Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKota berkembang dan saling memiliki hubungan fungsional antara satu kota dengan kota lainnya. Kota-kota di Provinsi Lampung dalam perkembangannya juga memiliki kaitan dengan letak Provinsi Lampung yang strategis yaitu merupakan gerbang penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sekaligus ditetapkan sebagai daerah tujuan transmigrasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kota dan perubahan pola keruangan kota-kota di Provinsi Lampung. Adapun unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari 13 ibukota kabupaten dan dua kota. Variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk, PDRB, mata pencaharian penduduk, klasifikasi tutupan penggunaan tanah, kerapatan jaringan jalan, serta topografi wilayah yaitu ketinggian dan kemiringan lereng. Data yang terkumpul perkembangan kota serta peta perubahan perkembangan kota dengan teknik overlay dan pembobotan. Perubahan perkembangan kabupaten/kota tersebut kemudian dianalisis hubungannya dengan Kota Bandar Lampung dan Metro sebagai pusat pertumbuhan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan metode Zipf yaitu Rank Size Rule. Hasil penelitian yaitu perubahan perkembangan kota dipengaruhi oleh jarak dengan kota pusat pertumbuhan, jaringan jalan dan topografi suatu wilayah, yang diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk serta perubahan mata pencaharian dan dominasi sektor PDRB dari pertanian menjadi perdagangan atau jasa.

---

ABSTRACTCities are developed and have functional relationship with each other. Focus of this study is to find development level of cities in Lampung Province which is consist of 15 cities. Variable that are used are population, economy, landuse, road network, and topography.Cities development level have analized relationship with Bandar Lampung and Metro as growth center cities. This study used quantitative method and Zipf method or rank size rule. The conclusions are cities with high development level located in seashore and have close functional relationship with Metro and Bandar Lampung, based on their network. "

"ABSTRAKLahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membawa angin segar bagi perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia. Terutama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana tuntutannya untuk berubah menjadi lebih professional, meningkatkan kualitas kinerja, kualitas pelayanan publik, kompetensi, independensi dan netralitas. KEMENPANRB sebagai Kementerian yang diberikan mandat secara langsung melalui Undang-Undang oleh presiden mengenai pelaksanaan kebijakan ASN, harus mampu mengawal pelaksanaannya menuju apa yang telah dicita-citakan. Perubahan signifikan di dalam Undang-Undang ini adalah terkait pangkat dan jabatan dalam manajemen PNS, termasuk di dalamnya tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Penelitian ini menganalisis persepsi umum dari PNS KEMENPANRB terhadap perubahan tersebut dipandang dari karakteristik PNS, dengan menggunakan model analisis tabulasi silang berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian, dengan hasil skor jawaban yang beragam diperoleh hasil baik untuk persepsi PNS KEMENPANRB terhadap ketentuan pangkat dan jabatan dalam manajemen PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015.

---

ABSTRACT

The enactment of Act of Republic of Indonesia No. 5 of 2014 on Civil State Apparatus brought a fresh breeze for development of bureaucratic reform in Indonesia. Especially to enhance the professionalism of civil servants by improving the quality of performance, quality of public services, competence, independency and neutrality. State Minister for the Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform as the Ministry has been given the mandate directly through the Act by the President on the implementation of the Civil State Appratus Law, should be able to oversee their implementation towards what has been aspired. Significant changes in this Act is related rank and position in the management of civil servants, including on the open selection of high leadership positions. Thus, this research aims to analyze the perception of civil servants in the State Minister for the Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform on the policy change that utilizes the cross tabulation analysis approach as well. The result of the research shows good perception on the policy adjustment."

"Berbagai bentuk pembinaan diberikan oleh Pemerintah DKI dalam membina usaha kecil menengah seperti pembinaan dalam bantuan peralatan, bantuan modal, pelatihan-pelatihan maupun penyediaan tempat usaha. Salah satu bentuk pembinaan yang diberikan adalah membangun sentra industri kecil PIK Pulogadung. Sentra yang dibangun untuk menampung usaha kecil yang berasal dari lokasi yang sudah tidak layak lagi atau menimbulkan kemacetan namun usahanya memiliki potensi untuk berkembang, bertujuan untuk memudahkan pembinaan-pembinaan lanjutan agar usaha mereka semakin maju. Berbagai sarana dan prasarana disiapkan di PIK Pulogadung, dari rumah produksi dan hunian, barak kerja, show room bahkan pondok untuk buruh atau karyawan pun disediakan dengan harga sewa yang relatif murah.Keberadaan pengusaha Red di PIK Pulogadung merupakan suatu komunitas. Mereka sama-sama berada di suatu lokasi dan sama-sama mempunyai satu tujuan yaitu bagaimana supaya usahanya dapat maju. Sebagai suatu komunitas tentunya mereka diharapkan dapat bekerjasama dengan baik, dapat saling bantu dan bertukar informasi sehingga kebersamaan yang ada dapat menunjang kemajuan usaha. Namun hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa yang terjadi tidak sebagaimana yang diharapkan, kebersamaan yang ada masih minim dan sifatnya sementara. Mereka bersama-sama hanya pada hari-hari raya tertentu saja seperti perayaan 17 Agustus maupun hari-hari besar lainnya itupun tidak semua mengikutinya. Himbauan kerja bakti tidak diikuti oleh seluruh warga, banyak dantara mereka yang mengupah atau membayar orang untuk menggantikannya kerja bakti. Demikian pula sebagai suatu komunitas, seyogyanya mereka dapat bersama-sama memanfaatkan sumber daya yang ada di PIK Pulogadung, sehingga kemajuan usaha yang diperoleh benar-benar merupakan hasil binaan Pemerintah yang telah menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan.Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena sosial yang terjadi di PIK Pulogadung. Subjek penelitian adalah masing-masing satu orang pengusaha yang berkatagori sangat maju, maju, berkatagori sedang dan berkatagori tidak produksi. Disamping itu dilakukan juga wawancara dengan ketua RW dan Pejabat BPLIP. Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi non - partisipan.Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa para pengusaha kecil yang ada di PIK Pulogadung memiliki modal sosial yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya komunikasi antar warga, maupun warga dengan organisasi atau warga dengan pengelola. Demikian pula partisipasi warga terhadap kegiatan-kegiatan organisasi seperti di Koperasi maupun FPU sangat minim. Koperasi industri kecil PIK Pulogadung misalnya, tidak disukai oleh warga dengan alasan Koperasi tersebut hanya dimiliki sekelompok orang tertentu saja. Berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Koperasi hanya dinikmati oleh segelintir orang dan Koperasi dinilai tidak transparan. Sedangkan satu-satunya organisasi yang dibentuk oleh warga dan memiliki kebersamaan adalah paguyuban Ikatan Keluarga Minang (IKM). Namun organisasi ini bersifat primordial karena hanya suku Minang saja yang menjadi anggotanya. Kegiatan IKM cukup aktif seperti arisan dan pengajian-pengajian.Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman (BPLIP) Pulogadung berupaya agar komunikasi antar warga dapat barjalan dengan baik. BPLIP mendirikan Forum Pengembangan Usaha (FPU) dengan tujuan sebagai media komunikasi antar warga maupun warga dengan pengelola dengan harapan dapat terwujudnya kebersamaan. Disamping itu BPLIP berupaya mengikutsertakan warga PIK dalam proses pembangunan fisik, seperti pembangunan barak kerja diserahkan kepada FPU untuk melaksanakannya yang ternyata diduga disalahgunakan oleh pengurus lama. Namun demikian warga masih menaruh harapan besar terhadap FPU ini. Warga melihat FPU dengan pengurus yang baru diharapkan dapat berperan membantu usaha warga yang kurang maju. FPU diharapkan pula selain sebagai jembatan komunikasi juga dapat berperan sebagai jaringan usaha dan jaringan sosial yang dapat mewujudkan kebersamaan di PIK Pulogadung.Rencana pembangunan Business Center di PIK Pulogadung yang akan berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan showroom bagi produk-produk PIK merupakan event yang tepat bagi BPLIP untuk mengoptimalkan peran KOPIK dan FPU. Peran lebih besar sepertinya harus diberikan kepada FPU jika BPLIP benar-benar ingin membangkitkan partisipasi warga dalam proses pembangunan Business Center ini. Melalui FPU, BPLIP harus mampu membangkitkan partisipasi warga, baik dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, partisipasi dalam menerima dan memelihara serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, maupun partisipasi dalam menilai hasil pembangunan. Jika parlisipasi ini sudah terwujud, maka event pembangunan Business Center dapat lebih dikembangkan lagi dengan menjadikan PIK Pulogadung sebagai tujuan wisata belanja."

"Tinggi badan merupakan indikator klinis yang penting untuk menentukan indeks massa tubuh, memperkirakan kebutuhan energi basal, dsb. Namun, pengukuran tinggi badan pada lansia biasa menemui beberapa kesulitan. Model prediksi tinggi badan menggunakan bagian tubuh pengganti yang mudah diukur seperti panjang ulna dan demi span telah dikembangkan pada ras Kaukasia namun hanya sedikit studi yang dikembangkan dari populasi Indonesia. Sebanyak 202 pralansia dan lansia (usia ≥ 45 tahun) dengan tubuh sehat (90 laki-laki dan 112 perempuan) dari 30 Posbindu di Kecamatan Bojongsari dilibatkan dalam studi potong lintang ini. Tinggi badan, panjang ulna dan demi span diukur menggunakan microtoise staturemeter dan pita ukur nonelastis menggunakan prosedur standar. Analisis statistik menunjukkan hubungan yang lebih kuat terhadap tinggi badan pada variabel demi span (r=0,933) dibandingkan panjang ulna (r=0,888). Model prediksi tinggi badan yang dihasilkan adalah: tinggi badan(cm)= 65,451 + (3,854 x panjang ulna) -(5,722 x jenis kelamin) - (0,089 x usia) dan tinggi badan(cm)= 49,961 + (1,479 x demi span) - (2,970 x jenis kelamin) - (0,049 x usia) (jenis kelamin: laki-laki=0; perempuan=1). Persamaan dari penelitian ini masih membutuhkan validasi lanjutan pada populasi pralansia dan lansia lain. Persamaan tinggi badan dari studi sebelumnya tidak menunjukkan kesesuaian yang baik dengan tinggi badan aktual subjek. Kami menyarankan catatan khusus dalam penggunaan model prediksi tinggi badan dari ras dan kelompok usia lain untuk pralansia dan lansia Indonesia.

---

Height is an important clinical indicator to determine the body mass index, estimate basal energy requirements, etc. However, measurements in elderly may impose some difficulties. Height prediction models using surrogate measurement that are easily measured such as ulna length and demi span has been developed for the Caucasian race, but only a few studies were developed from the Indonesian population. A total of 202 healthy pre-elderly and elderly (age ≥ 45 years) which consist of 90 men and 102 women from 30 “Posbindu Lansia” (integrated coaching post for elderly) in Bojongsari subdistrict were included in this cross-sectional study. Height, ulna length and demi span was measured using microtoise staturemeter and nonelastic measuring tape using standard procedures.

Statistical analysis showed a stronger correlation to height in demi span (r = 0.933) than ulna length (r = 0.888). Height prediction models derived from this study are: height (cm) = 65.451 + (3.854 x ulna lenght) - (5.722 x gender) - (0.089 x age) and height (cm) = 49.961 + (1.479 x demi span) - (2.970 x gender) - (0.049 x age) (gender: male = 0; female = 1). Height prediction models of this study still require further validation in other pre-elderly and elderly populations. Height prediction models from previous study failed to show good agreement with measured heights of this study. We recommend caution when using height prediction models derived from other races and age groups for Indonesian pre-elderly and elderly."

"[Rule of Reason adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi akibat perjanjianatau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah bersifat menghambat ataumendukung persaingan. Terkait dengan pembuktian kartel, kelebihan pendekatanini adalah menggunakan analisis ekonomi dalam membuktikan eksistensi dariperjanjian kartel antar pelaku usaha. Namun di sisi lain, penggunaan analisisekonomi (yang merupakan bukti tidak langsung) masih merupakan kontrovensi,tidak hanya karena sifatnya yang memiliki ambiguitas, namun karena metode-nyayang belum diatur secara tegas dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis metode yang digunakan oleh KPPU dalammembuktikan kartel dengan mengacu pada Peraturan KPPU mengenai PedomanPelaksanaan Pasal 11 UU No.5/99 sebagai acuan minimum bagi KPPU dalampembuktian kartel. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa validitaspenggunaan analisa ekonomi berdasarkan hukum di Indonesia., Rule of reason is a legal approach by competition authorities or the courts wherean attempt is made to evaluate the pro-competitive features of a restrictivebusiness practices against its anti-competitive effects in order to decide whether ornot the practices should be prohibited. In term of cartel detection, one of manyadvantages of rule of reason approach is the use of an economic analysis to provethe existence of a gentlemen‟s agreement among the alleged cartel members.However, on the other hand, the use of economic analysis (which is an indirectevidence), still remains controversy, not only because its ambiguity, but also itsmethod has not yet clearly been regulated under Indonesian Law. This research isto analyze the method employed by Commission (KPPU) in proving alleged caseof cartels according to Commission Guidelines on Article 11 of Act No. 5 / 1999as minimum reference of the Commission in proving cartels. This research is alsoto examine the validity of economic analysis according to national law system.]"

"Artikel ini meneleaah pengalaman orang-orang muda dalam moda transportasi yang belakangan dipergunakan, ojek)taksi sepeda motor), di sebuah kota pulau. Tulisan ini mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana dinamika sosial dan spasial pengojek, yang terkait dengan jenis-jenis berbeda pangkalan ojek..."

"ABSTRAKDi lini asembli PT. MSI tingkat produktifitas, efisiensi dan efektifitas proses produksi dipengaruhi oleh ukuran lot produk. Ukuran yang tidak optional dari lot ini dapat menyebabkan adanya pekerjaan yang boros serta pengambilan waktu kerja mesin dan operator proses produksi. Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan menguraikan komponen kerja dari masing-masing stasiun kerja dan mengambil waktu standarnya. Kemudian dengan mencari beban stasiun kerja melalui kapasitas rata-rata tiap stasiun kerja dan kapasitas optimum lintasan proses untuk mendapatkan jumlah lot yang mungkin dapat diproses di masing-masing stasiun kerja tersebut.Selanjutnya dilakukan perbandingan tingkat produktifitas, efisiensi dan efektifitas kerja dengan masing-masing ukuran lot yang memungkinkan diaplikasikan dalam proses produksi. Pada perhitungan berdasar pada kapasitas rata-rata tiap stasiun kerja dan juga perhitungan berdasar bottle neck diketahui bahwa beban kerja operator turun, efisiensi proses meningkat, dan penggunaan tool kit yang menyertai proses juga menurun.

---

"

"Skripsi ini menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada sepuluh Bank dengan aset terbesar yang dirilis oleh Bank Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor internal yang merepresentasikan hasil dari kemampuan manajemen bank seperti Bank Size (Size), Non- Interest Income (NII), Non-Interest Expense (NIE), Equity per Asset (EQASS), Loan Loss Provision (LLP) dan untuk faktor eksternalnya yang merupakan pengaruh dari kondisi makro ekonomi Indonesia adalah Gross Domestic Product (GDP), Money Supply Growth (MSG), Inflasi (INFL) terhadap profitabilitas Bank-bank dengan aset terbesar di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode data panel dengan estimasi Random. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-views, didapatkan hasil bahwa faktor internal seperti Bank Size dan Equity per Assets dan faktor eksternal seperti Money Supply Growth signifikan mempengaruhi profitabilitas.

---

This script analyzes the factors that affect the profitability of the ten bank with the largest assets released by Bank Indonesia . The purpose of this study was to determine how big the influence of internal factors that represent the results of the management capabilities of banks such as Bank Size ( Size ) , Non - Interest Income ( NII ) , Non - Interest Expense ( NIE ) , Equity per Asset ( EQASS ) , Loan Loss Provision ( LLP ) and for the external factor which is the influence of macroeconomic conditions of Indonesia is Gross Domestic Product (GDP ) , Money Supply Growth ( MSG ) , Inflation ( INFL) on the profitability of banks with the largest assets in Indonesia . In this study , the method used panel data with Random estimation . From the research that has been done using the application of E - views , showed that internal factors such as Bank Size and Equity per Assets and external factors such as the Money Supply Growth significantly affect profitability."

"ABSTRACTPutusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah terkait dengan kewenanganpembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagibisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur.Melengkapi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusimelalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakanpemerintah pusat juga tidak lagi memiliki kewenanganuntuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi.Putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikanpersoalan terkait dengan kewenangan pembatalanperaturan daerah, hal ini dikarenakan putusan MahkamahKonstitusi hanya berlaku bagi peraturan daerah provinsidan peraturan daerah kabupaten/kota. Rumusan masalahyang akan diurai dalam tulisan ini adalah bagaimanakewenangan pembatalan peraturan daerah dan peraturankepala daerah oleh Menteri dan gubernur pasca PutusanNomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUUXIV/2016.Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa dalam negara denganbentuk kesatuan memang sudah sepatutnya pemerintahyang tingkatannya lebih tinggi diberikan kewenanganuntuk melakukan pengawasan terhadap regulasi yanglahir di daerah. Implementasi dari pengawasan tersebutdapat dilakukan dengan melakukan pembinaan kepadadaerah melalui penguatan executive preview ataupengujian terhadap suatu norma hukum sebelum sahmengikat secara umum, hal ini sejalan dengan ruhketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945."