Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintah provinsi DKI Jakarta berupaya melakukan perbaikan pelayanan publik, melalui perbaikan layanan Perijinan dan Non Perijinan. Untuk itu dibentuklah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna menyatukan pelayanan perijinan melalui pola pelayanan terpadu (one stop service) untuk mendapatkan beberapa perijinan yang dibutuhkan, cukup mendatangi satu tempat dengan proses yang sederhana, cepat dan terpadu. Belum tersedianya infrastruktur yang memadai, banyaknya jenis dan volume perijinan yang dilimpahkan, kurangnya kerjasama antarsektoral terkait SDM Teknis untuk Peninjauan Lapangan, serta lambatnya pemohon dalam melengkapi persyaratan. Hal tersebut menyebabkan waktu proses penerbitan beberapa jenis ijin di BPTSP sekarang ini menjadi lebih lama jika dibandingkan saat masih di Dinas Teknis terkait. Dalam penelitian ini mengakomodasi framework proses bisnis dalam pemerintahan guna mengevaluasi suatu peraturan apakah sudah baik. Sebuah framework perbaikan proses bisnis berbasis aspek regulasi menggunakan metode ilmiah Business Process Change dipakai untuk menurunkan waktu proses penebitan Perijinan dan Non Perijinan dengan bantuan tools Parreto Anaysis dan simulasi ARIS Architecture. Penelitian ini menggambarkan aliran proses aktual saat ini (As Is) yang didapatkan dari data kuantitatif dan beberapa alternatif proses (To Be) yang dapat menurunkan waktu proses tersebut. Perbaikan yang dilakukan menghasilkan alternatif SOP aliran proses penerbitan perijinan di PTSP yang dapat menurunkan waktu proses penerbitan perijinan serta peraturan perundangan yang perlu dirubah

---

ABSTRACTJakarta Provincial Government attempted to repair public services, through improved service Permits and Non Permits. Then formed Agency One Stop Services to unify Permits services through an integrated service pattern (one stop service) to get some permissions required, simply go to one place with a simple process, rapid and integrated. Unavailability of adequate infrastructure, so many types and volume permits are delegated, the lack of intersectoral cooperation related to human resources for the Technical Survey Field, as well as the slow pace of the applicant in completing the requirements. It is caused when some type of Permits issuance process in BPTSP now become much longer than when it was in the Technical Department concerned. In this paper accommodate a framework of government bisnis process in order to evaluate regulation whether it is good or not. A framework based business process improvement using the regulatory aspects using scientific method Business Process Change for reduced processing time on Permits and Non Permits publishing with the help of simulation tools Parreto anaysis and ARIS Architecture. This study describes the current actual process flow (As Is) obtained from quantitative data and some alternative processes (To Be) which can reduce the processing time. Improvements were made to produce SOP alternative process flow issuance of Permits at PTSP that can reduce processing time issuance of Permits and regulations that need to be changed."

"ABSTRAKWacana untuk menaikkan tarif royalti batubara untuk pemegang IUP kembali mengemuka seiring dengan peningkatan harga batubara. Kenaikan tariff royalty akan secara langsung meningkatkan PNBP yang berasal dari iuran produksi batubara. Di lain pihak, peningkatan kewajiban royalty yang harus disetor oleh perusahaan pemegang IUP batubara akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu model yang dapat menggambarkan pengaruh tarif royalti batubara terhadap PNBP dan kinerja keuangan perusahaan pemegang IUP batubara. Model yang dibangun dengan pendekatan sistem dinamis dan mensimulasikan variable-variabel yang berpengaruh terhadap besaran royalty yang disetor dan kinerja keuangan perusahaan. Hasil model menunjukkan bahwa peningkatan tarif royalti menjadi 4 untuk batubara low CV, 5 untuk batubara medium CV dan 8 untuk batubara high CV meningkatkan penerimaan PNBP sebesar 20 sedangkan laba perusahaan menurun 9 dibanding pengenaan tariff royalti yang berlaku saat ini. Peningkatan tarif ini lebih baik dibanding dengan skenario pengenaan tambahan royalty apabila terjadi kenaikan harga batubara wind fall sharing

---

ABSTRACTThe discourse to raise the coal royalty rate for IUP holders again surfaced in line with the increase in coal prices. The increase in tariff royalty will directly increase the non tax revenues from coal production contribution. On the other hand, the increase in the obligation of royalty to be paid by coal holders will decrease the company 39 s financial performance. This study aims to build a model that can illustrate the effect of coal royalty rates on non tax revenues and financial performance of coal holders. Model built with dynamic system approach and simulate the variables that affect the amount of paid royalty and financial performance of the company. The model results show that royalty rates increase to 4 for low CV coal, 5 for medium CV coal and 8 for high CV coal increases PNBP revenues by 20 while profit decreases 9 compared to current royalty tariff. This increase in tariffs is better than the royalty imposition scenario in case of rising coal price wind fall sharing "

"ABSTRAKPasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar hak menguasai negara tersebut, negara melalui pemerintah berhak untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air salah satunya melalui pemberian izin penggunaan dan izin pengusahaan sumber daya air yang diberikan berdasarkan hak guna air. Kewenangan pemberian izin diberikan secara atribusi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air kepad Pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan pembagian wilayah sungai dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Lebih lanjut lagi, saat ini Pemerintah sedang mengatur kembali hak atas air dan perizinannya melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hak Guna Air. Pengaturan dalam RPP ini selain menjabarkan mengenai hak guna air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air juga mengakomodir amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

---

ABSTRACTArticle 33 verse (3) Indonesian?s Constitution Year 1945 stated that earth, water, dan other natural resources controlled by the State dan used for the maximum welfare of the people. Based on such right, the state through government have rights to manage water resources, one of the method is by issued water resources utilization and water resources beneficial use permit which given based on water use right. The authority to issued such permit attributively given by Law Number 7 Year 2004 Regarding Water Resources to Central Government and Regional Government based on the classification of river basin in President?s Decree Number 12 Year 2012. Furthermore, currently Central Government is readjusting water rights and its permit system through the Government Regulation Draft of Water Use Right. Regulation in the Government Regulation Draft other than elucidate water use right in the Law Number 7 Year 2004 also accomodate Constitutional Court?s Decree on Case Number 058-059-060-063/PUU-II/2004 and Case Number 008/PUU-III/2005 Regarding Judicial Review of Law Number 7 Year 2004 Regarding Water Resources."

"Mengingat pelayanan izin usaha sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dari segi hukum kegiatan pemberian perizinan ini haruslah menerapkan peraturan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peraturan yang terkait dengan pembenahan pelayanan perizinan usaha di Provinsi DKI, coba dilihat dalam tiga hal, yaitu: 1. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait pembenahan pelayanan perizinan. 2. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pembenahan pelayanan perizinan. 3. Pengaruh pelaksanaan peraturan mengenai pembenahan pelayanan perizinan terhadap perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi penerapan peraturan mengenai izin usaha di Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pelayanan perizinan dan hasil evaluasi atas dampak pelaksanaan hukum dalam pembenahan pelayanan perizinan.

---

Given the services business license as a form of public service have been defined in legislation, licensing provision of law activities should be implemented consistently with laws and regulations. In this research, regulatory services related to business licensing reform in the province of Jakarta was observed in three ways, namely: 1. Synchronization and harmonization of laws and regulations regarding licensing of service improvement. 2. The role of law in economic development related to revamping the licensing service. 3. Effect of implementation of rules regarding the licensing of service improvement to the economy. Goals to be achieved in this study was to determine the consistency of application of the rules regarding a business permit in the province of Jakarta with the legislation in force, knowing the role of law in economic development related to services licensing and implementation in evaluation on the impact of licensing laws reformation."

"MgB2 merupakan senyawa material superkonduktor yang berpotensi untuk diaplikasikan sebagai penghasil medan magnet kuat. Pada penelitian ini superkonduktor MgB2 difabrikasi dalam bentuk kawat dan padatan. Keberhasilan fabrikasi terletak pada terbentuknya fasa MgB2 yang minim pengotor. Preparasi material untuk superkonduktor MgB2 dilakukan melalui metode reaksi padat konvensional dengan bahan baku magnesium kristalin dan boron semikristalin. Upaya perbaikan karakteristik superkonduktor MgB2 diawali dengan mempelajari pengaruh rasio Mg:B terhadap pembentukan fasa dan sifat superkonduktornya. Berdasarkan hasil karakterisasi XRD, fraksi massa fasa MgB2 tertinggi mencapai 98,73% diperoleh dengan rasio Mg:B=0,9:2. Nilai Tc-zero mengalami kenaikan dari 41,41 K menjadi 42,28 K. Rekayasa material mencakup struktur sel fasa MgB2 dengan menggantikan atom B secara parsial dengan atom C dilakukan melalui metode reaksi padat konvensional. Rekayasa material pada proses substitusi parsial karbon nanopartikel terhadap fasa MgB2 menjadi Mg0.9(B1-xCx)2 (x=0;0,0125;0,025;0,05) menurunkan nilai konstanta kisi a. Penurunan konstanta kisi tersebut berkorelasi dengan penurunan nilai suhu kritis dari 38,83 K pada x = 0 menjadi 36,43 K pada x = 0,05. Peningkatan nilai magnetisasi diperoleh pada substitusi karbon sebesar 0,025. Dalam bentuk kawat MgB2 filamen tunggal telah berhasil diperoleh superkonduktor dengan nilai Tc-zero tertinggi sebesar 40,57 K.

---

The MgB2 is a superconducting phase which may be applied as a producer of strong magnetic fields. In this study, the MgB2 superconductor was made in the form of wire and bulk. The success of the manufacture of superconducting material lies in the formation of the MgB2 phase which presents a minimum of impurities in the wire. The preparation of the materials for the superconducting MgB2 was carried out by the conventional solid-state reaction using crystalline magnesium and semicrystalline boron as raw materials. Efforts to improve the characteristics of the MgB2 superconductor begin by studying the effect of the Mg:B ratio on the formation of the MgB2 phase and its superconducting properties. Based on the results of XRD characterization, the highest mass fraction of MgB2 phase reached 98.73% obtained with a ratio of Mg:B=0.9:2. The Tc-zero value increased from 41.41 K to 42.28 K. The study involves modifying the cell structure of the MgB2 phase by partly replacing atom B with atom C through a solid-state reaction. With partial substitution of nanocarbon to B in phase MgB2 to Mg0.9(B1-xCx)2 (x=0;0.0125;0.025;0.05), the value of the lattice constant a decreased. The decrease in the lattice constant correlates with a decrease in the critical temperature value from 38.83 K at x = 0 to 36.43 K at x = 0.05. The increase in the magnetization value was obtained at the carbon substitution of 0.025. Based on the findings of this study, we were able to obtain a MgB2 monofilament wire the highest Tc-zero value of 40.57 K."

"Peningkatan trend biaya perbaikan dan pemelihaaraan alat berat di P.T. X, berdasarkan data laporan perusahaan tahun 2019-2022, menyebabkan manajemen perusahaan mendesak karyawannya untuk dilakukannya efisiensi biaya. Salah satu usaha dalam menekan biaya pemeliharaan dan perbaikan alat berat, P.T. X melakukan pengalihan produk suku cadang yang digunakan saat ini ke suku cadang yang lain, dengan brand, kualitas, dan harga yang diharapkan lebih baik. Selain untuk tujuan penekanan biaya, proses bisnis pengalihan produk merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk mengakomodasi ide-ide perbaikan dari karyawan untuk menjadikan proses bisnis pemeliharaan dan perbaikan alat berat menjadi lebih baik, yang secara berkelanjutan merupakan wadah yang dipakai oleh P.T. X untuk memfasilitasi proses perbaikan terus-menerus (Continuous Improvement). Kendala yang saat ini terjadi adalah tidak adanya standar prosedur untuk proses bisnis pengalihan produk ini P.T. X, mengakibatkan sulitnya mengetahui waktu yang digunakan dalam sekali proses bisnis pengalihan produk dan kapan implementasinya dapat diterapkan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memodelkan proses bisnis, melakukan analisis proses bisnis, dan melakukan perbaikan proses bisnis model untuk meningkatkan performa di area pengadaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode bisnis kualitatif berupa observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisis perbaikan proses bisnis dengan cara memetakan proses bisnis saat ini, melakukan analisis penambahan nilai, analisis pemborosan, serta mengusulkan model proses bisnis yang baru. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan perbaikan dari sisi kualitas yaitu tidak lagi ada pengulangan aktivitas pada proses bisnis pengalihan produk ini, dari sisi biaya dapat menghasilkan penghematan sebesar Rp.17.727.273,- hingga Rp.30.000.000,-, kemudian dari sisi waktu dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam sekali proyek selama 13-22 hari.

---

Increasing trend of heavy equipment repair and maintenance costs at Company X, based on the company's report data yearly, causes the company's management to urge its employees to carry out cost efficiency. One of the efforts to reduce maintenance and repair costs, Company X changed the spare part currently used to other spare parts, with better brand, quality, and expected prices. In addition to the purpose of reducing costs, the product diversion business process is a process that is intended to accommodate improvement ideas from employees to make the operational getting better, which is constantly used by Company X to facilitate the continuous improvement process. The current obstacle is the absence of a standard procedure for this product diversion business process Company X, resulting in the difficulty of knowing the time needed in a project product diversion business process and when its implementation can be run by the company. The purpose of this research is to model business processes, conduct business process analysis, and improve business process models to increase the performance in the procurement area. The method used in this study is a qualitative business method in the form of observations and interviews which are then analyzed to improve business processes by mapping current business processes, conducting value added analysis, analyzing waste, and proposing new business process models. The results of this study are showing improvements in terms of quality, namely there is no repetition of activities, from a cost aspect it can generate savings of Rp.17,727,273.- to Rp.30,000,000.-, then in time aspect it can shorten the time needed in one project for 13-22 days."

"ABSTRAKManajemen klaim biaya di rumah sakit sering menghadapi beberapa permasalahan pada proses pengelolaan pengajuan klaim biaya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini bertujuan untuk merancang perbaikan proses pengajuan klaim BPJS yang dilakukan oleh rumah sakit dengan pendekatan Rekayasa Proses Bisnis dan Manajemen Sistem Informasi sehingga didapatkan perbaikan waktu proses (efisiensi) pengajuan berkas klaim dan meminimalisir pengembalian berkas klaim. Rekayasa proses bisnis terbagi dalam dua tahap yaitu pembuatan model dan simulasi proses bisnis saat ini dan proses bisnis yang diperbaiki. Penelitian ini menghasilkan empat scenario perbaikan proses manajemen klaim BPJS dengan waktu proses yang berbeda disetiap scenario. Scenario terbaik kemudian dirancang dengan pendekatan manajemen sistem informasi, yang terdiri dari empat tahap yaitu pembuatan entity relationship diagram (ERD), table relasional, use case diagram dan data flow diagram (DFD). Kombinasi scenario terbaik adalah penggunaan Electronic Medical Record (EMR) untuk pasien, sistem informasi rawat inap, dan peningkatan sistem pengajuan klaim di BPJS yang menghasilkan rata rata waktu keseluruhan proses bisnis berkurang dari 28 hari menjadi 14 hari dengan peningkatan efisiensi sebesar 78,73%.

---

ABSTRACT

Social Security Administering Body (BPJS) claim management in hospitals faces several problems managing claims hospital cost. This study aims to design improvement in the BPJS claims process managed by the hospital using the Business Process Reengineering and Information Systems Management approach to improve service process time (efficiency) in submitting claim files and diminish claim file returns. Business process reengineering divided into two stages; modeling and simulating current business processes and proposed business processes. This study resulted in four scenarios to improve the BPJS claim management process with different processing times in each scenario. The best scenario designed with four stages management information system approach; the design of entity-relationship diagrams (ERD), relational database, use case diagrams, and data flow diagrams (DFD). The best combination of proposed scenarios use Electronic Medical Records (EMR), inpatient information systems, and improved submission systems at BPJS. This study result average entire business process time reduced from 28 days to 14 days with an increase in efficiency of 78,73%."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari usulan perbaikan proses bisnis dari Penanganan Incident yang berdampak online, dan berkaitan dengan sistem Teknologi Informasi agar dapat mengurangi problem downtime, dengan mengklasifikasikan critical incident berdampak online yang sering terjadi dan lebih diprioritaskan untuk dicari solusinya dengan menggunakan pendekatan DMAIC, serta merancang perbaikan proses bisnis dengan pemodelan IDEF0 dan Process Flow Diagram untuk mengurangi Incident downtime. Berdasarkan pengolahan data dan analisisnya dalam penelitian ini, peneliti berhasil mengklasifikasikan incident yang berdampak online berdasarkan intensitas terjadinya, serta menemukan akar penyebab masalah tingginya waktu penanganan incident H2H dengan pendekatan DMAIC menggunakan beberapa quality tools, lalu merancang bisnis proses usulan yang dapat menekan incident downtime yang paling banyak terjadi pada transaksi e-channel H2H, dengan metode pemodelan Process Flow Diagram dan IDEF0.

---

ABSTRACT

This research is aimed to explore the proposed improvement of business processes incident handling that have online impact and are associated with the information technology system in order to reduce downtime problem, by classifying critical incidents that have online impact frequent and more priority to be addressed by using the DMAIC approach, as well as designing business process improvement with IDEF0 modelling and Process Flow Diagram for incident reduce downtime. Based on the data processing and analysis inthis study, the researcher succeeded in classifying incidents that online impact by intensity of occurrence, as well as finding the root cause of the problem of high H2H with incident handling time using several quality tools and business processes to design proposals that can suppress downtime incidents are the most common among e-channel H2H transactions, the modeling method Process Flow Diagram and IDEF0."

"Kota Tangerang Selatan merupakan kota termuda yang tergabung dengan wilayah Jabodetabek yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dalam bidang pelayanan perijinan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Disimpulkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara formal, karena dokumen roadmap reformasi birokrasi belum disahkan oleh Walikota Tangerang Selatan. Namun strategi percepatan reformasi birokrasi sudah dilakukan melalui inovasi pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan.

---

South Tangerang is the youngest city incorporated into Jabodetabek area which is the expansion of the Tangerang Regency. This study aims to find out about accelerated strategies of bureaucratic reform, especially in the field of licensing service in the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of South Tangerang City.

The method used in this study is a descriptive analysis, which collects information about the status of existing symptoms, i.e. bureacratic reform which is the symptom whenthe study was conducted.

The study found that the implementation of the reform of the bureaucracy has not been formally implemented, due to the bureaucratic reform roadmap document that has not been approved by the Mayor of South Tangerang. But the acceleration strategies of bureaucratic reform has been carried out through the innovation licensing service on the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of The South Tangerang City."

"MRT Jakarta merupakan salah satu terobosan yang dicanangkan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam upaya mengatasi kemacetan di ibukota yang semakin hari semakin menjadi. Sebagai moda transportasi yang belum beroperasi, tentu banyak perencanaan yang harus dilakukan oleh PT MRT Jakarta selaku pelaksana. Dalam proses operasi nantinya, MRT mengeluarkan dua jenis kartu yang dapat digunakan oleh calon penumpang sebagai metode ticketing yaitu kartu trip tunggal dan kartu multi trip. Dikarenakan kartu yang diproses dipesan dari vendor di Jepang, tentunya perlu diperhitungkan stok pengaman yang harus disimpan di stasiun sehingga tidak akan kehabisan. Perlu diperhitungkan juga berapa yang harus dipesan dan kapan harus memesannya sehingga tidak terjadinya stock-out kartu di stasiun. Penelitian ini mencoba menghitung inventori yang harus dimiliki tiap stasiun, dan batas aman saat harus melakukan pemesanan kembali untuk menghindari stock out. Perhitungan menggunakan inventory management analysis yang menggunakan prakira permintaan penumpang untuk mengetahui stok tiap stasiun. Penulis juga menganalisis pengaruh kartu pintar yaitu uang elektronik dalam MRT ini mengingat uang elektronik yang semakin marak. Proses bisnis dari proses pengadaan kartu PT MRT Jakarta ini coba penulis analisis untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hal yang mungkin bisa ditingkatkan.

---

MRT Jakarta is a breakthrough that was realized by DKI Jakarta government in the goal to cope with traffic in the capital that worsen each day. Since it haven rsquo t operationable yet, many planning have to be done by PT MRT Jakarta as the supervisor. In the operation process later, MRT will issue two types of cards which is single trip and multi trip card that can be used by passenger as a form of ticketing. Because the card is purchased from vendor in japan, there has to be a safety stock at the sation so there won rsquo t be a stock out. The size and time of purchase must also be calcualated.

This thesis try to count the inventory that each station must have, and the reorder point to avoid stock out. Calculationn using inventory management analysis that used demand forecast to know the stock of each station. Analyzing also the effect of smart card which in this case is electronic money in MRT given that electronic money is getting more and more everyday. The business process from PT MRT Jakarta card also tried to be analyzed to know deeper regarding things that could be improved. "