Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas mengenai kebijakan Gubernur Tjokropranolo dalam meremajakan angkutan oplet. Dalam kebijakan ini oplet digantikan fungsinya ke jenis angkutan umum yang lebih modern yaitu mikrolet. Sebelumnya oplet hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi, baru pada tahun 1960-an oplet resmi menjadi angkutan umum di DKI Jakarta. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang hanya berfokus kepada pelayanan dan perizinan oplet di luar kota Jakarta. Fokus penelitian ini adalah peremajaan oplet di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Dalam proses heuristik penelitian, pencarian data berupa wawancara, arsip, dan surat kabar merupakan sasaran utama dalam penelitian ini. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah kebijakan peremajaan oplet berhasil dijalankan, meskipun proses peremajaannya tidak berjalan dengan lancar. Pemerintah memberikan kemudahan untuk pemilik dan pengemudi oplet dalam mengganti angkutannya melalui Kredit Investasi Kecil (KIK). Namun kebijakan ini berdampak buruk bagi pemilik dan pengemudi oplet. Besarnya jumlah kredit yang harus dibayar membuat sebagian pemilik mikrolet bukan merupakan pemilik ataupun pengemudi oplet yang asli.

---

This article discusses the policy of Governor Tjokropranolo in rejuvenating oplet. In this policy, oplet has been replaced by other more modern types of public transportation, mikrolet. Previously, oplet was only used as personal transportation, until it is officially became public transportation in DKI Jakarta in 1960s. In contrast to previous studies which only focused on services and licensing for oplet outside Jakarta. This study focuses is the rejuvenation of oplet in Jakarta. The research method used is the historical method. In the heuristic process, interviews, archives, and contemporary newspapers are the main targets in this process. The results in this study were the oplet rejuvenation policy was successfully implemented, although the rejuvenation process didn’t run smoothly. The government provides convenience for oplet owners and drivers in changing their transportation through Small Investment Credit (SIC). Nevertheless, this policy has a bad impact for them. The amount of credit to be paid makes some mikrolet owners not the original owners or drivers of the oplet."

"Penelitian ini membahas mengenai pelarangan judi di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 hingga 1982 mulai dari proses pelarangan judi hingga dampak yang ditimbulkan oleh pelarangan judi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel surat kabar, artikel majalah, buku, dan jurnal.Perjudian pernah dilegalkan di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin untuk menambah penghasilan pemda dari pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan kota. Pengganti Ali Sadikin, yaitu Gubernur Tjokropranolo melarang perjudian karena dianggap tidak sesuai dengan cita-citanya, yaitu mewujudkan masyarakat Jakarta yang religius sosialistis. Pelarangan judi di Jakarta dimulai dengan penutupan Toto Greyhound pada tahun 1978 hingga pelarangan judi di seluruh Indonesia pada tahun 1981 dengan dikeluarkannya PP nomor 9 tahun 1981.Penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan judi menimbulkan berbagai dampak seperti hilangnya pemasukan pemda DKI Jakarta dari pajak judi yang mencapai 10 milyar rupiah setiap tahunnya dan banyak karyawan rumah-rumah judi yang kehilangan pekerjaan akibat pelarangan judi. Hal ini membuat pemda harus mencari sumber pemasukan baru untuk mengganti pajak judi yang dihapuskan serta menghadapi permasalahan yang timbul akibat perselisihan antara bekas karyawan judi dengan pengusaha judi mengenai pesangon. 

---

This study discusses the prohibition of gambling in Jakarta during the reign of Governor Tjokropranolo from 1977 to 1982, starting from the process of prohibiting gambling to the impact caused by the prohibition of gambling. The method used in this study is the historical method which consists of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this study were newspaper articles, magazine articles, books and journals.

Gambling was legalized in Jakarta during the reign of Governor Ali Sadikin to increase local government income from taxes which were used to finance city development. Ali Sadikin's successor, Governor Tjokropranolo, banned gambling because it was deemed not in accordance with his ideals, namely to create a socialistically religious Jakarta society. The prohibition of gambling in Jakarta began with the closing of Toto Greyhound in 1978 until the banning of gambling throughout Indonesia in 1981 with the issuance of PP number 9 of 1981.

This research shows that the prohibition of gambling has had various impacts, such as the loss of revenue for the DKI Jakarta regional government from the gambling tax which reaches 10 billion rupiah each year and many employees of gambling houses who have lost their jobs due to the gambling ban. This forced the regional government to find new sources of income to replace the abolished gambling tax and to face problems arising from disputes between former gambling employees and gambling entrepreneurs regarding severance pay."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang masalah kependudukan yang merupakan persoalan penting bagi Jakarta karena sebagai beban berat bagi pemerintah Jakarta terkait dengan sarana dan prasarana kota. Dari penelitian ini ditemukan tentang bagaimana Pemerintah DKI Jakarta dapat menekan laju pertumbuhan penduduk Jakarta melalui program KB. Kemudian Jakarta dijadikan sebagai kota tertutup serta pencanangan dari pembangunan kota satelit di sekitar wilayah kota Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai kondisi demografi Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin dan untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan kota Jakarta.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the problem of population which is an important issue for Jakarta because as a heavy burden for Jakarta rsquo s Government related to city infrastructure and facilities. From this research found about how Jakarta rsquo s Government can suppress population growth rate of Jakarta through family planning program. Then Jakarta became a closed city as well as the declaration of the development of satellite city in the vicinity of the city of Jakarta. The method used in this thesis research is by using historical method consisting of heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The purpose of this study is to provide an overview of the demographic conditions of Jakarta during the time of Governor Ali Sadikin and to provide an understanding of the problem of the city of Jakarta."

"Sejarah gerakan sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis di Korea Selatan tercatat dalam banyak peristiwa besar seperti Revolusi 19 April 1960, Demonstrasi Gwangju 1980, Gerakan Demokratisasi 1987, hingga demonstrasi menurunkan presiden Park Geun-Hye tahun 2016. Gerakan sosial merupakan cerminan dari usaha masyarakat Korea Selatan dalam mengkritisi sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Penelitian ini akan membahas tentang transformasi gerakan sosial dalam menentang pemerintahan yang berkuasa sebelum dan sesudah tahun 1987. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perubahan gerakan sosial sebelum dan sesudah tahun 1987. Pada hasil akhir penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat adanya perubahan pada cara mengkritisi pemerintah. Sebelum tahun 1980-an penyampaian kritik dilakukan secara anarkis, sedangkan setelah tahun 1980-an penyampaian kritik dapat dilakukan secara damai.

---

The history of social movement in creating democratic governance in South Korea has been recorded in many major events such as the 19th April Revolution of 1960, the 1980 Gwangju Demonstration, the 1987 Democratization Movement, even the demonstrations that dropped President Park Geun-Hye in 2016. The social movements portray the South Korean people`s efforts in criticizing the ongoing government system. This study aims to analyze the transformation of social movements in opposing the ruling government before and after 1987. As a result, this study explains that there is a transformation in the way of criticizing the government. Before the 1980s, the criticism was delivered anarchically. However, after the 1980s, the delivery of the critiques can be done peacefully."

"Penelitian ini mengkaji dampak dari Transjakarta, sebuah sistem Bus Rapid Transit (BRT), terhadap transportasi umum dan kemacetan lalu lintas di Jakarta, Indonesia. Sebelum adanya Transjakarta, pertumbuhan Jakarta yang cepat melampaui perkembangan transportasi publik yang andal dan efisien. Moda transportasi yang ada tidak memadai, bahkan sering digambarkan sebagai "sekadar ada". Hal ini disebabkan oleh kurangnya fokus pemerintah pada sektor ini. Masalah kemacetan turut memperburuk masalah transportasi di kota Jakarta. Menanggapi hal ini, Gubernur Jakarta, Sutiyoso memperkenalkan Transjakarta sebagai solusi permasalahan transportasi di Jakarta. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan skeptisisme, Transjakarta menjadi sistem BRT pertama di Asia Tenggara serta pelopor transportasi publik berbasis massal pertama di Jakarta. Tetapi, pengaruh Transjakarta terhadap pengurangan kemacetan masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat-surat kabar Kompas, Koran Tempo, Republika, Suara Pembaruan, dan The Jakarta Post, serta berbagai buku, majalah, dan jurnal penelitian terkait yang diperoleh secara daring maupun luring. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kejelasan mengenai dampak hadirnya Transjakarta dalam dinamika transportasi di DKI Jakarta.

---

This research examines the impact of Transjakarta, a Bus Rapid Transit (BRT) system, on public transportation and traffic congestion in Jakarta, Indonesia. Prior to Transjakarta, Jakarta's rapid growth outpaced the development of reliable and efficient public transport. Existing modes were inadequate, often described as merely “just existing.” This stemmed from a lack of government focus on the sector. Congestion problem is worsening the problem of the transportation sector in Jakarta. In response, Jakarta Governor Sutiyoso introduced Transjakarta as a solution for transportation problems in Jakarta. Despite facing challenges like budget constraints and scepticism, Transjakarta became the first BRT system in Southeast Asia and pioneer of the first mass-based public transportation in Jakarta. While successful in its initial implementation, its effect on congestion reduction was limited. This research employed a historical method consisting of four stages involving heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data was collected from newspapers (Kompas, Koran Tempo, Republika, Suara Pembaruan, The Jakarta Post), books, magazines, and online/offline research journals. The study aims to give clarity of the impact of Transjakarta on Jakarta's transportation dynamics. "

"ABSTRAKGerakan mahasiswa di Korea Selatan muncul sejak diperkenalkannya pendidikan modern yang awalnya terjadi untuk melawan penjajahan Jepang. Gerakan mahasiswa juga terjadi setelah kemerdekaan dan bertujuan untuk mengubah rezim pemerintah. Gerakan yang terjadi pada Juni 1987, yaitu pada masa pemerintahan Chun Doo-hwan, berhasil membawa transisi demokrasi di Korea Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi gerakan mahasiswa 1987. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan diakronis dengan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan gerakan mahasiswa dalam demokratisasi di Korea Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pemerintahan Chun Doo-hwan tidak sesuai dengan konstitusinya yang bersifat demokratis merupakan alasan utama mengapa gerakan mahasiswa 1987 terjadi. Sejak dikeluarkannya kebijakan otonomi kampus pada 1984, gerakan mahasiwa menjadi lebih terorganisir dalam menuntut demokratisasi. Dalam melakukan Gerakan Juni 1987, gerakan mahasiswa beraliansi dengan gerakan-gerakan anti pemerintah yang lain. Gerakan mahasiswa umumnya melakukan gerakan dengan menggunakan kekerasan untuk melawan kekuatan militer oleh rezim pemerintah. Meskipun demikian, mereka memainkan peran penting dalam demokratisasi di negaranya.

---

ABSTRACTStudent movements in South Korea have emerged since the introduction of modern education which initially took place against Japanese occupation. Student movements also took place after independence and aimed at changing the government regime. The movement that took place in June 1987, which happened during the reign of Chun Doo-hwan, succeeded in bringing the democratic transition in South Korea. The problem statement of this research is to know the factors behind the 1987 student movement. This research uses descriptive-analytical methods through a diachronic approach using resources related to the student movement in democratization in South Korea. The result of this study is that Chun Doo-hwan s government system which was not in accordance with its democratic constitution is the main reason why the 1987 student movement took place. Since the issuance of the campus autonomy policy in 1984, student movement has become more organized in demanding democratization. In carrying out the June 1987 movement, the student movement allied with other anti-government movements. Student movements generally carried out movements by using violence to fight the military power by the government regime. Nevertheless, they played an important role in democratization in their country."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 mdash;1982 dalam membenahi angkutan umum berbasis jalan raya, khususnya pada bus kota, taksi, dan opelet. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada era Tjokropranolo, pembenahan yang dilakukan cenderung berfokus pada pembaruan armada angkutan umum tanpa adanya pembenahan sistem angkutan umum yang terpadu. Perbaikan pelayanan tidak berjalan dengan konsisten dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang direncakan. Pembenahan tersebut memberi dampak positif dan negatif dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi pengusaha angkutan umum. Secara umum, kebijakan yang telah dilakukan Tjokropranolo tidak berhasil menyelesaikan permasalahan angkutan umum di Jakarta.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the policy of DKI Jakarta rsquo s Government in the period of the Governor Tjokropranolo 1977 ndash 1982 in improving the public road transport, especially the city buses, taxis, and opelets. Historical method is used as the method for the research. In this research, it is found that in the era of Tjokropranolo, the improvement had the tendency to focus more on the rejuvenation on the public vehicles without the improvement of the integrated transport system. The improvement of the service did not perform consistently and also did not follow through with the objective and the target as planned. That improvement had positive and negative impact on economic, social, and cultural aspects for the service users, as well as the public transport keepers. Generaly, the policy that had been establised by Tjokropranolo did not solve the public transportation problems in Jakarta. "

"Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri bagi DKI Jakarta yang dipimpin oleh seorang Gubernur, Anies Baswedan. DKI Jakarta sebagai wilayah Ibu Kota dan pusat berbagai kegiatan membutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam menangani kondisi krisis. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai tingkat aktualisasi crisis leadership pada Gubernur DKI Jakarta di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui survei, yang kemudian ditunjang dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Lebih lanjut, jumlah responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 25 orang yang diperoleh melalui kuesioner, baik daring maupun luring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat aktualisasi crisis leadership pada Gubernur DKI Jakarta adalah tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan lima dimensi yang digunakan tergolong kedalam kategori tinggi sebagaimana mengacu pada Boin et al (2016) bahwa kelima dimensi tersebut meliputi sense making, decision making and coordination, meaning making, accounting, dan learning.

---

The Covid-19 pandemic that has been going on since 2020 is a challenge for DKI Jakarta led by a Governor, Anies Baswedan. DKI Jakarta as the capital city area and the center of various activities require the ability of a leader to handle crisis conditions. Based on this, this study examines the level of crisis leadership actualization of the Governor of DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic by using quantitative data collection techniques through surveys, which are then supported by in-depth interviews and literature studies. Furthermore, the number of respondents in this study was 25 people who were obtained through questionnaires, both online and offline. The results of this study indicate that the level of crisis leadership actualization of the Governor of DKI Jakarta is high. This is proven by the five dimensions used is classified as high as referred to Boin et al (2016) that the five dimensions include sense making, decision making and coordination, meaning making, accounting, and learning."

"Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan pengaruhnya terhadap wanita untuk melahirkan dan mengidentifikasi fase transisi fertilitas di DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam menganalisis bersumber pada Survey Prevalensi Indonesia 1987 (SPI 87). Dasar yang dipakai dalam menganalisis berpedoman kepada kerangka pikiran Bongaarts 1978, yaitu 4 varaibel yang dimodifikasi dan disederhanakan dari 8 variabel proximate yang dikemukakan Bongaarts sebagai faktor yang berpengaruh erat terhadap kelahiran digunakan dalam tesis ini, yang terdiri atas: kontrasepsi, masa menyusui, masa subur dan masa kumpul. Tesis ini juga mempelajari variabel sosial-ekonomi yang dominan pengaruhnya terhadap kemungkinan untuk melahirkan yang meliputi pendidikan suami/istri, pekerjaan suami dan agama juga dianalisis disini. Kesimpulan atas tesis ini adalah: 1. Semakin tinggi pendidikan wanita semakin besar kemungkinan wanita tersebut untuk menggunakan alat kontrasepsi, tetapi masa menyusuinya semakin pendek, serta usia melahirkan usia melahirkan yang pertama lebih tua dibandingkan dengan wanita yang pendidikannya lebih rendah tetapi usia pada saat kelahiran yang terakhir lebih muda. 2. Tingkat pendidikan istri/suami, pekerjaan suami dan agama tidak berpengaruh terhadap masa kumpul, masa subur, masa menyusui dan kemungkinan untuk melahirkan. 3. Peranan penggunaan alat kontrasepsi dominan dalam menurunkan kemungkinan untuk melahirkan. 4. Masa subur, masa kumpul dan masa subur tidak berpengaruh terhadap kemungkinan untuk melahirkan. 5. Di Jakarta sudah berada fase Transisi Fertilitas ke 4."