Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKDalam suatu perikatan yang dibuat oleh para pihak, pada umumnya pihak yang memiliki haktagih/ piutang kepada pihak lainnya meminta untuk diberikan jaminan pemenuhan haknyakepada pihak yang berutang. Pada praktek yang terjadi, terdapat suatu bentuk pemberianjaminan yang dinamakan Letter of Undertaking/ surat sanggup, di mana Letter ofUndertaking ini merupakan salah satu bentuk surat pernyataan yang diberikan oleh pihakketiga yang menyatakan kesanggupannya untuk mengambil alih tanggung jawab untukmemenuhi kewajiban dari pihak yang berutang sekaligus risiko yang mungkin timbul akibatdilaksanakannya kewajiban tersebut oleh pihak penerbit Letter of Undertaking. Letter ofUndertaking ini berbeda dengan perjanjian penanggungan. Keberadaan Letter of Undertakingsebagai bentuk dari surat pernyataan tidak diatur secara khusus, sehingga sejauh manakekuatan hukum mengikatnya terhadap pihak penerbit Letter of Undertaking dan bagaimanapemberian perlindungan atas pelaksanaan pemenuhan haknya bagi pihak yang menerimaLetter of Undertaking tersebut masih menjadi pertanyaan. Hal inilah yang diangkat sebagaipokok permasalahan oleh penulis. Oleh karena tidak ada pengaturan terhadap Letter ofUndertaking, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah denganmenggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana pendekatan konseptualdilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukankarena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Denganmenggunakan pendekatan konseptual, maka penulis bermaksud untuk menemukankedudukan hukum dari Letter of Undertaking dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia,khususnya yang berlaku dalam hukum perikatan.

---

ABSTRACTIn an agreement, practically, those who have the right to claim to other parties ask for aguarantee for the fulfillment of its rights to those who have the obligation to such party. In thepractice that occurs, there is a form of a guarantee is called Letter of Undertaking, in whichthe Letter of Undertaking is one form of an affidavit given by a third party who state hisreadiness to take over the responsibility for fulfilling the obligations of party that owe andany risks might be occurs because of obligations fulfillment of such third party. Letter ofUndertaking is different from the underwriting agreement. The existence of a Letter ofUndertaking is not specifically regulated, so the extent to which legal force to the issuer ofLetter of Undertaking and how to provide protection for the implementation of rights to theparty receiving the Letter of Undertaking is the subject matters by the authors. Because thereis no regulation of the Letter of Undertaking, the research methods used by the author isconceptual approach, in which the conceptual approach is used when the author did not beginfrom the existing law. Such approach is used because it is not yet or there is no rule of law tothe matters encountered. By using the conceptual approach, the author intends to find thelegal standing of the Letter of Undertaking in the positive law in Indonesia, especially as itapplies in the law of contract., In an agreement, practically, those who have the right to claim to other parties ask for aguarantee for the fulfillment of its rights to those who have the obligation to such party. In thepractice that occurs, there is a form of a guarantee is called Letter of Undertaking, in whichthe Letter of Undertaking is one form of an affidavit given by a third party who state hisreadiness to take over the responsibility for fulfilling the obligations of party that owe andany risks might be occurs because of obligations fulfillment of such third party. Letter ofUndertaking is different from the underwriting agreement. The existence of a Letter ofUndertaking is not specifically regulated, so the extent to which legal force to the issuer ofLetter of Undertaking and how to provide protection for the implementation of rights to theparty receiving the Letter of Undertaking is the subject matters by the authors. Because thereis no regulation of the Letter of Undertaking, the research methods used by the author isconceptual approach, in which the conceptual approach is used when the author did not beginfrom the existing law. Such approach is used because it is not yet or there is no rule of law tothe matters encountered. By using the conceptual approach, the author intends to find thelegal standing of the Letter of Undertaking in the positive law in Indonesia, especially as itapplies in the law of contract.]"

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam dunia perdagangan internasional. Namun, pada praktiknya masih muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya penolakan penerimaan dokumen yang diunjukkan oleh beneficiary karena perbedaan penerapan standar pemeriksaan dokumen. Skripsi ini membahas mengenai alasan perbankan tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance dan akibat hukum dari perbedaan penafsiran tentang "international standard banking practice" sebagaimana diatur dalam UCP 600. Hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa bank tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance setidaknya disebabkan oleh dua (2) alasan yaitu pertama, adanya praktik perbankan di Amerika Serikat yang menerapkan Article 5 Uniform Commercial Code yang memuat pengaturan prinsip strict compliance, yang mewajibkan issuing bank selaku special agent dari applicant menjalankan tugas berdasarkan duty of good faith. Kedua, dalam hal terjadi sengketa (disputes) transaksi L/C, pengadilan internasional cenderung menerapkan prinsip strict compliance dibandingkan menerapkan prinsip substantial compliance dalam menyelesaikan sengketa L/C tersebut. Prinsip strict compliance sebagai standar pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri juga diterapkan di dalam praktik perbankan di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Adapun perbedaan penafsiran mengenai international standard banking pratice karena UCP 600 tidak memberikan penjelasan maksud dari international standard banking practice sehingga menimbulkan dua (2) pendapat di kalangan perbankan, yaitu pendapat pertama yang menyatakan bahwa international standard banking practice di UCP 600 mengacu kepada International Standard Banking Practice (ISBP) yang merupakan pedoman aplikasi dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam UCP 600 yang dibentuk oleh International Chamber of Commerce (ICC), sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa international standard banking practice yang dimaksud hanya mengacu kepada praktik yang biasanya dilakukan oleh bank-bank secara umum. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna L/C dalam transaksi L/C.

---

Letter of Credit (L/C) is one of the most widely used method of payment in international trade. But even with such widespread use, in practice, L/C transaction is still riddled with issues, notably the rejection of document submitted by the beneficiary due to differences in interpreting L/C regulations. This thesis is to explain why banks still prefer to use the strict compliance principle over the substantial compliance principle referred within UCP 600, and the legal consequences that arise due to the vagueness of the term "international standard banking practice" in L/C transaction as mentioned in UCP 600.

This research which was put together using the juridical normative research method revealed that banks still prefer to use the strict compliance principle over the UCP 600-referenced substantial compliance because of two reasons. First, the existence of the banking's practice in the United States which refers to Article 5 Uniform Commercial Code that contains the settings for the principle of strict compliance, which is issuing banks acts as a special agent of the applicant therefore they must act based on duty of good faith. Second, in the case of an L/C dispute, international courts tend to apply the strict compliance principle for dispute resolution. The reason international courts use the strict compliance principle is because they refer to banking practices that have been generally praticed and accepted.

This is also true in Indonesia where strict compliance is the principle of choice in examining SKBDN documents. This preference is caused by the lack of clear definition of the term "international standard banking practice" in UCP 600 which spawned 2 (two) different interpretations within the banking community. The first interpretation assumes that the term "international standard banking practice" refers to ICC's (International Chamber of Commerce) ISBP document which acts as an implementation guideline for UCP600. While a second interpretation assumes that the term refers to banking practices that have been generally practiced and accepted. It is due to those differences in interpretations that gave to such ambiguity in L/C transactions."

"Letter of Credit (LC) yang merupakan primadonna dalam pembayaran transaksi ekspor-impor Indonesia ternyata terhadap pelaksanaannya adakalanya menimbulkan perbedaan pendapat di antara para pihak terkait. Perbedaan pendapat timbul karena di Indonesia belum terdapat keseragaman pemahaman masalah-masalah L/C. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 yang merupakan dasar hukum LC di Indonesia tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan L/C karena Peraturan Pemerintah tersebut tidak memuat aturan rinci mengenai L/C. Demikian juga peraturan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah dimaksud belum mengatur rinci L/C. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan pokok dan kegunaan utama penelitian adalah sebagai berikut: a. Meneliti bagaimana hubungan antara UCP dan hukum nasional dalam pelaksanaan L/C. b. Meneliti bagaimana kedudukan L/C terhadap kontrak dasarnya. c. Meneliti bagaimana keberadaan L/C sebagai kontrak baku. d. Meneliti bagaimana terciptanya L/C sebagai kontrak internasional. e. Meneliti kapan L/C sebagai alat pembayaran dapat dilaksanakan. f. Meneliti bagaimana fungsi L/C sebagai alat penjamin. g. Meneliti bagaimana keterkaitan antara L/C yang berlaku internasional dan L/C yang berlaku nasional. h. Meneliti bagaimana dampak ketiadaan ketentuan pilihan hukum dalam UCP terhadap penyelesaian kasus-kasus L/C. i. Meneliti bagaimana peranan L/C dalam meningkatkan ekspor. j. Hasil penelitian diharapkan dapat merupakan: (a) masukan bagi para pelaku L/C, para abdi hukum, para ahli, para akademisi, instansi pemerintah dan lembaga swasta yang mempunyai kepentingan dalam transaksi L/C khususnya segi-segi hukumnya, (b) masukan bagi Bank Indonesia atau instansi Iainnya jika ingin merumuskan hukum L/C yang rinci sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, dan (c) pelengkap terhadap kepustakaan L/C yang masih relatif terbatas ditulis oleh putra-putra Indonesia."

"Hadirnya sebuah bank syariah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai layanan perbankan yang cepat, tepat, akurat dan efisien merupakan cita-cita dan keharusan yang harus diwujudkan oleh setiap bank syariah. Perbankan syariah sebagai suatu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, diharapkan dapat "berbeda" dengan perbankan yang telah ada, baik dari segi layanan maupun produk yang ditawarkan. Transaksi Letter of Credit (L/C) sebagai salah satu produk perbankan masa kini, diharapkan dapat dikembangkan pada bank syariah sebagai langkah awal dari terciptanya bank syariah yang berskala intemasional.Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah terbitnya fatwa DSN MUI No. 35 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor dengan pertimbangan bahwa transaksi ini memiliki data yang lengkap pada dua periode yang berbeda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia sesudah terbitnya fatwa DSN MUI No. 35 adalah tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelum terbitnya fatwa.Beberapa faktor diduga dapat menjadi penyebab rendahnya transaksi Letter of Credit (L/C) ekspor di Bank Muamalat Indonesia seperti, pemanfaatan akad-akad dalam fatwa No. 35 yang belum maksimal, penggunaan teknologi informasi yang belum optimal dan jumlah bank koresponden yang masih terbatas.Penelitian inipun memberikan beberapa masukan kepada Bank Muamalat, Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia dalam upaya peningkatan transaksi L/C di bank syariah.

---

The existence of a syariah bank that able to meet community demand for fast, proper, accurate and efficient banking service has become to objective and goal that must be realized by every syariah bank. Syariah banking as a system that established under alternative spirit, is expected would be "different" to existing banking, either the services or products offered. Letter of Credit (L/C) transaction as one of current banking products, is expected can be improved with syariah bank as an initial step of the creation of an international scale syariah bank.

This research is aimed to view the development of Export Letter of Credit (L/C) transaction with Bank Muamalat Indonesia before and after the issuance of fatwa DSN MUI No. 35 about Export Letter of Credit (L/C) with a consideration that this transaction has complete data in two different periods.

The research findings indicated that Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia after the issuance of fatwa DSN MUI No. 35 is not better compared to before the issuance of fatwa on Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia.

Some factors that suspected triggered such low Export Letter of Credit (L/C) transaction at Bank Muamalat Indonesia such as, non-maximum application of akad-akad in fatwa No. 35, non-optimum utilization of information technology and limited number of correspondence banks.

This research also provides feedback to Bank Muamalat Indonesia, MUI National Syariah Council (DSN MUI) and Bank Indonesia in the effort to improve Letter of Credit (L/C) transaction with syariah bank."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016/1996 yang terdapat di dalam Putusan Arbitrase Internasional antara Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, apakah suatu bentuk jaminan atau tidak? Akan dibahas juga bagaimana pertangungjawaban Pemerintah Indonesia atas Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016.1996, dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah memerlukan suatu peraturan yang mengatur secara jelas bentuk jaminan pemerintah, dan Pemerintah juga harus mengatur peraturan yang jelas mengenai tindakan negara, agar jelas pertanggungjawaban dari Pemerintah.

---

The focus of this study is to know the nature of undertaking in Minister of Finance Letter No:s-188/MK.016.1996 in foreign arbitral award between Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, it is a guarantee or not? This study also see the responsibility of Government of Indonesia in making Minister of Finance Letter No:s-188/MK.016.1996, and how the enforcement of the foreign arbitral award as it the same as in Law Regulation No. 30 Tahun 1999. This research using normative law method. The researches suggest that Government of Indonesia should make a regulation that will make sure what is the government guarantee, Government of Republic Indonesia also need to be clear about state immunity, that will make clear about State Responsibility."