Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan konversi utang menjadi saham (debt to equity swap) oleh PT Istaka Karya (Persero) untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari kepailitan. Konversi utang menjadi saham adalah salah satu alternatif yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang berada dalam ancaman kepailitan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa konversi utang menjadi saham tidak terhindar dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa konversi utang menjadi saham dilaksanakan dalam perdamaian dengan para kreditor dan menimbulkan akibat hukum seperti berubahnya kedudukan kreditor menjadi pemegang saham.

---

This thesis discusses about debt to equity swap conducted by PT Istaka Karya (Persero) as an effort to save the company from bankruptcy. Debt to equity swap is one of the alternatives that a company on the verge of bankruptcy often choose. This thesis uses a normative juridicial study and found that there are a few obstacles that may arise during the debt conversion process. This thesis concludes that debt to equity swap is a part of reconciliation process and causes legal consequenses such as the changed status of creditors to shareholders."

"Debitor yang dinyatakan pailit haruslah memenuhi seluruh syarat yuridis kepailitan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun dalam kasus PT. Hendratna Plywood, salah satu syarat yuridis kepailitan tidak terpenuhi, namun majelis hakim tetap menyatakan PT. Hendratna Plywood pailit dengan segala pertimbangan hukumnya. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini memperoleh kesimpulan bahwa majelis hakim kurang tepat dalam menerapkan norma-norma hukum dalam putusan serta beberapa pertimbangan hukumnya. Sehingga hendaknya majelis hakim dalam memutus suatu perkara lebih cermat dalam menerapkan norma-norma hukum yang berlaku agar dapat tercipta suatu kepastian hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor.

---

The debtor declared bankrupt must fulfill all the bankruptcy jurisdiction requirements as stated in Law No. 37 of 2004. However, in the case of PT. Hendratna Plywood, one of the the bankruptcy jurisdiction requirements is unfulfilled, but the judges still declared PT. Hendratna Plywood bankrupt with all the legal considerations. This research, which was conducted using normative juridical method concludes that the judges were less precise in applying legal norms in the decision as well as some legal considerations. Thus, in deciding the case, the judges should be more careful in applying the legal norms applicable in order to create legal certainty a..."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kedudukan pelunasan utang kreditur penerima fidusiaterhadap kreditur pajak dan juga perlindungan hukum terhadap kreditur penerimafidusia yang obyek fidusia telah dieksekusi terlebih dahulu oleh kreditur pajak.Kreditur penerima fidusia dan kreditur pajak sama-sama diatur oleh undangundanghak untuk didahulukan pelunasan utangnya daripada kreditur yang lain,dikarenakan hal tersebut, maka akan dibahas kreditur mana diantara keduakreditur yaitu kreditur fidusia dan kreditur pajak, yang harus didahulukan terlebihdahulu pelunasan utangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan melakukan deskriptif analitis. Simpulan dari hal tersebut diatasbahwa kedudukan pelunasan utang, terhadap kreditur penerima fidusia dengankreditur pajak dalam hal kepailitan menempatkan bahwa kreditur penerima fidusiamempunyai hak untuk didahulukan pelunasan utangnya terlebih dahulu daripadakreditur pajak, akan tetapi terdapat jangka waktunya yaitu 90 (sembilan puluh)hari dan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima fidusia yang obyek telahdieksekusi terlebih dahulu oleh kreditur pajak ialah karena adanya asasconstitutum possessorium dan droit de suite maka kreditur pajak harusmengembalikan obyek tersebut untuk dapat dipenuhinya pelunasan utang krediturpenerima fidusia. Tesis ini menyarankan bahwa harus adanya ketetapanMahkamah Konstitusi dan dibuat peraturan seperti Peraturan Menteri Keuangan,Peraturan Perbankan dimana salah satu pasalnya mengatur mengenai kedudukanpelunasan utang kreditur penerima fidusia dan kreditur pajak.

---

ABSTRACTThe thesis discusses about the debt repayment position between fiduciaryrecipients creditor and tax creditors and the legal protection for the fiduciaryrecipients creditor where the fiduciary object has been executed in advance by thetax creditors. The provisions granting the right for both fiduciary recipientscreditor and taxes creditor to take precedence over the debt repayment than anyother creditors, therefore the thesis will be discussed which creditor that shouldcome first in debt repayment. The methodology used in this research is normativejuridical with descriptive analytical. The conclusions for the position of debtrepayment between the fiduciary recipients creditors with the tax creditors in theevent of bankruptcy, then it places the fiduciary recipients creditors to takeprecedence in debt repayment than the tax creditors but in condition within theperiod of 90 (ninety) days and legal protection against fiduciary recipientscreditor who the object has executed before by the tax creditor, because theprinciple of constitutum possessorium and droit de suite then the tax creditor mustreturn the object to be able to fulfill the debt repayment for the fiduciaryrecipients creditor. This thesis suggests that provisions should be made such asthe Constitutional Court and made regulations from ministry such as Regulationof the Minister of Finance and the Banking Regulation where one of the articlesregulate the position of debt repayment of fiduciary recipients creditor and taxcreditors."

"Penelitian ini membahas mengenai penetapan nilai hak tanggungan yang lebih rendah dari nilai utang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, penetapan nilai hak tanggungan atas agunan berupa Sertipikat Hak Milik nomor: 123/Tamanharjo dinyatakan lebih rendah dari nilai utang. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penetapan nilai hak tanggungandan perlindungan hukum terhadap Debitur dan Kreditur yang nilai hak tanggungan lebih rendah dari nilai utang. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metodepenelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan penetapannilai hak tanggungan tidak sesuai dengan ketentuan rasio LTV Pasal Pasal 6 Ayat (1) huruf a angka 1 PBI nomor 18/16/PBI/2016 dan ketentuan Bank pada umumnya minimal besarnya 125% dari nilai pinjaman. Perlidungan Hukum terhadap Debitur tidak terpenuhi yaitu berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUHT dimana Debitur tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan di bawah tangan serta penafsiran nilai agunan dapat dilakukan dengan Penilai Independen. Perlindungan hukum kepada PT. Bank X terpenuhi yaitu PT. Bank X memiliki kewenangan menetapkan nilai hak tanggungandan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b juncto Pasal 14 UUHT mengenai eksekusi berdasarkan “Title Eksekutorial” pada SHT. Saran penilaian agunan dapat dilakukan oleh Penilai Publik. Kreditur sebaiknya menerapkan penilaian awal atas objek jaminan. Seharusnya dibuat peraturan yang mengatur secara khusus dan merinci mengenai ketentuan berapa besaran perhitungan nilai jaminan.

---

This research discusses the stipulation on the mortgage value which is lower than the debt value. In the Judgment of District Court of Kepanjen Number: 131/Pdt.G/2019/PN Kpn, the stipulation of mortgage value of the collateral in terms of Freehold Title Number: 123/Tamanharjo is declared lower than the debt value. The

matter discussed in this research is the stipulation of mortgage value and the legal protection for the Debtor and the Creditor whose mortgages are lower than the debt

value. In responding such problem, this research applies the juridical normative legal research method with analytical descriptive approach. The data analysis made is on qualitative basis. The research result reveals that the stipulation of mortgage value is not

in accordance with the provision on ratio of LTV Article 6 Paragraph (1) letter a figure 1 PBI (Regulation of Bank Indonesia) Number 18/16/PBI/2016 and the Bank terms and

conditions in general which is minimum 125% of loan value. The legal protection for the Debtor is not fulfilled namely by virtue of Article 20 paragraph (2) of UUHT where

the Debtor has never been given the opportunity to conduct the privately-made sale as well as the collateral value interpretation can be conducted by the Independent

Appraiser. The legal protection for PT. Bank X is fulfilled namely PT. Bank X has the authority to stipulate the mortgage value and the provision of Article 20 paragraph (1) letter b juncto Article 14 UUHT regarding execution based on “Executorial Title” in SHT. The Public Appraiser can give the recommendation on the collateral assessment.

It is better if the Creditor applies the preliminary assessment of the collateral. The regulation should be made which arranges specially and in detail the provisions on how the amount of collateral value calculation is."

"Pemenuhan Upah dan Hak-hak lainnya dari Buruh sebagai Utang Debitur Pailit yang tidak didahulukan dalam pembayarannya. Apabila meninjau pengaturan pasal 95 (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa upah dan hak lainnya dari buruh harus didahulukan dari piutang kreditur lainnya. Namun, terdapat juga Undang-Undang lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008. Atas dasar kedudukan buruh yang sangat rentan tersebut serta perundang-undangan yang tidak satu-kesatuan, sehingga diperlukan peran Hakim yang mengadili perkara pailit dan Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya utang debitur pailit terhadap buruh.

---

Today, Fulfillment protection of worker?s salary and worker?s rights as a debtor?s debt in bankruptcy is not a priority for a debtor to pay. If we look at article 95 (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, explain that worker?s salary and its other rights must be prioritized from other creditor?s claim. But, there is other Undang-Undang like Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pmebayaran Utang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan which have been renewed by Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 and Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-VI/2008. Because of a weak bargaining position of a worker?s claim and the uncertainty of law itself, a judge who examine a bankruptcy case and government itself hold important role in fulfilling the worker?s claim of his salary and his other rights."

"Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terdapat jaminan pelaksana yang diperlukan agar pelaksana pekerjaan melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Apabila pada suatu waktu pelaksana pengadaan melakukan wanprestasi, maka penjamin akan menanggung ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan principal. Salah satu produk penjaminan yaitu kontra garansi bank. Kontra garansi bank merupakan celah hukum yang dapat digunakan terutama oleh pelaksana pengadaan yang tidak mempunyai modal besar. Di sisi lain, kreditur dapat dirugikan karena ketidakbonafidnya pelaksana pekerjaan dan karena melibatkan banyak pihak, maka pencairan kontra garansi juga memakan waktu lama daripada pencairan bank garansi umumnya.

---

In Procurement process, there?s need a Performance Bond to make principal implement the agreement accordance with the provision agreed. If once upon a time principal is default, then guarantor will pay damages for the breach of contract was committed by the principal. One of the products is counter bank guarantee. Counter bank guarantee is a loophole which used by principal who don?t have large capital. In otherwise, creditor can be harmed because of principal?s lack of bona fide and it's also involve many parties can take a longer time when processing of claim that common bank guarantee."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pendapat sebagian Pengurus PKPU yang menyatakanbahwa perjanjian pengikatan hak tanggungan merupakan perjanjian timbal balik,sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut harus mendapatkan persetujuan PengurusPKPU sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 249 ayat 1 Undang-Undang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Pendapat tersebut bertentangan dengan pemahaman penulis bahwa perjanjianpengikatan hak tanggungan adalah perjanjian sepihak yang memberikan kewajibanbagi salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi, sehingga perjanjian tersebut tidakdapat dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik. Adapun terdapat beberapa risikohukum yang harus dihadapi Kreditur yang bermaksud melaksanakan perjanjianpengikatan hak tanggungan tanpa adanya persetujuan Pengurus antara lain yaitukeabsahan pihak yang berkomparisi dalam perjanjian pengikatan hak tanggunganberpotensi digugat oleh pihak yang berkepentingan dan pelaksanaan perjanjiantersebut dapat dimintakan pembatalan oleh Kurator apabila merugikan harta debitur actio pauliana . Disamping itu, Notaris yang berperan dalam pembuatan perjanjianpengikatan hak tanggungan perlu memahami pihak-pihak yang berwenang dalampembuatan perjanjian tersebut guna menghindari adanya risiko hukum yang mungkintimbul di kemudian hari. Dengan adanya pemahaman yang sama terhadap penafsiranperjanjian timbal balik dalam PKPU, Penulis berharap dapat memberikan kepastianhukum bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis explains the opinion of some Administrator stating that the contractingagreement is a mutual agreement, so the implementation of the agreement mustobtain the approval of the Administrator as regulated in the provision of Article 249paragraph 1 of Law Number 37 Year 2004 About Bankruptcy And Suspension DebtPayment Obligations. The Administrator rsquo s opinion is contrary to the writer 39 sunderstanding that the agreement of mortgage is a unilateral agreement whichobliges one party to perform its performance, so the agreement can not becategorized as a mutual agreement. There are some legal risks to which Creditorsare required to execute the binding rights agreement without the consent of theAdministrator, among others the legitimacy of the parties in the lease agreement withthe potential liability to be sued by the interested parties and the execution of theagreement can be requested by the Curator if the loss of property Debtor actiopauliana . In addition, a Notary acting in the development of mortgage bindingagreements needs to understand the authorities in the making of such agreements inorder to avoid any legal risk that may arise in the future. With the sameunderstanding of the interpretation of the reciprocal agreement in PKPU, the Writerhopes to provide lega"