Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPembangunan infrastruktur di desa merupakan hal penting dalam memajukankehidupan masyarakat desa. Pada penelitian ini penulis mengambil contohKecamatan Muncang Kabupaten Lebak, karena Kecamatan Muncang tersebutmasih merupakan daerah tertinggal. Penulis mengkaitkan keadaan tersebut denganmasalah dana baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat maupuntindakan dari pihakpihakyang tidak bertanggung jawab sehingga mengganggupembangunan di desa tersebut. Studi kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui danmenjelaskan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dana yangmengakibatkan terganggunya ketahanan daerah. Penelitian ini menggunakanmetode wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan terdiri dari 9 orangdimana 3 orang memiliki kompetensi dalam bidang pembangunan, pemberdayaandan ketahanan masyarakat desa dan sisanya adalah tokoh adat. Teori yangdigunakan adalah pembangunan desa, teori karakteristik desa, teori kelembagaanotonomi desa, teori kewenangan daerah otonom dan teori ketahanan daerah. Studiini menunjukkan bahwa Masyarakat Kecamatan Muncang tidak diberdayakanoleh pemerintah pusat karena dianggap tidak memiliki kemampuan sertapengetahuan yang cukup. Selain itu, pengelolaan dana dilakukan secara terpusatsehingga banyaknya dana yang mengalir kedesa tidak berupa uang melainkandalam bentuk barang atau program yang belum tentu dibutuhkan untukpembangunan desa. Jadi Pembangunan desa di Kabupaten Lebak lebihtersentral/terpusat dimana belum nampak jelas kewenangan antara kabupaten dandesa.

---

ABSTRACTThe developments of infrastructure in the rural areas are the most important thingin improving the lives of its people. In this study, the writer took a sample inMuncang Subdistrict,Lebak District, since Muncang Subdistrictis still leastdeveloped. The writer relates such condition with the funding problem both in thecentral government and local government and also the irresponsible manners fromthe parties that can disrupt development in the rural areas.This qualitative studyaims to find out and clarify the role of the local government in the fundingmanagement, which is impacted on the disruption of the area security. Themethods used in this study were interview, observation, and documentation. Theinformants consisted of 9 (nine) persons where 3 (three) of them have competencein the field of development, empowerment and security of rural community andthe rest were traditional leaders. Meanwhile, the theory used for this study werethe theory of rural development, the theory of rural characteristic, the theory ofinstitutional rural autonomy, the theory of autonomous regional authority and thetheory of area security. The study shows that the people of Muncang Subdistrictare not empowered by the central government since they are reputed to have noability and adequate knowledge. Moreover, the management of fund is donecentralized,so the flowing fund is not in the shape of money but is in the form ofprogram or goods which are not exactly needed for the rural development.Therefore, the rural development in Lebak District is more centralized whereinthere is no clear authority between the district and the rural areas, The developments of infrastructure in the rural areas are the most important thingin improving the lives of its people. In this study, the writer took a sample inMuncang Subdistrict,Lebak District, since Muncang Subdistrictis still leastdeveloped. The writer relates such condition with the funding problem both in thecentral government and local government and also the irresponsible manners fromthe parties that can disrupt development in the rural areas.This qualitative studyaims to find out and clarify the role of the local government in the fundingmanagement, which is impacted on the disruption of the area security. Themethods used in this study were interview, observation, and documentation. Theinformants consisted of 9 (nine) persons where 3 (three) of them have competencein the field of development, empowerment and security of rural community andthe rest were traditional leaders. Meanwhile, the theory used for this study werethe theory of rural development, the theory of rural characteristic, the theory ofinstitutional rural autonomy, the theory of autonomous regional authority and thetheory of area security. The study shows that the people of Muncang Subdistrictare not empowered by the central government since they are reputed to have noability and adequate knowledge. Moreover, the management of fund is donecentralized,so the flowing fund is not in the shape of money but is in the form ofprogram or goods which are not exactly needed for the rural development.Therefore, the rural development in Lebak District is more centralized whereinthere is no clear authority between the district and the rural areas]"

"ABSTRAKPengusahaan potensi panas bumi Indonesia baru termanfaatkan 1.403,5 MegaWatt dari 28.910 MW pada 312 lokasi dalam 67 WKP, faktualnya dimana area potensi panas bumi terdeteksi disitu terdapat beberapa kepentingan yang menyimpan potensi konflik, namun Chevron Geothermal Salak, Ltd satu investor yang berani investasi dan berhasil mengelola panas bumi Gunung Salak dengan aman. Penelitian kualitatif ini untuk mendiskripsikan keberhasilan CGS tanpa konflik dengan berbagai kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan CGS melaksanakan upaya pendekatan kepada Pemerintah dan masyarakat sesuai aturan, serta melaksanakan faktor-faktor kewajibannya juga aktif melaksanakan Community Social Responsibility (CSR) sebagai investasi sehingga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah.

---

ABSTRACTExploitation of geothermal potential new Indonesia exploited 1.403,5 megawatts from 28.910 MW of the 312 locations in 67 WKP, the main constraint where geothermal potential is detected, there are several potential conflicts of interest resulting store, but Chevron Geothermal Salak, Ltd one investor who dared investments and successfully manage Gunung Salak geothermal safely. This qualitative study was to describe the success of CGS without conflict with various interests. The results showed CGS implement approaches to the Government and the public according to the rules, and to implement its obligations factors are also actively implementing Community Social Responsibility (CSR) as an investment and therefore contributes to regional economic conditions."

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat. Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

---

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.

Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing)."

"Salah satu tema yang paling menonjol dalam The Book of Salt, novel perdana oleh Monique Truong, adalah unsur makanan, kuliner, dan urusan dapur. Novel tersebut menyajikan suatu cerita seorang koki gay dari Vietnam bernama Binh, yang terkucilkan dan terpaksa mengangkat kaki dari tanah airnya menuju tanah air penjajahnya akibat hubungannya dengan atasannya yang tidak direstui, baik oleh keluarganya maupun masyarakatnya. Cerita yang penuh tragedi ini diceritakan dengan latar belakang kuliner yang kental, karena kehidupan Binh sebagai buangan Vietnam di kota Paris—pusat kuasa kolonial Prancis pada abad ke-20 awal—tidak lepas dari pekerjaannya sebagai koki pribadi bagi Gertrude Stein dan Alice B. Toklas, pasangan lesbian yang merupakan tokoh bersejarah dalam susastra pada zaman itu. Unsur dapur dan makanan bersama dengan perjuangan Binh untuk hidup di dalam masyarakat yang tidak bersahabat berpadu untuk melukiskan gambaran hasrat atau nafsu seorang pria gay. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menerangkan gambaran nafsu tersebut, yang disajikan oleh media dapur serta ketertarikan Binh pada makanan dan dunia kuliner. Di saat yang sama, riset ini berusaha untuk menyoroti tema disrupsi terhadap kekangan masyarakat Barat pada masa hidup Binh dan bagaimana ia menantang heteronormativitas dengan kemenangan dan pencapaian yang personal melalui dunia kuliner.

---

Chief among the myriad themes found in Monique Truong’s inaugural novel The Book of Salt (2003) are food and the kitchen. It proposes the narrative of Binh, a Vietnamese gay man exiled from his homeland by way of an interracial relationship made public. This tragic narrative carries with it a culinary backdrop, for Binh’s life in Parisian exile is deeply tied to his employment as chef for historic American couple Gertrude Stein and Alice B. Toklas. Shades of the kitchen and the culinary come together in Truong’s novel to construct an image of a gay man’s desire. The objective of this research is to bring to light this image of desire, as presented through the medium of the kitchen and Binh’s affinity for food. At the same time, this research seeks to highlight themes of disruption against the constraints of Western society in Binh’s time and how he challenges the heteronorm through small and personal victories, again through his culinary affinity."

"ABSTRAK Pengadaan barang/jasa sangat rentan sebagai sarana dari tindak pidana korupsi dan persekongkolan tender. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan proses transparan atau terbuka untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi. Permasalahan yang dikaji adalah pengaturan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan, struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan, dan bagaimana sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditinjau dari hukum investasi dan pembangunan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merefleksikan hukum secara normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data sekunder dan data penunjang berupa hasil wawancara dengan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya dan regulasi terkait yang telah memberikan manfaat pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan adanya efisiensi dan efektivitas serta keterbukaan dan transparansi yang dapat memacu pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik, peningkatan peran fungsi dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan, dan peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait dan organisasi pengadaan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan jaminan keamanan yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

---

ABSTRACT

Procurement is very vulnerable toward corruption and tender conspiracy. To avoid this, transparency or openness is needed for government policies implementation to create clean government through electronic procurement system which has been done by Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The problems are focused on regulation of electronic procurement system on Procurement Service Unit, organizational structure of Procurement Service Unit, and how electronic procurement system on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration in terms of investment law and development. The research methodology is normative juridical by reflecting the law normatively. Datas are analyzed qualitatively by describing secondary data and supporting data from interviewed the Procurement Service Unit Secretariat at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration. The results in this research can be concluded that Electronic Procurement on Procurement Service Unit at Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration based on Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services as well as amendment and related regulations that have provided benefits of electronic procurement with efficiency and effectiveness also openness and transparency that can support economic development. Therefore, it is necessary for comprehensive regulation of electronic procurement, increasing the role and authority of Procurement Service Unit, and increasing coordination with related institutions and procurement organizations in Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration to create investment climate conducive, legal certainty, and security guarantees that can support economic development."

"ABSTRAK Latar Belakang Salah satu sektor pembangunan yang menarik perhatian di negara kita dewasa ini adalah pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata diharapkan dapat memacu dan memobilisasi pertumbuhan ekonomi masyarakat, devisa negara, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah wisata itu sendiri. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dinyatakan bahwa pembangunan pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa negara meningkat melalui pembangunan pariwisata di tanah air. Berbagai alasan pentingnya pembangunan pariwisata didasarkan beberapa pemikiran sebagai berikut: Pertama, mengingat potensi minyak bumi yang kian merosot di pasar dunia terutama diawali pada dekade 1980-an sehingga tidak lagi menggembirakan masa kini, disamping potensi minyak bumi makin berkurang berkat ekploitasi secara besar-besaran dalam mengejar pembangunan khususnya pada awal Orde Baru. "

"Program Pengembangan Kecamatan untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 1998 dalam rangka penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa. Pengelolaan PPK diberikan secara langsung kepada masyarakat kecamatan melalui forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP ). Tujuan dari pelaksanaan PPK secara umum adalah mempencepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat yang ditempuh melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung di perdesaan.Namun, berdasarkan data yang ada di PLKB Kecamatan Abung Timur pada tahun 2000 terdapat 245 KK yang termasuk keluarga pra sejahtera dart jumlah keseiuruhan 514 KK. Angka ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2001 meningkat menjadi 246 KK dan meningkat kembali pada tahun 2002 menjadi 248 KK.Berdasarkan uraian tersebut maka perlu kiranya dilaksanakan suatu penelitian yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PPK dimana pelaksanaannya selama ini dirasa kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan pada masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pemanfaatan dana pinjaman PPK oleh masyarakat penerima pinjaman dana PPK dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga.Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PPK khususnya pada kegiatan pemberian pinjaman modal usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Peraduan Waras maka perlu diadakan suatu penelitian untuk menilai pelaksanaan PPK tersebut. Metode kerja yang digunakan dalam menganalisis adalah dengan menggunakan kerangka logical frame work untuk mengetahui pencapaian kegiatan dari masing-masing aspek yang terdapat dalam project structure ( inputs, outpuuts, project objectives, wider objective) berdasarkan indicators and values menggunakan berbagai sumber verifikasi. Dari analisis ini juga dihasilkan important assumptions yang ingin dicapai dan masing-masing kegiatan yang terdapat dalam project structure tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi masyarakat sebelum dan seteiah pelaksanaan PPK, maka penelitian difokuskan pada 6 keluarga penerima pinjaman dana PPK T.A 1999/2000 yang berada di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengkategorikan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan skema analisis penelitian dengan menggunakan kerangka logical frame work.Pada pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan kerangka logical flame work diperoleh jawaban bahwa jalannya pelaksanaan PPK di Desa Peraduan Waras khususnya pada kegiatan pemberian pinjaman modal usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga teiah melalui beberapa tahapan kegiatan sesuai dengan project structure (inputs, outputs, project objectives, wider objective). Dari indicators and values yang digunakan untuk mengetahui jalannya masing-masing kegiatan dalam project structure dengan menggunakan berbagai sumber verifikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan kegiatan yang difasilitasi PPK sebagai upaya pemberdayaan tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya dapat diidentifikasi berbagai masalah yang sekiranya akan menghambat pencapaian target dad pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut.Pemberian dana pinjaman PPK sebagai modal usaha ekonomi produktif kepada masyarakat Desa Peraduan Warns temyata belum dimanfaatkan dengan maksimal sebagai modal pengembangan usaha sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat tidak berjalan dengan baik.Untuk mengatasi berbagai masalah yang ditemui dalam pelaksanaan PPK, make per-1u dilakukan sosialisasi yang lebih intensif melafui jalur formal maupun informal, pengadaan pelatihan administrasi kepada pengelola PPK di tingkat desa dalam upaya meningkatkan kualitas pengelola PPK di desa, pengadaan pelatihan usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pinjaman PPK seefektif dan seefisien mungkin dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga."

"ABSTRAKPemaknaan merupakan elemen mendasar yang hadir dalam setiap proses komunikasi yang terjadi pada manusia. Memaknai sebuah pesan selalu memberikan perspektif yang bermacam macam dilevel individu. Disrupsi merupakan fenomena sosial yang sekarang hadir dimasyarakat dan menyita perhatian banyak kalangan karena implikasinya yang merusak struktur sosial dan ekonomi dalam beberapa ruang lingkup hidup manusia. Pemaknaan individu mengenai disrupsi pun menunjukkan persepsi yang bermacam macam. Penelitian ini menggunakan model teori Encoding/Decoding Stuart Hall untuk menjelaskan pemaknaan mengenai disrupsi yang terjadi dilingkungan kerja pegawai perbankan. Industri perbankan dipilih sebagai subjek penelitian karena dianggap memiliki hubungan yang kuat dengan penggunaan teknologi yang menjadi penyebab disrupsi dan juga memiliki hubungan yang kuat denganstruktur sosial masyarakat karena merupakan lembaga penunjang aktifitas perekonomian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan karyawan perbankan memaknai fenomena disrupsi di lingkungan perbankan dengan posisi yang berbeda beda seperti yang didefinisikan dalam model teori Encoding/Decoding Stuart Hall dimana terdapat tiga posisi penerima pesan dalam memaknai disrupsi, yakni Dominant Hegemonic, Negotiated Position, dan Opposition Position. Namun ketiga posisi ini hanya ditunjukkan oleh pegawai perbankan dalam memaknai disrupsi dalam konteks mikro, artinya disrupsi yang terjadi hanya pada ruang lingkup kerja masing-masing pegawai. Bila melihat disrupsi dalam konteks makro masing masing pegawai dalam ruang lingkup kerja yang berbeda beda justru memaknai disrupsi dengan posisi dominant karenadianggap fenomena disrupsi yang hadir diperbankan dalam konteks makro justru mempermudah pelayanan dan meringankan pekerjaan pegawai yang mana meningkatkan kemampuan pelayanan yang di tawarkan oleh perbankan.

---

ABSTRACTMeaning is a fundamental element that is present in every communication process that occurs in humans. Meaning a message always provides a variety of perspectives at the individual level. Disruption is a social phenomenon that is now present in society and seizes the attention of many because of its implications that undermine social and economic structures in some spheres of human life. Individual meaning of disruption also shows various perception.This study uses Stuart Hall's Encoding / Decoding theory model to explain the meaning of disruption occurring in the working environment of banking employees. The banking industry is chosen as the subject of research because it is considered to have a strong relationship with the use of technology that causes disruption and also has a strong relationship with the social structure of society because it is an institution supporting the economic activities of thecommunity. The results showed that banking employees interpreted the disruption phenomenon in the banking environment with different positions as defined in the Stuart Hall Encoding / Decoding theory model where there are three message receiving positions in the meaning of disruption, Dominant Hegemonic, Negotiated Position, and Opposition Position. However, thesethree positions are only shown by banking officers in interpreting disruption in the micro context, meaning disruption that occurs only in the scope of work of each employee. When looking at disrupsi in the macro context of each employee in a different scope of work, it just means disruption with dominant position because it is considered disruption phenomenon that is present in the banking in the macro context actually simplify the service and ease theemployment of employees which increase the service capabilities offered by the banking."

"Penelitian ini akar menganalisis terjadinya konvergensi pembangunan antar daerah di Propinsi Jawa Tengah pada periode 1993-2000 dengan harapan agar mengetahui karakteristik masing-masing Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Tengah sehingga hasil studi ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan pembangan daerah dengan memperhatikan variabel-variabel yang relevan.Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS, Departemen Keuangan RI, dan Bappenas. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode panel data yang mengikutkan 35 Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, dengan variabel-variabel independent yang terdiri dari PDRB per kapita, jumlah penduduk, jumlah penduduk yang tamat pendidikan SLTA, tngkat partisipasi angkatan keija, proporsi belanja non makanan dari pendapatan per kapita masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, pengeluaran pembangunan pemerintah daerah, bantuan presiden dan sumbangan daerah otonom dan variabel dependen pertumbuhan ekonomi daerah per kapita.Hasil regresi panel data menunjukan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen di Propinsi Jawa Tengah sedangkan pada Daerah Tingkat II ada variasi signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkau hasil regresi terhadap konvergensi absolut menunjukan arah negatif, yang mengindikasikan bahwa daerah miskin tender ng tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah yang lebih kaya. Sementara kecepatan konvergensi absolutnya untuk periode 1993-2000 adalah 0,1711% per tahun, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menutup setengah dari kesenjangan awal untuk periode 1993-2000 adalah sekitar 403 tahun. Selain itu, hasil regresi konvergensi kondisional menunjukan bahwa variabel initial per capita income bernilai negatif, berarti untuk Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Tengah pada periode 1993-2000 tidak menunjukan kecenderungan divergensi tetapi menunjukan gejala konvergensi. Jika sebelumnya dibutuhkan waktu 403 tahun untuk menutup setengah kesenjangan awal, maka kini jika kondisi berbagai variabel penjelas dalam periode observasi terns berlanjut hanya dibutuhkan waktu 22 tahun untuk menutup setengah kesenjangan tersebut."