Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diterapkannya kebijakan notifikasi kosmetika di negara ASEAN, maka produsen bertanggung jawab penuh terhadap mutu dan keamanan produknya. Selain itu, kosmetika semakin mudah beredar dan konsumen memiliki beragam pilihan kosmetika. Tanpa pengetahuan yang memadai, konsumen terutama kaum perempuan masih banyak menggunakan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan notifikasi kosmetika dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dari produk kosmetika yang tidak aman. Penelitian dilakukan dengan survei rumah tangga di 5 wilayah di DKI Jakarta dengan responden 200 orang kaum perempuan. Hasil penelitian ini adalah kebijakan notifikasi kosmetika belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dari produk kosmetika yang tidak aman. Masih banyaknya kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau nomor notifikasi, palsu, dan mengandung bahan yang dilarang menandakan bahwa produsen atau importir kosmetika belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap mutu dan keamananan dari kosmetika yang diedarkan.

---

Due to the implementation of cosmetic notification policy in ASEAN countries, cosmetic industries haven been considered to have higher responsibility for both the quality and safety of their products. In addition to this, cosmetics are easier to be distributed and consumers have a various option of cosmetics. Without adequate knowledge, consumers, especially women, remain to use cosmetics that contain hazardous substances. This study aims to analyze the cosmetic notification policy under ASEAN to protect women from consuming unsafe cosmetics. This study conducted with field survey of households in five areas in Jakarta with 200 women respondents. The result shows that cosmetic notification policy has not been fully effective in giving protection for women from unsafe cosmetics. Moreover, many cosmetics which have been distributed, have no registration or notification number, counterfeiting, containing hazardous materials indicated that the manufacturers or importers of cosmetics do not reflecting responsibility of the quality and safety of those products."

"Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) didominasi dalam relasi antara suami dengan istri yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian korban secepatnya perlu diberikan ruang aman dari pelaku. “Rumah Aman” merupakan salah satu solusi pelindungan yang dapat diberikan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah maupun masyarakat secara umum berhak untuk membentuk Rumah Aman demi memberikan pelindungan bagi korban kekerasan. Dengan begitu, penelitian ini mengkaji kebijakan tentang Rumah Aman terkhusus bagi perempuan Korban KDRT di wilayah DKI Jakarta serta memberikan gambaran mengenai bentuk pemulihan dan pelindungan yang diberikan oleh Rumah Aman Dinas Sosial DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara dalam pengumpulan data. Kemudian, teori utama yang digunakan untuk analisis adalah Teori Hukum Feminis yang dicetuskan oleh Catharine Alice MacKinnon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Rumah Aman di DKI Jakarta masih terdapat frasa-frasa yang tidak mengedepankan kepentingan perempuan. Selanjutnya, mengenai penyelenggaraan Rumah Aman oleh pemerintah melalui Dinas Sosial DKI Jakarta masih memiliki beberapa catatan dalam proses perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Terhadap hal tersebut, perlu dibentuk standar secara nasional yang berpedoman pada ketentuan internasional mengenai Rumah Aman. Serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam proses kerja sama dalam pemulihan korban KDRT di Rumah Aman.

---

Victims of Domestic Violence (KDRT) are dominated in the relationship between husband and wife who live in one house. Thus the victim immediately needs to be given a safe space from the perpetrator. “Safe House” is one of the protective solutions that can be provided for victims of domestic violence. The government and society in general have the right to establish safe houses to provide protection for victims of violence. With this in mind, this research examines policies regarding safe houses especially for women victims of domestic violence in the DKI Jakarta area and provides an overview of the forms of recovery and protection provided by the DKI Jakarta Social Service Safe Houses. This research uses literature study and interview methods in collecting data. Then, the main theory used for analysis is Feminist Legal Theory initiated by Catharine Alice MacKinnon. The results of this study indicate that the policy regarding Safe Houses in DKI Jakarta still contain phrases that do not prioritize women's interests. Furthermore, regarding the implementation of Safe Houses by the government through the DKI Jakarta Social Service, there are still several notes in the process of protection, assistance and recovery. In this regard, it is necessary to establish national standards that are guided by international provisions regarding safe houses. As well as evaluating and improving the process of collaboration in the recovery of victims of domestic violence at Safe Houses."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan ritel modern terhadap kinerja ritel tradisional dalam kebijakan zonasi ritel Perda DKI No.2 Tahun 2002. Penelitian dilakukan terhadap 153 ritel tradisional PD Pasar Jaya yang tersebar di DKI Jakarta. Dalam studi ini dilakukan identifikasi terhadap ritel modern (minimarket, supermarket, dan hypermarket) yang melanggar ketentuan kebijakan zonasi ritel.Penelitian ini menggunakan data jumlah pedagang ritel tradisional sebagai proksi variabel kinerja ritel tradisional. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi berganda guna menguji pengaruh jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional, revitalisasi pasar, dan potensi pasar terhadap kinerja tradisional.Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran deskriptif bahwa implementasi kebijakan zonasi ritel di DKI Jakarta banyak dilanggar oleh pelaku usaha ritel modern. Selain itu, diperoleh hasil bahwa variabel jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional dan potensi pasar berpengaruh signifikan terhadap kinerja tradisional. Namun, hubungan antara jumlah ritel modern yang jaraknya terdekat dengan ritel tradisional dengan kinerja tradisional adalah tidak linier (non-linier). Hal tersebut berarti bahwa pada awalnya keberadaan ritel modern memiliki hubungan positif dengan kinerja ritel tradisional namun pada rentang jumlah tertentu dan jumlahnya sudah melebihi titik kritis (batas maksimum) maka hubungannya akan menjadi negatif dengan kinerja ritel tradisional. Batas maksimum jumlah ritel modern yang diperbolehkan hanya berjumlah 1 (satu) outlet yang berada di dekat ritel tradisional. Adapun jenis ritel modern yang paling berpengaruh signifikan adalah supermarket. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2002, meningkatkan komitmen pemerintah dalam membatasi serbuan jaringan ritel modern terutama ritel supermarket melalui pengetatan izin, serta optimalisasi program revitalisasi pasar ritel tradisional baik segi fisik maupun non fisik.

---

This study aimed to analyze the impact of modern retail coexistence with traditional retail on traditional retail's performance in retail zoning policy of Jakarta Regional Regulation No 2 2002. The traditional retails in this study were PD Pasar Jaya traditional retail where there were 153 markets spreaded across Jakarta. This research identified the modern retails minimarkets supermarkets hypermarkets location in accordance to retail zoning policy.

This study used number of traditional retailers as a proxy of performance variable. This research used the descriptive and multiple regression analysis in order to test the impact of the the number of modern retails which violated the retail zoning policy the market revitalization and the market potential to traditional retail's performance.

Result showed that most of modern retails violated the zoning policy Furthermore the result also showed that the number of modern retails which are located at near traditional retails and market potential variable had a significant impact on traditional retail's performance Surprisingly the correlation between the number of modern retails which are located at near traditional retails with traditional retail's performance was not linear It means that the correlation between number of modern retails and traditional retail's performance is a positive within a certain amount and then becomes negative afterward The maximum number of modern retails in which the correlation is positive is 1 one Inparticular it is only supermarket that has significant impact on traditional retail's performance We recommend reviewing the Jakarta Regional Regulation No 2 2002 increasing the government 39's commitment to restrict the modern retail growth optimizing the revitalization program for the traditional retail tangible and in tangible."

"Terintegrasinya layanan Mikrotrans dalam sistem BRT dan Program Jaklingko menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mode share masyarakat pada transportasi publik yang dimana tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan layanan Mikrotrans yang didukung dengan opini dari masyarakat selaku pengguna Mikrotrans dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dibawakan oleh Merilee. S. Grindle dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan The Policy Implementation Assessment Tools yang dikemukakan oleh Bhuyan, Jorgensen, dan Sharma (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data mixed method yaitu survei dan wawancara mendalam. Teknis analisis yang digunakan untuk data kuantitatif adalah teknis analisis univariat dan teknis analisis illustrative untuk data kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi kebijakan layanan Mikrotrans di DKI Jakarta dapat dikatakan baik dikarenakan telah sesuai dengan tujuan dan desain kebijakan, meskipun masih ditemukan beberapa hal yang harus ditinjau kembali dan ditingkatkan kualitasnya agar implementasi kebijakan layanan Mikrotrans ini dapat mencapai target dan hasil yang maksimal.

---

The integration of Mikrotrans services in the BRT system and the Jaklingko Program is one of the government's efforts to increase public mode share in public transportation, where the long-term goal is to overcome congestion in DKI Jakarta. Therefore, this study aims to find out how the implementation of Mikrotrans service policies is supported by opinions from the public as Mikrotrans users by using the theory of policy implementation presented by Merilee. S. Grindle and the theory of factors influencing policy implementation in The Policy Implementation Assessment Tools put forward by Bhuyan, Jorgensen, and Sharma (2010). This research uses a descriptive quantitative approach and mixed method data collection techniques, namely surveys and in-depth interviews.The analysis technique used for quantitative data is univariate analysis technique and illustrative analysis technique for qualitative data. The results of this study found that the implementation of Mikrotrans service policies in DKI Jakarta can be said to be good, although there are still some things that need to be reviewed and improved in quality so that the implementation of Mikrotrans service policies can achieve targets and maximum results."

"Pendidikan sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi telah dicanangkan sebagai tujuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan menjadi perhatian pemerintah dari tahun ke tahun. Namun, kebijakan pemerintah yang menetapkan reformasi pendidikan berupa penerapan ujian yang ketat bernama Ujian Nasional (UN) sejak tahun 2005 untuk meningkatkan performa siswa nyatanya telah gagal. Selama tahun 2006-2012 hasil survei PISA menunjukkan kemampuan matematika siswa Indonesia cenderung menurun. Alternatif pilihan pemerintah untuk mereformasi pendidikan Indonesia adalah dengan menerapkan market-type reform. Pendekatan ini mendorong lebih banyak pilihan sekolah negeri dan swasta dan menginsentif sekolah untuk berkompetisi satu sama lain. Dengan menggunakan data cross-section tahun 2015 dari seluruh sekolah menengah atas (SMA) di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris adanya pengaruh persaingan terhadap output sekolah. Estimasi dilakukan dengan menggunakan estimasi OLS dengan nilai UN menjadi variabel dependen, tingkat persaingan sebagai variabel independen, dan beberapa karakteristik sekolah yang bersangkutan sebagai variabel kontrol. Adapun tingkat persaingan yang digunakan sebagai variabel independen adalah Hirschman-Herfindahl Indeks (HHI), gravity-based school competition index, dan nilai UN sekolah lain dalam satu kecamatan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dengan indikator HHI, sekolah yang berada di wilayah (kecamatan) dengan tingkat persaingan tinggi maupun rendah sama-sama tidak mempengaruhi kualitas output sekolah. Namun, indikator gravity-based school competition index dan rata-rata UN sekolah lain (peer effects) memperlihatkan hasil bahwa sekolah terinsentif dengan persaingan sekolah.

---

Education, as an important part of economic development, has been proclaimed as the goal of the Republic of Indonesia. Therefore, improving the quality of education has become the attention of the government from year to year. However, government policies to reform education by conducting rigorous exam called the National Examination (UN) since 2005 to improve the performance of students, in fact, have failed. During 2006-2012, PISA survey results demonstrate the tendency of mathematical ability of Indonesian student to decrease. An alternative option to reform education in Indonesian is to implement a market-type reform. This approach encourages more choice of public and private schools and gives an incentive for schools to compete with each other. By using cross-section data in 2015 of all senior high schools (SMA) in Jakarta, this study aims to find empirical evidence of the influence of competition on schools' output. The estimation uses OLS with UN scores as the dependent variable, the level of competition as an independent variable, and some characteristics of the schools as control variables. The level of competition used as the independent variable is the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), gravity-based school competition index, and the score of another UN school in the district. The HHI indicator shows that neither school in a district with high or low level of competition affects the output quality of the school. Meanwhile, the gravity-based school competition index and other school national examination score (peer effects) results show that schools are encouraged by the competition of schools nearby."

"Pendidikan sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi telah dicanangkan sebagai tujuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan menjadi perhatian pemerintah dari tahun ke tahun. Namun, kebijakan pemerintah yang menetapkan reformasi pendidikan berupa penerapan ujian yang ketat bernama Ujian Nasional (UN) sejak tahun 2005 untuk meningkatkan performa siswa nyatanya telah gagal. Selama tahun 2006-2012 hasil survei PISA menunjukkan kemampuan matematika siswa Indonesia cenderung menurun. Alternatif pilihan pemerintah untuk mereformasi pendidikan Indonesia adalah dengan menerapkan market-type reform. Pendekatan ini mendorong lebih banyak pilihan sekolah negeri dan swasta dan menginsentif sekolah untuk berkompetisi satu sama lain. Dengan menggunakan data cross-section tahun 2015 dari seluruh sekolah menengah atas (SMA) di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris adanya pengaruh persaingan terhadap output sekolah. Estimasi dilakukan dengan menggunakan estimasi OLS dengan nilai UN menjadi variabel dependen, tingkat persaingan sebagai variabel independen, dan beberapa karakteristik sekolah yang bersangkutan sebagai variabel kontrol. Adapun tingkat persaingan yang digunakan sebagai variabel independen adalah Hirschman-Herfindahl Indeks (HHI), gravity-based school competition index, dan nilai UN sekolah lain dalam satu kecamatan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dengan indikator HHI, sekolah yang berada di wilayah (kecamatan) dengan tingkat persaingan tinggi maupun rendah sama-sama tidak mempengaruhi kualitas output sekolah. Namun, indikator gravity-based school competition index dan rata-rata UN sekolah lain (peer effects) memperlihatkan hasil bahwa sekolah terinsentif dengan persaingan sekolah.

---

Education, as an important part of economic development, has been proclaimed as the goal of the Republic of Indonesia. Therefore, improving the quality of education has become the attention of the government from year to year. However, government policies to reform education by conducting rigorous exam called the National Examination (UN) since 2005 to improve the performance of students, in fact, have failed. During 2006-2012, PISA survey results demonstrate the tendency of mathematical ability of Indonesian student to decrease. An alternative option to reform education in Indonesian is to implement a market-type reform. This approach encourages more choice of public and private schools and gives an incentive for schools to compete with each other. By using cross-section data in 2015 of all senior high schools (SMA) in Jakarta, this study aims to find empirical evidence of the influence of competition on schools' output. The estimation uses OLS with UN scores as the dependent variable, the level of competition as an independent variable, and some characteristics of the schools as control variables. The level of competition used as the independent variable is the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), gravity-based school competition index, and the score of another UN school in the district. The HHI indicator shows that neither school in a district with high or low level of competition affects the output quality of the school. Meanwhile, the gravity-based school competition index and other school national examination score (peer effects) results show that schools are encouraged by the competition of schools nearby."

"ABSTRAKSebagai salah satu merek yang dipasarkan oleh perusahaan kosmetika PTBunga, Kosmetika Lily menunjukkan kinerja yang terus menurunn, bahkan sudahmulai merugi. Untuk mengatasinya, strategi pemasaran yang disarankan adalah berdasarkanstrategi pemasaran terpadu, yang dimulai dengan identifikasí kesempatanpemasaran yang dipunyai kosmetika Lily, melalui serangkaian analisis terhadapsumber daya perusahaan, pesaing, pasar, dan pelanggan. Kemudian hal itudikembangkan secara sinergis menjadi serangkaian strategi yang membentuk suatusistem pemasaran yang berkesinambungan. Berdasarkan identifikasi kesempatan pemasaran, diketahui bahwa kosmetikaLily masih mempunyal kesempatan untuk lebih berkembang lagi, sekalipunpersaingan cukup ketat dan perkembangan permintaan terhadap kosmetika diIndonesia hanya 4,16%, bahkan untuk sediaan yang dijual kosmetika Lily ha.mpirtídak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan struktur industrinya yang cenderung bersifatpersaingan monopolistik, kosmetika Lily mesti menggunakan kunci suksespemasaran kosmetika, yaitu diferensiasi dengan positioning jelas dan tepat sertapromosi atau komunikasi tentang positioning yang dipilih dengan jitu dan agresif Strategi pengembangan produk merupakan langkah pertama yang mutlakdilakukan oleh kosmetika Lily, termasuk repositioning produk, terutama mengingatbahwa produk-produknya bersifat me too. Adapun repositioning kosmetika Lily harus bersifat unik dan menunjukkandiferensiasi yang jelas ketimbang para pesaingnya. Sedangkan diferensiasi yangdipilih adalah diferensiasi produk. Dalam hal ini disarankan agar kosmetika Lilymengambil ceruk pasar kosmetika modern yang masih kosong, yaitu segmenkosmetika antialergi, sehingga positioning baru kosmetika Lily adalah kosmetikayang aman bagi setiap jenis kulit. Di samping itu, Iangkah tersebut juga untukmenghindarkan pertarungan langsung dengan para pesaing utama, mengingatperbedaan posisi dan pangsa pasar yang sangat jauh. Langkah kunci sukses berikutnya adalah promosi yang agresif dan terpaduantara above dan below the line, yaitu berupa pemasangan iklan di televisi danconsumer beauty class & demo, publikasi melalui para pakar (dokter kulit), untukmengkomunikasikan diferensiasi tersebut di atas. Melihat posisi harga dan kekuatan distributor kosmetika Lily, maka untukstrategi pertumbuhan intensif selanjutnya diarahkan kepada penjualan massal (tidakeksklusif di counter BA saja seperti sekarang), yaitu berupa penetrasi pasar ke tokotoko kosmetika dan kelontong. Langkah ini kemudian dilanjutkan dengan perluasanpasar ke manca negara, dengan mulai melakukan langkah-langkah berorientasiekspor."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah DKI Jakarta terhadap privatisasi di PAM Jaya. Privatisasi air adalah berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor swasta. Mitra swasta yang menjadi rekanan PAM Jaya ialah PT Garuda Dipta Semesta dengan Lyonnaise des Eaux dan PT Kekarpola Airindo dengan Thames Water International. Privatisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih di Jakarta, nyatanya tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai pemilik PAM Jaya harus membuat beberapa kebijakan untuk mencari jalan terbaik bagi semua pihak. Masyarakat Jakarta sebagai pelanggan air bersih PAM Jaya serta karyawan PAM Jaya merasakan dampak akibat adanya privatisasi ini. Skripsi ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber-sumber berupa arsip, surat kabar sezaman, buku, dan sumber lisan dengan wawancara masyarakat pelanggan PAM Jaya serta karyawan PAM Jaya sebagai pendukung penelitian.

---

ABSTRACTThis research discusses about DKI Jakarta Government policy towards PAM Jaya privatisation. It was a process of transferring water management either partly or whole management from public to private sector. As partners, PT. Garuda Dipta Semesta with Lyonnaise des Eaux and PT. Kekarpola Airindo with Thames Water International joined a mutual agreement to enhance the clean water service in Jakarta. In fact, the mutual agreement was not properly run. DKI Jakarta government, as the owner of PAM Jaya, did get the effect of privatisation itself. This research used historical methods by collecting primary resources archives, newspapers, literature studies and oral resources by interviewing PAM Jaya customer and employee as supporting data. "