Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program ? program BPJS Ketenagakerjaan khususnya untuk para tenaga kerja alih daya khusus kebersihan di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program ? program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada para tenaga kerja alih daya khusus kebersihan di lingkungan kampus Universitas Indonesia telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa masalah seperti kurangnya sosialisasi atau informasi yang didapat oleh para pekerja dan kurangnya rasa inisiatif dari para pekerja akan pentingan mengikuti program ? program BPJS Ketenagakerjaan.

---

This thesis is examining how the programs of BPJS Ketenagakerjaan are implemented, especially toward outsourcing cleaning workers in University of Indonesia. This research using normative judicial approaches and empirical judicial approaches. The result of this research is the programs by BPJS Ketenagakerjaan are well implemented towards Outsourcing cleaning workers in University of Indonesia. However, there are several problems in the implementation. Like the lack of socialization or information towards the workers and also the workers itself are lacks of initiative to join the programs."

"Penelitian ini membahas mengenai optimalisasi portofolio empat instrument investasi utama pada Program JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu deposito, obligasi, saham dan reksadana. Riset dimulai dengan mengumpulkan data mengenai maksimal penjaminan bunga deposito, yield obligasi pemerintah seri benchmark, indeks LQ 45, dan indeks reksadana saham. Analisis dilakukan melalui tahap-tahap menghitung return dan standar deviasi masing-masing instrumen investasi, mencari korelasi dan kovarian, menentukan portofolio optimal dan menentukan kurva efficient frontier. Langkah selanjutnya adalah menentukan bobot dari masing- masing instrumen investasi yang akan dimasukkan dalam portofolio. Berdasarkan hasil perhitungan (return) dan risiko (risk), maka portofolio yang optimal bagi program JHT adalah dengan melakukan perubahan komposisi dari keempat instrumen yang membentuk portofolio. Terjadinya perubahan komposisi sehingga porsi deposito menjadi 34,69%, saham menjadi 21,68%, obligasi menjadi 39,45%, dan reksadana menjadi 4,18%. Dengan kombinasi portofolio optimal tersebut akan menurunkan risiko dari 6,12% menjadi 2,69% dan imbal hasil (return) menurun dari 10,34% menjadi 10,23%.

---

This study discusses the optimization of a portfolio of four main investment instrument at JHT Program in BPJS Ketenagakrjaan ; deposits, bonds, stocks and mutual funds. Research begins with collecting data on the maximum guarantee on deposits, government bond yield benchmark series, LQ 45, and index mutual fund shares. The analysis was conducted through the stages of calculating return and standard deviation of each investment instrument, looking for correlation and covariance, determine the optimal portfolio and determine the efficient frontier curve. The next step is to determine the weight of each investment instrument that will be included in the portfolio. Based on the calculation (returns) and risk (risk), then the optimal portfolio for JHT program is making changes to the composition of the four instruments that make up the portfolio. Changes in the composition so that the portion of deposits to 34.69%, 21.68% shares to bonds be 39.45%, and mutual funds to 4.18%. With the combination of optimal portfolio will reduce risk of 6.12% to 2.69% and the yield (return) decreased from 10.34% to 10.23%."

"ABSTRAKPerundang-undangan mengatur mengenai Program Jaminan Pensiun guna melindungi pekerja/buruh ketika memasuki usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Pengusaha wajib mendaftarkan seluruh pekerja/buruhnya untuk mengikuti program jaminan pensiun. Dalam kenyataannya terdapat perusahaan yang masih menyelenggarakan sendiri program jaminan pensiun internal dan tidak mengalihkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan perbedaan pelaksanaan yang selanjutnya akan dibahas dalam pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga melakukan wawancara untuk digunakan sebagai data pendukung. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan sebuah perusahaan X. Kata

---

ABSTRACTLegislation regulates the Pension Insurance Program to protect workers laborers when entering retirement age, permanent disability, or pass away. Employers are required to register their workers laborers to join the pension insurance program. In fact, there are companies that still hold their own internal pension insurance program and do not transfer it to BPJS Employment. This raised makes a difference implementation whisch is further discussed in problems that is raised in this thesis. The research in this thesis using the method of jurisdical normative reference to legal norms a series of interviews to be used as supporting data. The purpose of writing this thesis is to identify the implementation of pension insurance program in BPJS employment and in a company X. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip jadwal retensi arsip elektronik pada sistem kearsipan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menjelaskan identifikasi kesesuaian penerapan prinsip jadwal retensi arsip elektronik di BPJS Ketenagakerjaan dengan 15 prinsip penerapan JRA elektronik oleh Smallwood. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara. Hasil penelitian retensi arsip elektronik di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan 15 prinsip JRA elektronik oleh Smallwood menunjukkan bahwa terdapat 13 prinsip yang dipahami, diketahui, dan diterapkan oleh penata arsip, sedangkan 2 prinsip lainnya tidak diketahui oleh penata arsip di BPJS Ketenagakerjaan. Namun temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dengan kondisi di Indonesia, dimana letak Prinsip 13 menjadi Prinsip 14, begitu juga sebaliknya. Di Indonesia, prinsip 14 terlebih dahulu harus dilakukan untuk menentukan kewenangan internalnya mulai dari unit teratas menuju unit bawah. Selanjutnya, dapat dilakukan prinsip 13 untuk menentukan fungsionalitas tugas dan tanggung jawab di setiap unit

---

This research aims to identify the application of the principle of the electronic archive retention schedule to the BPJS Ketenagakerjaan filling system. This study describes the identification of the suitability of the application of the principle of the electronic record retention schedule at BPJS Ketenagakerjaan with the 15 principles of implementing the electronic JRA by Smallwood. This research aims to identify the application of the electronic archive retention schedule principle to the BPJS Ketenagakerjaan filling system. This study describes the identification schedule at BPJS Ketenagakerjaan with the 15 principles of implementing the electronic JRA by Smallwood. This research uses qualitative research with a case study approach. The method of data collection is done using interview techniques. The results of research on electronic record retention at BPJS Ketenagakerjaan based on 15 principles of Smallwood’s electronic JRA show that 13 principles are understood, known, and applied by the  archive manager, while the archive manager at BPJS Ketenagakerjaan does not know the other two principles. However, this study’s findings indicate differences from conditions in Indonesia, where Principle 13 becomes Principle 14 and vice versa. In Indonesia, principle 14 must first be carried out to determine internal authority starting from the top unit to the bottom unit. Furthermore, principle 13 can be carried out to determine the functionality of the tasks and responsibilities in each unit."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kegagalan program Return to Work RTW dari BPJS Ketenagakerjaan, yang didefinisikan sebagaipekerja yang tidak kembali bekerja di tempat semula atau yang sempat kembali bekerja di tempat semula namun tidak bertahan, pada kasus peserta yang mengalami kecelakaankerja yang menyebabkan amputasi tangan, amputasi kaki atau lumpuh kedua kaki. Analisis faktor yang menyebabkan kegagalan didasarkan pada pendekatan biopsikososial yaitu aspek medis, aspek psikologis dan aspek sosial lingkungan kerja. Analisis dilakukan berdasarkan informasi dari perusahaan, peserta dan case manager yang dikumpulkan melalui kuesioner dan in-depth interview pada beberapa kasus yang dianggap gagal dan yang dianggap berhasil. Temuan utama yang relevan untuk perbaikan sistem RTW secara internal i.e., dari dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu bahwa case manager memiliki peran penting yang dapat menentukan keberhasilan program RTW terutama dalam mengupayakan pemenuhan komitmen dari tenaga kerja dan perusahaan terhadap program RTW. Walaupun faktor penyebab kegagalan biopsikososial bukan seluruhnya di bawah kendali BPJS Ketenagakerjaan, hasil indepth interview menunjukkan bahwa peranan Case manager sebagai fasilitator dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan atau menekan kegagalan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan keberhasilan program RTW dapat dimulai dengan memastikan bahwa Case manager telah berupaya maksimal dalam pemenuhan komitmen tenaga kerja dan perusahaan terhadap tujuan program RTW.

---

This study aims to identify the factors that cause the failure of the BPJS Ketenagakerjaans Return to Work RTW program, which is defined as workers who do not return to their original place of work or who have returned to work at their original place but do not survive, in the case of workers who had a work accident which causes amputation of the hand, amputation of the foot or paralysis of both legs. Analysis of the factors that cause failure is based on biopsychosocial approach, namely medical aspect, psychological aspect and work environment social aspect. The analysis was carried out based on information from companies, workers and case managers collected through questionnaires and in-depth interviews in several cases that were deemed to have failed and which were considered successful. The main finding that is relevant for internal RTW system improvement i.e., from within the BPJS Ketenagakerjaan is that case manager has an important role that can determine the success of the RTW program, especially in seeking to fulfill the commitment of workers and companies towards the RTW program. Although the causes of failure biopsychosocial are not entirely under the control of BPJS Ketenagakerjaan, the results of in-depth interviews show that the role of Case manager as a facilitator can increase the likelihood of success or reduce failure. The conclusion from this research is that efforts to increase the success of the RTW program can be started by ensuring that Case manager has made the best effort in fulfilling the commitment of the worker and the company towards the goals of the RTW program."

"Skripsi ini membahas pelaksanaan Outsourcing di CV X terhadap kesejahteraan tenaga Cleaning Service. Agar dapat menjelaskan hal tersebut maka pendekatan yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan outsourcing memberikan efek besar bagi kesejahteraan tenaga cleaning service terkait jaminan sosial. Sistem outsourcing mengacu pada kontrak kerja dan tidak bersifat permanen. Lebih lanjut tenaga cleaning service hanya menerima gaji dan tunjangan keselamatan kerja dari CV X.

---

This thesis discusses about the effect of outsourcing policy in CV X for Cleaning Service’s welfare. In order to explain the matter, the approach that is used is descriptive qualitative research design. The results showed that the outsourcing policy gave a big effect for Cleaning Service’s welfare related social security. Outsorcing system based on contract and temporary not permanent. Moreover, cleaning service worker only received wage and safety allowance."

"abstraktindakan fraud merupakan sebuah masalah yang semakin berkembang dan dapatmenimbulkan ancaman yang luar biasa terhadap organisasi. tindakan fraud dapat terjadi disektor publik maupun swasta. kegagalan dalam mencegah dan mendeteksi tindakan fraud,memiliki konsekuensi serius untuk organisasi. melalui pendekatan post-positivism, penelitiankualitatif ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengendalian internal di organisasipublik dapat mencegah tindakan fraud. hasil penelitian menunjukan kelemahan pengendalianinternal telah diidentifikasi dapat mengakibatkan tindakan fraud. tindakan fraud tidak pernahdapat dicegah sepenuhnya, sehingga organisasi publik dapat menerapkan pengendalian internaluntuk mencegah dan mendeteksi tindakan fraud. manajemen dalam sektor publik harus mampumenciptakan kesadaran dan pemahaman budaya anti-fraud kepada seluruh elemen dalamorganisasi sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan fraud.

---

abstractfraud is a problem that is growing and can pose an extraordinary threat to the organization.fraud can occur in public and private organizations. failure to prevent and detect fraud hasserious consequences for the organization. through a post-positivism approach, this qualitativestudy was conducted to analyze how internal control in public organizations can prevent fraud.the results showed that the weaknesses of internal control have been identified to cause fraud.fraud can never be prevented completely, so that public organizations can implement internalcontrols to prevent and detect fraud. management in the public sector must be able to createawareness and understanding of anti-fraud culture to all elements in the organization as aneffort to prevent fraud."

"ABSTRAKSuatu krisis dapat terjadi pada seluruh organisasi, tak terkecuali organisasi pemerintah. Pemulihan citra merupakan salah satu dampak dari krisis komunikasi yang dapat mengancam organisasi manapun termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Penyebab dari dampak tersebut karena adanya perubahan peraturanprogram Jaminan Hari Tua. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi manajemen komunikasi krisis dan strategi pemulihan citra yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Analisis dilakukan pada fase sebelum, selama, dan setelah krisis terjadi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen komunikasi krisis BPJS Ketenagakerjaan belum optimal. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan berhasil memanfaatkan strategi denial, transcendence, good intention, corrective action dan mortification dalam strategi pemulihan citranya.

---

ABSTRACTA crisis can occurs in all organizations, including government organizations. Image restoration is one of the effects of a communication crisis that can threaten any organization including Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) of Employment. The cause of the impact is due to changes in regulations for the Old Age Benefit program. This study aims to analyze the implementation of crisis communication management and image restoration by BPJS of Employment. This is qualitative research with descriptive analysis method. Analysis was carried out on the phase before, during and after the crisis happened. The results of the study showed that the implementation of BPJS Employment crisis communication management was not optimal. Besides, BPJS of Employment succeeded in utilizing the strategy of denial, transcendence, good intention, corrective action danmortification in its image restoration strategy."

"Penelitian diajukan untuk mengetahui bagaimana hubungan implementasi good governance (yang terdiri dari prinsip transparancy, akuntability, responsibility, independency, dan fairness) terhadap kinerja kantor cabang BPJS ketenagakerjaan (perluasan kepesertaan, kepuasan pelayanan dan penerimaan iuran).Atas dasar tersebut diajukan model teroritis dengan hipotesis untuk diuji dengan metode SEM. Sampel penelitian ini adalah 322 orang responden yang merupakan karyawan dari Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas implementasi prinsip transparancy terhadap kinerja kepuasan pelayanan, implementasi prinsip responsibility dan prinsip fairness terhadap kinerja perluasan kepesertaan, kepuasan pelayanan dan penerimaan iuran. Serta terdapat hubungan yang positif atas penerapan good governance terhadap kinerja kantor cabang BPJS ketenagakerjaan."

"Pekerja rokok linting tangan menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi regulasi, perlindungan sosial, karakteristik pasar ataupun faktor lainnya yang berpotensi mengurangi tingkat kesejahteraan mereka. Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan regulasi dan perlindungan tenaga kerja terhadap kesejahteraan pekerja rokok linting tangan di Kabupaten Kudus, Pati, Demak, dan Jepara. Sumber data yang digunakan berasal dari survei pada sampel pekerja rokok linting tangan di empat kabupaten terpilih.  Kesejahteraan dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks kesejahteraan yang terdiri dari 5 kategori yaitu, tidak sejahtera, kurang sejahtera, cukup sejahtera, sejahtera, dan sangat sejahtera. Berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi ordinal, ditemukan bahwa faktor regulasi dan perlindungan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) , kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan, dan status pegawai tetap berhubungan positif dengan tingkat kesejahteraan pekerja rokok. Selain itu, karakteristik individu, wilayah, dan pasar tenaga kerja juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan pekerja rokok. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja rokok linting. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain, optimalisasi pengalokasian dana DBHCHT, memastikan perlindungan sosial bagi pekerja, dan mendorong penyediaan status pekerja tetap.

---

Hand-rolled cigarette workers face various challenges in terms of regulations, social protection, market characteristics, and other factors that potentially reduce their level of well-being. This study examines the influence of labour regulations and protection on the well-being of hand-rolled cigarette workers in the districts of Kudus, Pati, Demak, and Jepara. The data for this study is derived from a survey conducted on a sample of hand-rolled cigarette workers in the four selected districts. Well-being in this research is measured using a well-being index of five categories: not well-off, less well-off, moderately well-off, well-off, and very well-off. Based on the analysis using ordinal regression, it was found that regulatory and protective factors such as Direct Cash Assistance (BLT) from the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT), ownership of the Workers Social Security Program (BPJS Ketenagakerjaan), and permanent employee status are positively associated with the well-being of cigarette workers. Additionally, individual characteristics, regional factors, and the labour market also influence the well-being of these workers. The findings of this research are expected to serve as a basis for developing policies and programs that can enhance the well-being of hand-rolled cigarette workers. Some policy recommendations that can be considered include optimizing the allocation of DBHCHT funds, ensuring social protection for workers, and promoting the provision of permanent employment status."