Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum perikatan Islam dalam Akad Wakalah wal Murabahah No. 001/OGV/VI/2008/WWM. Pokok permasalahan yang menjadi fokus adalah menentukan konstruksi hukum kontrak kerjasama di bidang properti dengan akad wakalah wal murabahah dan mencari akad yang lebih tepat untuk diterapkan berdasarkan konstruksi yang ada ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari?ah dan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan secara yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptif, guna mengatasi masalah pada akad yang dikaji. Pengolahan, analisis serta penyajian hasil penelitian didasarkan pada metode penelitian kualitatif sehingga diperoleh penyajian penelitian secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang dicapai adalah bahwa konstruksi hukum akad tersebut tidak sesuai dengan penamaannya karena tidak memenuhi rukun dan syarat seluruh akad yang seharusnya terkandung di dalamnya sesuai dengan hukum perikatan Islam. Seharusnya di dalam akad tersebut terkandung akad wakalah dan murabahah, akan tetapi akad yang dapat ditemukan konstruksi dan memenuhi rukun dan syarat akad berdasarkan pedoman ketentuan yang ada, hanya akad wakalah saja. Adapun bentuk akad yang lebih tepat untuk diterapkan berdasarkan konstruksi yang ada adalah akad mudharabah agar peran masing-masing pihak lebih sesuai dengan rukun dan syarat akad sebagaimana konstruksi yang ada.

---

The thesis focuses on the application of Islamic contract law in Akad Wakalah wal Murabahah No. 001/OGV/VI/2008/WWM. The main issues are to see the construction of the business and to find the correct form of cooperation contract between the parties from the perspective of Islamic contract law. This research uses normative juridical in form of prescriptive method with literature approach. The data processing, analysis and presentation are based on the qualitative methode to gain a descriptive analytical output. As the conclusions the contract does not apply the correct form of contract hence its lack fullfilment on the requirements of aqad murabahah according to Islamic contract law. The contract is supposed to contain aqad wakalah and also aqad murabahah. Instead there can only be found the form and the requirements for aqad wakalah. The correct form for the contract is aqad mudharabah. It is applied so that the available form can meet the requirements of the particular aqad at its best."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan konsumen dengan pola channeling menggunakan akad wakalah wal murabahah pada Bank ABC berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 serta menganalisis kesesuaian akuntansi transaksinya dengan PSAK 102. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan dengan akad wakalah wal murabahah yang merupakan multiakad dari akad wakalah dan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan dengan hal-hal yang diatur dengan ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola ideal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang ada di dalam Bank ABC. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan akuntansi transaksi Bank ABC telah sesuai dengan PSAK 102 dikarenakan bagian akuntansi selalu update dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. This study aims to analyze the compliance of applying the consumer finance with patterns channeling using wakalah wal murabahah contract at Bank ABC based on the prevailing regulation in Indonesia, which is DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and No. 10/DSN-MUI/IV/2000 and analyze the appropriateness of accounting transactions with PSAK 102. Results of this study shows that the implementation of wakalah wal murabahah contract which is hybrid contract from wakalah and murabahah contract is mostly in accordance with the matters governed by these conditions, although it could not be stated as the ideal pattern. This is due to the lack of supervision of the Sharia Supervisory Board in Bank ABC. This study also shows that accounting transactions in Bank ABC complies with PSAK 102 because the accounting department always update the accounting provisions that are applicable in Indonesia."

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah bank syariah yang telah mengambil akad murabahah dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sampel yang digunakan adalah 32 nasabah bank syariah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami akad pembiayaan murabahah.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah bank syariah yang telah mengambil akad murabahah dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sampel yang digunakan adalah 32 nasabah bank syariah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami akad pembiayaan murabahah. "

"ABSTRAKPenelitian skripsi ini bertujuan untuk melihat secara jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan oleh BMT Wasilah dan meneliti sejauh mana kesesuaian akad murabahah yang digunakan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Selain itu, skripsi ini juga menguraikan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT Wasilah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut berikut solusi-solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan tipologi penelitian evaluatif-preskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah untuk usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang paling banyak diselenggarakan oleh BMT Wasilah. Dalam pelaksanaanya, akad murabahah yang digunakan ternyata masih belum sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Khususnya berkenaan dengan implementasi akad wakalah yang tidak dapat dilaksanakan oleh nasabah sebelum akad murabahah dibuat dan disepakati. Akibatnya, akad menjadi fasid (rusak) karena syarat mengenai obyek akad tidak terpenuhi. Disamping itu, dalam dokumen akad murabahah masih ditemukan banyak kekurangan yang perlu dibenahi agar akad menjadi sempurna. Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi BMT Wasilah dalam penerapan pembiayaan murabahah ini masih berkisar pada masalah-masalah internal seperti ketiadaan komitmen anggota dan pengelola dalam menegakkan prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan yang dilakukan, kekurangan Sumber Daya Insani yang menguasai pelaksanaan akad-akad yang digunakan, dan ketiadaan Dewan pengawas Syariah yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap aspek syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Solusi atas kendala dalam penerapan akad murabahah itu adalah dengan melaksanakan pembenahan terhadap hal-hal tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis research aims to see clearly on the implementation of microfinancing activitiy by using the murabaha contract carried out by BMT Wasilah and examine the extent to which conformity of murabaha contract used in it with the provisions of Islamic contract law. In addition this thesis also describes the problems faced by BMT Wasilah in the implementation of it and its solutions. The research is an empirical juridical research with evaluative prescriptive typology research and using a qualitative approach. The results showed that the murabaha financing for micro-enterprises is the most business activity organized by BMT Wasilah. However, the implementation of murabahah contract (aqd) in it was still not perfect and yet in accordance with the legal provisions of Islamic contract law. In particular with regard to application of wakalah that can not be implemented by the customer before the murabaha contract was made and agreed. As a result, the contract becomes imperfect (damaged) due to the terms of the objects in this contract are not met. Besides the murabaha contract documents still found many shortcomings that need to be addressed in order that the contract be perfect. Meanwhile constraint faced by BMT Wasilah in case of murabaha financing for micro-enterprises are still revolves around internal problems such as the lack of commitment of the members and managers in upholding the principles of sharia in microfinancing activities, shortage of human resources who control the implementation of the contract agreements used, and the absence of sharia supervisory board who actively oversee the shariah‟s aspects of the implementation of them. Solution of them is to make improvements to the issues mentioned above.Islamic contract law In addition this thesis also describes the problems faced by BMT Wasilah in the implementation of it and its solutions The research is an empirical juridical research with evaluative prescriptive typology research and using a qualitative approach The results showed that the murabaha financing for micro enterprises is the most business activity organized by BMT Wasilah However the implementation of murabahah contract aqd in it was still not perfect and yet in accordance with the legal provisions of Islamic contract law In particular with regard to application of wakalah that can not be implemented by the customer before the murabaha contract was made and agreed As a result the contract becomes imperfect damaged due to the terms of the objects in this contract are not met Besides the murabaha contract documents still found many shortcomings that need to be addressed in order that the contract be perfect Meanwhile constraint faced by BMT Wasilah in case of murabaha financing for micro enterprises are still revolves around internal problems such as the lack of commitment of the members and managers in upholding the principles of sharia in microfinancing activities shortage of human resources who control the implementation of the contract agreements used and the absence of sharia supervisory board who actively oversee the shariah rsquo s aspects of the implementation of them Solution of them is to make improvements to the issues mentioned above "

"Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan tentang sistem dan konsep dari fasilitas pembiayaan pada perbankan syariah, khususnya murabahah dengan akad pelengkap wakalah. Pada Bank X Syariah disebut dengan akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah dalam praktiknya Bank X Syariah telah menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dalam proses pembiayaan murabahah bil wakalah. Prosedur murabahah bil wakalah membuka kemungkinan terjadinya side streaming, yaitu pembelian barang tidak sesuai dengan tujuan awal. Hal ini membuat pelaksanaan dari pembiayaan tidak sesuai dengan akad. Penulis melakukan analisis terhadap prosedur pembiayaan murabahah dengan wakalah di Bank X Syariah dengan melihat ketentuan pada Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat eksploratoris, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Di samping meneliti bahan pustaka, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Penulis melakukan analisis terhadap nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan murabahah bil wakalah oleh Bank X Syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengikatan akad murabahah dan wakalah pada Bank X Syariah dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga objek pembiayaan tidak dimiliki saat dilakukan akad jual beli murabahah. Penyelesaian atas kasus side streaming oleh Bank X Syariah adalah sekedar memastikan bahwa nasabah tetap melakukan pembayaran kewajiban pengembalian hutang kepada bank hingga lunas. Sehingga pada faktanya, Bank X Syariah terkesan membiarkan nasabah melakukan kesalahan dan tidak memperbaikinya. "

"Umat Islam pada khususnya telah lama mendambakan suatu sistem perbankan yang berlandaskan pada Syariah Islam. Keinginan ini dapat terwujud semenjak dikeluarkannya Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 88) yang membuka jalan bagi berdirinya Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian tak lama kemudian berdirilah Bank Umum Syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada Tahun 1992. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 telah dengan cepat mengakibatkan terpuruknya ekonomi, sehingga dalam waktu singkat, dari bulan Juli 1997 sampai dengan Maret 1999, pemerintah telah menutup tidak kurang dari 55 bank, di samping mengambil alih 11 Bank (BTO) dan 9 Bank lainnya dibantu untuk melakukan rekapitalisasi. Di sini Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam menunjukan ketangguhannya dalam bertahan di tengah krisis yang berkepanjangan ini karena dalam menjalankan usahanya Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga. Bank Syariah Mandiri yang berdiri pada tanggal 2 November 1999 memiliki beberapa produk pembiayaan yang dikelola secara syariah. Salah satunya adalah Pembiayaan Murabahah, yaitu akad jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan ini memiliki keunggulan tersendiri karena berdasarkan prinsip, jual beli yang pembayarannya dapat dilakukan secara mencicil (ba'i bi thaman ajil) dan bebas dari bunga (riba). Dalam pembuatan Akad Pembiayaan al-Murabahah, Bank Syariah berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam, dalam hal ini menggunakan Hukum Perikatan Islam. Suatu akad agar sah dan mengikat para pihak harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: dua aqid (subyek perikatan), mahallul aqdi (obyek perikatan), Maudhu'ul Aqdi (prestasi), dan rukun-rukun akad. Dalam Skripsi ini akan dijelaskan analisa Akad Pernbiayaan Hurabahah berdasarkan Hukum Perikatan Islam."

"Tingkat kepemilikan rumah di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang berkelanjutan di setiap tahun. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, lembaga perbankan termasuk perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat terus berperan aktif untuk membantu pemerintah serta masyarakat di Indonesia untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dalam bentuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah. Dalam praktiknya, produk KPR syariah dengan akad murabahah menjadi salah satu akad pada produk KPR syariah tersebut yang paling diminati oleh masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat muslim, terlebih lagi dengan lebih dari 230 juta jiwa di Indonesia adalah masyarakat beragama islam. Dalam rangka mengembangkan produk serta lebih meningkatkan minat masyarakat, perbankan syariah diharuskan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi intensi masyarakat muslim di Indonesia untuk memilih produk KPR syariah dengan akad murabahah. Model penelitian ini menggunakan replikasi model dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sayuti & Amin (2020) menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) dengan menambahkan variabel price fairness of islamic home financing dan islamic altruism. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intensi masyarakat muslim di Indonesia untuk memilih produk KPR syariah dengan akad murabahah. Faktor-faktor tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan metode olah data Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada 301 masyarakat muslim di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa attitude, subjective norm dan perceived behavioral control memiliki pengaruh langsung terhadap intention to choose islamic home financing, sedangkan price fairness of islamic home financing dan islamic altruism memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap intention to choose islamic home financing.

---

The level of home ownership in Indonesia is one of the neverending problems every year. In order to overcome these problems, banking institutions, including islamic banking in Indonesia, are expected to continue to play an active role in assisting the government and the people in Indonesia to overcome this problem in the form of distribution of Islamic Home Financing (KPR). In practice, the islamic home financing product with the murabahah-based is one of the contracts in the islamic home financing product that is most in demand by the people in Indonesia, especially the Muslim community, even more so with more than 230 million people in Indonesia who are Muslim. In order to develop products and further increase public interest, Islamic banking is required to know what factors can influence the intentions of the Muslim community in Indonesia to choose sharia mortgage products with murabahah. This research model uses a model replication from previous research conducted by Sayuti & Amin (2020) using the Theory of Planned Behavior (TPB) by adding the price fairness of Islamic home financing and Islamic altruism. This study aims to determine the factors that can influence the intention of the Muslim community in Indonesia to choose sharia mortgage products with murabahah. These factors will be processed and analyzed using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) data processing method. The data used in this study were obtained through distributing questionnaires to 301 muslim communities in Indonesia. The results of this study indicate that attitude, subjective norm and perceived behavioral control have direct effects, while the price fairness of Islamic home financing and Islamic altruism have direct and indirect effects on the intention to choose Islamic home financing."

"Saat ini di Indonesia mengenal Sistem Perbankan Syariah. Hal yang mendasari lahirnya Perbankan Syariah adalah adanya larangan riba. Salah satu produk perbankan syariah yang sering digunakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah murabahah. Namun di Indonesia saat ini dalam prakteknya masih terjadi penyimpangan dalam menerapkan akad murabahah dan pelaksanaannya oleh Bank Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan akad murabahah serta akibat hukum dari penyalahgunaannya melalui analisis Putusan No. 48 PK/AG/2009 dimana sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi dengan Putusan No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt, Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Putusan no. 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Putusan No. 292 K/AG/2008 ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data sekunder, dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Dalam penerapan dan pelaksanaan akad yang dilaksanakan Bank Syariah X dengan nasabah pada akad pertama dikaitkan dengan teori pengalihan utang (take over) murabahah dan akad kedua dikaitkan dengan teori murabahah berdasarkan hukum Islam ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga secara hukum Islam berakibat batal demi hukum.

---

Currently Islamic Banking System has been known in Indonesia. The important reason that underlying the birth of Islamic Banking is prohibition of riba. One of Islamic Banking product that is often used by Islamic Bank in performing its business activities is murabaha. However, practically in Indonesia there are some deviations that still occured in the implementation of murabaha contract and its execution by the Islamic Bank. This research is a legal research that elaborates regarding the application and execution of murabaha contract and the legal impact of misapplication of such murabaha contract through analysis of Verdict No. 48 PK/AG/2009 which had been previously decided by Bukit Tinggi Religious Court by Verdict No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt, Padang Religious High Court by Verdict No. 32 and 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg, and the Supreme Court by Verdict No. 292 K/AG/2008 in terms of Islamic Law. This is research literature by collecting secondary data, and the method used is descriptive method. In the implementation and execution of the contract executed with Bank Syariah X and client on the first contract based on the theory of transfer of debt (take over) and theory of murabaha and the second contract based on theory of murabaha in terms of Islamic Law did not meet the requirements. So the impact for both of contract based on Islamic law is null and void."

"ABSTRAKDalam Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah harus mematuhi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah guna memenuhi Prinsip Syariah. Fatwa tersebut memuat aturan, dalam Murabahah, dimana Bank Syariah hendak memberi kuasa kepada Nasabah untuk membeli objek akad kepada Pihak Ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank Syariah. Terdapat Akta Notaris antara Bank X Syariah dengan Nasabah dalam Akta "Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah" Nomor: 75 dan "Akad Wakalah" Nomor: 76, Dengan demikian Pembiayaan Murabahah dilakukan tanpa Nasabah melaksanakan tugas wakalahnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan tipelogi penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, status kepemilikian objek dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Bank X Syariah dengan Nasabah sudah dimiliki Nasabah sedari awalnya. Hal tersebut tertera dalam "Akta Jaminan Fidusia" Nomor: 77 bahwa terdapat surat pernyataan Objek Akad dimiliki oleh Nasabah yang dibuat sehari sebelum dilaksanakannya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. Dengan demikian penerapan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tidak memenuhi rukun dan syarat Murabahah, serta Pembiayaan Murabahah dalam Hukum Positif Indonesia, dimana objek akad harus dimiliki Bank terlebih dahulu. Notaris tidak memperhatikan apa yang tertuang dalam draft ketiga akta, sehingga apa yang tertuang dalam Akta tidak memuat kebenaran transaksi antara Nasabah dan Bank X Syariah dihadapan Notaris. Akibatnya yang terjadi antara Nasabah dan Bank X Syariah bukanlah Murabahah melainkan pinjam meminjam dengan keuntungan yang menghadirkan unsur Riba. Patutnya Nasabah, Bank X Syariah dan Notaris memperhatikan rukun dan syarat Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah guna bermuamalah sesuai dengan Prinsip Syariah.

---

ABSTRACTIn Murabahah financing, Shariah Bank should comply the fatwa of DSN-MUI Number 04/DSN-MUI/2000Murabahah in order to fulfill Sharia Principles. The Fatwas contain rules, in Murabahah, where Shariah Bank by the request of the customers purchase the object of the contract (assets or goods) from a third party. The Murabahah contract of sale must be done after the goods in principle belong to the Shariah Bank. There is a Notarial Deed between Bank X Syariah and the customer in the contract agreement of "Murabahah Bil Wakalah Number" 75. and "Wakalah Agreement" Number 76. Therefore, Murabahah financing was done without the customer carried out their Wakalah duties. This type of research was normative juridical research with analytical descriptive research typology. The research method produced a conclusion, that the ownership status of the object in the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah between Islamic bank X and the customer has been owned by the customer from the beginning. This contains in the premisse of "Fiduciary Deed" Number 77. that there is a statement letter that was made one day before the implementation of the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah that the object of the contract (asset or goods) belongs to the customer. Therefore, the implementation of Murabahah Bil Wakalah financing does not meet the pillars and conditions of Murabahah, also Murabahah financing in Indonesian positive law, where the object of the contract (assets or goods) must belong to the bank. The Notary public does not pay attention to what is stated in the third draft deed so that the statements in the deed do not contain the truth of transactions between the Bank X Syariah and the customer before the notary public. So, what happens between the Bank X Syariah and the customer is not Murabahha but loans with benefits that contain Riba. The customer, Bank X Syariah, and the notary public should pay attention to the pillars and the conditions of Murabahah Bil Wakalah financing to act according to the Shariah Principles."

"Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan studi kepustakaan dan berfokus kepada analisis akad murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah yang ditinjau dari hukum positif dan fatwa dewan syariah nasional MUI. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami tinjauan akad murabahah yang digunakan oleh bank syariah dalam pembiayaan mikro berdasarkan hukum positif dan fatwa DSN MUI dan upaya yang dapat ditempuh terhadap penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Metode penulisan hukum Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menerangkan bahwa karakteristik ilmu hukum adalah preskriptif dan terapan, karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep aturan hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian penulis menemukan adanya penyimpangan penerapan akad Murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir d Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dalam pasal ini menjelaskan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, ini artinya akad wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilakukan, hal ini bertujuan agar barang secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu, baru setelah itu akad murabahah dilaksanakan dengan mengalihkan hak milik yang sebelumnya berada di bank beralih kepada nasabah, selain itu bank syariah juga melanggar Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 ketentuan umum pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian dari permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu yang pertama adalah dengan revisi Peraturan Bank Indonesia agar pemberian sanksi dapat lebih tegas, yang kedua adalah dengan membuat perusahaan baru yaitu perusahaan patungan atau joint venture.

---

This study, using normative legal research that promotes literature study and focus on the analysis of the murabaha contract in Islamic microfinance bank which is reviewed by positive law and national sharia council MUI fatwa. The purpose of writing this thesis is to understand the murabaha contract which is used by Islamic banks in microfinance which is reviewed by positive law and DSN MUI fatwa and efforts that can be taken against the irregularities that occur in it. authors use the method of normative legal research, legal research is done by examining library materials or secondary data. Nature of this research Peter Mahmud Marzuki’s theory which explain that the characteristics of the law is prescriptive and applied. Because it studies the law purposes, the values ​​of justice, the validity of the rule of law, the concepts of the rule of law, and legal norms. Results of the study found irregularities in the application of Murabahah Islamic microfinance bank of the provisions of Article 9, paragraph (1) item d Bank Indonesia Regulation (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 on Akad The collection and distribution of funds for banks conducting business based on Sharia Principles, This chapter explains if banks want to represent to customers (power of attorney) to buy goods, then the murabaha contract must be made after the goods become the property of the bank in principle, This means that the contract wakalah done before murabaha contract is done, it is intended that the goods in principle be the first bank-owned. After that, the murabaha contract executed by transferring property rights that had previously been transferred from bank to the customer. Islamic banks also violates the MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 general provisions 9s murabaha financing. Author gives several attempts to overcome this problem, the first is the revision of the Regulation of Bank Indonesia in order to be more decisive sanctions, the second is to create a joint venture company."