Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan memberi bukti empiris pengaruh fungsi-fungsi pelayanan, konsultasi, dan pengawasan perpajakan yang dilaksanakan oleh Account Representative, baik secara sendiri maupun simultan, terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan survei terhadap Wajib Pajak efektif yang terdaftar, Account Representative, dan pejabat terkait pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya fungsi pelayanan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan fungsi konsultasi dan pengawasan tidak. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa ketiga fungsi tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

---

This study is conducted to provide empirical evidence about influence of service, consultation, and supervision functions of taxation undertaken by the Account Representative, either individually or simultaneously, to the taxpayer's compliance. The research method used is mixed method. The research is conducted by surveying the taxpayer effectively registered, Account Representative, and relevant officials on KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. The result shows that only service function which has positive influence on tax compliance, while the consultation and supervision functions do not have influence. Simultaneous hypothesis test results show that these three functions positively effect on tax compliance."

"Penerimaan pajak dan realisasi rasio kepatuhan yang tidak mencapai target pada skala nasional dalam kurun waktu 2008 hingga 2015 juga terjadi pada tingkat kantor pelayanan pajak, terutama pada KPP Pratama Grogol Petamburan sebagai site penelitian sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pajak Wajib Pajak KPP Grogol dengan diterapkannya kebijakan pengampunan pajak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survey dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepatuhan pajak meningkat setelah diterapkannya kebijakan tersebut akibat adanya pengetahuan perpajakan dan pemenuhan aspek formal serta materil pajak. Upaya-upaya yang dilakukan KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dengan melakukan sosialisasi pajak, peningkatan mutu pelayanan, dan aksi triple one.

---

Tax revenues and the realization of tax compliance ratios that did not reach targets on a national scale during the period of 2008 to 2015 also occurred at the level of tax service offices, especially in Grogol Petamburan Tax Office as a research site so the government issued a tax amnesty policy in 2016. This study aims to analyze tax compliance of Grogol Tax Office rsquo s taxpayers with the enactment of tax amnesty policy. The approach used is quantitative with survey and in depth interviews as data collection techniques. The results showed that tax compliance increased from after the implementation of the policy due to the tax knowledge and the fulfillment of formal and material tax aspects. Efforts made by the tax office to improve taxpayer rsquo s compliance are ax socialization, service quality improvement, and triple one action."

"Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja. Kepatuhan pajak diukur dari kepatuhan formal dengan data pelaporan SPT Tahunan 2012 dan 2013, serta kepatuhan material dengan data ketidakpatuhan penerbitan Faktur PPN Tahun 2012 dan 2013. Uji statistik kuantitatif Mann Whitney U Test menghasilkan secara formal Wajib Pajak Auditee KAP lebih patuh dengan nilai yang signifikan, sedangkan secara material lebih patuh dengan nilai yang tidak signifikan. Penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan metode kualitatif teknik wawancara langsung ke beberapa Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP serta praktisi perpajakan yang kompeten di bahasan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Auditee KAP lebih tinggi dari Wajib Pajak Non-Auditee KAP didominasi factor kebijakan/budaya perusahaan untuk patuh. Terakhir, penelitian juga menganalisis teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi pajak atas Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan teknik wawancara ke beberapa Account Representative pada KPP Pratama Jakarta Koja dan KPP Madya Jakarta Utara. Hasil wawancara menunjukkan adanya teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi berbeda yang lebih efektif untuk kedua kelompok Wajib Pajak tersebut.

---

This research analyzes tax compliance level of Public Accounting Firm’s Auditee and Un-Auditee Taxpayers that is registered in Small Tax Office of Jakarta Koja. Tax compliance is measured by formal compliance in tax return 2012 and 2013 reporting, and material compliance in uncompliance data related to the issuance of Value Added Tax Invoice in 2012 and 2013. The quantitative statistical test of Mann Whitney U Test results that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers is more adherent formally with significant value but materially with not significant value. The research also analyzes both taxpayer groups compliance factors with qualitative methods of direct interview to some of both taxpayer groups and tax practitioners who are competent in this discussion. The results show that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers compliance is higher than the other dominated by policy/corporate culture to comply. Finally, the study also analyzes the techniques of supervision and tax potential exploration on both taxpayer groups with interview techniques to some of Account Representative on Small Tax Office of Jakarta Koja and Middle Tax Office of North Jakarta. Interview results indicate the presence of surveillance techniques and different potential exploration is more effectively done by Account Representative."

"Tesis ini membahas prinsip kehati-hatian dalam penerapan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) pada Bank X. Pada tahun 2010 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan suatu ketentuan perpajakan yang dinamakan Foreign Account Tax Compliance Act atau disingkat dengan FATCA, yang merujuk pada ketentuan dalam Hiring Incentives to Restore Employment Act. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (tax avoidance) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan investasi langsung (direct investment) melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun investasi tidak langsung (indirect investment) melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri. FATCA mengatur kewajiban yang mengharuskan 2 (dua) entitas luar negeri, yaitu Lembaga Keuangan Asing (Foreign Financial Institution atau FFI) dan Lembaga non-keuangan (Non-Financial Foreign Entities atau NFFE) di luar wilayah Amerika Serikat untuk membuat sebuah perjanjian dan memberikan laporan keuangan kepada badan pemerintah Amerika Serikat yang menangani perpajakan, yaitu US Internal Revenue Service (IRS), mengenai akun atau rekening finansial milik warga Amerika Serikat yang berada pada 2 (dua) entitas tersebut. Kewajiban dalam FATCA tersebut tentunya berpotensi menyinggung peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang perbankan terkait dengan rahasia bank, karenanya Penulis melalukan penelitian pada salah satu bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank X untuk mengetahui bagaimana penerapan FATCA serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank X serta bagaimana analisa yuridis terhadap prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank X agar tidak melanggar ketentuan terkait rahasia bank dalam pelaksanaan kewajibankewajiban oleh Bank X yang tunduk dalam FATCA. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagai metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian dan penelitiannya bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan jenis data sekunder. Dari hasil penelitian yang digunakan, diketahui dalam penerapan FATCA oleh Bank X memang terdapat kendala-kendala yang dihadapi, namun Bank X telah mengupayakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar dalam penerapan FATCA tersebut Bank X tidak melakukan pelanggaran terkait dengan kewajibannya sebagai bank, khususnya terkait dengan rahasia bank.

---

This thesis discusses the prudential principle in the implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in Bank X. In 2010 the US government issued a tax provision called the Foreign Account Tax Compliance Act, or abbreviated with FATCA, which refers to the provisions of the Hiring Incentives to Restore Employment Act. The main objective of the establishment of FATCA is to tackle tax evasion (tax avoidance) by citizens of the United States who perform direct investment through financial institutions abroad or investing indirectly through ownership of overseas companies. FATCA obligations set requires 2 (two) foreign entities, namely the Foreign Financial Institutions (FFI) and non-Financial Institutions (NFFE) outside the United States to make an agreement and provide reports to finance the US government agency that handles taxation, namely the US Internal Revenue Service (IRS), the financial accounts or accounts belonging to US citizens who are in the 2 (two) entities. Obligations under FATCA is certainly potentially offensive regulations in Indonesia, particularly in the banking sector related to bank secrecy, hence the author put through research in one of the Islamic banks in Indonesia, Bank X to find out how the application of FATCA and constraints faced by the Bank X as well as how the juridical analysis of the prudential principle by Bank X in order to not violate the relevant provisions of bank secrecy in the implementation of the obligations by the Bank X which is subject to FATCA. In this paper, the author uses the normative research methods as the methods used in conducting research and descriptive research using library research method that uses secondary data types. The research results are used, known in the application of FATCA by Bank X is contained constraints faced, but the Bank X has sought to apply the prudential principle so that the application of the FATCA Bank X does not violate its obligations as related to the bank, particularly related with bank secrecy."

"Sebagian besar pembangunan nasional ditunjang oleh sumber pendapatan dalam negeri yang berasal dari pendapatan pajak. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran membayar pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Perorangan maupun perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab harus disertai dengan peningkatan pelayanan yang baik. Tidak dipungkiri bahwa masih ada perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat merugikan ataupun mengurangkan jumlah pendapatan perusahaannya. Fenomena kecenderungan ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut jelas merupakan persoalan serius bagi pemerintah, khususnya Direkotrat Jenderal Pajak. Ketidakpatuhan Wajib Pajak jelas akan berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak negara yang berkurang, sehingga secara otomatis juga berdampak pada masalah APBN. Hal ini mengingat cukup besarnya kontribusi penerimaan pajak dalam APBN, sehingga jika target-target penerimaan pajak tidak terealisasi, akan menyulitkan dalam menyusun APBN. Masalah tersebut akhirnya akan menjadi kendala yang besar dalam proses pembangunan bangsa.Masalah biaya kepatuhan pajak sejak lama mendapat perhatian para sarjana dan pemikir sebagai salah satu prinsip pemajakan yang dituangkan dalam prinsip prinsip yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak, seperti yang dilakukan oleh Adam Smith sejak permulan abad XVIII dan Edwin R.A Seligman serta Fritz Neumark pada permulaan abad XX. Adam Smith (1723-1790), seorang penulis dan filsuf yang dikenal sebagai bapak aliran ekonomi klasik kelahiran Skotlandia, menekankan perlunya penerapan prinsip efficiency, selain prinsip equality, certainty, dan convenience (atau dikenal dengan four maxims atau four canons) dalam mekanisme pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh besaran perusahaan terhadap kepatuhan pajak.Untuk sampai pada tujuan ini digunakan desain penelitian regresi dan korelasi dengan melibatkan 234 Wajib Pajak Badan di KPP Madya Tangerang selama periode 2006-2007. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakanlaporan keuangan kemudian dibuat tabulasi untuk memudahkan dalam pengelompokan antar variabel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni uji korelasi, regresi sederhana (uji-t) dan uji regresi berganda (uji-F) yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15.Hasil uji secara parsial menunjukan bahwa hanya variabel Sales dan Equity yang mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan, sedangkan variabel Assets tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan. Hasil uji secara simultan menunjukan bahwa variabel Assets, Sales dan Equity mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan. Hasil uji variabel dominan menunjukan bahwa Sales merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, seperti variabel net profit margin.

---

Mostly national development supported by source earnings of home affairs coming from tax earnings. Therefore it is needed by existence of awareness for paying tax by an Individual Taxpayer and also company as Body Taxpayer. To increase Taxpayer awareness in paying tax squarely and hold responsible have to be accompanied with the make-up of good service. It?s not denied by that company there be still assuming tax as burden which can harm and or taper down its company earnings amount. Phenomenon of the tendency disobedience of Taxpayer clearly represent the serious problem for government, specially Directorate General of Tax. Clear disobedience of Taxpayer will affect to state acceptance from sector of state tax decreasing, so that automatically also affect at problem APBN (state budget). Given that tax revenue gives enough of contribution in APBN, so that if goals tax revenue can not be realized, will complicate in compiling APBN. The Problem finally will become the big constraint in course nation development. Problem of tax compliance cost since long time get attention of all master and thinker as one of principle taxation poured in principles which must be paid attention to in imposition, as have done Adam Smith since beginning century of XVIII and Edwin R.A Seligman and also Fritz Neumark at start century XX. Adam Smith (1723-1790), a writer and philosopher which is known as a economic stream father classical birth Scotland, emphasizing the importance principal applying of efficiency, besides principle equality, certainty, and convenience (or recognized by four maxims or four canons) in imposition mechanism. This research aim to express the influence of company against tax compliance.To come at this target is used by design research of regression and correlation by entangling 234 Body Taxpayer in KPP Madya Tangerang during period 2006-2007. Data collecting by using financial statement later then made tabulation to facilitate in subdividing usher the variable. Data obtained hereinafter analyzed by using formula statistical, namely test the correlation, simpleregression (t-test) and test the doubled regression (F-test) which its calculation is conducted by using aid program the SPSS version 15.Result of test by partial that only variable of Sales and Equity having influence to Compliance, while variable Assets do not have an effect on to Compliance. Result of test by simultan that variable Assets, Sales And Equity have the influence significant to Compliance. Result dominant variable test showing that Sales represent the most dominant variable have an effect on to compliance. Research compliance hereinafter by enhancing other variable assumed have an effect on to Taxpayer compliance, like variable of net profit margin."

"Tesis ini membahas efek jangka panjang kebijakan Sunset Policy yang pernah diterapkan pada tahun 2008-2009 dalam upaya meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode regresi terhadap penerimaan pajak dan metode uji t terhadap kepatuhan pajak. Hasil olah statistik data deret waktu sepanjang tahun 2004-2014 menunjukkan bahwa Sunset Policy memiliki efek terhadap penerimaan pajak, tapi tidak terhadap kepatuhan pajak.

---

This thesis focuses on analyzing the long-run effect of Sunset Policy which was held within 2008-2009 in an effort to increase tax revenue and tax compliance. This is an empirical study using regression method for the tax revenue and pairedsamples

t-test for the tax compliance. The estimated time series data along 2004-2014 statistically indicates that Sunset Policy has long-run effect to generate tax revenue, but unlikely increase tax compliance"

"Hampir semua orang pernah mengalami masalah antrian. Begitu juga dengan Wajib Pajak (WP), pasti pernah mengalami hal tersebut, terutama saat melaksanakan kewajiban pelaporan SPT di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jumlah WP dan jenis SPT yang relatif banyak menyebabkan terjadinya penumpukan WP pada saat pelaporan SPT tersebut. Tidak hanya itu, WP pun menjadi lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan saat pelaporan SPT. Kondisi ini menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh KPP kepada WP menjadi tidak optimal.Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya KPP, telah berusaha mengantisipasi masalah tersebut dengan cara mendorong penggunaan e-SPT oleh WP. E-SPT merupakan sistem pelaporan pajak dengan menggunakan media elektronik. Selain itu, e-SPT yang merupakan bagian dari e-government di instansi DJP dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada WP.Salah satu manfaat dari penggunaan e-SPT oleh WP adalah pelayanan saat pelaporan SPT yang dilakukan oleh petugas loket pelayanan relatif lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan saat pelaporan SPT secara manual (tidak menggunakan e-SPT). Oleh karena itu, dengan penggunaan e-SPT oleh WP, diharapkan dapat meminimalisir penumpukan WP pada saat pelaporan SPT dan WP tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan penerimaan SPT.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah kondisi antrian di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Kondisi antrian yang dianalisis adalah kondisi antrian sebelum WP menggunakan e-SPT dan kondisi antrian setelah WP menggunakan e-SPT. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif (eksperimen). Eksperimen dilakukan atas dua kondisi antrian yaitu kondisi antrian sebelum WP menggunakan e-SPT dan kondisi antrian setelah WP menggunakan e-SPT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penggunaan e-SPT oleh WP, kondisi antrian menjadi relatif lebih baik. Oleh karena itu, saran yang diberikan antara lain adalah dengan jalan mendorong penggunaan e-SPT oleh WP di samping memberikan pelatihan kepada petugas loket pelayanan dalam memroses penerimaan SPT.

---

Almost all people had experienced the queuing problems. So also with taxpayers, must have experienced this, especially when fulfilling the reporting obligations of tax return in The Integrated Services Room of The Tax Office. The number of the taxpayers and the number of types of tax returns, which is relatively more cause the accumulation of the taxpayers at the time of reporting it. Not only that, the taxpayers are also waiting too long to get the service when reporting the tax returns. This condition causes the services provided by the tax office to the taxpayers were not optimal.Directorate General of Taxation (DGT), especially the tax office, has been trying to anticipate those problems with encouraging the use of e-SPT by the taxpayers. E-SPT is a tax reporting system use electronic media. In addition, e-SPT, which is part of e-government in the DGT is intended to optimize the services to the taxpayers.The one of the benefits from the use of e-SPT by taxpayers is the service providing by the service counter staff spends a little more than reporting the tax returns manually (not use e-SPT). Therefore, the use of e-SPT by the taxpayers, is expected to minimize the accumulation of the taxpayers when reporting the tax returns and to minimize the waiting time to get the services provided by the service counter staff.This research study aims to analyze the problems of the queuing condition in The Tax Office of Pratama Jakarta Kembangan. The conditions of the queuing that analyzed are the condition of the queuing before and after the use of e-SPT by the taxpayers. The approach used was the quantitative approach with the explanative design (experiment). The experiments conducted on the two conditions, namely the condition of the queuing before the use of e-SPT by the taxpayers and the condition of the queuing after the use of e-SPT by the taxpayers.The results of research shows that by the use e-SPT by the taxpayers, the condition of the queuing to be relatively better. Therefore, the advice given, among others, are encouraging the use of e-SPT by the taxpayers in addition providing training to counter staff in the process of the tax returns receiving."

"Kebijakan sunset policy Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diterapkan Pemerintah Kota Depok sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 di Kota Depok. Kebijakan tersebut bertujuan untuk merangsang Wajib Pajak untuk tetap taat melaksanakan Pemerintah Kota Depok berharap agar dapat menjaga stabilitas penerimaan daerah dan meningkatkan penerimaan PBB-P2 serta merangsang Wajib Pajak untuk tetap taat melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa Pandemi COVID-19 di Kota Depok, harapan tersebut merepresentasikan penerimaan dan kepatuhan sebagai tujuannya, namun, pada tahun 2020 penerimaan PBB-P2 sudah melampaui target pada tahun 2020, sehingga pada tulisan ini, penulis berfokus pada kepatuhan dengan menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak menurut Gunadi, yaitu compliance cost, tax regulation, dan law enforcement. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan metode secara kualitatif dengan wawancara mendalam dan juga paradigma post-positivism. Dari penelitian ini, kebijakan sunset policy PBB-P2 dianggap memudahkan Wajib Pajak dari sisi compliance cost, namun untuk tax regulation, dan law enforcement kurang cukup baik.

---

Sunset Policy on Urban and Rural Tax applicated by The Local Government of Depok City as an impact of COVID-19 Pandemic in Depok City, with applicating sunset policy, The Local Government of Depok City aimed to maintain the stability of local government income, escalate the income of urban and rural land and building tax, and stimulate the taxpayer to remain their compliances on the period of Covid-19 Pandemic in Depok City, the aim represents revenue and compliance as it’s objective, however, in the year of 2020, the government revenue of urban and rural land and building tax had transcended, so, in this thesis, the writer’s focus is on tax compliance, using the factors on determining the tax compliance theory from Gunadi, in which states that tax compliance is affected by compliance cost, tax regulation, and law enforcement. This reseacrh is done by using qualitative method with in-depth interviews, and post-positivism paradigm. From this research, the sunset policy PBB-P2 is presumed to ease the taxpayer from the compliance cost side, but on the other hand, the tax regulations and law enforcement aren’t really good enough."

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji evaluasi kepatuhan pajak PT XYZ terkait dengan pajak dan akuntansi perpajakannya dalam tiga tahun terakhir (tahun 2016-2018). Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kepatuhan pajak PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dengan metode studi kasus, yaitu membandingkan dokumen dan informasi perpajakan PT XYZ yang diperoleh penulis dengan peraturan pajak berlaku. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan memiliki aspek pajak yang melekat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Daerah. Hasil evaluasi kepatuhan pajak pada PT XYZ pada tahun 2016 masih kurang patuh, namun untuk tahun 2017 dan 2018 hasil kepatuhan PT XYZ telah membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai objek Pajak Daerah, PT XYZ tidak melakukan kredit pajak atas PPN nya dikarenakan nilai pajak masukan PT XYZ tidak material terhadap nilai pendapatan PT XYZ.

---

ABSTRACT

This study examines the evaluation of PT XYZ's tax compliance in relation to taxation and tax accounting in the last three years (2016-2018). The purpose of this study is to evaluate the tax compliance of PT XYZ as a company that engaged in the hospitality sector with a case study method, by comparing the documents and tax information of PT XYZ with applicable tax regulations. The results of this study found that PT XYZ as a hospitality company has tax aspects, such as Value Added Tax (PPN), Income Tax (PPh), and Regional Taxes. The results of the tax compliance evaluation at PT XYZ in 2016 are still not compliant, but for 2017 and 2018 the results of PT XYZ's compliance have improved compared to the previous year. As an object of Regional Tax, PT XYZ does not conduct tax credit on its VAT because PT XYZ's input tax value is not material to PT XYZ's income value.

"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis model kepatuhan pajak yang diterapkan dan pengaruh pelayanan prima terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dan modelnya diukur dengan Second Order Confirmatory Factor Analysis (2ndCFA). Data penilitian berupa jawaban kuesioner dari Wajib Pajak atas pelayanan dan kepatuhan. Hasil pengolahan data dengan menggunakan software LISREL 8.7 menunjukkan bahwa pelayanan prima berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan dimensi reliability, responsiveness, assurance, tangible, dan emphaty, sedangkan dimensi audit administration tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam konteks pelayanan prima. Dari hasil pengolahan data ternyata indikator terbesar adalah keadilan dalam pelayanan, hal ini menunjukkan bahwa perlakuan adil menjadi sesuatu yang penting terutama berkaitan dengan layanan unggulan yang telah ditetapkan.

---

This study aims to analyze the tax compliance model adopted and the influence of excellent service to taxpayers' compliance in Jakarta Gambir Empat Tax Office. The analytical method used is Structural Equation Modeling (SEM) and the model was measured with the Second Order Confirmatory Factor Analysis (2ndCFA). Research data in the form of answers to questionnaires from the taxpayer service and compliance. Results of data processing by using LISREL 8.7 software showed that excellent service affect taxpayers' compliance with the dimensions of reliability, responsiveness, assurance, tangible, and emphaty, while the dimensions of the audit administration no significant effect on compliance in the context of excellent service. From the data processing was the biggest indicator is the justice in the services, this suggests that fair treatment is especially important to be something related to superior service has been determined."