Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemanfaatan dan penggunaan selat oleh negara-negara di dunia telah menunjukkan eksistensinya dalam berbagai manfaat diantaranya perdagangan internasional dan pertahanan militer. Sebelum terbentuknya UNCLOS 1982, ketentuan penggunaan laut (termasuk selat) tunduk pada hukum kebiasaan internasional dan konvensi internasional lainnya. Setelah terbentuknya UNCLOS 1982, rezim hak lintas diatas selat mulai diberlakukan. Urgensi ditentukannya hak lintas diatas selat merupakan agenda yang hangat saat Konferensi Hukum Laut III yang pada akhirnya salah satu hak yang diatur adalah hak lintas kapal asing pada selat yang diatur oleh perjanjian khusus. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan penerapan hukum hak lintas kapal asing dan bagaimana negara-negara tepi selat menjamin pelaksanaan keselamatan pelayaran diatas selat.Berdasarkan metode yuridis-normatif dengan bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hak lintas kapal asing diatas tiga selat yaitu the Turkish Straits, the Danish Straits, dan the Strait of Magellan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga selat diatas tunduk pada pengaturan yang sangat rinci dalam bentuk peraturan nasional (legislative regime). Ketiga selat ini juga menunjukkan persamaan yaitu penggunaan dan pemanfaatannya yang sudah sejak lama sebelum UNCLOS 1982 terbentuk sehingga selat-selat ini dapat dikategorikan sebagai “selat tua”.

---

ABSTRACTThe utilization and application of straits around the world has been existed in international trade and military defenses amongst nations. Before the establishment of UNCLOS 1982, the provisions of using marine areas (including straits) were based on customary international law and other international conventions. After the establishment of UNCLOS 1982, the regime of straits began to apply. The urgency of establishing the regime of straits was one of the most noteworthy agenda during the Third Law of the Sea Conference. In the end, one of the provision of such regime ruling about the legal regime in straits in which passage is regulated in whole or in part by long-standing international conventions. The purposes of this research are to acknowledge provisions under those international regulations and to study state practices of coastal states of related straits.Using juridical-normative method and descriptive form, this research is addressed for serving a comprehensive description of the regime of straits on the Turkish Straits, the Danish Straits, and the Strait of Magellan. The conclusions of this research are these three straits are governed thoroughly by legislative regime of coastal states and these three straits are utilized since long ago before UNCLOS 1982 hence these straits could be categorized as “Old Straits.”"

"Serangan terhadap kapan tanker ‘Limburg’ milik Perancis oleh sekelompok teroris pada tahun 2002, serangan terhadap ‘USS Cole’ oleh sebuah kapal kecil yang terisi penuh oleh bahan peledak pada tahun 2000, serangan 11 September 2001 kepada Amerika Serikat, dan beberapa serangan lainnya telah menyadarkan dunia akan pentingnya sebuah standar keamanan bagi pelabuhan, terutama pelabuhan yang digunakan dalam pelayaran internasional. Dunia internasional bergerak cepat dalam merespon serangan-serangan tersebut dengan melakukan amandemen terhadap Chapter XI-2 SOLAS yang melahirkan sebuah standar keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam pelayaran internasional bernama ISPS Code. Skripsi ini membahas mengenai standar keamanan fasilitas pelabuhan yang diatur dalam ISPS Code, beserta implementasinya di pelabuhan-pelabuhan besar di dunia maupun di Indonesia.

---

The attack on the French tanker ‘Limburg’ by the group of terrorist in 2002, the ramming of ‘USS Cole’ by a small boat laden with explosives in 2000, September 11th attack on United States, and several other attacks has reminded the people of the world about the importance of the security measurement for the port, especially for the port that used for international navigation. International society has responded quickly to those attacks by amending Chapter XI-2 SOLAS that developing a new measures for ship and port facility security named ISPS Code. This thesis discusses security measure in port facility security regulated by ISPS Code, and the implementation of the code in several big ports around the world and Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penenggelaman kapal perikanan asing yang dilakukan olehpemerintah Indonesia sebagai upaya dalam memberantas IUU Fishing yang dikajiberdasarkan hukum internasional. Penenggelaman kapal bertujuan untuk menunjukkanpemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya alam yangdimilikinya. Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum internasional dan hukumnasional tentang IUU Fishing serta tentang penenggelaman kapal perikanan asing danpraktek pelaksanaannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakanpenenggelaman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan aturanhukum nasional yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, serta aturaninternasional yaitu UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 memang tidak ada pengaturankhusus secara spesifik tentang IUU Fishing. Namun terdapat ketentuan tentang yurisdiksipidana yang dapat diterapkan bagi kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secaraillegal di wilayah kedaulatan negara seperti laut teritorial. Terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di ZEE, dalam UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hakberdaulat yang eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaanalam serta mengambil tindakan termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap danmelakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinyaperaturan perundang-undangan yang ditetapkannya

---

ABSTRACTThis thesis discusses the sinking of foreign fishing vessels conducted by the Indonesiangovernment as an effort in combating IUU fishing are assessed on the basis of internationallaw. The sinking of foreign fishing vessels aims to show that the Indonesian Governmentis protecting its territorial sovereignty and its natural resources. This thesis discussed therules of international law and national law on IUU Fishing as well as about the sinking offoreign fishing vessels and the practice of its implementation in Indonesia. The result ofthis thesis is that the sinking actions conducted by the Indonesian Government is in accordancewith the rules sets in the national law, namely Article 69 paragraph (4) of theLaw of Fisheries, as well as international rules in UNCLOS 1982. In UNCLOS 1982, therewas no specific rules relating the IUU Fishing. However, there are provisions on criminaljurisdiction that can be applied to foreign fishing vessels that performs illegal fishing in theterritorial sovereignty of the country such as the territorial sea. Relating to the fisheriescrime that occurred in the EEZ, the UNCLOS 1982 stated that a coastal state has sovereignrights which are exclusive for the exploration and exploitation of natural resourcesand take the necessary action, including boarding, inspection, arrest and do the judicialprocess, as necessary to ensure the compliance of its legislation"

"ABSTRAKSkripsi ini memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum internasional mengenai penutupan selat yang digunakan dalam pelayaran internasional Negara pantai tidak boleh menutup atau menangguhkan hak lintas di selat yang digunakan dalam pelayaran internasional Ketentuan ini berlaku pula pada masa perang dengan pengecualian untuk alasan pembelaan diri negara pantai yang menjadi peserta perang dapat menolak kapal musuh untuk memasuki selatnya Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis Hasil menunjukkan bahwa dalam praktiknya penutupan selat internasional terjadi karena adanya celah dalam hukum internasional yang memberikan kesempatan bagi negara pantai untuk melakukan penutupan selat

---

ABSTRACTThis thesis provides an overview of the international law on the closure of strait used for international navigation Coastal state is not allowed to close or suspend the right of passage in the strait used for international navigation This provision also applies in wartime with one exception that for the purpose of self defence the coastal state is entitled to repel enemy rsquo s ships from entering its strait This research is a qualitative descriptive analytic design The result showed that in practice the closure of international strait are done by virtue of gaps left by international law giving chances for the coastal state to do the closing "

"The recent study on environmental change shows alarming concerns that in the upcoming 50 to 100 years, some States, particularly Small Island States, such as Maldives, Kiribati, and Tuvalu are in dangers of losing all of its territories due to the rise of sea levels. The loss of territories as a result of rising sea level poses concerns to the very existence of the affected States under International Law. This is because territory has been one of the elements of Statehood as codified in the 1931 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, aside from the element of a permanent population, government, and capacity to enter into relation with other States. However precedence have shown that there is a presumption of State continuity; that after a State has been established, the loss of an element of Statehood would not necessarily dissolve such State. Hence, the more important issue that should be addressed, in these turn of event is the plight of the citizens of the affected State. This thesis made particular analysis towards the issues relating to the citizen?s right to nationality. The thesis argues that nationality would be preserved in the event of territorial submersion, as the State would continue to exist, and there would not necessarily be any infringement of the citizens right to nationality. But having a nationality does not necessarily mean that the citizens then acquire effective protection from the State. The thesis further proposes arrangement that could be made by the affected States in order to protect their citizens; the affected State could arrange for a cession agreement to acquire a new territory or to create a free-association regime (similar to those made by Marshal Island, Niue or Cook Island) which basically seeks other State to give assistance in the exercise of several State functions.

---

Studi terkini mengenai perubahan kondisi lingkungan menunjukkan kekhawatiran bahwa dalam jangka waktu 50 sampai 100 tahun kedepan, ada kemungkinan bahwa beberapa negara, terutama negara kepulauan, seperti Maladewa, Kiribati dan Tuvalu akan kehilangan seluruh wilayahnya karena kenaikan tinggi laut. Hilangnya wilayah akibat kenaikan tinggi laut menimbulkan isu mengenai eksistensi negara tersebut dalam hukum internasional. Ini dikarenakan, wilayah merupakan salah satu unsur kenegaraan yang dikodifikasikan di dalam Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara 1931, selain unsur lainnya yang mencakup populasi permanen, pemerintah, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Namun, preseden telah menunjukkan bahwa dalam hukum internasional dikenal asumsi keberlanjutan negara; bahwa sebuah negara yang telah terbentuk tidak akan langsung hilang hanya karena gagal memenuhi unsur kenegaraan. Maka, isu lebih penting yang harus diperhatikan pada insiden hilangnya wilayah negara akibat naiknya tinggi laut adalah mengenai nasib para penduduk negara yang terkena dampak. Skripsi ini berfokus pada analisis mengenai isu yang berhubungan dengan hak atas nationalitas dari para penduduk. Skripsi ini melihat bahwa dalam insiden tenggelamnya wilayah negara, nationalitas dari penduduk akan tetap terjaga, and pada dasarnya tidak akan terjadi pelanggaran terhadap hak atas nationalitas dari para penduduk. Namun memiliki nationalitas tidak berarti para penduduk mendapat perlindugan yang efektif dari Negaranya. Skripsi ini lebih lanjut memberikan gagasan mengenai pengaturan yang dapat dilakukan oleh negara yang terkena dampak agar dapat memberikan perlindungan kepada penduduknya; negara yang terkena dampak dapat membuat perjanjian penyerahan wilayah dengan negara lain atau dapat membuat perjanjian free-association (seperti yang dilakukan oleh Marshal Island, Niue atau Cook Island), dimana negara lain akan memberikan bantuan dalam menjalankan fungsifungsi kenegaraan."

"Skripsi ini membahas mengenai penjaminan atas obyek berupa perjanjian lisensi hak cipta. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai tinjauan perjanjian lisensi hak cipta sebagai obyek jaminan dari perspektif hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. Kedua, pembahasan mengenai jenis jaminan yang paling tepat dalam penjaminan perjanjian lisensi hak cipta berdasarkan pengaturan tentang lembaga-lembaga jaminan di Indonesia. Ketiga, membahas mengenai praktek pemberian jaminan atas perjanjian lisensi hak cipta di negara Jerman, kemudian membandingkannya dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar berasal dari studi kepustakaan uang diperoleh serta beberapa wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian lisensi hak cipta merupakan suatu hak kebendaan dimana di dalam perjanjian tersebut terdapat hak tagih yang dapat digolongkan sebagai piutang atas nama, yang termasuk dalam klasifikasi benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan obyek jaminan. Maka dengan adanya klasifikasi benda bergerak tidak berwujud atas piutang dalam perjanjian lisensi hak cipta, maka lembaga penjaminan yang paling tepat ialah gadai dan fidusia Masing-masing lembaga jaminan memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda yang dapat disesuaikan baik untuk kebutuhan debitur maupun kreditur. Perbandingan dengan negara Jerman, dengan penjaminan gadai dan fidusia adalah pledge dan assignment.

---

This research is concerning the securities over copyright license agreement. This thesis mainly focusing about three problems. Firstly, the object of the securities also with the characteristic relating to the Law of Property. Secondly, explaining about which form of securities that suites the best for copyright license agreement regarding the securities law in Indonesia. Thirdly, comparing securities over license agreement in Indonesia with Germany. This research is a doctrinal research, which some of the data are based on the related literatures.

The result regarding the research stipulate that claim in the copyright license agreement is qualified as the form of intangible movable goods according to Law of Property in Indonesia. According to the practical of this transaction, securities over claim in license agreement applied in form of pledge and fiduciary. Each security has its own character that applicable according to debtor and creditor’s need. Comparing to Germany, pledge and assignment is basically nearly the same as in Indonesia."

"Tying agreement merupakan salah satu perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat berakibat kepada penguasaan pasar yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pada prakteknya, salah satunya pada tying agreement yang dilakukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur (Pelindo II) dengan penyewa lahan pelabuhan dimana didalam perjanjian sewa lahan terdapat klausul yang pada pokoknya mewajibkan penyewa lahan untuk menyerahkan kegiatan bongkar muat barang kepada Perusahaan Bongkar Muat milik Pelindo II. Pada Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus Pelindo II dengan melakukan tying agreement telah menolak dan/atau menghalangi Perusahaan Bongkar Muat swasta lainnya untuk beroperasi di Pelabuhan Teluk Bayur dan menghalangi para penyewa lahan sebagai konsumen untuk menggunakan jasa bongkar muat dari Perusahaan Bongkar Muat yang dikehendakinya. Namun dalam melakukan analisis pada kasus ini, KPPU mengabaikan metode analisis yang diamanatkan dalam Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu penafsiran dan pembuktian secara tidak kaku (rule of reason) sebagai acuan KPPU dalam membuktikan setiap dugaan kasus tying agreement. Dengan menggunakan penelitian deskriptif-analitis, penelitian ini akan menjawab permasalahan penerapan tying agreement yang seharusnya dilakukan secara tidak kaku pada kasus ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, Pelindo II terbukti tidak melakukan tying agreement sebagaimana dilarang oleh ketentuan pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

---

Tying agreement is one of agreements which is prohibited by Law Number 5 Year 1999 that could lead to market control that cause monopoly practice and/or unfair competition. In the practice, there was tying agreements was made by PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Teluk Bayur Branch (Pelindo II) and land lessee, where there is a clause in the land lease agreement that require land lesse to hand over stevedoring activities to Pelindo II’s Stevedoring Company. In Case Decision Number 02/KPPU-I/2013, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) decided Pelindo II that has been done tying agreement, has been refused and/or preclude other private Stevedoring Companies to operate in Teluk Bayur Port and preclude land lessees as consumers to use stevedoring service from Stevedoring Company they would like to engage. However, in analyzing this case, KPPU ignored the method of analysis that has been mandated in Regulation of KPPU No. 5 Year 2011 concerning Guideline for Implementation of Article 15 of Law No. 5 Year 1999, which is doing the interpretation and verification by using rule of reason approach as a reference for KPPU to prove any alleged tying agreement case. By using descriptive-analytical study, this research will answer the problem of the application of tying agreement that supposed to do by using rule of reason approach. Based on the results of this research, Pelindo II was proven not perform tying agreement as prohibited by article 15 of Law No. 5 Tear 1999."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa putusan hakim yang menyatakan tergugattelah wanprestasi berdasarkan Putusan No. 267 PK/PDT/2011. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan agar hakim dalam putusannya menerapkan asas memuat dasaralasan yang jelas dan rinci; putusan yang dijatuhkan harus berdasarkanpertimbangan yang jelas dan cukup sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 25Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 178 Ayat(1) HIR.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the analysis of court decision that the defendant hasbeen declared in default by decision No. 267 PK/PDT/2011. The purpose of thisstudy is to understand if judges considerations of court decision No.397/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST, court decision No. 24/PDT/2008/PT.DKI, courtdecision No. 56 K/Pdt/2009, and court decision No. 267 PK/PDT/2011 is right.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected byliterature research. The researcher suggest that suggested that the judge in hisdecision to apply the principles contain a clear rationale and detailed; decisionhanded down should be based on clear and sufficient consideration as defined inArticle 25 Paragraph (1) of Act 4 of 2004 on Judicial Power and Article 178Paragraph (1 ) HIR."

"Perkawinan merupakan hal dasar yang paling berpengaruh dalam penentuan status hukum seseorang, dimana membawa akibat yuridis salah satunya terhadap harta kekayaan. Menurut KUHPerdata, perkawinan menyebabkan terjadinya percampuran bulat harta kekayaan. Di sisi lain, dalam UU No. 1Tahun 1974 dipisahkan antara harta bawaan dan harta bersama. Pengaturan tersebut dapat disimpangi dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dengan tujuan memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan serta melindungi suami atau isteri dari tindakan yang dapat merugikannya. Namun demikian, perjanjian perkawinan seringkali menimbulkan masalah terutama terkait dengan pewarisan, yaitu apakah perjanjian perkawinan dapat menghapus hak mewaris suami/isteri. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperjanjikan mengenai pelepasan hak waris serta perjanjian perkawinan merupakan bidang hukum keluarga berbeda dengan perjanjian dalam asas berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata yang merupakan bidang hukum perikatan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak menghapus hak mewaris suami/isteri. Adapun, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

---

Marriage underlies the determination of someone legal status, which followed by legal consequences mainly in material property. According to KUHPerdata, marriage causes a fully joint marital property. On the other hand, UU No. 1 Tahun 1974 divides innate property and joint marital property. That consequence could be neglected by doing marriage agreement with the purpose of separating material property between husband and wife in order to protect themselves from harm actions. However, marriage agreement often leads to a matter regarding inheritance, whether marriage agreement could abolish someone?s inheritance rights or not. The results of this research explain that husband and wife are not allowed to set a clause about obliteration of inheritance rights on marriage agreement due to the principle of family law, where in inverse proportion with clause of agreement in article 1338 KUHPerdata as part of contract law. Thus, marriage agreement doesn't wipe off husband and wife?s inheritance rights. The research method used in writing this thesis is normative law, namely focused on primary and secondary legal materials."