Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan WTO dan hukumnasional Indonesia berkaitan dengan pengaturan dumping dan antidumping diKawasan Bebas dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengenakan atau tidakmengenakan Bea Masuk Antidumping pada barang dumping yang akan masuk keKawasan Bebas di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yangbersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranyaperaturan perundang-undangan dan buku. Tindakan Antidumping menurutketentuan WTO pelaksanaannya wajib dilakukan apabila telah dipenuhi syaratsyarattindakan dumping dan berdasarkan hasil investigasi Komite Antidumping.Perbandingan antara nilai normal dengan nilai ekspor hasil investigasi tersebutakan mendapatkan suatu marjin dumping yang dinilai sangat penting dalammenentukan besaran pengenaan Bea Masuk Antidumping. Pada praktiknya, beamasuk antidumping justru dibebaskan dalam Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) sebagaimana Pasal 14 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan CukaiSerta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Beradadi Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas. Dengan dibukanya lalu lintas barang yang masuk ke dalamKawasan Bebas tanpa terkena bea masuk, apalagi bea masuk antidumping,ternyata dapat mengakibatkan terjadinya disorientasi pelindungan danpengamanan perdagangan yaitu menimbulkan kerugian produsen ataupun industridalam negeri dan mengakibatkan terhambatnya industri dalam negeri karena kalahbersaing dari produsen luar negeri yang berhasil memasukkan barangnya keKawasan Bebas. Ketentuan WTO mengenai Territorial Application-FrontierTraffic-Customs Unions and Free-trade Areas, memungkinkan masuknya barangke dalam suatu Kawasan Bebas untuk dikenakan Tindakan PemulihanPerdagangan, salah satunya Tindakan Antidumping, sehingga dapat menjadi dasarbagi Pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan perubahan pengaturanmengenai bea masuk pada Kawasan Bebas.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the provisions of the WTO and theIndonesian national law relating to dumping and anti-dumping regulation in FreeZone and efforts should be made to wear or not to wear Antidumping Duties ondumping of goods that will go to the Free Zone in Indonesia. This research is anormative juridical law using secondary data, such as legislation and books.Antidumping action under the terms of WTO implementation must be done if theconditions have been fulfilled dumping measures and is based on the results of theinvestigation Antidumping Committee. The comparison between the normal valuewith an export value of the results of the investigation will get a dumping marginwhich was considered very important in determining the amount of the impositionof Antidumping Duty. In practice, anti-dumping duties actually released withinthe Free Trade Zone and Free Port (Free Zone) as well as Article 14 ofGovernment Regulation No. 10 of 2012 on the Treatment of Customs, Taxationand Excise And Procedure Entry and goods to and from And Being in the RegionDefined as Free Trade Zone and Free Port. With the opening of freight trafficcoming into the free zone without incurring customs duties, let alone antidumpingduties, it can result in disorientation protection and trade security that iscausing losses of industrial or domestic producers and resulted in inhibition ofdomestic industry because of competition from producers outside who managed toenter the country the goods to the free zone. WTO provisions concerningTerritorial Application-Frontier Traffic-Customs Unions and Free-trade Areas,allowing the entry of goods into a free zone for the Restoration of Commerceimposed measures, one of which Antidumping Measures, which can be the basisfor the Indonesian government to be able to make changes to the settings on dutyentered the free zone.;This research aims to analyze the provisions of the WTO and theIndonesian national law relating to dumping and anti-dumping regulation in FreeZone and efforts should be made to wear or not to wear Antidumping Duties ondumping of goods that will go to the Free Zone in Indonesia. This research is anormative juridical law using secondary data, such as legislation and books.Antidumping action under the terms of WTO implementation must be done if theconditions have been fulfilled dumping measures and is based on the results of theinvestigation Antidumping Committee. The comparison between the normal valuewith an export value of the results of the investigation will get a dumping marginwhich was considered very important in determining the amount of the impositionof Antidumping Duty. In practice, anti-dumping duties actually released withinthe Free Trade Zone and Free Port (Free Zone) as well as Article 14 ofGovernment Regulation No. 10 of 2012 on the Treatment of Customs, Taxationand Excise And Procedure Entry and goods to and from And Being in the RegionDefined as Free Trade Zone and Free Port. With the opening of freight trafficcoming into the free zone without incurring customs duties, let alone antidumpingduties, it can result in disorientation protection and trade security that iscausing losses of industrial or domestic producers and resulted in inhibition ofdomestic industry because of competition from producers outside who managed toenter the country the goods to the free zone. WTO provisions concerningTerritorial Application-Frontier Traffic-Customs Unions and Free-trade Areas,allowing the entry of goods into a free zone for the Restoration of Commerceimposed measures, one of which Antidumping Measures, which can be the basisfor the Indonesian government to be able to make changes to the settings on dutyentered the free zone., This research aims to analyze the provisions of the WTO and theIndonesian national law relating to dumping and anti-dumping regulation in FreeZone and efforts should be made to wear or not to wear Antidumping Duties ondumping of goods that will go to the Free Zone in Indonesia. This research is anormative juridical law using secondary data, such as legislation and books.Antidumping action under the terms of WTO implementation must be done if theconditions have been fulfilled dumping measures and is based on the results of theinvestigation Antidumping Committee. The comparison between the normal valuewith an export value of the results of the investigation will get a dumping marginwhich was considered very important in determining the amount of the impositionof Antidumping Duty. In practice, anti-dumping duties actually released withinthe Free Trade Zone and Free Port (Free Zone) as well as Article 14 ofGovernment Regulation No. 10 of 2012 on the Treatment of Customs, Taxationand Excise And Procedure Entry and goods to and from And Being in the RegionDefined as Free Trade Zone and Free Port. With the opening of freight trafficcoming into the free zone without incurring customs duties, let alone antidumpingduties, it can result in disorientation protection and trade security that iscausing losses of industrial or domestic producers and resulted in inhibition ofdomestic industry because of competition from producers outside who managed toenter the country the goods to the free zone. WTO provisions concerningTerritorial Application-Frontier Traffic-Customs Unions and Free-trade Areas,allowing the entry of goods into a free zone for the Restoration of Commerceimposed measures, one of which Antidumping Measures, which can be the basisfor the Indonesian government to be able to make changes to the settings on dutyentered the free zone.]"

"Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada terbentuknya pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi antar bangsa. Hal tersebut adalah merupakan salah satu tanda bergesernya arah perekonomian dunia menuju arah liberalisasi perekonomian global. Untuk mengatur keseimbangan dan kesamaan antara hak dan kewajiban dalam globalisasi perekonomian antara negara telah disepakati adanya suatu lembaga yang mengatur hal tersebut yaitu World Trade Orgatuzation (WTO) yang dibentuk pada tanggal 15 April 1994 di Marekkesh, Maroko. Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah meratifikasi Agreemem Eswi?!is/ung the World Trade Orgaiuzation (WTO) dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1994 yang secara otomatis juga telah meratifikasi Antidumping Code (1994) yang merupakan salah satu bagian dari perjanjian WTO tersebut. Diratifikasinya perjanjian WTO beserta Antidumping Code (1994) ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan menyisipkan ketetentuan dasar antidumping sebagaimana diatur dalam antidumping code (1994) dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo PP No. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebagai suatu lembaga yang diamanatkan dari ketentuan antidumping tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tentang dumping yang timbul dalam perdagangan antar negara. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh KADI tersebut baik menetapkan pengenaan antidumping maupun tidak, bila dikaji dari persfektif yuridis yaitu : struktur, substansi dan budaya serta dari persfektif ekonomi nasional (kepentingan pengusaha sebagai produsen dan juga kepentingan masyarakat sebagai konsumen).Disarankan bagi KADI sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa dumping atau subsidi hendaknya dalam kebijakan yang dikeluarkannya mempergunakan landasan yuridis yang bersifat khusus yang berbeda dalam hal Kepabeanan dalam suatu undang-undang tersendiri yang tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam antidumping code (1994) dan Struktur kelembagaan KADI sebaiknya bersifat SRO yaitu sebagai suatu lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan untuk mengatur, menentukan serta memutus sendiri halhal yang diperlukan dalam mengatur sektor yang berada di bawah pengawasannya atau bila bersifat sebagai suatu lembaga inter-departemen, maka sebaiknya KADI berada di bawah koordinasi langsung Menteri Keuangan untuk memangkas alur pengenaan antidumping atau subsidi yang panjang. Untuk kepentingan bersama hendaknya kebijakan antidumping yang dikeluarkan oleh KADI mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dalam perdagangan tersebut serta dapat memberikan gambaran tentang batasan yang jelas kapan suatu praktek dumping dapat dikenakan dan sejauh mana praktek dumping dapat dimaafkan dengan alasan untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen."

"Dengan sering diberlakukannya tindakan anti-dumping (AD) yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara yang melakukan dumping selama dua dekade terakhir, penting untuk memeriksa dampak apa yang telah dihasilkan oleh kebijakan ini terhadap impor dari negara-negara tersebut. Secara empiris, penelitian ini menguji pengaruh langkah-langkah AD terhadap impor Indonesia menggunakan data UN Comtrade pada tingkat produk kode HS 6 digit. Bukti yang disajikan dalam makalah ini menunjukkan bahwa AD memang memiliki pengaruh pembatasan yang signifikan terhadap impor dari negara-negara yang dikenakan bea masuk AD. Langkah-langkah AD berhasil mengurangi nilai impor produk yang bersangkutan sekitar 126% selama periode pengenaan. Selain itu, tidak ada bukti efek pengalihan perdagangan ke negara-negara yang tidak dikenakan bea masuk AD. Selama tiga tahun pertama kebijakan AD, nilai impor ke negara-negara yang tidak dikenakan bea masuk AD menurun sekitar 53%. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kebijakan AD Indonesia telah membantu menekan impor yang tidak diinginkan dan karenanya memenuhi syarat sebagai efektif. Model empiris studi ini diestimasi menggunakan penduga sistem GMM.

---

With the frequent imposition of anti-dumping (AD) actions carried out by Indonesia over the past two decades, it is necessary to examine what impact these measures have had on the countrys imports. Empirically, this study examines the effect of AD measures on Indonesian imports using UN Comtrade data at the 6-digit HS codes product level. The evidence presented in this paper shows that AD does have a significant restriction effect on imports from named countries. AD measures succeeded in reducing the import value of the products concerned by about 126% during the period of imposition. In addition, there is no evidence of trade diversion effects to non-named countries. During the first three years of AD measures, the value of imports to non-named countries decreased by around 53%. It is therefore concluded that Indonesias AD policy has helped to check unwanted imports and therefore may qualify as effective. The empirical model of the study is estimated using the system GMM estimator."

"ABSTRAKBeberapa negara memiliki ketentuan domestik di bidang Antidumping yangmengharuskan otoritas penyelidiknya melakukan evaluasi terhadap penerapan tindakanantidumping guna kepentingan umum yang lebih besar (kepentingan nasional). Dengankata lain, sebelum tindakan Antidumping dikenakan, harus dipertimbangkan lebihdahulu dampaknya terhadap berbagai kelompok lain selain industri dalam negeri yangmengajukan petisi serta untuk menjamin kepentingan yang lebih besar secarakeseluruhan. Otoritas penyelidik dapat memutuskan untuk tidak mengenakan tindakanAntidumping apabila berdasarkan temuan diketahui akan bertentangan dengankepentingan umum atau kepentingan nasional, meskipun telah terbukti adanya injury,dumping, dan hubungan kausal di antara keduanya.Selama Putaran Uruguay, beberapa negara anggota WTO telah mencobamenegosiasikan klausul kepentingan umum atau kepentingan nasional menjadi klausulwajib dalam Perjanjian Antidumping, namun usaha tersebut gagal. Selama PutaranDoha beberapa negara anggota WTO kembali mengusulkan masalah ini, namun tetapsaja tidak tercapai kesepakatan.Tesis ini secara singkat membahas analisis pertimbangan National Interestdalam penyelidikan Antidumping, baik dalam level hukum domestik maupuninternasional pada saat ini, masalah dan solusi yang memungkinkan untuk memperkuatketentuan National Interest dalam penyelidikan Antidumping. Untuk mencapai tujuantersebut, penulis melakukan kajian historis, analitis, dan studi banding. Singkatnya,Tesis ini mendukung dicantumkannya klausul National Interest dalm PerjanjianAntidumping Indonesia, karena menjunjung tinggi prinsip-prinsip proporsionalitas,proses hukum, dan keadilan. Disamping itu, tujuan dari WTO sebagaimanadidefinisikan dalam Mukadimah the Marrakesh Agreement akan tercapai. Bagian akhirTesis menyimpulkan bahwa penguatan hak-hak prosedural perlu diberikan kepada parapengguna industri, organisasi konsumen, dan pihak lain yang terkena dampak negatifdari pengenaan tindakan Antidumping. Juga diharapkan adanya perbaikan terhadapketentuan National Interest dalam Antidumping untuk menjamin terlindunginyakepentingan nasional yang lebih besar.

---

Abstract Some countries have provisions in their domestic Antidumping laws obliging theinvestigating authorities to evaluate whether the application of Antidumping measures isin the public or greater national interest. In other words, before imposing the measure,its impact on groups other than domestic industry and the country?s overall interestshould be studied. The investigating authorities may decide not to impose theAntidumping measure based on the finding that such a measure is in contradiction withpublic or national interest, notwithstanding an affirmative injury, dumping, andcausation.During the Uruguay Round some GATT Contracting Parties tried to negotiate amandatory public or national interest clause in the Antidumping Agreement, but failedto do so. During the Doha Round several WTO Members again raised this issue, but theagreement has not been reached so far.This thesis will shortly explore the legal concept of national interest inAntidumping disciplines, its use in current domestic and international laws, problemsand possible solutions for strengthening international disciplines on public interest. Inachieving these objectives, historical, analytical, comparative, and case study methodsof analysis are used. The thesis, in short, supports the idea to include national interestconsideration clause into Indonesian Antidumping Agreement, which would respect theprinciples of proportionality, due process, and fairness as well as the objectives of theWTO as defined in the preamble of the Marrakesh Agreement. The thesis concludes thatthe strengthening of procedural rights granted to industrial users, consumerorganizations and other negatively effected parties. It also desired to develop substantialrules on national interest pursuant to greater public interest (national interest) in future."

"Aturan Antidumping WTO (The GATT 1994) dibuat tidak untuk melarang dumping, tetapi untuk mengatur kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkepentingan sebelum mereka mengenakan tindakan Antidumping terhadap barang impor dumping. Kondisi dimaksud adalah telah terjadi Kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri, yaitu setelah dilakukan pengujian yang dikenal dengan "pengujian kerugian" (injury test). Jadi, menurut WTO, tidak ada tindakan balasan yang boleh dilakukan sebelum benar-benar terbukti adanya injury yang diakibatkan oleh barang impor dumping. Komite Antidumping Indonesia (KADI) tidak mempunyai standar hukum yang cukup atau petunjuk yang jelas untuk menguji eksistensi Kerugian dalam penyelidikan dumping, misalnya terkait dengan penentuan facts available, material retardation, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting sekali untuk segera melakukan perubahan atau amandemen terhadap ketentuan Antidumping Indonesia agar sesuai dengan ketentuan WTO dan praktik-praktik terbaik dalam pengimplementasian hukum Antidumping (best practices). Ketidaksesuaian atau kekurang-lengkapan aturan hukum nasional terhadap ketentuan WTO di bidang Antidumping dapat dilihat sebagai hal yang tidak dapat lagi didispensasi.

---

The GATT 1994 rules are not intended to prohibit dumping, they are intended to regulate conditions which must be satisfied before the contracting parties can take measures against imports of dumped good. The most significant of these conditions is the requirement that injury must have been caused to the domestic industry. This is popularly known as the "injury test". Thus, no retaliatory action is sanctioned under the GATT 1994 merely because goods have been dumped. Action is only permitted if that dumping is also shown to have caused injury. Indonesian authorities (Indonesian Antidumping Committee, KADI) has no sufficient legal standard and clear guidance when examining the existence of injury In Antidumping investigation, such as facts available, material retardation, and so forth. It is urgent to revise or ammend the Indonesian regulation in accordance with the WTO Antidumping System and the best practices. The incorporation of the substantial provisions of - if not the entire of - the Antidumping Agreement into Indonesian legislation would seem to be indispensable in advancing the understanding of the Authorities involved and ensuring compliance with the WTO in the implementation of the Indonesian Antidumping."

"[ABSTRAKAmerika Serikat dikenal sebagai negara yang paling protektif terhadap ancaman perdagangan internasional. Pada kasus ini Indonesia terkena imbas dari sifat protektif tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran Amerika Serikat dalam memproteksi industri dalam negeri mereka. Tercerminkan pada United States Tariff Act of 1930 yang dirumuskan jauh sebelum adanya organisasi perdagangan internasional dan peraturan tersebut terus di amandemen seiring dengan adanya putaran di dalam GATT. Tesis ini mencoba menganalisis penetapan bea masuk antidumping yang dikenakan kepada Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan perbandingan antara undang-undang Amerika Serikat dengan Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs And Trade 1994 (ADA) yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang penerapan antidumping ditingkat perdagangan internasional.

---

ABSTRACTUnited States is known to be the most protective country to the threat of international tread. In this particular case, Indonesia is a affected by United States protectiveness. It is due to the concern of the United States to protect its domestic industry. It is reflected in the United States Tariff Act of 1930 that was codified way before the establishment of international trade organization; and that Act was continuously amended, as the GATT rounds persist. This thesis tries to analyze the imposition of antidumping duties to Indonesia that was occurred in 2010, by comparing the United States’ Act with the Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (ADA) which is an international treaty that governs the imposition of antidumping measure in international level, United States is known to be the most protective country to the threat of international tread. In this particular case, Indonesia is a affected by United States protectiveness. It is due to the concern of the United States to protect its domestic industry. It is reflected in the United States Tariff Act of 1930 that was codified way before the establishment of international trade organization; and that Act was continuously amended, as the GATT rounds persist. This thesis tries to analyze the imposition of antidumping duties to Indonesia that was occurred in 2010, by comparing the United States’ Act with the Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (ADA) which is an international treaty that governs the imposition of antidumping measure in international level]"