Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya pemerintah memperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai diterapkan pada program Reformasi Birokrasi. Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan&RB) No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, salah satunya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur melalui budaya kerja. Proses adopsi budaya kerja oleh PNS menggunakan teori Proses Difusi Inovasi Everett M. Rogers. Evaluasi dari implementasi proses difusi inovasi dengan model konsep struktur Howard Greenbaum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan penggunaan saluran komunikasi, dimensi jangka waktu serta perilaku dan komitmen pimpinan merupakan hal penting bagi PNS dalam mengadopsi, merubah pola pikir dan perilaku sesuai dengan budaya kerja yang berlaku. Evaluasi saluran komunikasi proses difusi inovasi mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Evaluasi bertujuan agar proses difusi inovasi berjalan berkesinambungan hingga tercapainya perubahan perilaku PNS.

---

Government effort towards upgrading the work performance of Civil Servants has been implemented in the Bureaucratic Reformation program. Referring to the Presidential Regulation number 81, 2010 about the Grand Design of the 2010-2025 Bureaucratic Reformation and the Minister for the Empowerment of State Apparaturs Regulation and Bureaucratic Reformation number 20, 2010 about the Road Map of the 2010-2014 bureaucratic Reformation, which covers the Arrangement of the Apparaturs Human Resources Management System through work culture. The adoption process of work culture by the Civil Servants applies the Diffusion Innovation Process theory of Everett M. Rogers. The evaluation of the process implementation applies the structural concept model of Howard Greenbaum. The research uses qualitative approach, along with the case study research strategy. The result of this research reveals the uses of communication channels, time frame dimension, and the importance of the leaders' behaviour and commitment for Civil Servants (PNS) in order to adopt and change their behaviour and way of thinking which are more appropriate to the standard work culture that holds true. The evaluation of communication channels of the diffusion innovation process influences the organization goals. The evaluation aims at the continuous diffusion innovation process to change the Civil Servants' behaviour."

"Tesis meneliti hubungan penganggaran berbasis kinerja terhadap reformasi birokrasi di Indonesia. Data untuk variabel reformasi birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Kementerian dan lembaga pemerintah pusat menjadi objek penelitian ini karena merupakan objek utama yang mempengaruhi perbaikannya tata kelola pada pemerintah Indonesia. Variabel utama dalam penelitian ini adalah variabel penganggaran berbasis kinerja yang diwakili oleh variabel penyerapan anggaran, capaian keluaran/output, dan efisiensi penggunaan anggaran sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel pagu anggaran/alokasi anggaran dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) per Kementerian dan Lembaga. Berdasarkan data periode 2014-2018, hasil dari estimasi panel fixed effect ini menunjukkan bahwa adanya hubungan langsung penganggaran berbasis kinerja terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia. Kementerian atau Lembaga dengan nilai indeks keluaran/output yang meningkat, penyerapan yang tinggi, jumlah ASN yang rendah, serta konteks historis efisiensi penganggaran, cenderung juga mengalami peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

---

The thesis examines the relationship between performance-based budgeting and bureaucratic reform in Indonesia. Data for bureaucratic reform variables are measured through the Bureaucratic Reform Index (RB). Ministries and central government agencies are the object of this research because they are the main objects that influence the improvement of governance in the Indonesian government. The main variable in this research is the variable of performance-based budgeting which is represented by the variable of budget absorption, output/output achievement, and efficiency of budget use, while the control variables in this study are the variable of the budget ceiling/budget allocation and the number of State Civil Servants (ASN) per Ministry and Institution. Based on data for the 2014-2018 period, the results of this fixed effect panel estimate indicate that there is a direct relationship between performance-based budgeting and Bureaucratic Reform in Indonesia. Ministries or institutions with increased output/output index values, high absorption, low number of ASN, and the historical context of budgeting efficiency, also tend to experience an increase in the Bureaucratic Reform Index (RB)."

"Penelitian ini membahas mengenai status guru honorer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tentang kepegawaian. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan guru honorer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan metode kualitatif untuk pengolahan data. Simpulan dari penelitian ini yaitu status guru honorer dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak jelas, namun adanya Pergub DKI Jakarta No. 235 Tahun 2015 dapat meredakan tuntutan terhadap permasalahan guru honorer di Jakarta. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai guru honorer; merevisi UU ASN untuk memperjelas peran dan posisi dari PPPK dalam bagiannya menjadi Aparatur Sipil Negara; serta bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mencontoh Pergub DKI Jakrta No. 235 Tahun 2015 dalam hal penyelesaian permasalahan guru honorer.

---

This study discusses about honorary teacher's status by the laws concerning government employee. This study also discusses about Government Employee with Work Agreement in Law No. 5 of 2014 concerning the Civil State Apparatus which is expected to solve honorary teacher's problem. This study uses the juridical-normative methods and qualitative methods for data processing. The conclusion of this study is that honorary teacher's status in unclear by the law but Jakarta Governor Regulation No. 235 Year 2015 could solve honorary teacher's problem in Jakarta. The results of the study suggest that the government is expected to regulate about honorary teacher; revise the Civil State Apparatus Law to clarify the role and position of Government Employee with Work Agreement as Civil State Apparatus; also for the central government and local governments are expected to follow the example of Jakarta Governor Regulation No. 235 Year 2015 in solving honorary teacher's problem."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses difusi inovasi dalam kegiatan sosialisasi program Jakarta Open Data pada lingkungan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hambatan atau kendala yang menyertainya. Hasil penelitian ini merupakan penjelasan dari Teori Difusi Inovasi dari Everett M. Rogers mengenai proses difusi inovasi dalam lingkup internal organisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian kasus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan program Jakarta Open Data di lingkungan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan difusi inovasi yang dijelaskan oleh Rogers tersebut. Beberapa hambatan proses difusi inovasi yang ditemukan adalah adanya penentangan dalam bentuk kebiasaan adopter terkait materi inovasi serta distorsi pesan dalam bentuk penggunaan bahasa teknologi informasi yang dinilai perlu untuk disederhanakan.

---

The research is aimed to find out the process of diffusion of innovation in the socialization activities on Jakarta Open Data program in internal Jakarta Provincial Government, as well as barriers that support it. The research result is taken from the innovation diffusion theory written by Everett M. Rogers about the diffusion of innovation process in the scope of the organization's internal. Through qualitative method and case research strategy, this research shows, in general, Jakarta Open Data has been implemented in accordance with the innovation diffusion stages as explained by Rogers. Some barriers found are opposition in the form of adopter habits related to innovation materials and distortion message in the form of use of information technology language that must be simplified."

"Tesis ini membahas tentang penerapan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dalam perspektif pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, dapat melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Dalam perspektif PTUN penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN oleh pejabat tata usaha negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana penerapan pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang diberlakukan secara surut (retroaktif) terhadap PNS yang dihukum pidana penjara kejahatan jabatan yakni karena melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, dalam perspektif PTUN ketentuan ini mengandung arti kumulatif, artinya kedua syarat harus terpenuhi yaitu mendapatkan hukuman pidana paling singkat dua tahun penjara dan pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap PNS yang bersangkutan tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, sementara untuk pidana yang dilakukan dengan berencana hanya dapat ditafsirkan oleh majelis hakim pidana dalam putusannya dan tidak bisa ditafsirkan oleh pejabat lain, tak terkecuali hakim peradilan administrasi.

---

This thesis studied about the practice of dishonourable dismissal to civil servant from the perspective of state administrative court. This is a research of normative laws using bibliography study and interview in its data aggregation, where the gathered data are analysed using qualitative approach. Dishonourable dismissal is regulated in article 87 section 4 of Law number 5 of 2014 about State Civil Apparatus. Civil servant who believes their self-interest is harmed by the issuing of dishonourable dismissal decision can offer administrative effort first before submitting a lawsuit in State Administrative Court which consist of an objection and an administrative appeal. In the perspective of State Administrative Court, the practice of article 87 section 4 of The State Civil Administration Law by the state administration official in fact cause legal uncertainty. As in the implementation of article 87 section 4 subsection b of The State Civil Administration Law applied in retroactive to civil servant with criminal charge in crime of official occupation, namely the crime of corruption. Then in the implementation of article 87 section 4 subsection d in The State Civil Administration Law, in the perspective of State Administrative Court, this regulation contains cumulative meaning, in the significance that the two conditions have to be completed, namely one has to get criminal charge with minimum imprisonment of 2 years and the crime has to be a premeditated crime. If one of those requirements is not completed, then the regulation in article 47 section 4 subsection d can not be implemented to the civil servant in concern, while the charge for premeditated crime can only be interpreted by the criminal court panel in their verdict and can not be interpreted by any other officials, with no exception to administrative court judge."

"Sistem Penilaian Angka Kredit (EDUPAK) merupakan inisiatif layanan E-Government dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang digunakan dalam manajemen angka kredit jabatan fungsional kepegawaian (JFK) mulai dari pengusulan hingga penilaian kegiatan dengan target pengguna adalah pegawai yang menduduki JFK di seluruh Indonesia. Namun, sejak peluncurannya pada tahun 2019 hingga saat ini, persentase adopsi EDUPAK belum mencapai level yang diharapkan. Hal tersebut menyebabkan program pengembangan karier JFK yang menjadi tugas BKN menjadi tidak tepat sasaran. Di samping itu, adanya potensi penurunan nilai kinerja JFK perlu mendapat perhatian karena merupakan salah satu indikator kinerja Pusat Pembinaan JFK yang mengelola EDUPAK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi adopsi EDUPAK dan pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan berdasarkan teori technology-organization-environment. Pengujian terhadap 13 hipotesis dilakukan menggunakan metode PLS-SEM berdasarkan data valid yang berhasil dikumpulkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor effort expectancy dan computer/internet skills berpengaruh positif terhadap adopsi EDUPAK. Di samping itu, adopsi EDUPAK juga diketahui berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna melalui faktor use. Berdasarkan evaluasi didapatkan bahwa model adopsi yang dibangun memiliki kekuatan sedang sehingga perlu diidentifikasi variabel lain yang berpotensi memengaruhi variabel adopsi pada penelitian selanjutnya.

---

The Credit Point Assessment System (EDUPAK) is an initiative of the electronic government from the National Civil Service Agency (BKN) which is used in the management of the credit score for the functional employment position (JFK) starting from proposals to evaluation activities with the target user being employees who occupy JFK throughout Indonesia. However, since its launch in 2019 until now, the percentage of EDUPAK adoption has not reached the expected level. This causes the JFK career development program which is the task of BKN does not meet the target. In addition, the potential for a decrease in the value of JFK's performance needs attention because it is one of the performance indicators of the JFK Development Center which manages EDUPAK. Therefore, this study aims to determine the factors that influence the adoption of EDUPAK and their effect on user satisfaction. To achieve this goal, data collection was carried out using a questionnaire developed based on the theory of technology-organization-environment. Testing of the 13 hypotheses was carried out using the PLS-SEM method based on valid data that had been collected. The results of the analysis show that effort expectancy and computer/internet skills have a positive effect on EDUPAK adoption. In addition, EDUPAK adoption is also known to have a positive effect on user satisfaction through the use factor. Based on the evaluation, it was found that the adoption model that was built has moderate strength so it is necessary to identify other variables that have the potential to influence the adoption variable in future research."

"Pegawai negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara. Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki sistem pola karier terbuka yang membawa konsekuensi pada terbukanya lowongan jabatan administrasi, fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang tidak hanya dapat diisi oleh PNS tetapi juga oleh kalangan non PNS seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta diemban oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi. Besarnya kekuasaan, jika tanpa pengawasan tentu saja dapat mengundang kesewenang-wenangan, karena setiap kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan. Untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan kepada setiap pegawai negeri sipil dalam hal pengembangan kariernya, pengawasan mutlak diperlukan.

---

Civil servants have a very important role in governance in achieving the objectives of the state. Civil servants are elements of the state apparatus to run the administration and development in order to achieve the objectives of the state. Law No. 5 of 2015 on Civil Administrative State has a system of open career patterns that have consequences on the opening of a vacancy administrative, functional and high leadership positions who not only can be filled by civil servants but also among noncivil servants such as government employees with a work contract. Establishes authority appointment, transfer and dismissal of officials in addition to officials and mid-level leaders of the main high on the Jakarta provincial government assumed by the Governor of Jakarta as the official provincial staff development. The amount of power, if unattended can certainly invite arbitrariness, because power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. To ensure the enforcement of law and justice to every civil servants in terms of career development, oversight is absolutely necessary."

"Penelitian ini menfokuskan perhatian terhadap upaya Pemerintah Kota Depok mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji upaya-upaya Pemerintah Kota Depok dalam memberdayakan aparaturnya. Pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah dan Pengembangannya.Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang penempatan aparatur Pemerintah Daerah, yang meliputi : Kesesuaian penempatan/ Jabatan pegawai dengan Tatar belakang pendidikan, keterampilan/keahlihan dan kesesuaian penempatan pegawai dengan beban pekerjaan, serta pengembangan aparatur yakni melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 97 orang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode penarikan sampel acak berstrata (stratified random sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utamanya dilengkapi dengan wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data kuantitatif yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase yang disajikan dalam bentuk tabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan aparatur lebih didasarkan pada pemerataan kuantitas pada setiap unit organisasi tanpa memperhatikan prioritas unit organisasi mana yang lebih membutuhkan. Disamping itu penempatan pegawai masih kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan/keahlian pegawai. Dalam hal pengembangan aparatur, Pemerintah Kota Depok belum menunjukkan komitmen yang serius. Hal ini dilihat dari kecilnya alokasi dana pengembangan SDM (aparatur), sehingga Pemerintah Kota Depok kurang memberikan kesmpatan kepada pegawai untuk melanjutkan/mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Depok belum melakukan upaya-upaya yang serius dalam hal pemberdayaan aparatur.Hal tersebut mengisyaratkan, bahwa pelaksanaan otonomi daerah ke depan di Kota Depok belum akan berjalan sebagaimana mestinya, bila tidak dilakukan upaya-upaya yang sistematis dalam hal pemberdayaan aparatur Pemerintah Kota Depok.

---

This research was focused its attention on the effort of the City Administration of Depok to anticipate the regional autonomy. This research is conducted by examining the how the City Administration of Depok empower its apparatus, the empowerment of local government and its development.

To answer the research problem, this study examine the placement of local government apparatus that cover: suitability of placement /position of civil servant with their educational background, skill, and the suitability of the civil servants with their work load, and the apparatus development through formal and non formal education.

The type of research employed in this study is descriptive-quantitative. The number of samples in this research was 97 persons. The technique ofthe sampling is stratified random sampling. Data collection was conducted using questioner as its main instrument completed with interview and library study. Then, qualitative data were gained and processed with analysis technique of descriptive-quantitative and presented in the table.

Results of the research indicated that the apparatus placement is more based on the quantity distribution ofeach organization unit regardless the priority of which organization unit that more needs them. In addition, the civil servant placement is less suitable with their educational background and skill. In the case of apparatus development, the Administration City of Depok has yet to show a serious commitment. Is was seen from the little fund allocation for the human resources of the apparatus so that the City Administration of Depok less pay attention to opportunity to continue / take formal and non formal. Hence, it can be concluded that the City Administration of Depok has yet to make a serious effort in developing its apparatus.

This implied that the implementation of regional autonomy of Depok in the future will have not run as it is expected, when a systematic effort of apparatus development of the Administration City of Depok is not conducted."

"ABSTRAKNama : SuhermanProgram Studi : Pascasarjana Ilmu Manajemen Sumber Daya ManusiaJudul : Pengaruh Kompensasi, Motivasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Wakil PresidenTesis ini membahas tentang pengaruh kompensasi, motivasi, dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi. Penelitian in dilakukan di Sekretariat Wakil Presiden dengan melibatkan 169 responden yang merupakan aparatur sipil negara organik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanasi dengan pengolahan data menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Motivasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Budaya organisasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Penelitian diharapkan bisa memperkaya hasil-hasil penelitian tentang komitmen organisasi di kementerian/lembaga pemerintah khususnya Lembaga Kepresidenan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode eksploratif guna mengetahui lebih mendalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komitmen organisasi aparatur sipil negara di kementerian/lembaga pemerintah.Kata kunci: Kompensasi, motivasi, budaya organisasi, komitmen organisasi

---

ABSTRACT

---

Name : Suherman

Study Program : Postgraduate in Human Capital Management Science

Title : The Influence of Compensation, Motivation, and Organizational Culture on Organizational Commitment of Secretariat of Vice President State Apparatus

The focus of this study is determining the influence of compensation, motivation, and organizational culture on organizational commitment. The research was conducted at the Secretariat of Vice President involving 169 respondents who are the Secretariat Ministry of the Republic of Indonesia organic state apparatus. The method used in this study was a quantitative explanation with the processing of data using SPSS 21. The results showed that compensation partially and simultaneously had a positive and significant impact on organizational commitment. Motivation partially and simultaneously had a positive and significant impact on organizational commitment. Organizational culture partially and simultaneously had a positive and significant impact on organizational commitment. The study was expected to enrich the results of research on organizational commitment in ministries or government agencies, especially the Presidential Institution. Further research was recommended to use exploratory methods to know in depth what factors are affecting the organizational commitment of state apparatus in the ministries or government agencies.

Key words: Compensation, motivation, organizational culture, organizational commitment"

"Memunculkan perilaku positif karyawan tidak terjadi begitu saja, ada berbagai cara memunculkannya, salah satunya dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya perilaku positif adalah adanya fun at work di lingkungan kerja. Namun hingga saat ini masih sangat minim penelitian terdahulu yang menjadikan konsep fun at work lebih khususnya fun at work di lingkungan ASN sebagai objek penelitian. Dengan berfokus pada pegawai KPU Bea dan Cukai XYZ,penelitian ini bertujuan unutk mengeksplorasi persepsi fun at work bagi ASN dan mengetahui strategi untuk mengelola fun at work menurut persepsi ASN.

Metodologi penelitian ini adalah studi kualitatif terhadap 12 orang ASN dengan metode pengumpulan data semi structured in depth inteview. Berdasarkan pengumpulan data dan analisis menunjukan bahwa, fun at work dipersepsikan sebagai: pedang bermata dua yang dianggap sebagai penyeimbang identitas ASN, juga pendobrak norma yang selama ini lekat dengan ASN. Lebih lanjut fun at work dimanifestasikan oleh para partisipan sebagai fleksibilitas dalam bekerja. Selanjutnya penelitian ini menunjukan bahwa pentingnya proporsionalitas dalam penerapan fun at work di sektor publik. Dimana kuncinya ada pada kadar yang seimbang antara fun at work dan produktivitas.

Berdasarkan temuan, penelitian ini berkontribusi terhadap konsep fun at work dalam konteks pelayanan publik dan ASN di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan organisasi sektor publik untuk merencanakan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya fun at work di lingkungan kerja ASN.

---

Bringing out positive employee behavior doesn't come out of blue, there are various ways to create it, one of which is by creating a comfortable work environment for employees. One of the factors that influences the creation of positive behavior is to create fun at work environment. However, until now there is still very little research that used the concept of fun at work as it focus, specifically fun at work in the public sector, as an object of the research. By focusing on XYZ Customs and Excise Office employees, this research aims to explore the perception of fun at work for ASN and find out strategies for managing fun at work according to ASN's perception.

This research methodology is a qualitative study of 12 ASN using a semi-structured data collection method through in-depth interviews. Based on data collection and analysis, it shows that fun at work is perceived as: a double-edged sword. Then fun at work is considered as a balance to the identity of ASN, then it is perceived as a tool to break the norms that have been attached to ASN. Furthermore, it is also realized by the participants as flexibility at work. Furthermore, this research shows the importance of proportionality in the application of fun at work in the public sector. Where the key is a balanced level of fun at work and productivity.

Based on the findings, this research contributes to the concept of fun at work in the context of public services in Indonesia. The results of this research can be used as a reference for public sector organizations to plan policies that support the creation of fun at work in the ASN work environment."