Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKHukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha.;Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha.ABSTRACTCompetition law is a tool of economic policy to control business actor'sbehavior. In its implementation, especially in Indonesia, competition law often toassess that behavior only from the law views, and often ignoring the economicviews. This thesis, using qualitative method, which is case study, tries to show thedifference of the assessment with and without the economic perspective. The firstcase will shows the economic analysis in the investigation process. The secondwill shows the economic analysis in identifying cartel behavior. The results of thisstudy shows that without economic analysis, competition law implementation willonly worsen the business and will not achieve the main goal of competition law.;Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha., Hukum persaingan usaha merupakan alat dari kebijakan ekonomi untukmengatur perilaku pelaku usaha. Dalam implementasinya, hukum persainganusaha di Indonesia, terkadang menilai suatu perilaku pelaku usaha hanya dari kacamata hukum, tanpa melakukan analisis ekonomi. Skripsi ini, denganmenggunakan metode kualitatif, dengan yaitu dua studi kasus, berusaha untukmenunjukkan perbedaan penilaian perilaku perusahaan dengan dan tanpa analisisberdasarkan kaca mata ekonomi. Kasus yang pertama akan menunjukkan analisisekonomi di dalam proses investigasi kasus persaingan usaha. Kasus kedua akanmenunjukkan penggunaan analisis ekonomi dalam mendeteksi kartel. Hasilpenelitian ini menunjukkan tanpa analisis ekonomi, implementasi hukumpersaingan usaha malah akan merugikan pelaku usaha dan tidak akan mencapaitujuan dari hukum persaingan usaha.]"

"ABSTRAKDoktrin Fasilitas Penting atau Essential Facilities Doctrine merupakan kegiatanmenghalangi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting bagiproduksi dan distribusi pelaku usaha pesaing. Doktrin ini mengungkapkan bahwasalah satu jenis tindakan monopoli yang dilakukan oleh satu atau lebih pelakuusaha yang menguasai fasilitas penting dengan cara menutup akses bagi pelakuusaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting tersebut. Doktrin ini berkaitandengan penguasaan pasar dan juga praktek monopoli sesuai dengan yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat. Atas keberadaan doktrin ini dilakukan penelitianuntuk mengetahui dan menganalisa mengenai batasan atas penerapan doktrintersebut dalam perspektif persaingan usaha dan bagaimana penerapannya dalamPutusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor 03/KPPUl/2008 tentang Hak Siar Liga Utama Inggris, apakah telah memenuhi ketentuandari prasyarat/karakteristik Doktrin Fasilitas Penting tersebut. Penelitian atas tesisini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalampenelitian tesis ini diketahui bahwa dalam pelaksanaan Doktrin Fasilitas Pentingini memiliki batasan sehingga doktrin ini dapat disimpangi. Batasan tersebuttimbul ketika terdapat pengaturan di dalam undang-undang atas fasilitas penting.Selain itu berkaitan dengan izin atas penggunaan fasilitas penting dari pihak yangberwenang. Serta apabila dalam fasilitas penting tersebut terdapat unsur HakKekayaan Intelektual. Setelah dilakukan analisa lebih jauh dalam Putusan KPPUtersebut, diketahui bahwa Majelis Komisi telah benar menyatakan bahwa hak siarLiga Inggris adalah fasilitas penting. Sehingga akses untuk mendapatkan hak siarharus dibuka kepada publik, tidak dikhususkan hanya untuk televisi berbayartertentu saja. Atas penggunaan doktrin tersebut diharapkan KPPU lebih jeli dalammenentukan karakteristik fasilitas penting, karena setiap kasus mengenaipenguasaan pasar itu berbeda

---

ABSTRACTEssential Facilities Doctrine is a blocking activity of business competitors to useimportant facilities for the production and distribution of business competitors.This doctrine reveals that one of monopoly action conducted by one (or more)business actor (s) who control important facilities by closing access for its businesscompetitors to use those important facilities. This doctrine relates with marketcontrol as well as monopoly practices based on Law Number 5 of 1999 aboutMonopoly Practices and Unfair Business Competition. This research is aimed tofind out and analyze the limitation of this doctrine implementation on theperspective of business competition and the implementation on KPPU DecisionCase Number 03/KPPU-L/2008 about Broadcasting Rights for UK PremierLeague, whether it meets the provisions of prerequisites/characteristic of thisEssential Facilities Doctrine. This research is conducted using the normativejurisdicial research method. This research revealed that on the implementation ofEssential Facilities Doctrine there was a limitation so that this doctrine can beremain unfulfilled. This limitation occured when there was provisions in the Lawon important facilities. In addition, related with permits on the use of theseimportant facilities from the authorities. Also, if there was elements of IntellectualProperty Rights. After thorough analysis on KPPU Decision, it is revealed thatbroadcasting rights for English Premier League is important facility. So that theaccess to get the broadcasting rights should be opened to the public, not onlyspecific just for certain television. On the utility of this doctrine, it was hoped thatKPPU would be more careful in deciding the characteristic of important facilities,because each case on market control is different"

"Hukum persaingan usaha adalah salah satu instrumen yang wajib ada di dunia global ini. Keberadaan hukum persaingan usaha mengharuskan adanya lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum persaingan usaha tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum persaingan usaha berdampak besar terhadap efektifitas penegakan hukum persaingan usaha. UU No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia untuk dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Amerika Serikat adalah Negara yang sudah sejak dulu menegakkan hukum persaingan usaha, Federal Trade Commission Act melahirkan Federal Trade Commission (FTC), yaitu institusi penegak hukum persaingan usaha di Amerika Serikat. Kewenangan yang dimiliki FTC sangat besar. Perbandingan kewenangan antara FTC dan KPPU akan melihat celah perbedaan antar kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga.

---

Competition is a compulsory instrument of the global world. The existence of competition law requires an institution for the enforcement of the law. Authority of competition law enforcer has a big effect to the effectiveness of the enforcement of competition law. Law No. 5 Year 1999 mandated KPPU to enforce competition law in Indonesia. United States of America has been enforcing antitrust law from very long ago. Federal Trade Commission Act create a competition law enforcement agency named The Federal Trade Commission. Federal Trade Commission has a very broad scope of enforcement authority. By comparing KPPU's and FTC's law enforcement authority, the difference from each agency can be revealed. "

"Penelitian ini mengkaji implementasi asas demokrasi ekonomi dan penegakan kepentingan umum dalam hukum persaingan usaha, dengan fokus pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022 mengenai perkara minyak goreng. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa persaingan usaha yang sehat di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi serta penegakan kepentingan umum yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengambilan keputusan Majelis Komisi mencerminkan asas-asas tersebut serta dampak hukum yang timbul dari keputusan ini. Dalam putusan ini Para Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 5 tentang penetapan harga, dan mereka dinyatakan melanggar Pasal 19 terkait penguasaan pasar. Namun atas putusan tersebut terdapat suatu dissenting opinion dari salah satu anggota Majelis Komisi yang menjadi perhatian utama dalam proses analisis terkait dengan Pasal 5 tentang penetapan harga, mengingat pentingnya pendapat tersebut dalam konteks penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan terkait dampak kenaikan harga minyak goreng termasuk hingga terjadinya inflasi tidak sepenuhnya disebabkan oleh praktik anti persaingan, tetapi lebih dipengaruhi oleh lonjakan harga Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng. Temuan ini membawa implikasi signifikan terhadap bagaimana implementasi asas demokrasi ekonomi dan penegakan kepentingan umum dalam hukum persaingan usaha di Indonesia telah sepenuhnya terealisasi dalam pertimbangan hukum dan metode pembuktian yang digunakan oleh Majelis Komisi.

---

This research examines the implementation of the principles of economic democracy and the enforcement of public interest in competition law, focusing on the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) Decision Number 15/KPPU-I/2022 regarding cooking oil issues. Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regulates that healthy competition in Indonesia must adhere to the principles of economic democracy and the enforcement of public interest as stated in Article 33 of the 1945 Constitution. This study aims to analyze how the decision-making process of the Commission reflects these principles and the legal implications arising from this decision. In this ruling, the Respondents were not proven to have violated Article 5 concerning price fixing, but they were found to have violated Article 19 regarding market dominance. However, there was a dissenting opinion from one of the Commission members that became a focal point in the analysis related to Article 5 on price fixing, given its importance in the context of law enforcement. The research findings indicate that the Commission's considerations in the ruling regarding the impact of rising cooking oil prices, including the occurrence of inflation, were not entirely caused by anti-competitive practices, but were more influenced by the spike in the price of Crude Palm Oil (CPO) as the main raw material for cooking oil. This finding has significant implications for how the principles of economic democracy and enforcement of public interest in competition law in Indonesia have been fully implemented in the legal considerations and evidentiary methods used by the Commission."

"Skripsi ini membahas mengenai urgensi pengaturan Single Economic Entity Doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengaitkannya dengan Mayarakat Ekonomi ASEAN. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah urgensi pengaturan doktrin tersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dihubungkan dengan dengan kasus-kasus terkait serta bagaimanakah dampak pengaturan doktrin tersebut dihubungkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perlunya pengaturan mengenai Single Economic Entity Doctrine untuk dimasukkan dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999 agar menimbulkan kepastian dalam menerapkan doktrin tersebut dan pengaturan tersebut juga dibutuhkan untuk mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

This thesis discusses the urgency to regulate Single Economic Entity Doctrine on Indonesian Competiton Law in relations to the ASEAN Economic Community. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative library research methods. The problem arise in this thesis is how to determine the urgency to regulate such doctrine on Indonesian Competition Law considering the related cases and its effect of such regulation considering the ASEAN Economic Community.

The conclusion is that it is important to include the regulation of Single Economic Entity Doctrine to the soon-to-be revised Law Number 5/1999 to ensure the same perspectives in interpreting and applying the Single Economic Entity Doctrine and to face the challenges in relations to the ASEAN Economic Community."

"Tesis ini membahas tentang persiapan para pengusaha gula, khususnya pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikarenakan iklim persaingan usaha pada industri gula di Inonesia masih condong monopolistik dan oligopolistik, mengakibatkan pengusaha kecil, khususnya petani gula mengalami kesulitan dalam bersaing. Meskipun pemerintah telah menunjuk KPPU melalui Hukum Persaingan Usaha telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengusaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, namun ternyata hal tersebut dinilai tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Peraturan yang masih memiliki lubang-lubang dan kurangnya aparat penegak hukum, menjadi celah bagi pengusaha besar untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa banyak pengusaha-pengusaha asing untuk ikut bermain dalam industri gula nasional. Apabila kondisi saat ini tidak mampu diperbaiki, nasib para pengusaha lokal, khususnya petani dan pengusaha kecil, akan semakin tertekan dan tidak dapat berkompetisi dalam industri gula nasional. Dalam hal ini peran Hukum Persaingan Usaha melalui Undang-Udang No.5 tahun 1999 harus mampu melindungi pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

This thesis discussed about preparation of sugar entrepreneurs, particularly small businesses and sugar farmer in facing ASEAN Economic Community 2015. Business competition in the sugar industry in Indonesia was tend to monopolistic and oligopolistic that caused small businesses especially sugar farmers had to struggle to compete. Although the government has appointed KPPU through the Competition Law to perform a variety of ways to help those small businesses, in fact it was judged to be unable to address existing problems. Unfulfilled regulations and the lack of law enforcement officials provided opportunities for larger businesses to make agreements and activities that are prohibited in business competition. This condition coupled with the entry of the ASEAN Economic Community that bring a lot of foreign entrepreneurs in the national sugar industry competition would make the fate of local sugar entrepreneurs, especially the small ones, more depressed and unable to compete in the national sugar industry. In this case, the Competition Law by Law No. 5 Year 1999 should be able to protect small sugar entrepreneurs and also sugar farmers in facing ASEAN Economic Community 2015."

"Gun Jumping merupakan suatu istilah yang menggambarkan aktivitas pelaku usaha yang seolah-olah transaksi merger yang dilakukannya sudah berlaku secara sah dan efektif di mata hukum walaupun pada kenyataannya merger tersebut belum disetujui oleh otoritas persaingan usaha karena masih dalam proses peninjauan notifikasi merger. Gun Jumping merupakan suatu pelanggaran yang hanya terjadi pada negara yang menganut sistem notifikasi pra-merger atau pra-notifikasi seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di Indonesia, tidak dikenal istilah Gun Jumping karena sistem notifikasi yang berlaku saat ini ialah pasca-notifikasi atau post-notifikasi. Pada perkembangan saat ini, pasca-notifikasi dipandang sebagai sistem notifikasi yang sudah tidak kontekstual dengan perkembangan zaman dan memiliki banyak kekurangan. Dengan adanya rencana untuk melakukan amandemen UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka diharapkan terjadi perubahan pada sistem notifikasi Indonesia dari pasca-merger notifikasi menjadi pra-merger notifikasi. Usulan perubahan ini merupakan hal yang wajar karena dapat memberikan kepastian hukum terutama bagi pelaku usaha. Apabila nantinya amandemen UU No. 5 Tahun 1999 telah disetujui, maka Gun Jumping akan menjadi salah satu permasalahan yang mungkin akan terjadi sebagai pelanggaran yang dilakukan pelaku merger sebelum merger disetujui oleh otoritas persaingan usaha. Selanjutnya, berhubungan dengan metode pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan kepustakaan. Serta saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah dengan secara konsisten mematuhi dan menjalankan setiap prosedural yang berkaitan dengan ketentuan gun jumping.

---

Gun Jumping is a term that describes the activity of merging parties as if their merger transaction has been valid and effective on law provision, in fact the merger has not approved by the competition commission because it is still in the process of reviewing merger notification. Gun Jumping is a violation that only occurs in countries that have a pre-merger notification system, for example United States of America and European Union. In Indonesia with its post-notification system, the term of Gun Jumping is not familiar. Post-notification system in these era is considered out of context and has many shortcomings. With the plan to amend Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is expected that there will be a change in Indonesia notification system from post-merger notification to pre-merger notification. This change is a reasonable because it can provide legal security, especially for merging parties. If the amendments of Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 1999 has been approved, gun jumping is one of the problems that may occur as a violation that committed by the merging parties before the merger is approved by the competition commission. Futhermore, the method that author used for this research is juridical-normative and literature. For recommendation that author used for gun jumping problems is to consistently obey every procedure and rules that related to gun jumping provision."

"Tesis ini membahas mengenai harmonisasi ketentuan hukum persaingan dan pembentukan otoritas persaingan dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Seiring dengan perkembangan peningkatan integrasi ASEAN, interaksi antara pelaku usaha tidak lagi berada di tingkat domestik namun telah melampaui batas negara bahkan hingga ke pasar regional ASEAN. Saat ini dirasakan pentingnya meningkatkan komitmen untuk menciptakan kawasan ekonomi regional dengan tingkat persaingan yang tinggi dan terbebas dari persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu kiranya perlu dipersiapkan adanya perangkat hukum termasuk kelembagaan di dalamnya guna mengakomodasi kepentingan dimaksud. Penelitian ini pada prinsipnya adalah bertujuan untuk mengetahui apakah dimungkinkan suatu harmonisasi ketentuan persaingan di tingkat ASEAN serta bagaimana kiranya struktur ideal dari suatu otoritas persaingan dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal berbasis normatif melalui pendekatan perbandingan dengan menggunakan data sekunder.

---

This thesis discusses the harmonisation of competition law and the formation of competition authority within the framework of the ASEAN economic community. Along with the development of improving ASEAN integration, the interaction between business actors is no longer at the domestic level but has transcended state boundaries even to the ASEAN regional market. Nowadays it is felt the importance of increasing commitment to creating a regional economic region with high level of competition and free from unfair business competition. Therefore, it would be necessary to prepare a legal instrument including the institution in that context to accommodate the intended interest. This research principally is aimed to find out whether it is possible to harmonise the provisions of competition at the ASEAN level and how it would be the ideal structure of the competition authority within the framework of the ASEAN economic community. The method used is a doctrinal legal research on a normative basis through comparative approach by using secondary data."