam. Kata "sosial", seperti "asuransi sosial" hampir selalu dipahami sebagai pelayanan atau program untuk rakyat kurang mampu. Pendapat tersebut merupakan kekeliruan besar yang sudah mendarah daging di Indonesia yang menghambat pembangunan kesehatan yang berkeadilan sesuai amanat UUD45. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dengan prinsip asuransi sosial serta membedakannya dengan jaminan kesehatan di Malaysia.

---

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is an institution which established to organize social protection programs in Indonesia. The institution was given the mandate by Law No. 40 Year 2014 on National Social Security System to maintain the National Health Insurance (Health Department). Article 19 of the Act states that the tenth generation of health insurance is organized nationally by the social insurance principle and the principle of equity. An understanding of health insurance in Indonesia is still very diverse. The word "social", such as "social insurance" almost always understood as a service or program for underprivileged people. The opinion is a big mistake that is ingrained in Indonesia that hinder the development of equitable health as mandated by UUD45. Therefore, this study will discuss the implementation of the National Health Insurance by Health BPJS with the principle of social insurance and health insurance distinguishes in Malaysia."

"Adanya permasalahan terkait mutasi pembayaran premi BPJS Kesehatan oleh PT Freeport Indonesia kepada para karyawannya, menyebabkan terjadinya penonaktifan sepihak terhadap polis asuransi BPJS Kesehatan di mana seharusnya karyawan tersebut bisa mendapat manfaat atas polis asuransinya dan karena adanya kasus penonaktifan tersebut para karyawan PT Freeport Indonesia tidak dapat mengklaim polisnya, sehingga tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan bahkan hingga kehilangan nyawa. Skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung BPJS Kesehatan yang polis asuransinya dinonaktifkan secara sepihak oleh pihak BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjabarkan terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis BPJS Kesehatan yang polis asuransinya dinonaktifkan secara sepihak ditinjau dari sudut pandang UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di mana hasil dari tinjauan tersebut BPJS Kesehatan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan mutasi pembayaran premi yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, serta penonaktifan polis secara sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan pada UU SJSN, UU BPJS, dan POJK Perlindungan Konsumen. PMH yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dapat dijadikan dasar utama tertanggung/peserta BPJS Kesehatan mencari keadilan atas dasar kerugian yang diterima dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ataupun upaya litigasi di mana pihak BPJS Kesehatan harus bertanggungjawab dengan cara membuat unit pelayanan pengaduan serta ikut melakukan mediasi pada saat dilakukannya non-litigasi, dan/atau harus bertanggungjawab sesuai dengan apa yang diputus oleh pengadilan apabila sengketa diselesaikan melalui upaya litigasi.

---

The existence of problems related to the mutation of BPJS Kesehatan premium payments by PT Freeport Indonesia to its employees, causing unilateral deactivation of the BPJS Kesehatan insurance policy where the employee should be able to benefit from the insurance policy and because of the deactivation case the employees of PT Freeport Indonesia cannot claim the policy, so they cannot get health services and even lose their lives. This thesis discusses the form of legal protection for the insured BPJS Kesehatan whose insurance policy is unilaterally deactivated by the BPJS Kesehatan. The research method used is juridical-normative research by analyzing laws and regulations. The results of this study describe the legal protection of BPJS Kesehatan policyholders whose insurance policies are unilaterally deactivated from the perspective of the Labor Law, the National Social Security System Law, the Social Security Organizing Agency Law, and the Financial Services Authority Regulation where the results of the review are that BPJS Kesehatan is proven to have committed Unlawful Acts due to premium payment mutations that are not in accordance with the Labor Law, as well as unilateral policy deactivation that is not in accordance with the provisions in the Social Security Law, the BPJS Law, and the POJK Consumer Protection. Unlawful Acts committed by BPJS Kesehatan can be used as the main basis for the insured/BPJS Kesehatan participants to seek justice on the basis of the losses received by means of Alternative Dispute Resolution or litigation efforts where BPJS Kesehatan must be responsible by creating a complaint service unit and participating in mediation when non-litigation is carried out, and/or must be responsible in accordance with what is decided by the court if the dispute is resolved through litigation efforts."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis perubahan bentuk Badan UsahaMilik Negara Persero yaitu PT Asuransi Kesehatan menjadi Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan tanpa dilakukannya proses likuidasi. Diawali denganpembahasan proses pembubaran Badan Usaha Milik Negara Persero yang tundukpada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitudiwajibkan adanya likuidasi kemudian dibahas mengenai proses pembubaran PTAskes (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Perseroyang dilaksanakan tanpa adanya proses likuidasi. Pada skripsi ini menitikberatkanpada perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan apabila dibubarkan tanpalikuidasi dan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk memberikan mekanisme yangjelas mengenai perlindungan bagi kreditur PT Asuransi Kesehatan yangdibubarkan tanpa proses likuidasi dan berubah bentuk menjadi BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

---

ABSTRACTThis mini thesis discusses regarding juridical review on the alteration of PTAsuransi Kesehatan to Health Social Warranty Convener Body without theliquidation process. The discussion starts from the dissolution process ofCompany State Owned Entity which shall be comply with the provision on LawNo.40 year 2007 on Limited Liability Company, which regulates the liquidationprocess and continues with the dissolution process of PT Asuransi Kesehatanwhich is one of Company State Owned Entity that conducted without liquidationprocess. This mini thesis focuses on the protection to the creditor of PT AsuransiKesehatan if the company will be dissolute without the liquidation process andtransformed to Health Social Warranty Convener Body. The results suggests thatthe clear mechanism regarding the protection to the creditor of PT AsuransiKesehatan which dissolute without the liquidation process and transformed toHealth Social Warranty Convener Body."

"Dalam perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan proteksi terhadap para pekerja, Para pekerja dalam melaksanakan kewajiban nya dapat mengalami berbagai macam resiko terutama resiko kesehatan oleh karena itu dibutuhkan instrument penjamin untuk memenuhi kesehatan para pekerja tersebut. Dalam hal ini ada dua bentuk instrumen penjamin pemenuhan jaminan kesehatan para pekerja tersebut yakni Asuransi Kesehatan BPJS yang diwajibkan oleh undang-undang dan Asuransi Kesehatan Komersial terhadap perusahaan yang berdasarkan kemampuanya menggunakan jaminan terhadap para pekerja tersebut. Sebuah kondisi timbul dimana dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menyediakan dua buah instruments tersebut di dalam perusahaan mereka. Pokok permasalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan kedua instrument tersebut dalam perusahaan di Indonesia, dimana BPJS bersifat wajib namun perusahaan tetap menggunakan Asuransi Kesehatan Komersial untuk menjamin kesehatan para pekerja nya dan bagaimana perbandingan jaminan yang ditanggung oleh kedua buah jaminan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang no 24 tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya mewajibkan penerapan BPJS walaupun pada kenyataan perusahaan lebih cenderung memakai asuransi komersial karena dirasa lebih menguntungkan Untuk menyiasati hal ini BPJS menerapkan cob agar penerapan undang-undang efektif dan menguntungkan kedua belah pihak.

---

In the protection of labor in Indonesia Companies are required by law to provide protection to workers, workers in carrying out its obligations can experience a wide variety of health risks, especially health risk therefore required guarantor instrument to meet the health of these workers. In this case there are two forms of guarantor instruments fulfilling the health insurance of these workers the Health Insurance BPJS required by law and the Commercial Health Insurance by the company by its ability to take out insurance against these workers. A condition which arises in practice there are many companies that provide these two instruments within their company. The principal problems in this thesis is how the application of the two instruments in Indonesia company, where BPJS be compulsory but the company still uses a commercial health insurance to ensure the health of its workers and how it compares to guarantee by the two instruments by these warranties. Methods used are normative juridical research method, the research done on the positive law written and unwritten. This study concluded that the law No. 24 of 2011 Concerning Social Security Agency. only requires the application of BPJS despite the fact the company is more tend to use commercial insurance because it is considered more profitable. To get around this, BPJS apply the cob for the application of the laws effective and beneficial for both parties."

"Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial di bidang kesehatan yang diwajibkan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun demikian pada pelaksanaannya terdapat permasalahan, salah satunya adalah perusahaan yang terlambat dalam mendaftarkan pekerja/buruhnya dalam program tersebut. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan penyelenggaraan program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan serta penyelenggaraan program jaminan kesehatan internal perusahaan. Penelitian dalam skripsi ini berbentuk penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen yang dilengkapi dengan wawancara terhadap perusahaan terkait PT XYZ . Dokumen yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder yang dimaksud akan dianalisa lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif. Dalam rangka menerapkan program jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan, maka peserta khususnya pekerja/buruh beserta pemberi kerja secepatnya mengunjungi kantor BPJS Kesehatan setempat dan mendaftar dalam program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

---

Health care security by Social Security Administrator for Health is a social security program in health care sector as required by law number 24 of 2011 about Social Security Administrator. However, in practice there are some problems, one of which is a company that is late in registering their workers at which health care securityprogram. Therefore,it is necessary to do a researchabout the regulation of Health Care Security by Social Security Administrator for Health and the implementation of internal health security program at PT XYZ. The research is a normative juridical research, which has descriptive analytical. The research was conducted byliterature research and document with interview to related company. Documents that used in this research are secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The secondary data will be further analyzed by qualitative approach. In order to implement the Health care security by Social Security Administrator for Health, the participants, especially the workers and employers immediately visit the local National Health Security office and register inhealthsecuritybyNational Health Security."