Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 176897 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rini Ambarwaty
Peran faktor business process dan learning process dalam peningkatan kinerja usaha organisasi: studi kasus pelayanan terpadu satu pintu PTSP badan koordinasi penanaman modal BKPM = Role business process factor and learning process in performance improvement organizations: case study one stop services oss investment coordinating board BKPM / Rini Ambarwaty
"[ABSTRAK
Pada saat ini, tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik makin besar seiring berjalannya program reformasi birokrasi yang digalakkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, instansi pemerintah perlu melakukan perbaikan manajemen, salah satunya dengan adanya pendekatan baru yaitu konsep Balanced Scorecard. Konsep Balanced Scorecard melakukan pendekatannya pada 4 (empat) perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran & pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari 2 (dua) perspektif dari BSC yaitu faktor proses bisnis internal dan pembelajaran & pertumbuhan dalam meningkatkan kinerja PTSP Pusat BKPM. PTSP Pusat BKPM merupakan salah satu sasaran dan target pemerintah pada RPJMN 2015-2019 yang bertujuan memberikan kemudahan pelayanan perijinan penanaman modal agar lebig efisien dan cost effective. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi dalam melihat peran faktor proses bisnis internal dan faktor pembelajaran & pertumbuhan pada peningkatan kinerja PTSP Pusat BKPM antara pegawai BPM-PTSP dengan pegawai Back Office (BO), Front Office (FO), dan Badan Kendali Operasi (BKO). Perbedaan persepsi disebabkan karena perbedaan sistem organisasi yang membawahinya. Persepsi yang terbentuk dari responden menunjukkan pula dukungan dan kesiapan penerapan Balanced Scorecard pada PTSP Pusat BKPM. Faktor business process dan learning process berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja PTSP Pusat BKPM.
ABSTRACT
At this time, the public demand for transparency and public accountability by public sector agencies increasingly larger as the passage of bureaucratic reform program advocated by pemerintah.Government agencies need to do a repair management, one of them with the new approach is the concept of the Balanced Scorecard. Balanced Scorecard concept did approach the 4 (four) perspectives: financial perspective, customer perspective, internal business process and learning and growth perspective. This study aims to determine the role of two (2) perspectives of the BSC are factors internal business processes and learning & growth in improving the performance of One Stop Services(OSS) BKPM. OSS BKPM aims to provide ease of licensing services investment so more efficient and cost effective. Research using quantitative methods. The results showed that there is a difference of perception in viewing the role of the factor of internal business processes and learning & growth factors on performance improvement OSS BKPM between BPM-PTSP employees with employee Back Office (BO), Front Office (FO), and Laison Officer (BKO ). Differences perception is due to differences in organizational systems which she is employed. Respondents showed their support and readiness to implementation of the Balanced Scorecard in OSS. Factors business process and learning process a positive influence on performance measurement OSS BKPM, At this time, the public demand for transparency and public accountability by public sector agencies increasingly larger as the passage of bureaucratic reform program advocated by pemerintah.Government agencies need to do a repair management, one of them with the new approach is the concept of the Balanced Scorecard. Balanced Scorecard concept did approach the 4 (four) perspectives: financial perspective, customer perspective, internal business process and learning and growth perspective. This study aims to determine the role of two (2) perspectives of the BSC are factors internal business processes and learning & growth in improving the performance of One Stop Services(OSS) BKPM. OSS BKPM aims to provide ease of licensing services investment so more efficient and cost effective. Research using quantitative methods. The results showed that there is a difference of perception in viewing the role of the factor of internal business processes and learning & growth factors on performance improvement OSS BKPM between BPM-PTSP employees with employee Back Office (BO), Front Office (FO), and Laison Officer (BKO ). Differences perception is due to differences in organizational systems which she is employed. Respondents showed their support and readiness to implementation of the Balanced Scorecard in OSS. Factors business process and learning process a positive influence on performance measurement OSS BKPM]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Putu Bagus Setyawan
Analisis kinerja pelayanan publik: studi kasus pada pelayanan one day service dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi DKI Jakarta = Public service performance analysis: case study performance of one day service department of investment and integrated services one stop Jakarta
"Tesis ini membahas mengenai Kinerja dari pelayanan publik pada Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap investasi di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode SERVQUAL dengan melakukan observasi dan survei melalui kuesioner dan membandingkan investasi dari sebelum dan sesudah adanya pelayanan ldquo;One Day Service rdquo;. Hasil dari penelitian ini bahwa Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya memenuhi harapan dari pemohon perizinan dan non perizinan dan perlu perbaikan untuk mewujudkan pelayanan yang memenuhi dari harapan pemohon untuk menciptakan kepuasan pelayanan kepada pemohon Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada pemohon dapat mengurangi kesenjangan antara harapan dan pelaksanaannya.
This thesis discusses the performance of the public service on One Day Service of the Investment Department and One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Government and its impact on investment in DKI Jakarta Province. This research is a qualitative descriptive research using SERVQUAL method by doing observation and survey through questionnaire and compare investment from before and after existence of One Day Service . The result of this research is that One Day Service of Capital City Integrated Service and One Stop Service of DKI Jakarta Province has not fully fulfilled the expectation from the applicant of licensing and non licensing and need improvement to fulfill the service fulfilling from the expectation of the applicant to create the satisfaction of service to the applicant One Day Service One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Investment and Service Office, it is necessary to improve the performance of services provided to the applicant to reduce the gap between expectation and implementation."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T48865
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luna Destiana
Analisis kualitas pelayanan perizinan investasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) = Analysis of investment licensing service in Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) Jakarta
"Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar dan lain sebaginya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelayanan perizinan investasi yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta.
Penelitian ini ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan dalam hal ini pelayanan perizinan investasi dalam melakukan proses pelayanan. Apakah sudah dapat memenuhi kualitas pelayanan yang baik dan memberikan kepuasan terhadap pengguna pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan Studi kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung.
Hasil penelitian didapatkan bahwa kualitas pelayanan perizinan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah baik. Dilihat dari fasilitas dan kenyamanan yang diberikan, namun perlu untuk ditingkatkan kembali ketepatan pengerjaan perizinan dengan SOP yang telah ada.
There many difficulties in accessing public services. Tough procedures
involver, when people should have particular permission, pay certain amount of money, illegal fees, etc. This research aims to analyses the quality of license investment services in investment coordinating board, Jakarta.
This research will depict the quality of service in the process of giving license in investment, wheatear it already fulfill good services qualities and give satisfaction to the user. This tesis is a description research and use quantitative approach. Techniques of data collection are done through questionnaires study to obtain supporting data.
From the result of this research, the quality of license investment services in Investment Coordination Board is good. It can be seen from facilities and comfort that have been given. Nevertheless, the appropriate usage permissions with the existing SOPs need to be enhanced in order to increase the quality of license investment services and improve the investment climate in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Dewi Cahyani
Analisis pelayanan perizinan berbasis online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok: studi kasus pelayanan izin usaha Perdagangan (IUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) = Analysis Of online licensing services in the one-stop integrated services and investment services of Depok government: a case study of trading business permit services and company registration
"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelayanan perizinan berbasis online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok: studi kasus Pelayanan Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pelayanan berbasis online ini muncul dikarenakan terdapat  kesulitan pada pelayanan terdahulu, antara lain prosedur yang berbelit-belit, lamanya waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang tidak menentu. Pemerintah di tuntut untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan perizinan. Untuk itu, pemerintah Kota Depok  menerapkan pelayanan perizinan berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan di Kota Depok.
Skripsi ini menjelaskan penerapan pelayanan perizinan berbasis online dan apa saja hambatan yang terdapat dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan e-government, dimana pada tahap analisis akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip e-government.
Hasil penelitian didapatkan bahwa pelayanan perizinan berbasis online khusus IUP dan TDP sudah baik. Penerapannya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip e-government. Adapun hambatan dalam penerapnnya adalah masalah waktu, sosialisasi, dan infrastruktur (jaringan internet). Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki infrastruktur (jaringan internenet).
This study discusses the Analysis of Online Licensing Services in the One-Stop Integrated Services and Investment Services of Depok Government: A Case Study of Trading Business Permit Services and Company Registration. This online-based service arises because there are difficulties in previous services, including complicated procedures, length of time needed, and uncertain costs. The government is demanded to make improvements to the licensing service system. For this reason, the government applies online-based licensing services to facilitate the public in accessing licensing services in Depok.
This thesis explains the application of online-based licensing services and the obstacles in its implementation. This research is a descriptive study with a positivist approach. The technique of data collection is done through interviews, observation, and literature studies. The theory used is the theory of public services and e-government, where at the analysis stage will be adjusted to the principles of e-government.
The results of the study showed that licensing services based online specifically IUP and TDP were good. The implementation has been carried out in accordance with the principles of e-government. The obstacles to implementing it are the problems of time, socialization, and infrastructure (internet network). The recommendations given are to improve infrastructure (internet network) and improve socialization to the community."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Tri Satya Nugraha
Praktek notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menunjang program pelayanan izin investasi tiga jam dan kaitannya dengan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Notary practices in Indonesian Investment Coordianting Board (BKPM) to support the three hour investment license service program in connection with law concerning prohibition of monopolistic practices and unfair business competition
"Adanya kesempatan kepada Notaris terpilih untuk berpraktek di dalam kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM untuk mendukung Program Pelayanan Izin Investasi Tiga Jam sebagai Notaris BKPM, menimbulkan dugaan adanya praktek monopoli dimana perbuatan tersebut melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini disusun dengan metode yuridis normatif, bentuk penelitian eksplanatoris, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan, serta wawancara sebagai pendukung, analisis data menggunakan metode kualitatif. Notaris tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang merupakan subyek dari UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga berakibat tidak dapat dirumuskannya Praktek Notaris di BKPM tersebut terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun demikian diketahui bahwa Praktek Notaris di BKPM ini melanggar Kode Etik Notaris dan terhadap Tata Cara Seleksi Notaris untuk berpraktek di BKPM tersebut diselenggarakan dengan cara-cara yang dinilai tidak tepat secara hukum. Penulis juga mengetahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara peran notaris dengan tujuan penempatannya semula di BKPM terhadap Pelayanan Izin Investasi itu sendiri sehingga berakibat terbukanya kesempatan bagi Investor yang hendak menggunakan Izin Investasi Tiga Jam untuk memakai jasa Notaris di Luar BKPM, mengakibatkan peran Notaris BKPM dalam memberikan pelayanan Izin Investasi Tiga Jam tidak terlaksana secara maksimal sesuai tujuan penempatannya.Kata Kunci : Notaris BKPM, Pelayanan Izin Investasi Tiga Jam, Pelaku Usaha, Posisi Monopoli, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Due to The Three Hour Investment License Service Program, it rsquo s make possible for the elected notary to practices inside Indonesian Investment Coordianting Board BKPM as BKPM rsquo s Notary, causing allegation of Monopoly Practice where it rsquo s action may violate Law of Republic of Indonesia Number 5 of 1999 regarding the Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research made with juridical normative method, the type of research is explanatory, using secondary data, the legal material used primary, secondary, and tersiery material, data collection obtained by using literature study, also interview and observation conducted as supporting data, data analysis using qualitative method to analysis. Notary can not be categorized as business actor who is the subject the Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, resulting the notary practice in BKPM herein can not formulated for the alleged violation of the Law, however it rsquo s known that the notary practices in BKPM violate the Notary rsquo s Code of Ethics and the procedure for the selection of notaries to practice in BKPM herein is organized in ways that are not considered appropriate by the existing law. The writer also invented that there is a discrepancy between the notary rsquo s role and the purpose of it rsquo s original placement in BKPM, and about the investment service itself which does not reflecting the service title, so that it make the opportunity for investor that intend to using it rsquo s own notary, causing the role of the elected notary that practice in BKPM to support The Three Hour Investment License Service Program can not perform maximally according to the purpose of it rsquo s placement."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T47587
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahardjo Siswohartono
Persepsi pengguna jasa terhadap kualitas layanan publik berbasis elektronik di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) = Perception of user service towards electronic based public service quality in the Investment Coordinating Board (BKPM)
"PelayanaPelayanan publik berbasis elektronik akan memungkinkan penyelenggaraan one stop and non stop services, memfasilitasi komunikasi dua arah sehingga dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan dan responsiveness terhadap masyarakat. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai institusi Pemerintah yang menangani Penanaman Modal telah mengimplementasikan e-Government dalam wujud website BKPM, namun berdasarkan survey World Bank 2012, website BKPM masih kurang optimal.
Dalam penelitian kali ini, website BKPM akan dianalisa menggunakan teori e-Servqual, dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik serta mengukur dimensi apa saja yang harus dibenahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengguna jasa masih negative, dan dimensi yang harus dibenahi adalah Daya Tanggap (-2,19), Reliabilitas (-2,00), Efisiensi (-1,81), Sistem (-1,71), dan Desain (-1,49).
The implementation of e-Service Quality will allow the implementation of one-stop and non-stop services, facilitating two-way communication so as to improve the quality of service delivery and responsiveness to the community. Investment Coordinating Board (BKPM) as a Government Institution in charge of Investment has implemented e-Government in the form of BKPM website, but based on World Bank survey 2012, BKPM website is still less than optimal.
In this study, BKPM website will be analyzed using the e-SERVQUAL theory, with the objective of identifying and measuring the dimensions of the public's perception what should be addressed. The results showed that perceptions of service users is still negative, and the dimensions that must be addressed are the Responsiveness (-2.19), Reliability (-2.00), Efficiency (-1.81), System (-1.71), and Design (-1.49)."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35131
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhly Haviz
Pelaksanaan kewenangan pelayanan terpadu satu pintu terkait perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal studi pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Bengkulu = Implementation of one stop services authority related to licensing and non licensing in the field of investment study of one stop services in Bengkulu Province
"Dalam kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang mana telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana pengaturan hukum serta peralihan wewenang dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya terkait perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Bengkulu. Selain itu, penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan untuk memberikan masukan dalam memperbaiki pengaturan serta pelaksanan sistem pelayanan terpadu satu pintu pada bidang penanaman modal di Provinsi Bengkulu.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan yang dititikberatkan kepada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sehingga penelitian ini dispesifikasikan ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai PTSP di Provinsi Bengkulu tidak mengatur secara detail beberapa aspek penting pelaksanaan PTSP itu sendiri seperti SDM, Keuangan dan Pengawasan, selain itu bentuk kelembagaannya masih setingkat kantor dimana notabene SKPD teknis yang bersinggungan dengan KP2T Provinsi Bengkulu telah berbentuk Dinas atau Badan yang mengakibatkan kesenjangan eselon pimpinan. Oleh karenanya diperlukan perubahan terhadap pengaturan pelaksanaan PTSP di Provinsi Bengkulu kedepannya agar dapat berjalan dengan optimal dalam melayani masyarakat.
Implementation of licensing and non-licensing services in locality government has been set up to use the One Stop Service (OSS), is no exception with Bengkulu Province Government which has been delegated one stop services authority to their own special local unit, including licensing and non-licensing in the field of investment.
This study aims to gain an idea of how the legal arrangements and transfer of authority in the implementation of the One Stop Services in particular related to the licensing and non-licensing in the field of investment in the Province of Bengkulu. In addition, this thesis also has the objective to provide input to improve the regulation and conduct of integrated one-stop service system in the field of investment in the province of Bengkulu.
Method approach in this study is normative juridical approach, legal research conducted through library research focused on an analysis of the legislation and the data obtained from observations and interviews, so this study is specified in the descriptive research analytical, with the stages of the research literature and field research.
This study shows that the regulation of PTSP in Bengkulu province does not regulate in detail some important aspects of the implementation of the OSS itself like human resources, finance and control, otherwise it the forms of institutions level is still offices, whereas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) as the counterpart of KP2T Bengkulu Province has institutional form with Department or Body which resulted a gaps of echelon leaders. Therefore, government need to changes the regulation of OSS implementation at Bengkulu Province in the future, to making the implementation of public services run better."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S58016
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Serly Sephinia
Analisis Kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok = Analysis of Service Quality of Trading Business License (SIUP) in the Office of Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) of Depok City
"Skripsi ini membahas tentang kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survei dalam penelitian ini. Penilaian hasil berupa jawaban kuesioner dan wawancara yang tidak mendalam menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.434 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang dan dalam pengumpulan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok sudah baik.
This thesis discusses the quality of the Trading Business License (SIUP) Service at the Depok City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP). The research used is a quantitative approach which is based on descriptive research objectives and uses survey methods in this study. Assessment results in the form of answers to questionnaires and interviews that are not in-depth using a Likert scale. The population in this study was 2,434 people and the sample in this study was 100 people and random sampling was used to collect data. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the assessment of the quality of services provided by the Depok City Investment and Integrated Service Office is good."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Hendra Maulana
Analisis Faktor-faktor Adopsi Masyarakat untuk Berpartisipasi pada Instagram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta = Determinants of Citizen Adoption to Engage in Instagram for Public Services: An Empirical Study of Investment and One-Stop Services Agency of Jakarta
"Adanya stigma masyarakat tentang sulitnya mengurus perizinan di Jakarta merupakan tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan pelayanan publik. Melalui akun media sosial Instagram @layananjakarta, DPMPTSP berusaha menghapus stigma tersebut dengan memberikan informasi berupa konten-konten seputar program kerja dan inovasi layanan yang memudahkan masyarakat mengurus perizinan. Namun dengan tingkat keterlibatan masyarakat yang rendah, yaitu sebesar 0,16%, menjadi batu sandungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi adopsi masyarakat untuk berpartisipasi pada akun Instagram @layananjakarta. Penelitian ini menggabungkan teori Uses and Gratifications Theory (UGT), Technology Acceptance Model (TAM), dan variabel trust in the platform yang membentuk 6 variabel independen dan 2 variabel dependen dengan 37 indikator yang disusun dalam kuesioner. Data responden diperoleh sebanyak 378 orang dari followers yang pernah berkomentar, mengirim pesan, menyukai atau membagikan konten akun Instagram @layananjakarta, kemudian data dianalisis menggunakan metode CB-SEM dan perangkat lunak AMOS 26.0. Hasil analisis diketahui bahwa faktor information seeking, socialization, perceived usefulness, dan trust in the platform secara signifikan berpengaruh terhadap intention to use. Kemudian faktor self-presentation dan perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap intention to use. Selanjutnya intention to use berpengaruh secara signifikan terhadap actual adoption masyarakat untuk berpartisipasi pada akun Instagram @layananjakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada akun Instagram @layananjakarta dan menambah referensi ilmiah terhadap teori UGT dan TAM.
The existence of public stigma about the difficulty of obtaining permits in Jakarta is a significant challenge for the Jakarta Provincial Investment and One-Stop Integrated Service (DPMPTSP) in carrying out public services. Through the Instagram @layananjakarta social media account, DPMPTSP tries to eliminate this stigma by providing information about work programs and service innovations that make it easier for citizens to apply for permits. However, with a low level of citizen engagement, which is 0.16%, it becomes a stumbling block in carrying out its primary duties and functions. This study aims to determine what factors influence people's adoption to participate in the @layananjakarta Instagram account. This study combines the Uses and Gratifications Theory (UGT), Technology Acceptance Model (TAM) theory, and the trust in the platform variable, which forms six independent variables and two dependent variables with 37 indicators arranged in a questionnaire. Respondent data were obtained from 378 people from followers who had commented, sent messages, liked, or shared the content of the @layananjakarta Instagram account. The data were analyzed using the CB-SEM method and AMOS 26.0 software. The results show that the information seeking, socialization, perceived usefulness, and trust in the platform factors significantly influence the intention to use. Then the self-presentation factor and perceived ease of use do not affect the intention to use. Furthermore, the intention to use has a significant effect on the actual adoption of the citizen to participate in the @layananjakarta Instagram account. This research expects to increase citizen's engagement on the @layananjakarta Instagram account and add scientific references to the UGT and TAM theory."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Stefanus Mufrisno
Analisis Kebijakan Kelembagaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Studi Empiris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta) = Policy Analysis on Capital Investment and Integrated One-Stop Services Regional Institutions (Empirical Study on Department for Investment and Integrated One-Stop Services of Jakarta Province)
"ABSTRAK
Kebijakan kelembagaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PM dan PTSP) di DKI Jakarta telah mengalami beberapa fase perubahan, dimulai dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP). Fase perjalanan reformasi kebijakan kelembagaan tersebut namun tidak diiringi dengan efektivitas kelembagaan dan perbaikan iklim investasi Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan konfigurasi struktural Dinas PM & PTSP DKI Jakarta menggunakan teori Mintzberg dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa karakteristik kelembagaan Dinas PM & PTSP DKI Jakarta saat ini merupakan konfigurasi Birokrasi Mesin. Birokrasi mesin mengutamakan standardisasi dan spesialisasi pekerjaan secara tinggi. Hal demikian menjadi kelemahan pada birokrasi mesin dalam pengambilan keputusan yang tidak dapat diambil secara cepat sebagaimana kondisi empiris kelembagaan Dinas PM & PTSP DKI Jakarta itu sendiri. Dengan demikian diperlukan perubahan dari birokrasi mesin menjadi birokrasi profesional yang kemudian meletakkan standardisasi kepada keahlian/kemampuan individu sehingga efektivitas kelembagaan dan perbaikan iklim investasi dapat tercapai.
ABSTRACT
Institutional policy on investment and one stop shop in DKI Jakarta has been modified by several phase, started with One Stop Shop Service Unit (one roof system), One Stop Shop Service Agency and lastly, Investment and Integrated One-Stop Services Department. However, those institutional reform were not followed by its institutions effectiveness and the improvement of investment climate. Approached by using qualitative method, this study aims to find institutional configuration structure of Investment and One Stop Shop Service Department in DKI Jakarta based on Minztberg scheme. The research resulted that the characteristics of Investment and One Stop Shop Service Department of Jakarta Province is on the machine bureaucracy stage which characterized by the high level of standarization and specialization work. This result implicated that the institution has the weakness in decision-making process which could not be taken in immediate time as shown by the emprical condition of Investment and One Stop Shop Service Department. Thus, the institution still required to form a more professional bureaucracy which standardized on the expertise and ability of an individual to improve its institutional effectiveness in improving the investment climate."
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>