Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas proses advokasi oleh masyarakat (SOBAT KBB) yang menaungi sejumlah LSM dalam kasus eksodus warga Syiah Sampang di lokasi pengungsian di Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran dalam nilai multikulturalisme, hak asasi manusia, pendekatan konflik, pendekatan advokasi dengan langkah mediasi hingga penyusunan strategi.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses advokasi lebih didominasi oleh lembaga korban yang hanya berfokus pada satu isu, yakni kasus Syiah di Indonesia. Terhambatnya penyelesaian rekonsiliasi konflik diakibatkan oleh banyaknya kepentingan pribadi aparatur Negara.

---

This thesis focuses on advocacy process by people (SOBAT KBB) that covers a number of NGOs in Sampang Shia Community Exodus Case at refugee location at Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo. This research is descriptive qualitative. It gives us an overview regarding multiculturalism value, human rights, conflict approach, advocacy approach via mediation until strategy development.It shows us that advocacy process is mostly dominated by the victim?s organization that only focuses on one issue which is Shia Case in Indonesia. The delay in conflict reconciliation settlement is mainly caused by various private interests of government officials."

"Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengharmoniskan kembali hubungan antara etnis Madura dan etnis Melayu Sambas akibat konflik. Munculnya minat penulis untuk meneliti dan menulis tema ini sangat terkait dengan adanya dua keinginan yang berbeda dan bahkan berlawanan dari kedua etnis tersebut, yaitu antara keinginan untuk rujuk dan hidup berdampingan kembali disatu pihak, dan menolak terhadap keinginan tersebut dipihak lain.Melalui penelitian yang bersifat deskriftif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi, diungkap upaya atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengharmoniskan kembali hubungan kedua etnis tersebut agar dapat harmonis dan dapat hidup berdampingan kembali. Selain itu, diungkap pula faktor-faktor yang ikut menjadi pendorong dan penghambat upaya rekonsiliasi yang dilakukan.Hasil penelitian terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat telah mencoba mengupayakan rekonsiliasi diantara kedua etnis yang pemah terjadi konflik tersebut. Namun upaya ini belum memberikan hasil yang diinginkan, karena sampai saat ini masyarakat Melayu Sambas belum mau mengizinkan etnis Madura untuk berkunjung bahkan tinggal di wilayah Kabupaten Sambas.Belum berhasilnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ini tidak terlepas dengan intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam memfasilitasi setiap pertemuan yang belum maksimal. Sementara tidak adanya agenda yang jelas, dan tidak terwakilinya kelompok atau lapisan masyarakat yang justru memiliki masalah dalam menolak keinginan etnis Madura juga luput dari perhitungan untuk menjadi perhatian dalam setiap pertemuan. Dipihak lain, belum berhasilnya upaya rekonsiliasi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ini tidak terlepas pula adanya beberapa faktor yang ikut menjadi penghambat. Faktor-faktor ini dirasakan akan senantiasa menjadi penghalang bagi keberhasilan dari rekonsiliasi yang dilakukan.Untuk itu, agar upaya ini berhasil direkomendasikan langkah-langkah baik dalam bentuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Melalui langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu dalam memperlancar upaya rekonsiliasi yang dilakukan, dan kedua belah pihak dapat harmonis dan hidup berdampingan kembali."

"Penelitian ini dilkukan karena minimnya jumlah perempuan yang dilbatkan daiam upaya rekonsilasi untuk perdamaian di wilyah konflik baik itu di tingkat formal maupun informal. Meskipun kenyataan menunjukan dalam konflik di Ambon, di tingkat grass root perempuan ternta mempunyai andil yang cukup besar dalam mengupayakan perdamaian, namun gemanya kurang terdengar karena sering tenggelam di antara berbagai upaya perdamaian yang mayoritas diiakukan oieh laki-laki. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kuaiitatif yang bertujuan untuk mengangkat pengalaman perempuan anggota GPP secara personal dalam perjuangkan perdamaian di wiiayah konflik di Ambon (Maluku) agar pengalaman, perjuangan, penghayatan perempuan daiam memperjuangkan perdamaian dapat kita dengarkan sekaiigus jadikan sebagai sebuah proses pembeiajaran.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa motivasi atau alasan terbesar bagi perempuan untuk terlibat daiam upaya perdamaian meskipun, sebagian besar dari mereka adalah korban konflik, semata-mata bersumber dari rasa kepedulian perempuan terhadap masa depan anak-anaknya. Hal iniiah yang membuat mereka mampu mentransformasi keberadaannya sebagai korban konflik menjadi pelaku perdamaian. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa temuan yakni agama dipandang sebagai saiah satu alat yang dapat menjadi sumber konflik yang potensial. Di wilayah konflik terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki berada di kancah peperangan sedangkan perempuan tetap menjaiankan tugas dometiknya. Menimbulkan asumsi bahwa laki-laki untuk peperangan dan perempuan untuk perdamaian. Namun peran perempuan untuk perdamaian sangat dipengaruhi oieh peran sosialnya dalam masyarakat yakni tugas sebagai seorang ibu (motherhood) bukan karena faktor biologisnya. Selain itu perempuan memaknai dirinya di wilayah konflik tidak teriepas dari peran reproduksi serta peran sosialnya pada umumnya. Kerterlibatan Para perempuan anggota GPP ini untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan telah berimplikasi uintuk mendorong keteriibatan perempuan di wiiayah publik. 5elain itu memuncuikan kesadaran pentingnya perempuan diiibatkan dalam upaya perdamaian, karena perempuan memiliki nilai-nilai yang baik untuk mendukung upaya perdamaian misalnya menekankan rasa kepeduilan dan melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif dan anti kekerasan.

---

This research conducted inresponse of small amount of women whose was involved in peace reconsiliation effort in conflict area, informal and formal level. Despite the fact that conflict in Ambon at grass root level, women had determining role in initiate peace, but they work was often less heard that the mayority of the peace effort were man. By using qualitative method aimed high light women experince as GPP member in personal in trying to initiate and maintain peace in Ambon. So that the public aware they role and also as a learning peace process.

This research found that women were motived in peace process, this spite the mayority were conflict victim, mainly come from ethic of care to their children future.The motivation was strong enough to transfrom their existence as conflict victim to be coming at peace agent. Another finding was religion, see as one the aspect that use to raise conflict. Also in conflict area, there was gender division labour were man, were in war field while women commited to their domestic dutys. Women' role for peace mostly influenced by their social responsibility as a mother instead of biologically. Partisipation as GPP member to fight for women's right has encourage women role's in peace process and to include women in every stage of peace process because they have values and ethic of care to stop violence."

"Perang Cina-Jepang Kedua mengakibatkan putusnya hubungan persahabatan antara Cina dengan Jepang. Selain itu, perang tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian besar secara ekonomi terhadap Cina. Republik Rakyat Cina dan Jepang juga berada pada blok yang berbeda pada periode Perang Dingin, namun rekonsiliasi Cina-Jepang dapat terealisasikan pada tahun 1972. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apa saja faktor yang mendorong rekonsiliasi Cina-Jepang dan bagaimana rekonsiliasi Cina Jepang secara resmi terlaksana? Rangkaian pertanyaan tersebut merupakan masalah utama yang akan dibahas dalam makalah ini. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Dari penelitian ini terungkap bahwa ada tiga faktor yang memiliki kontribusi masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain dalam mendorong rekonsiliasi Cina-Jepang pada periode 1949-1972.

---

The Second Sino-Japanese War resulted in the breakdown of friendly relations between China and Japan. In addition, the war caused numerous death tolls and heavy economic losses to China. The Peoples Republic of China and Japan were also on different blocs during the Cold War period, but Sino-Japanese reconciliation could be realized in 1972. This phenomenon raises the question what are the factors that drive Sino-Japanese reconciliation and how Sino-Japanese reconciliation is officially done? These questions are the main problem that will be discussed in this paper. The study was conducted using qualitative methods with a historical approach. From this study, it was revealed that there were three factors which each contributed and complimented each other in driving Sino-Japanese reconciliation in the period 1949-1972."

"Penelitian ini membahas Peran Partai Al-Nahdhah dalam Rekonsiliasi Politik di Tunisia Tahun 2011-2015. Partai Al-Nahdhah merupakan partai Islam pemenang Pemilu pertama di Tunisia pasca revolusi 2011 dan berhasil memainkan peran penting dalam proses transisi politik Tunisia dengan merangkul semua golongan yang berbeda metode perjuangan dengan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan secara kualitatif fenomena yang diamati. Analisis Deskriptif digunakan untuk menginterpretasi data empiris menjadi kata-kata sebagai gambaran laporan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumen, dan informasi audio visual. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana peran dan capaian yang berhasil diraih partai Al-Nahdhah dalam rekonsiliasi politik di Tunisia tahun 2011-2015 dengan menerapkan pembuktian teori dan kerangka konsep yang menjelaskan tentang rekonsiliasi politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baru mengenai peran partai politik Islam Al-Nahdhah dalam kontestasi politik Tunisia pasca Rezim Ben Ali dan upayanya dalam rekonsiliasi politik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Al-Nahdhah berhasil memainkan peran penting dalam upaya rekonsiliasi politik di Tunisia pasca revolusi 2011.

---

This research aims to examine the role of Al Nahdhah Party rsquo in Tunisia rsquo s Political Reconciliation in 2011 2015 period. Al Nahdhah is an Islamic party that has won the first election in post revolutionary Tunisia in 2011 and managed to play an important role in the political transition process to embrace all different classes to have a common goal to struggle with them. In addition, there is no studies yet that have specifically discussed the political reconciliation efforts by a political party as a method to improve relations between the divided political factions in Tunisia rsquo s political context. The analysis of this research uses qualitative methods to explain the observed phenomena qualitatively. Descriptive analysis is used to interpret the empirical data into words and as an overview of the research report. To get the data that will be analyze, the authors used data collection methods such as interviews, documents, and audio visual information. The purpose of this study explain how the role and achievements that were achieved by the Al Nahdhah party in Tunisia rsquo s political reconciliation in 2011 2015 periods by applying the theory and the conceptual framework that explains about political reconciliation. This research is expected to provide a new contribution on the role of Al Nahdhah Islamic political party in Tunisia rsquo s political contestation after Ben Ali regime and its efforts in political reconciliation. The result assumed that Al Nahdhah has an important role in Tunisia rsquo s political reconciliation after the revolution. "

"Pembahasan mengenai konflik dalam suatu negara menjadi sering menjadi perhatian banyak pihak, karena dalam konflik yang terjadi selalu berkaitan dengan dua atau beberapa kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang melatarbelakangi konflik saat ini bisa berbentuk suku bangsa, agama atau kelas sosial dalam masyarakat. Bahkan isu konflik antar agama saat ini merebak di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia yang diketahui memiliki pluralisme tinggi. Tulisan ini berusaha mencari dan menggambarkan kronologi terjadinya konflik antar agama di Indonesia. Contoh kasus yang menjadi pengamatan adalah konflik di Karubaga Tolikara, Papua. Yang menjadi fokus perhatian pada tulisaini tidak hanya kronologi terjadinya konflik, melainkan penanganan dan penyelesaian konflik yang berakhir damai. Penulisan ini merupakan tulisan dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari data pihak berwenang dan kutipan pemberitaan pada media massa. Tulisan ini menggunakan Teori Peacemaking criminology sebagai panduan analisis data.Hasil dari analisis yang dilakukan terhadap data menunjukan bahwa konflik Tolikara diawali dengan diskriminasi kebijakan pemerintah daerah atas kebebasan beragama, hal ini diperparah dengan adanya provokasi pihak tertentu yang semakin memanaskan suasana, sehingga terjadi gesekan antara agama pada saat datangnya hari besar agama secara bersamaan. Penanganan yang dilakukan secara peacemaking menunjukan bahwa penciptaan perdamaian merupakan tanggung jawab semua elemen yang terkait dengan konflik yang terjadi, hal ini meliputi menumbuhkan toleransi pada masing-masing pribadi, pembuatan aturan yang jelas dari pemerintah yang menjaga kebebasan beragama dan bagaimana aparat keamanan bertindak cepat dan tepat saat adanya indikasi gesekan yang berpotensi konflik.

---

The discussion about conflict inside a country often become attention, it always linked with two or more "society". The ?society‟ could be in the form of etnics, religion, or social class. Even conflict issue between religions is spreading in many countries, including Indonesia, which known to have a very high pluralism. This writings try to look and describe the chronology of inter-religion conflict in Indonesia. The observed case was Karubaga Tolikara`s conflict (Papua). Main focus is not only the chronology but also the handling and the peaceful ending solution. It used qualitative approach with analyzing secondary data from authorities and news citation. It also used Peacemaking Kriminalogy Theory as a guide data analysis.

The results showed the Karubaga Tolikara`s conflict begun with discrimination from local government on liberty to have religion, exacerbated with provocation from certain people, complication came up on Holy Day which simultaneously with other religion. The peacemaking handling showed that creating tranquil situation is the responsible from every person that connected to the conflict, this includes making tolerance, making clear rule from local government to keep the freedom of religion and fast and effective response when the conflict or issue emerge."

"Perdebatan antara tradisi dan modernitas telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai generasi, menciptakan perbedaan pandangan yang nyata. Generasi tua seringkali menganggap nilai-nilai tradisional sebagai fondasi kestabilan sosial dan keberlangsungan budaya. Sementara itu, generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap gaya hidup yang lebih modern. Film Into the Beat digunakan untuk meneliti bagaimana konflik dan rekonsiliasi antargenerasi direpresentasikan melalui seni tari. Penelitian dilakukan dengan menganalisis adegan-adegan dalam film yang menggambarkan pertentangan antara tradisi dan modernitas serta konflik antargenerasi yang dimaknai menggunakan teori konflik generasi oleh Karl Mannheim. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana film Into the Beat menggambarkan konflik nilai antargenerasi yang dialami tokoh utama melalui penggunaan seni tari sebagai medium utama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan saling memahami dan mendukung, generasi yang berbeda dapat menemukan titik temu dan menghargai pandangan satu sama lain.

---

The debate between tradition and modernity has been the focus of attention in various generations, creating a real divergence of views. Older generations often consider traditional values as the foundation of social stability and cultural continuity. Meanwhile younger generations tend to be more open to a more modern lifestyle. The film Into the Beat is used to examine how intergenerational conflict and reconciliation are represented through dance. The research was conducted by analyzing scenes in the film that depict the conflict between tradition and modernity and intergenerational conflict. Further analyses were interpreted using Karl Mannheim’s theory of generational conflict. The results of this study show how the film Into the Beat depicts the intergenerational value conflict experienced by the main character through the use of dance as the main medium. This research also shows that by understanding and supporting each other, different generations can find common ground and respect each other’s views."

"Kredit macet yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui lembaga yang bersifat yudisial maupun di luar lembaga yang bersifat yudisial. Proses penyelesaian melalui lembaga yang bersifat yudisial banyak menghadapi hambatan sehingga penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan ekonomis. Berbeda dengan penyelesaian di luar lembaga yang bersifat yudisial yang dilakukan dengan cara damai dan sukarela yang penyelesaiannya lebih efektif dan ekonomis. Dengan demikian sangat beralasan apabila dalam penyelesaian kasus kredit macet antara PT. CS sebagai debitur dengan PT. Bank A sebagai kreditur, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut secara damai dan sukarela.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahannya adalah mengapa perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris sebagai alternatif untuk menyelesaikan kredit macet, bagaimana proses penyelesaian kredit macet melalui perjanjian perdamaian, dan apakah kelebihan perjanjian perdamaian dalam menyelesaikan masalah kredit macet.Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sebagai jawaban atas permasalahan pertama adalah karena penyelesaian kredit macet yang dilakukan melalui lembaga yang bersifat yudisial banyak menghadapi hambatan/kendala sehingga penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan ekonomis maka perjanjian perdamaian yang dibuat Notaris dijadikan alternatif penyelesaian kredit macet.Untuk jawaban atas permasalahan kedua bahwa prosesnya diawali dengan pinjaman kredit oleh debitur kepada kreditur, kemudian debitur tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya sehingga sebagai penyelesaiannya dilakukan secara damai dan sukarela dengan membuat perjanjian perdamaian di hadapan Notaris dimana debitur menyerahkan barang agunannya kepada kreditur sebagai pembayaran hutangnya. Debitur membuat Akta Kuasa untuk menjual kepada kreditur untuk menjual barang agunannya sebagai alat pembayaran hutang. Sedangkan kelebihan dari perjanjian perdamaian adalah mudah, terjaga kerahasiannya, cepat, dan mudah."

"Fokus dari penelitian ini adalah pada penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), khususnya yang berkaitan dengan perjanjian perdamaian. Dalam kenyataannya, ada cacat tersembunyi pada perjanjian perdamaian sebagaimana kasus yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131/K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Berdasarkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perjanjian perdamaian yang diperoleh dari adanya persekongkolan dan tidak dapat menjamin hak dan kewajiban debitur seharusnya tidak dapat disahkan. Namun putusan a quo menyatakan bahwa perjanjian perdamaian disahkan dan mengikat bagi kreditur dan debitur meski dalam kasusnya ada unsur cacat tersembunyi. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang status perjanjian perdamaian yang mengandung unsur cacat tersembunyi dan akibat hukumnya. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (dokumen). Adapun analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Dari hasil analisis, dapat dinyatakan bahwa putusan quo yang menyatakan perjanjian perdamaian dalam kasus tersebut sebagai sah adalah tidak tepat karena seharusnya perjanjian perdamaian yang mengandung unsur cacat tersembunyi tidak dapat disahkan karena tidak menjamin hak-hak berkaitan dengan pembayaran dari debitur terhadap kreditur (sebagaimana ketentuan pada pasal a quo jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Selain itu, akibat hukum dari perjanjian perdamaian yang mengandung unsur cacat tersembunyi berdampak pada status kepailitan bagi debitur (Pasal 171 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

---

The focus of this research is on the suspension of debt payment obligations (PKPU), especially those related to the reconciliation agreement. In fact, there are hidden defects in the reconciliation agreement as is the case found in the Supreme Court Decision Number 1131/K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Based on Article 285 paragraph (2) of Law Number 34 of 2007 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, a reconciliation agreement obtained from a conspiracy and cannot guarantee the rights and obligations of the debtor should not be ratified. However, the a quo decision stated that the peace agreement was legalized and binding on creditors and debtors even though in this case there were elements of hidden defects. Therefore, the problem raised in this study is regarding the status of the reconciliation agreement which contains hidden defects element and legal consequences. This normative juridical research uses secondary data obtained through literature (document) studies. The data analysis was carried out qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that the a quo decision stating that the peace agreement in this case is valid is not appropriate due to the peace agreement which contains hidden defects element cannot be ratified because it does not guarantee rights related to payments from debtors to creditors (as stipulated in the provisions of in article a quo jo. Article 1320 of the Indonesian Civil Code). In addition, the legal consequences of the recomcoliation agreement containing hidden defects elements have an impact on the bankruptcy status of the debtor (Article 171 of Law Number 34 of 2007 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations)."