Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pemberian bantuan keuangan kepada daerah penyangga oleh Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan studi pada Kota Tangerang dan Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas, pengelolaan, dan evaluasi bantuan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan keuangan belum efektif, karena hasil yang didapatkan hanya berupa output, sedangkan outcome yaitu untuk mengatasi kemacetan dan banjir belum tercapai. Pengelolaan bantuan keuangan telah dilakukan dengan baik oleh Kota Tangerang dan Kota Bekasi, dan evaluasi juga sudah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian bantuan keuangan. Beberapa saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan besaran dana untuk bantuan keuangan, perencanaan dalam pengelolaan keuangan harus lebih diperhatikan sehingga hasil yang didapatkan lebih terlihat, dan dibutuhkan adanya evaluasi yang lebih ketat dalam pemberian bantuan keuangan.

---

This research discusses with the granting of financial aid to the region a buffer by DKI Jakarta Province performed a study on the city of Tangerang and Bekasi. This research aims to describe the effectiveness, management and evaluation of financial aid. This research uses the post positivist approach with the types of descriptive research. The results of this study demonstrate that the granting of financial aid has not been effective, because the results obtained only in the form of the output, while the outcomes to address the traffic congestion and flooding has not been achieved. Management of financial aid has been done well by the city of Tangerang and Bekasi, and evaluation have also been conducted by DKI Jakarta Province in the granting of financial aid. Some of the advice given was the necessity of an increase in the amount of funds for financial aid, planning in financial management should be observed so that the results obtained are more visible, and required the existence of a more rigorous evaluation in awarding financial aid."

"Tesis ini membahas tentang proses pemberdayaan keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) sesi Pengelolaan Keuangan. Lokasi penelitian adalah kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan KPM PKH melalui P2K2 sesi pengelolaan keuangan terdiri dari sesi pengelolaan anggaran keuangan keluarga dan sesi membuat rencana menabung berdampak kepada KPM dapat mengatur keuangan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

---

This thesis discusses the process of financial empowerment for Beneficiary Families (KPM) of the Program Keluarga Harapan (PKH) of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia through the Family Capacity Building Meeting (P2K2) Financial Management session. The research location is Srengseng Sawah sub-district, Jagakarsa District, South Jakarta Administrative City. This research was conducted using qualitative research methods that produce descriptive data. Data collection methods used are through interviews, observation, and literature and documentation studies. The results showed that the process of empowering KPM PKH through P2K2 financial management sessions consisted of a family financial budget management session and a session on making a savings plan that had an impact on KPM being able to manage family finances to meet their family's needs."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Otorita Ibu Kota Nusantara. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ibu Kota Baru Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara menjadi pusat perbincangan oleh Masyarakat dan Akademisi. Pembangunan Ibu Kota Baru tidak terlepas dari bagaimana cara pemerintah melakukan pendanaan dalam pembangunan Ibu Kota tersebut. Pendanaan Ibu Kota baru mendapatkan sumber pendanaan dari Keuangan Negara, Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dikelola langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan Kepala Otorita berkedudukan setingkat dengan Menteri. Kepala Otorita yang mendapatkan kewenangan dalam mengelola Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dan berkedudukan setingkat dengan Menteri menjadikan terdapat indikasi adanya dualisme kelembagaan dalam pengelolaan Keuangan Negara. Pada praktiknya Pengelolaan Keuangan Negara ditujukan hanya kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) namun pada Undang-Undang tentang IKN, Kepala Otorita juga dapat mengelola Keuangan Negara dalam rangka persiapan, Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga terjadi kekhawatiran adannya pembengkakan APBN dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

---

This paper analyzes the Principle of State Financial Management in the Archipelago Capital Authority. This article was prepared using doctrinal research methods. The New Capital City of the Republic of Indonesia, which has been ratified by the Government based on Law Number 3 of 2022 as most recently amended by Law Number 21 of 2023 concerning the National Capital, has become the center of discussion among the public and academics. The development of the new capital city cannot be separated from how the government funds the development of the capital city. Funding for the new capital city receives funding sources from the State Finance. State Finances in the Archipelago Capital City are managed directly by the Head of the Archipelago Capital Authority who is appointed directly by the President and the Head of the Authority is at the same level as the Minister. The Head of the Authority who has the authority to manage State Finances in the Archipelago Capital and has a position at the same level as the Minister means that there is an indication of institutional dualism in the management of State Finances. In practice, State Financial Management is directed only to the Minister of Finance as the Chief Financial Officer (CFO), but in the Law on IKN, the Head of the Authority can also manage State Finances in the context of preparation, development and relocation of the National Capital. The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is used in the Development of the Archipelago Capital City, so there are concerns about the APBN swelling in the Development of the Archipelago Capital City."

"Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang biasa disingkat SAKTI merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja (satker) sebagai alat untuk mendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi ini mencakup tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang telah ada sebelumnya terkait pengelolaan APBN dengan menerapkan konsep single database dan digunakan untuk seluruh transaksi baik pada tingkat entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan ini mulai diterapkan ke seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga pada tahun 2022, termasuk Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKTI dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara berdasarkan teori dari Sirat (2013) yang membahas faktor-faktor penentu keberhasilan suatu e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dari 11 faktor, yaitu dukungan pimpinan; visi, misi, dan tujuan; budaya organisasi; pelatihan; peraturan; kolaborasi; strategi; infrastruktur; keamanan; dan keuangan telah sesuai dengan indikator dalam teori tersebut.

---

The ‘Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi’ or commonly abbreviated as SAKTI is an application used by units as a tool to support the implementation of SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) in financial management. The SAKTI application integrates all existing applications related to APBN management by applying a single database concept and is used for all transactions at both the accounting entity and reporting entity levels. The SAKTI application developed by the Ministry of Finance will begin to be implemented in all Ministry/Agency units in 2022, including the National Civil Service Agency Head Office. Therefore, this research aims to evaluate the implementation of SAKTI in the implementation of financial management at the National Civil Service Agency Head Office based on a research instrument by Sirat (2013) which discusses the factors determining the success of an e-government. This research is qualitative research with a case study design. The approach taken was the method of literature study and interviews with parties directly related to the implementation of the SAKTI application in the implementation of financial management at the Head Office of the National Civil Service Agency. The research results showed that 10 of the 11 factors, namely leadership support; vision, mission and goals; organizational culture; training; regulation; collaboration; strategy; infrastructure; security; and finances are in accordance with the indicators in the research instrument."

"ABSTRAKPenyelenggaraan Keuangan Negara I Daerah di Indonesia terdiri dariPengurusan Umum (Administratif) dan Pengurusan Khusus (Komtabel).Pengurusan Umum membawa akibat pengeluaran dan atau penerimaandaerah. Dalam pengurusan umum ada pejabat-pejabat yang menguasaikeuangan negara/daerah yaitu otorisator dan ordonator, tindakan ataukeputusan otorisator berupa Surat Keputusan Otorisasi (SKO), tindakanordonator berupa Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).Pengurusan Khusus (bendaharawan) mengandung unsur kewajiban yaitumenerima, menyimpan, mengeluarkan, membayar uang dan atau yangdisamakan dengan uang dan barang milik negara/daerah dan selanjutnyamempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah. Penunjukkan pejabatdilingkungan Pemda DKI Jakarta untuk penandatanganan SKOdidelegasikan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah dan Asisten AdministrasiSekwilda. Penunjukkan penandatanganan SPMU didelegasikan kepadaKepala Biro Keuangan dan Kepala Bagian Perbendaharaan.Biro Keuangan sebagai pemegang kewenangan ordonator secara strukturalmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebijakan keuangan jugamengelola kewenangan otorisasi. Penunjukkan Bendaharawan UmumDaerah (kewenangan komtabel) dipegang oleh Kantor Kas Daerah. Dalammekanisme pelaksanaan anggaran belanja daerah diawali dengan tindakanpengurusan administratif, selanjutnya diikuti dengan tindakan pengurusankebendaharaan. Dalam penyelenggaraan pengurusan keuangan tersebutprosedurnya masih memerlukan waktu yang cukup Iama, banyak simpul danbirokrasi yang panjang dan fungsi ordonator dan fungsi komtabel tidakberada dalam satu unit komando, hal tersebut berakibat Iambatnyapenerbitan SPMU dan Giro Serta selama ini belum pernah dilakukanpengukuran secara menyeluruh terhadap kinerja organisasi tersebut.Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, dibentuk KantorPengurusan SPM Giro Satu Atap yang merupakan penggabungan daribagian Perbendaharaan Biro Keuangan dan Bidang Pengendalian Kas danBank Kantor Kas Daerah serta Kantor Cabang Bank Pernbangunan DaerahDKI Jakarta. Dari hasil pengukuran fungsi ordonator dan komtabelmenunjukkan kinerja pelanggan agak tidak baik. Untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat serta terciptanya tertib administrasi, etisiensidan memudahkan pengawasan pengelolaan pengurusan keuangan daerahperlu dilakukan dengan Cara menggabungkan fungsi ordonator dengankomtabel dalam satu unit yaitu Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah(KPKD). Hal tersebut mengacu pada penggabungan KKN dengan KPN diDepartemen Keuangan yang dianggap cukup berhasil.

---

"

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian intern pengelolaan keuangan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Masjid Ar Raqiib Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern tersebut serta menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan dan memberi saran untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Masjid Ar Raqiib BPKP merupakan salah satu masjid perkantoran yang terletak di Jl. Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur. Pengendalian intern pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf belum dilaksanakan secara efektif dan memadai serta pelaporan keuangan tidak dilakukan secara tertib dan transparan dan belum menerapkan PSAK 45 dan PSAK 109 serta hanya melaporkan keuangannya sebesar penerimaan dan pengeluaran dana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini telah menghasilkan simpulan bahwa pengendalian intern belum efektif dan SOP untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern tersebut. Masjid Ar Raqiib BPKP belum sepenuhnya berakuntabilitas, amanah telah ditunaikan, namun pelaporan keuangan belum memadai.

---

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of internal control of financial management Zakat, Infaq, Shadaqah, and wakaf and provide advice to improve the effectiveness and analyze financial statements accountability and provide advice to improve them. Ar Raqiib Mosque of The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) located on Jalan Pramuka Number 33, East Jakarta. Internal control over the management of zakat, infaq, shadaqah, and wakaf has not been implemented effectively and adequately. Financial statement has not been report in an orderly and transparently and has not based on PSAK 45 and PSAK 109. Its only reports its funds in the amount of funds received and disbursed. This research is a qualitative descriptive study with a case study approach. This research has concluded that internal control is not effective enough and Standard Operating Procedure is needed to improve the effectiveness of internal control. Trustworthy has been fulfilled, but financial reporting is inadequate and not fully accountable."

"ABSTRACTLaporan keuangan pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan variabel kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal pemerintah. Penelitian ini mengobservasi 52 data yang meliputi periode tahun 2015-2017 menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

---

ABSTRACTThe governments financial statement represents the states financial management accountability. This research aims to analyze the factors that influence the quality of the states financial statement using the variables of the states budget management quality and internal audit. This research observed 52 data that covered the period of 2015-2017 using the multiple linear regression analysis. Results of the research suggest that the quality of budget management quality and internal audit has a positive effect on the central governments financial statement quality."

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan.Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan baik internal dan eksternal.

---

Unqualified Opinion given by The Audit Board of The Republic of Indonesia to the Financial Statements are the dream of all institutions, both central and local, because with that opinion, the institution concerned could express its entity accountability to its stakeholders (public/community). By obtaining the unqualified opinion, the reliability of The Local Government Finance Report would be increased and it would be useful for decision making.To obtain unqualified opinion, The Local Government Finance Report should be prepared to meet the criteria that is in accordance with accounting standards of government, the adequacy of disclosure, compliance with applicable legislation and the effectiveness of internal control systems. The strategy to maintain unqualified opinion is to meet the four criteria and should be supported with the commitment of the Head of Local Government for transparency in financial management. Commitment must be consistently carried and supported by the entire staff of the Local Government. To support this commitment, public policy would be required for changes in both internal and external."