Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang perlakuan perpajakan atas beban kerugian piutang tak tertagih yang hapusbukukan yang mencakup latar belakang, permasalahan dan perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Pajak dan perbankan mengenai piutang tak tertagih pada industri perbankan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Hasil penelitian ini untuk menunjukan tentang perlakuan perpajakan penghapusbukuan kredit bermasalah beserta permalasahan yang timbul selama proses penghapusbukuan kredit bermasalah, seperti pajak tidak mengenal hapus buku, kebijakan perpajakan tidak konsisten dalam memakai metode pembebanan kerugian dan tidak ada kepastian hukum dalam kebijakan perpajakan atas beban kerugian piutang tak tertagih yang dihapusbukukan.Permasalahan tersebut mengakibatkan perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Pajak dan perbankan mengenai upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir dan pencadangan piutang tak tertagih yang telah dihapusbukukan. Di akhiri dengan penulis memberikan saran agar peraturan perpajakan melakukan beberapa penyelarasan dengan peraturan perbankan seperti memperbolehkan penghapusbukuan kredit bermasalah sepanjang tidak melebihi 5%, memohon kepada mentri keuangan untuk membuat peraturan yang spesifik mengenai penghapusan kredit bermasalah.

---

This thesis discusses the tax treatment at the expense of bad debt losses that hapusbukukan which covers the background, problems and differences of interpretation between the tax authorities and banks regarding bad debts in the banking industry. This research is descriptive qualitative research.

Results of this study to show on the treatment of tax write-off problem loans along permalasahan that arise during the process of write-off of problem loans, such as the tax does not know to remove the book, taxation policies are not consistent in using the method of loading losses and there is no legal certainty in tax policy at the expense of a loss accounts collectible are written off.

Those problems resulted in a difference of interpretation between the tax authorities and banks regarding the efforts of the maximum or last billing and provisioning of bad debts written off. Ends with the authors advise that tax regulations do some alignment with banking regulations such as allowing write-offs of nonperforming loans does not exceed 5%, appealed to the finance minister to make specific regulations regarding the elimination of non-performing loans."

"Sejalan dengan berlakunya sistem self assesment daiam perpajakan Indonesia, peranan dan kejujuran Wajib Pajak (WP) semakin mutlak diperlukan. Dengan sistem ini, WP diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan melaporkan dengan benar di Kantor Peiayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar (tax compliance). Di sisi lain Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan WP, balk melalui pengawasan administratif maupun pemeriksaan pajak.Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan WP cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). Minimalisasi beban pajak dilakukan dengan berbagai cara yang secara eufisme sering disebut dengan perencanaan peak (tax planning) atau tax sheltering.Beberapa bank telah melakukan tax planning melalui pelaksanaan Kuasi-Reorganisasi yang berpedoman pada "Pernyalaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 51 Akuntansi Kuasi-Reorganisasi". Hai ini dimaksudkan agar bank yang telah terdaftar di pasar bursa memiliki daya tarik bagi pihak investor. Salah satu daya tarik yang dimaksud adalah adanya pembagian dividen. Berasal dari kata "kuasi" yang berarti semu atau pura-pura, sedangkan "Reorganisasi" dalam arti luas merupakan perubahan benluk hukum, susunan, atau perirnbangan fertentu, baik struktur organisasi maupun modal perusahaan. Jadi, sebagai Salah saiu bentuk restrukturisasi perusahaan, maka Kuasi-Reorganisasi adalah kegiatan untuk menata ulang struktur suatu perusahaan yang bersifat semu.Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan Kuasi-Reorganisasi yang dilakukan oleh dunia usaha perbankan yang terdaftar pada pasar bursa, cukup signifikan daIam memperoleh Iaba usaha; bagaimanakah pengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh); dan bagalmanakah kelayakan pemberian kompensasi kerugian selama 5 (lima) tahun padahal perbankan sudah menghasilkan Iaba usaha.Tujuan penelitian ini adalah unluk mengetahui pelaksanaan Kuasi-Reorganisasi oleh dunia usaha perbankan dalam memperoleh Iaba usaha; mengetahul pengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) setelah penerapan Kuasi-Reorganisasi; dan mengetahui kelayakan pemberian kompensasi kerugian selama 5 (lima) tahun padahal perbankan sudah menghasilkan laba usaha. Oleh karena itu, perbankan yang dijadikan kasus dalam penelitian ini adaIah Bank BCA, BNI dan NIAGA.Berdasarkan hasil analisis bahwa agar dapat melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, maka Bank BCA, BNI dan NIAGA melakukan Kuasi-Reorganisasi sehingga defisit ataupun akumulasi defisit tereIiminasi. Dengan demikian, Iaba yang dihasilkan tidak perlu Iagi digunakan untuk menutupi defisit sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk membagikan dividen. Hal ini jelas membawa pencerahan untuk pelaku bisnis segera beraktivitas kembali pada bursa efek, khususnya untuk transaksi saham dari ke-3 bank tersebut. Transaksi saham pada bursa efek dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang "Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek". Jadi, semakin meningkat transaksi saham, maka semakin meningkat puIa nilai pajak penghasilan.Untuk sementara waktu, selama masa Kompensasi Kerugian, pemerintah melakukan pengorbanan penerimaan pajak (tax expenditure) karena tidak mendapatkan pemasukan dari pajak penghasilan atas laba. Hal ini dilakukan dengan harapan, setelah masa kompensasi berakhir, penerimaan pajak penghasilan Iebih besar dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah setelah Bank BCA, BNI dan NIAGA melakukan Kuasi-Reorganisasi, terlihat peningkatan Iaba yang signifikan dari tahun ke tahun sehingga dapai melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham secara rutin; peIaksanaan Kuasi-Reorganisasi oleh usaha perbankan dapat menambah penerimaan pada Kas Negara; dan kompensasi kerugian tetap Iayak diberikan.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah menyarankan bank-bank nasional Iainnya yang masih mengalami deisit dalam neraca keuangan untuk segera meIakukan Kuasi-Reorganisasi yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu: BI, Bapepam dan DJP.

---

In line with going into effect the system of self assesment in Indonesia taxation, role and sincerity Taxpayer progressively needed. With this system, Taxpayer expected can execute entire taxation obligation and report it truly in Office of Tax Services that Taxpayer enlisted. On the other side, Directorate Generating of Tax (DJP) is obliged to do the observation and construction to Taxpayer compliance, either through administrative observation and also tax audit.

Existence of this importance difference cause the Taxpayer tend to lessen the amount of tax payment, either through legal and also illegal. This matter enabled by if there is opportunity exploited by either due weakness of Tax Regulation and also human resource (fiskus). Minimize of tax burden done variously which by eufisme is often referred as tax planning or tax sheltering.

Some banking have done the tax planning of through implementation of Quasi-Reorganization which guided with "Statement ol Financial Accounting Standard (PSAK) Number 51 Quasi-Reorganization Accountancy". This matter is intended by bank, which have been enlisted in stock exchange, having the fascination for investor party. One of such fascination is dividend allotment.

Come from word "Quasi? meaning illusion or pretend, while "Reorganization" in wide meaning represent the type transfonriation of law, formation, or certain counter balance of the kind of organization chart and also company capital- Become, as one of form of company restructuring, hence Quasi-Reorganization is pretended activity to re-arrange the structure of a company.

Fundamental problems in this research are whether implementation of Quasi-Reorganization done by banking business, which enlisted at stock exchange, significantly in obtaining profit; what will be influence to income Tax; and how the eligibility of Loss Compensation of during 5 (five) year though banking have yielded profit.

This research targets are to know the implementation of Quasi- Reorganization by banking business in obtaining profit; know the influence to Income Tax after implementation of Quasi-Reorganization; and know the elegibility of Loss Compensation of during 5 (five) year though banking have yielded profit. Therefore, banking of taken as case in this research are Bank BCA, BNI and NIAGA.

Pursuant to result analyse that to be can do the dividend allotment to all stockholder, hence Bank BCA, BNI and Niaga done the Quasi-Reorganization so that deficit or deficit accumulation could be eliminated. Thereby, profit yielded needn't again used to close over the previous deficit, so that applicable to allot the dividend. These matter was brought the fresh atmosphere for the player of business immediately have activity again at effect exchange, specially for the transaction of share from the third bank of. Share transaction at effect exchange is rateble as according to the Regulation of Govemment Republic of Indonesia Number 14 Year 1997 about "lncome Tax of Income from Selling Transaction of Share in Effect Exchange". Thus, progressively the increasing of share transaction, hence progressively the income Tax too.

For the time being, during a period of Loss Compensation, government do the sacrifice of tax revenue because do not get the inclusion from Income Tax of profit, These matter was done on the chance of, after a period of Loss Compensation end, the higher Income Tax acceptance compared to years previously. Conclusion from the research result are after Bank BCA, BNI and Niaga were implemented the Quasi-Reorganization, the profit improvement seen significantly from year to year so they have done the dividend allotment to all stockholder routinely; implementation of Quasi-Reorganization by banking bussiness could increase the revenue of State Treasury; and Loss Compensation was competent to be given.

Recommend in this research is suggest the other national bank which still having of deficit in their finance balance to immediately to do the Quasi-Reorganization which is in its implementation required co-operation with the related parties that is: Bl, Bapepam and DJP."

"Sesuai peraturan Bank Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, bank dapat melakukan hapus buku dan mengeluarkan piutang kategori macet dari neraca serta mencatatnya dalam rekening administratif. Namun, dalam perpajakan tidak dikenal istilah hapus buku dan hapus tagih. Perlakuan Pajak Penghasilan ketika bank menghapus buku piutang tak tertagih menimbulkan perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak dan juga antara Majelis Hakim.Hasil analisis menunjukkan bahwa saat piutang tak tertagih dihapus buku, upaya penagihan masih terus dilakukan sehingga belum merupakan penagihan maksimal atau terakhir. Dengan belum memenuhi ketentuan fiskal, piutang tak tertagih tersebut masih berada dalam saldo akhir cadangan pada golongan kualitas macet karena belum terjadi pembebanan pada perkiraan cadangan dan juga tidak terjadi dua kali pembentukan cadangan. Pembentukan cadangan pada tahun dilakukannya hapus buku akan sama jumlahnya secara komersial dan fiskal.Mengingat persoalan penghapusan piutang hanya merupakan beda waktu, peraturan pajak perlu memperjelas kedudukan piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih, yaitu sama dengan hapus tagih. Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian peraturan perpajakan mengenai saat pembebanan kerugian dari piutang tak tertagih dan pengertian penagihan maksimal atau terakhir. Dengan demikian, harmonisasi antara peraturan perpajakan dengan peraturan Bank Indonesia perlu dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan Wajib Pajak.

---

In accordance with Bank Indonesia regulation and Indonesian Banking Accounting Guidelines (PAPI), the bank can write off and remove loss category accounts of the issued also recorded it off balance sheet. However, in terms of taxation not recognized written off and charged off bad debts. Income tax treatment when a bank write off bad debts caused disagreement between the taxpayer by the Directorate General of Taxes and also among the judges.

The analysis results showed that when bad debts written off, collection efforts still continue to do so has not already made a maximum or last effort. Not fulfilled tax requirement, the accounts are still in ending balances of allowance of the loss collectibility because allowance accounts has not debited and also bad debts expense do not made twice. Bad debt expense in the year of write off will be the same amount of commercial and fiscal.

The issue of deductible write off is a time different only, tax laws need to clarify the position of debts which are actually uncollectible, which is equal to charged off bad debts. Furthermore, adjustments need to be done as well as the imposition of tax laws regarding loss of bad debts and the maximum or last effort interpretation. Thus, harmonization of tax laws with Bank Indonesia regulations need to be done in order to provide legal certainty for tax officer and taxpayer."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dasar argumentasi Direktorat Jenderal Pajak bahwa piutang tak tertagih pada PT BNI, Tbk tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto serta mengetahui upayaupaya yang dilakukan PT BNI, Tbk dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan pihak DJP mengenai perlakuan perpajakan atas piutang tak tertagih.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara secara mendalam. Berdasarkan peraturanperaturan perpajakan yang berlaku saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau yang telah dihapus bukukan oleh PT BNI, Tbk dapat dibiayakan sepanjang piutang tersebut berasal dari transaksi bisnis wajar sesuai dengan usaha perbankan dan Bank telah melakukan upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

---

This thesis aims to identify and analyze difference arguments of Directorate General of Taxesthat the non-performing loans at PT BNI,Tbkcan not be expensed from gross incomeand to determine the efforts that will be undertaken by PT BNI,Tbk in the face of disagreements with the Directorate General of Taxes regarding the tax treatment of non-performing loans.

This research method is descriptive interpretive. The data are collected by means of deep interview. In conclusion, according to the applicable regulations of taxation, uncollectible loans or non-performing loans write off by PT BNI,Tbk can be recognized as long as the receivable are from fair transactions in accordance with banking business and Bank has made maximum and final efforts to collect the receivable."

"ABSTRAKPiutang pajak negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan piutang pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penggolongan kualitas piutang pajak dan penyisihan piutang pajak serta penyajiannya dapat menggambarkan nilai piutang pajak bersih yang dapat direalisasikan dengan baik, mengetahui kelemahan penggolongan dan penyisihan piutang pajak yang ada saat ini, dan mengetahui faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan penyisihan piutang pajak tak tertagih. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dengan periode penelitian antara tahun 2012 sampai 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan tinjauan atas dokumen organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggolongan kualitas piutang pajak dan penyisihan piutang tidak tertagih saat ini tidak dapat menggambarkan nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan dengan baik. Tingkat akurasi net realizable value akurasi NRV secara rata-rata hanya sebesar 11 selama tahun 2012 sampai 2015. Kelemahan metode penggolongan kualitas dan penyisihan piutang pajak saat ini adalah tidak mempertimbangkan faktor kemampuan membayar Wajib Pajak. Faktor keuangan Wajib Pajak hendaknya dijadikan faktor pertimbangan dalam menentukan kualitas piutang pajak dan penyisihannya. Metode yang dapat dipergunakan agar faktor kemampuan membayar Wajib Pajak dijadikan pertimbangan adalah metode impairment seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dan oleh sektor swasta.

---

ABSTRACTState tax receivables have different characteristics with receivables in general. This study was conducted to determine whether the classification of the quality of state tax receivables and the allowance for state tax receivables and its presentation can illustrate the net releazible value of tax receivables well, knowing the weakness of classification and allowance for tax receivables that exist today, and find out the factors to be considered in determining tax allowance for doubtful accounts. The study was conducted by conducting a case study in Menteng Dua Tax Office of the study period between 2012 to 2016. The method used is a qualitative research method with data collection through interviews, observation, and a review of documents the organization. The results showed that the quality classification of taxes receivable and allowance for doubtful accounts is not currently able to describe the value of receivables net realizable value well. The level of accuracy of net realizable value NRV accuracy on average only 11 during 2012 to 2015. The weakness of the classification method and the quality of the current tax allowance is not considered taxpayer 39 s ability to pay as. Taxpayers financial performance should be the determining factor in the classification of the quality of tax receivables and its allowance. The method can be used in order to pay the taxpayer 39 s ability factor taken into consideration is the impairment method as practiced by some countries and by the private sector."

"Skripsi ini membahas mengenai pengenaan pajak penghasilan atas deposito mudharabah yang dipersamakan dengan deposito bank konvensional. Bank syariah menggunakan prinsip syariah dan menggunakan akad-akad sesuai syariah dalam produk bank dan proses bisnis. Deposito mudharabah memiliki karakteristik yang berbeda dengan deposito bank konvensional. Deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah dan pengembalian berupa bagi hasil sesuai hasil penyaluran dana bank. Sedangkan, deposito bank konvensional pengembalian berupa bunga yang tetap. Perbedaan ini yang menjadi topik dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan kombinasi dari studi literatur dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan pajak penghasilan untuk deposito mudharabah seharusnya tidak dipersamakan dengan pengenaan pajak penghasilan untuk deposito bank konvensional.

---

This study discusses the imposition of income tax on the mudharabah deposits equivalent to conventional bank deposits. Islamic banks use Islamic principles and use the sharia contract-agreement in their banking products and business processes. Mudharabah deposits have different characteristics with conventional bank deposits. Mudharabah deposits using mudharabah contract-agreement and the form of return is bagi hasil. Meanwhile, the form of return conventional bank deposits is a fixed interest rate. These differences are the subject of this study. This study is a combination of literature review and interviews. The results of this study is imposition income tax for mudharabah deposits should not be equated with the imposition of income tax for conventional bank deposits."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan PPh Final yang akan diberlakukan kepada sektor UMKM akan mengalami benturan dengan Skema Norma Penghitungan Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Skema I) dan Skema Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Badan sebesar 50% bagi Wajib Pajak Badan (Skema II), menganalisis kelemahan dari kedua skema yang telah ada, skema PPh Final yang akan diberlakukan dan kendala yang akan dihadapi bila Skema PPh Final ini diberlakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Perpajakan, Insentif Pajak, Cash Economy, Hard-to-Tax, Presumptive Income Tax dan Konsep UMKM.Kendala yang dihadapi DJP dalam pelaksanaan Skema I dan Skema II adalah: (a) sulit menjaring pelaku UMKM, (b) tidak melaksanakan kewajiban pajak, (c) Administrasi Perpajakan yang memberatkan, (d) kecilnya rasio Petugas Pajak dengan WP terdaftar. Skema penerapan PPh Final kepada sektor UMKM adalah WPOP dan Badan yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki peredaran bruto dalam setahun kurang dari Rp. 4.800.000.000, kecuali Pedagang Asongan dan Kaki Lima, merupakan Subjek PPh Final dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto selama sebulan. Skema Pengenaan PPh Final akan mengalami benturan dengan pelaksanaan Skema Skema I dan Skema II, karena skema PPh Final tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang ketentuan kewajiban perpajakannya telah diatur oleh kedua skema tersebut selain itu dasar hukum yang digunakan dalam PPh Final tersebut tidak tepat. Kendala yang akan dihadapi DJP atas penerapan Skema PPh Final adalah (a) Potensi kehilangan penerimaan pajak, (b) Menimbulkan kebingungan bagi WP yang masuk dalam kategori Subjek PPh Final, (c) ketersediaan petugas pajak dilapangan untuk mensosialisasikan kebijakan ini.Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah Memanfaatkan TI sebagai media sosialisasi, pendampingan, penyederhanaan sistem administrasi perpajakan, menambah jumlah pegawai pajak sebagai. Perlu kejelasan apakah kebijakan PPh Final ini merupakan suatu pilihan selain Skema I dan Skema II, Mempersiapkan mekanisme kontrol sistem administrasi perpajakan. Mempersiapkan payung hukum yang kuat mengenai kedudukan kebijakan PPh Final. Menggiatkan Program Ekstensifikasi Wajib Pajak, Sosialisasi dan Menambah jumlah pegawai pajak sebagai solusi untuk mengantisipasi kendala yang akan dihadapi oleh DJP.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze whether the final income tax policy that will be applied to the MSMEs sector will experience a collision with Scheme Deemed Net Income for the individual taxpayer (Scheme I) and Scheme Facilities Corporate Income Tax Rate Reduction by 50% for Corporate Taxpayers (Scheme II), analyze the drawbacks of two existing schemes, the final income tax scheme would apply and obstacles that will be encountered if the final income tax scheme is implemented. The method used in this study is qualitative. The theory used in this study is the Tax System, Tax Incentives, Cash Economy, Hard-to-Tax, Presumptive Income Tax and Concept MSMEs.Obstacles encountered in the implementation of the DGT Scheme I and Scheme II are: (a) it is difficult to capture the perpetrators of MSMEs, (b) no tax obligations, (c) Taxation burdensome, (d) the small ratio of the Tax Officer with the registered taxpayer. Final Income Tax Scheme application to MSME sector is Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers conducting business with gross turnover in a year is less than Rp. 4.8 billion, except Asongan and Merchants Street, is subject to final income tax rate of 1% of gross turnover during the month. Final Income Tax Imposition scheme would clash with the implementation of the Scheme Scheme I and Scheme II, because the Final Income Tax schemes aimed at the individual taxpayer and the tax obligation provisions governing body set up by the two schemes. Besides the legal basis used in the final income tax is not appropriate. Constraints that will be faced by the DGT's final income tax scheme is the application of (a) the potential loss of tax revenue, (b) Causing confusion for Taxpayers that fall into the category final income, (c) the availability of tax officers in the field to disseminate this policy.Efforts to overcome these obstacles are Leveraging IT as a medium of dissemination, facilitation, simplification of the tax administration system, increasing the number of tax officers. Need clarity whether this final income tax policy is an option in addition to Scheme I and Scheme II, Preparing tax administration system control mechanism. Preparing a strong legal framework regarding the position of final income tax policy. Taxpayer extensification program intensified, Socialization and Increase the number of tax officers as a solution to anticipate obstacles to be faced by the DGT."

"Putusan Banding yang dijadikan studi kasus pada penelitian ini terkait dengan sengketa penafsiran dalam hal penerapan ketentuan pajak penghasilan atas pembebanan kerugian yang timbul dari piutang tak tertagih. Bank XYZ mengakui adanya kerugian dari piutang tak tertagih melalui pembentukan cadangan yang telah dibentuk pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan pada saat melakukan penghapusan piutang, kerugian tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan sehingga tidak mempengaruhi pos biaya pada laporan laba rugi. Di sisi lain, pemeriksa berpendapat bahwa pencadangan dan penghapusan merupakan dua peristiwa yang berbeda, sehingga pada saat melakukan penghapusan piutang tak tertagih, Bank XYZ harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh permohonan banding telah memenuhi asas kepastian hukum dalam memutus sengketa yang terjadi antara Bank XYZ dengan pihak otoritas perpajakan, khususnya dari segi pendefinisian atau penafsiran. Hal ini dikarenakan putusan Majelis Hakim telah tepat dan sesuai dalam penerapan ketentuan perpajakan mengenai pembebanan atas kerugian piutang tak tertagih bagi industri perbankan, khususnya Bank XYZ.

---

Appeal Verdict which are used as case studies in this study are related to interpretation disputes in terms of the application of income tax provisions to the imposition of losses arising from uncollectible accounts. Bank XYZ recognizes losses from uncollectible receivables through the formation of reserves that have been formed in previous years, while at the time of elimination of accounts receivable, the loss is charged to the estimated reserves so as not to affect the cost of income statement. On the other hand, the examiner is of the opinion that the reserves and deletions are two different events, so that when carrying out the elimination of uncollectible accounts, XYZ Bank must fulfill the requirements as stipulated in the tax provisions. The results of the study indicate that the Judges decision that granted all appeal requests fulfilled the principle of legal certainty in deciding disputes that occurred between Bank XYZ and the tax authorities, especially in terms of defining or interpreting. This is because the Judges decision is appropriate and appropriate in the application of tax provisions regarding the imposition of losses on bad debts for the banking industry, especially Bank XYZ."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pengakuan objek penghasilan atas transaksi non-fungible token (NFT) antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, pada Maret 2022, pemerintah menetapkan PMK Nomor 68 Tahun 2022 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas transaksi aset kripto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan asas kepastian hukum dalam pengenaan pajak atas transaksi NFT dan permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengenaan pajaknya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah pemungutan pajak penghasilan atas transaksi NFT belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum. Adapun indikator yang belum memenuhi kepastian hukum yaitu materi/objek, subjek, pendefinisian dengan menggunakan tafsiran otentik, penyempitan/perluasan materi, dan ruang lingkup. Selain itu, dalam praktik implementasinya permasalahan yang dihadapi pemerintah adalah kepatuhan pajak dan perkembangan variasi transaksi NFT.

---

The background of this research is that there are differences in recognition of income objects for non-fungible token (NFT) transactions between taxpayers and the Directorate General of Taxes. Then, in March 2022, the government issued PMK 68/2022, which regulates income tax on crypto-asset transactions. This study aims to analyze the fulfillment of the principle of legal certainty in collecting taxes on NFT transactions and the problems faced by the government in levying taxes. The approach used in this study is a post-positivism approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews. This study's results show that the income tax collection on NFT transactions still needs to comply with the certainty of law principle fully. The indicators that have not met a certainty of law principle are material/object, subject, definition using authentic interpretation, narrowing/expanding material, and scope. Apart from that, in practice, the problems faced by the government are tax compliance and the development of variations in NFT transactions."

"Laporan magang ini berisi evaluasi mengenai prosedur praktik perpajakan mulai dari penarikan hingga pelaporan pajak penghasilan pada PPh 21 bukan karyawan, PPh 23, PPh 26 dan pasal 4 ayat 2 (PPh final) yang dilakukan oleh PT KRM. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk menilai apakah praktik prosedur perpajakan PT KRM telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, praktik prosedur perpajakan pada pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan PT KRM telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam laporan magang ini juga terdapat refleksi diri selama melakukan kegiatan magang di PT KRM, terdapat hal-hal yang telah berjalan dengan baik dan masih belum berjalan dengan baik. Dalam menanggapi hasil refleksi terdapat beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan kedepanya untuk membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik.

---

This internship report contains an evaluation of tax practice procedures starting from withdrawing data to reporting income tax on non-employee PPh 21, PPh 23, PPh 26 and article 4 paragraph 2 (final PPh) carried out by PT KRM. The evaluation carried out aims to assess whether PT KRM's tax procedure practices are in accordance with applicable regulations. Based on the results of the evaluation carried out, the practice of tax procedures for the payment of tax income carried out by PT KRM is in accordance with applicable regulations. In this internship report there is also self-reflection while carrying out internship activities at PT KRM, there are things that have gone well and things that are still not going well. In responding to the results of the reflection, there are several follow-up actions that will be taken in the future to improve oneself to become a better person."