Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Ketua DPW Partai NasDem Malut Mukti Baba dan beberapa pengurus partai. Sehingga NasDem merekrut elit partai lain untuk menjadi anggota partai dan Caleg DPRD Malut Pileg 2014. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori yakni: Pertama, teori partai politik dari Otto Krichheimer dan Kantz S. Richard tentang partai Catch-all. Kedua, teori modal politik dari Kimberly L. Casey, modal sosial dari Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam dan Francis Fukuyuma dan teori modal ekonomi dari Pierre Bourdieu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang memahami proses rekrutmen elit partai. Kedua, melalui dokumentasi dengan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku, artikel dari internet, naskah, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Partai NasDem merekrut elit partai lain pada Pileg 2014 di Malut yakni: Pertama, elit yang direkrut merupakan elit populer. Kedua elit partai yang direkrut merupakan elit politik lokal. Ketiga, elit yang direkrut memiliki basis massa. Keempat, elit partai yang direkrut memiliki dukungan modal finansial.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa dalam menghadapi kontestasi politik pada Pileg 2014, Partai NasDem merekrut elit partai lain dari latar belakang partai yang memiliki ideologi berbeda-beda dan merekrut elit partai yang memeliki modal politik, modal sosial dan modal ekonomi dengan tujuan untuk meraih dukungan eloktoral yang signifikan pada Pileg 2014 di DPRD Malut.

---

ABSTRACT

This research is based on the departure of Malut Mukti Baba, the head of the NasDem Party, and several other party members. As a result of this departure, the Nasdem Party recruited elites from other parties to become its member and to become candidates in the 2014 Legislative Election.

As a theoretical foundation, this research used two theories namely: First, the theory of the political parties Kantz Krichheimer and Otto S. Richard about Catch-all parties. Second, the theory of the political capital of Kimberly L. Casey, the social capital of Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam and Francis Fukuyama and the economic capital theory of Pierre Bourdieu.

This research used qualitative methods, while the technique of data analysis using descriptive analysis. The study used two methods of data collection are: First, in-depth interview to the informant who understand the process of recruitment of the party elite. Secondly, through the documentation with data collection by reading and analyzing the materials that are relevant to the research problems, such as books, articles from the internet, and archives related to the research topic.

The principal findings of this research because of the Party elite NasDem recruit another party in 2014 Malut Pileg namely: First, the elite recruits a popular elite. Secondly, the party elite who recruited the local political elite. Third, the elite recruits a mass base. Fourth, the party elite recruits have the support of financial capital.

The theoretical implication shows that in facing the 2014 Legislative Election, NasDem Party recruit elite other parties of background party has and ideology different and recruit the party elite who own a political capital, social capital and economic capital for the purpose of gaining support eloctoral significant in 2014 parliament legislative election of the Malut."

"Penelitian ini menganalisis strategi rekrutmen caleg perempuan di Partai Nasional Demokrat dalam upaya memenuhi kebijakan affirmative action 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu 2014. Pertanyaan dari penelitian ini adalah strategi Partai Nasional Demokrat merekrut calon legislatif perempuan dalam memenuhiAffirmative Action 30 % keterwakilan perempuan di Pemilu 2014.Penelitian ini beragumen, bahwa strategi Partai NasDem adalah memberikan kemudahan kepada perempuan untuk dapat masuk ke Partai NasDem, memberikan bantuan kepada caleg perempuan, membuat program rekrutmen, dan melakukan rekrutmen secara terbuka melalui media.Untuk menjawab pertanyaan, peneliti menggunakan teori rekrutmen politik yang berasal dari Pippa Norris dan Miriam Budiardjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai data primer, dan menggunakan data sekunder seperti undang-undang, AD/ART, dan studi literature lainnya. Penelitian ini menemukan 5 strategi Partai NasDem dalam merekrut caleg perempuan, diantaranya; Pertama, Partai NasDem mendirikan organisasi perempuan di bawah naungan Partai NasDem sebagai sumber kader perempuan dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan. Kedua, Melakukan rekrutmen terbuka, Ketiga, Memberikan syarat mudah khusus untuk perempuan yang ingin bergabung dengan Partai NasDem.Keempat, Memberikan bantuan kepada caleg perempuan.Kelima, Partai NasDem tidak memungut biaya kepada caleg perempuan yang ingin maju di pemilihan.

---

This research analyzes the female candidates recruitment strategy in National Democrat (NasDem) party in order to fulfill the 30% female representation affirmative action policy in the election of 2014. The research question is what is National Democrat party's strategy to recruit female legislative candidates in order to fulfill 30% female representation affirmative action in the election of 2014? I argue that NasDem party's strategy is to accommodate women to join NasDem party, providing help for female candidates, making recruitment programs, and conducting recruitment openly through media. To answer the question, I use political recruitment theory from Pippa Norris and Miriam Budiarjo.

This research uses qualitative strategy with deep interview technique for primary data, and using secondary data consisting of constitutions, party's statute and bylaws (AD/ART), and other literature study. This research found 5 NasDem party's main strategies in recruiting female candidates, which consist of; First of all, NasDem party establishes a female organization under the auspices of NasDem party as the source of female cadre in recruiting female legislative candidates. Second of all, conducting open recruitment. Third of all, requiring easily fulfilled requirements for women who want to join NasDem party. Fourth of all, providing help for female candidates. And fifth of all, NasDem party does not collect any payment from female candidates who want to come forward for the election."

"Party Switching atau perpindahan partai politik yang dilakukan oleh politisi dipicu oleh keinginan politisi untuk mengejar ambisi politiknya di dalam konteks sistem kepartaian yang ada. Dampak dari fenomena ini akan memengaruhi institusi partai politik dengan terjadinya perpecahan, pengabungan, hingga pembentukan partai politik baru. Partai NasDem menorehkan hasil yang baik dalam Pemilu 2019, di antaranya karena adanya kandidat petahana yang berpindah dari partai politik lain ke NasDem. Tesis ini meneliti dan menganalisis fenomena party switching di Partai NasDem pada Pemilu 2019. Teori Sistem Insentif (Incentive System Theory) dari Alan Ware, dan teori four-stage model dari Heller dan Mershon digunakan untuk memahami bagaimana party switching terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Melalui teori sistem insentif, peneliti berusaha melihat alasan seorang politisi (caleg petahana) melakukan pindah partai politik menjelang pemilu, dan menjadikan Partai NasDem sebagai tujuan perpindahah tersebut. Peneliti melihat bahwa terdapat tiga insentif utama, yakni: material; solidaritas; dan tujuan, yang menjadi penggerak utama bagi politisi melakukan party switching. Perhitungan insentif ini bekerja dalam mekanisme outswitch (faktor internal) dan inswitch (faktor penarik), baik dari segi kondisi internal partai yang ditinggalkan maupun kondisi internal partai tujuan.

---

Party Switching or the movement of political parties carried out by politicians is triggered by the desire of politicians to pursue their political ambitions within the context of the existing party system. The impact of this phenomenon will affect the institutions of political parties with the occurrence of divisions, mergers, and the formation of new political parties. The NasDem Party made good results in the 2019 Election, partly because of the incumbent candidate who switched from another political party to NasDem. This thesis examines and analyzes the phenomenon of party switching in the NasDem Party in the 2019 Election. Incentive System Theory from Alan Ware and the four-stage model theory from Heller and Mershon are used to understand how party switching occurs. This study uses a qualitative method approach with in-depth interview techniques. Through the theory of the incentive system, the researcher tries to see the reasons for a politician (incumbent candidate) to switch political parties before the election, and make the NasDem Party as the destination of the move. The researcher see that there are three main incentives, namely: material; solidarity; and goals, which are the main drivers for politicians to do party switching. This incentive calculation works in an outswitch (internal factor) and inswitch (pull factor) mechanism, both in terms of the internal conditions of the left party and the internal conditions of the destination party."

"Pemasaran politik jadi salah satu bidang kajian di ilmu komunikasi yang terus berkembang. Selain di dorong oleh golongan akademik, kajian ini makin relevan seiring dengan implementasi dari berbagai konsep dan permodelan pemasaran politik di arena politik selama beberapa dekade terakhir. Salah satu model yang sudah cukup mapan dalam kajian pemasaran politik adalah Comperhensive Political Marketing/CPM yang secara spesifik membahas bagaimana pemasaran politik dilakukan oleh partai. Memandang bahwa partai politik memiliki orientasi yang berbeda-beda dalam menciptakan produk politik dan memasarkannya dalam pemilihan umum, model CPM ini menyediakan perspektif yang khas dalam melihat bagaimana partai politik mengatur strategi dan berperilaku dalam pemilu. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana strategi komunikasi sebuah partai dengan melakukan studi kasus terhadap Partai NasDem di Pilpres 2024 dengan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai produk yang memiliki pasar baru/berbeda dengan pasar yang sebelumnya telah terbentuk. Hasil dari studi menunjukkan kesimpulan yang selaras dengan premis dari CPM, bahwa orientasi penjualan memiliki celah yang justru bisa membuat partai gagal dalam mendesain dan mengomunikasikan produk hingga akhirnya berujung pada kegagalan elektoral.

---

Political marketing is a field of study in communication science that continues to grow. Apart from being driven by academic groups, this study is increasingly relevant along with the implementation of various concepts and models of political marketing in the political arena over the last few decades. One model that is quite well established in the study of political marketing is Comprehensive Political Marketing/CPM which specifically addresses how political marketing is carried out by parties. Considering that political parties have different orientations in creating political products and marketing them in general elections, this CPM model provides a unique perspective in seeing how political parties organize strategies and behave in elections. This research tries to see how a party's communication strategy is by conducting a case study of the NasDem Party in the 2024 Presidential Election by declaring Anies Baswedan as as a product that has a new market/different from the market that has been formed before. The results of the study show that the conclusions are in line with the premise of CPM, that sales orientation has loopholes that can actually make parties fail to design and communicate products that ultimately lead to election failure."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi political marketing Partai NasDem sebagai partai politik baru dengan tujuan memenangkan Pemilu Legislatif 2014, khususnya bagaimana peran kepemilikan media dalam strategi tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001) dan strategi kampanye partai politik Nursal (2004). Kesimpulan utama, Partai NasDem merupakan sales oriented party dan banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan politik mereka. Melihat dari fakta di Indonesia bahwa partai politik masih sangatlah lekat dengan figur ketokohan untuk dapat mengangkat elektabilitasnya, maka dibahas pula pembelajaran dari fenomena Partai Demokrat yang dapat memenangkan pemilu pada keikutsertaannya yang kedua kali karena kekuatan figur tokoh SBY. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai NasDem yang ada saat ini.

---

This study aims to determine how political marketing strategy NasDem Party as a new political party with the aim of winning the 2014 legislative elections, in particular how the role of media ownership in the strategy. This qualitative study uses the concept of political marketing framework Lees‐ Marshment (2001) and political partyʹs campaign strategy Nursal (2004).

The main conclusion, NasDem Party is party oriented sales and using pull political marketing in their political message. View of the fact that political parties in Indonesia are still very closely with the figures to be able to lift the electability, then discussed the phenomenon of learning from the Democratic Party who can win elections on the participation of two times the force of character figures SBY. So this study can complement the strategy of political marketing NasDem Party that exists today."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera di pemilu DPR RI Tahun 2014 dengan kebijakan partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan di Partai Keadilan Rakyat di Pemilihan Raya Umum Tahun 2013 di Malaysia. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana ideologi partai, sistem organisasi, pola kaderisasi dan partisipasi politik perempuan di struktur pusat kedua partai politik tersebut untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.Metode kualitatif menempatkan pandangan peneliti terhadap suatu yang diteliti secara subjektif, dalam hal ini bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan untuk pemilu DPR RI 2014 di Indonesia dan kebijakan partai dalam rekrutmen caleg perempuan PKR untuk Pemilihan Raya 2013 di Malaysia sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data primer yang digunakan adalah wawancara dan data sekunder menggunakan studi dokumen atau literatur.Untuk memahami bagaimana kebijakan internal partai dapat menggunakan pendekatan legal/institutional dari Miriam Budiardjo yang menjelaskan bahwa pendekatan legal/institutional terdiri dari unsur legal maupun unsur institutional dan metode seleksi kandidat menurut Norris menggunakan analisis level makro struktur institusional rekrutmen-sistem politik seperti sistem politik dan proses rekrutmen juga digunakan. Selain itu dimensi utama dari organisasi partai dalam rekrutmen politik dari Susan Scarrow yang merupakan demokrasi internal partai yang meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan rekrutmen caleg perempuan di PKS sangat dipengaruhi oleh ideologi islam terutama dalam peran domestik perempuan dan harus adanya izin dari suami untuk menjadi caleg dari PKS. Sedangkan kebijakan internal PKR dalam rekrutmen caleg perempuan sangat dipengaruhi oleh peran organisasi sayap Wanita Keadilan dalam menentukan nama-nama calon perempuan. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam Bidang Perempuan PKS yang tidak memiliki pengaruh besar dalam rekrutmen caleg perempuan PKS.

---

This research explains how Party Policy in Women?s Legastive Recrutment in Prosperous Justice Party (PKS) in General Elections of 2014 and in The People?s Justice Party (PKR) in General Elections 2013 in Malaysia. And also explain how party ideology, organizational systems, patterns of regeneration and political participation of women at the center structure to serve as a comparison.

The method of this research is a qualitative approach. Qualitative methods put our view of a studied subjectively, in this case how the PKS's policies in the recruitment of women?s candidates for the House of Representatives election in 2014 in Indonesia and the party's policies in the recruitment of women's candidates of PKR for General Elections 2013 in Malaysia as a research subject. The techniques of data collection are using primary data and secondary data. Because this study used a qualitative approach, the primary data used were interviews and secondary data using documents or literature studies.

To understanding how the internal policy of the party can use the approach to a legal or institutional from Miriam Budiardjo who explained that the approach to a legal or institutional comprise elements of legal and elements of institutional and using the methods of selection candidates according to Norris's analysis of macro level institutional structures as political systems and processes recruitment. Besides the main dimensions of the political party organizations in the recruitment of Susan Scarrow who is the party's internal democracy that includes inclusiveness, decentralization or centralization and institutionalization of the party.

The results of research showed that the policy of recruiting women's candidates in the PKS is strongly influenced by the ideology of Islam, especially in the domestic role of women and the need of permission from their husbands to be candidates from PKS. Meanwhile, PKR's internal policy in the recruitment of women?s candidates is strongly influenced by the role-wing organization Women of "Wanita Keadilan" in determining the names of womens candidates. This is the unique from PKR that were not found in Sector PKS Women?s of organization as ?Bidang Perempuan? who do not have a great influence in the recruitment of Women's candidates of PKS"

"Partai politik baru mengalami tantangan tersendiri di dalam negara pascaotoritarianisme. Klientelisme dan polarisasi merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam pertarungan demokrasi elektoral. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru pada Pemilu 2019 memiliki latar belakang berbagai aktor yang dapat dibagi tiga kelompok, yakni LSM, profesional, dan ormas Islam. Kompetisi internal antarkelompok aktor di PSI dalam menentukan strategi dan isu kampanye menghadapi Pemilu 2019 merupakan fokus studi ini, dengan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan teori strukturasi dan ideational perspective digunakan untuk menganalisis interaksi dan kompetisi berbagai aktor di PSI dalam menentukan strategi kampanye yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan interplay dari ketiga aktor dominan memengaruhi strategi kampanye PSI menghadapi Pemilu 2019. Pemilihan strategi kampanye juga disesuaikan dengan posisi PSI di dalam sistem politik Indonesia yang terpolarisasi, dipotret melalui lembaga-lembaga pollster dengan mengedepankan pendekatan perilaku pemilih. Maka justifikasi dari temuan riset ini menunjukkan kelompok-kelompok tertentu menjadi lebih relevan dalam memengaruhi keputusan strategis partai. Studi ini menyimpulkan bahwa sumber daya otoritatif dan reflexive monitoring bagi agen dalam teori strukturasi sangat memiliki peran krusial dalam sistem politik Indonesia yang sangat cair secara ideologis.

---

New political parties experience their own challenges in a post-authoritarianism country. Clientelism and polarization are the main challenges faced in the struggle for electoral democracy. The Indonesian Solidarity Party (PSI) as a new party in the 2019 Election has a background in various actors which can be divided into three groups, namely NGOs, professionals, and Islamic mass organizations. Internal competition between groups of actors at PSI to determine campaign strategies and issues facing the 2019 Election is the focus of this study, using qualitative methods in data collection. The theoretical approach of structuration and ideational perspective is used to analyze the interaction and competition of various actors in PSI in determining the chosen campaign strategy. The results showed that the interplay of the three dominant actors influenced PSI's campaign strategy in facing the 2019 Election. The election of campaign strategy was also adjusted to PSI's position in Indonesia's polarized political system, portrayed by pollster institutions by prioritizing the voter behavior approach. Justification of the findings of this research shows that certain groups are more relevant in influencing party strategic decisions. This study concludes that authoritative and reflexive monitoring resources for agents in structuration theory have a very crucial role in Indonesia's ideologically fluid political system"

"Penelitian ini meneliti konflik internal di Partai Keadilan Sejahtera tahun 2016 antara anggota DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS yaitu Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Konflik antara Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS bukanlah konflik yang hanya bersifat Individualistis tetapi juga bersifat Faksional. Konflik ini dipicu akibat pemecatan yang dilakukan Pimpinan DPP PKS kepada Fahri Hamzah karena tidak patuh pada putusan Pimpinan partai dan melanggar AD/ART partai.Fokus penelitian ini adalah pada mengapa faksionalisasi dapat mempengaruhi konflik internal di Partai Keadilan Sejahtera antara Fahri Hamzah dengan pimpinan DPP PKS. Teori utama yang digunakan ialah teori konflik politik Maswadi Rauf dan Marcus Mietzner, serta didukung oleh teori dari ahli lain mengenai faksionalisasi Dennis C. Beller, Frank P. Belloni, dan David Hine. Rauf menyatakan bahwa konflik timbul karena kelangkaan posisi dan sumber-sumber, tetapi Mietzner mengungkapkan bahwa konflik internal partai disebabkan karena partai politik yang tidak terlembaga dengan baik yang ditunjukkan dari gagalnya mekanisme resolusi konflik internal partai. Sedangkan Beller dan Belloni menyatakan bahwa keberadaan faksionalisasi di tubuh partai dapat dipahami sebagai pemicu konflik karena kecenderungan aktor yang bertindak secara kolektif demi mencapai tujuan bersama.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konflik antara Fahri Hamzah dengan Pimpinan DPP PKS disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pencampuran antara nilai-nilai (values) PKS yang sudah dilanggar oleh Fahri Hamzah yang bercampur dengan eksistensi Faksi yang bersaing secara tidak sehat di internal PKS. Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena adanya kepentingan politik dari pemerintah akibat kritik keras Fahri Hamzah terhadap pemerintah karena hubungan antara KPK dengan PKS kurang baik setelah LHI ditangkap.Pada penelitian ini  disimpulkan bahwa konflik antara Fahri Hamzah dengan pimpinan partai terjadi akibat dari faksionalisasi yang tidak terlembaga dengan baik sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan partai yang tentu saja tidak terorganisir oleh semua kalangan PKS.

---

This research discusses about the Prosperous Justice Party internal conflict in 2016 between members of the Republic of Indonesia DPR for the 2014-2019 period namely Fahri Hamzah and the Prosperous Justice Party Leaders of the Syuro Council namely Habib Salim Segaf Al-Jufri and President party Mohamad Sohibul Iman. The conflict between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders is not a conflict that is only individualistic but also factional. The conflict was triggered by the dismissal carried out by the Prosperous Justice Party Leader to Fahri Hamzah because he did not comply with the party leadership and violated the party's AD/ART (basic rules).

The main focus of this study is why factionalism could influence internal conflict in Prosperous Justice Party between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders. The main theory used in this study are Rauf's and Mietzner's conflict political theory, and it is supported  by theories from experts such as Dennis C. Beller, Frank P. Belloni, dan David Hine about factionalism. Rauf stated that the conflict occurred because of a vacant position and resources, but Mietzner revealed that the party's internal conflict was caused by political parties that were not well institutionalized as indicated by the failure of the party's internal conflict resolution mechanism. According to Beller and Belloni stated that the existence of factionalism in the party's body can be understood as a trigger for conflict because of the tendency of actors who act collectively to achieve common goals.

This study uses qualitative research methods with techniques for collecting data on observation, in-depth interviews and document studies. The principal findings of this study reveal that the conflict between Fahri Hamzah and Prosperous Justice Party Leaders was caused by internal and external factors. Internal factors are caused by a combination of Prosperous Justice Party values that have been violated by Fahri Hamzah with the existence of Prosperous Justice Party factions that compete unfairly within Prosperous Justice Party. While external factors are caused by the political interests of the government due to Fahri Hamzah's strong criticism of the government because of the relationship between the KPK and PKS is poorly after LHI was arrested.

The conclusion of this study shows that the conflict between Fahri Hamzah and party leaders was a result of factionalism that was not well institutionalized that had been violated as a result of party policies which of course were not organized by all Prosperous Justice Party Leaders circles."

"Elit adalah orang-orang pilihan yang mempunyai kecakapan dan kapasitas untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Elit juga merupakan kelompok kecil yang menentukan arah kehidupan negara. Besarnya tuntutan terhadaap peranan elit untuk dapat mentransformasikan nilai-nilai ideal dalam masyarakat menjadi kenyataan empiris terutama dalam negara yang menganut demokrasi dan dengan kultur partai politik yang kuat seperti Indonesia, adalah suatu kewajiban bagi partai politik untuk dapat memilih dan menempatkan kadernya secara selektif.Oleh sebab itu mekanisme rekruitmen elit menjadi salah satu faktor terpenting dalam proses pembentukan pemerintahan yang aspiratif.Pemilihan Umum tahun 1999 menghasilkan PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan raihan 33,7 % suara, kenyataan inipun berimbas pada daerah Kota Bandung yang berhasil meraih kursi mayoritas di DPRD Tingkat II. Penelitian terhadap proses mekanisme rekruimen elit pada PDI Perjuangan Kota Bandung merupakan pokok permasalahan yang dianalisa dalam tesis Pendekatan metodologis yang dilakukan dalam mengidentifikasi serta membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang mengutamakan pencarian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam.Dalam penelitian ini dikedepankan teori-teori partai politik, sistem pemilihan umum serta teori elit dan teori rekruitmen elit, sebagai kerangka berfikir yang membantu dalam menganalisa hasil-hasil temuan penelitian di lapangan. Dengan adanya kerangka teori, dapat dikorelasikan antara fakta lapangan yang didapat dan melihat apakah terdapat kesenjangan antara teori dengan fakta lapangan yang ditemukan.Dari hasil penelitian yang didapat dalam - mekanisme rekruitmen elit PDI Perjuangan, PDI Perjuangan tidak mempunyai standar acuan, sehingga untuk mekanisme rekruitmen di daerah mekanismenya merupakan wewenang daerah, baik menemukan nama calon maupun dalam penentuan nomor unit calon. Tanpa adanya standar acuan dari DPP, DPC PDI Perjuangan Kota Bandung membentuk Tim Sembilan sebagai pihak yang akan bertanggung jawab dalam mekanisme rekruitmen elit. Pertimbangan mengenai Achievement (prestasi) dan kaderisasi belum menjadi pertimbangan utama dalam mekanisme rekruitrnent elit. Pertimbangan dari sisi askriptif dan pola patron klien justru lebih mengedepan dalam mekanise rekuitmen elit, di dalam politik modern saat ini yang seharusnya mulai meminimalisir kriteria-kriteria tersebut.Dari hasil-hasil temuan penelitian, terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu perlu adanya acuan yang jelas dari DPP PDI Perjuangan mengenai mekanisme rekruitmen elit baik untuk menetapkan nama calon maupun penetapan nomor unit. Pertimbangan dari kriteria achievement (prestasi) harus lebih dikedepankan guna mendapatkan sumber daya manusia partai yang teruji kapasitasnya dalam menjalankan aspirasi konstituennya. Oleh karena itu program kaderisasi harus segera dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

---

Recruitment Of Political Party Elites In The 1999 General Election: A Case Study Of Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bandung CityPolitical elites are those figures who are of capability and capacity to lead and practice political control. They are a small group which determine the direction of state's life. The heavy demand for the elites' role in transforming ideal values of people into empirical realities, particularly in a nation which upholds democracy and with a strong political party culture, make it an imperative for any political party to be capable of selecting and placing its cadres selectively. Accordingly, a political elite recruitment mechanism is of highest importance in a process of creating an aspirative government.In the 1999 general election PDI Perjuangan (Indonesia Democratic Party for Struggle) won with 33.7% of votes. It was accompanied by the winning of the party in Bandung City electorate with a majority in local parliament (DPRD). A research on the Bandung City PDIP's elite recruitment mechanism was the major problem analyzed in this thesis. The methodological approach used in identifying and discussing the problem was qualitative research, by particularly searching for those informants who know in deep the problem.Political party theories, general election systems, elite theories and elite recruitment theories were all used in this research as a frame of reference that was helpful in analysing the findings of research in field. By this theoritical framework, it could be correlated between the fact in field and the related theories, to see whether there were discrepancies between them.From the results obtained on the PDIP's elite recruitment mechanism it could be seen that there were some anomalies in the mechanism, that is, the party has no standard rule or reference, so the recruitment mechanism in local level was determined at local level, such as in deciding the candidates and their ranks. With no standard reference issued by the party's leadership at national level (DPP), the Bandung City PDIP's local leadership (DPC) created a Team Nine discharged to decide an elite recruitment mechanism.. Considerations on achievement and forming of cadres were not prioritized in the elite recruitment mechanism. Instead, the major considerations in the mechanism were ascribed side and patron-client patter, which is currently being eliminated from modern politics.From the results, it could be concluded that DPP PDIP needs to determine a clear reference for decising the parliamentary candidates and their ranks. Achievement criterium should be prioritized in order to attain the party's human resource of proved capacity in exercising their constituent's aspiration. Achievement has a close relationship with party's forming of cadres program. Therefore, a forming of cadres program should be carried out periodically and continuously."

"Penelitian tentang "Peranan Partai Politik Era Reformasi Terhadap Integrasi Nasional yang metigambil studi kasus PDT Perjuangan dan PK Sejahtera" ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan parpol dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat didalam menjaga kohesifitas bangsa Indonesia; Mengkaji peranan PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dalam meningkatkan aspek integrasi nasional; Serta mengkaji implikasi reformasi bagi ketahanan nasional dimana PDI Perjuangan dan PK Sejahtera menjadi aktor demokrasi yang diakui secara konstitusional.Penelitian memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan permasalahan secara asosiatif kepada PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dimana sumber data berasal dart sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator ideologi, pola rekrutmen, pola pengorganisasian, sebaran dukungan, kebijakan dari kedua partai terutama yang terkait dengan integrasi nasional.Adapun teori atau pendapat para ahli yang digunakan untuk melakukan penelitian berkisar seputar teori peranan, partai politik, integrasi nasional, dan ketahanan nasional, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Fertama, Parpol era reformasi melaksanakan peran integrasi nasional melalui fungsinya sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik serta tetap menjadi sarana artikulasi dan mengaggregasi kepentingan. Namun peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional mengalami pent roan kualiths karena perluasan partisipasi masyarakat tidak berbanding lures dengan kemampuan sumberdaya parpol, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya; Kedua, PDI Perjuangan dan PK Sejahtera memiliki peran panting bagi terwujudnya integrasi nasional. PDI Perjuangan sebagai partai terbuka dapat menunjang penguatan aspek integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa majemuk. Begitu pula dengan PK Sejahtera, karena ia mengikuti kaidah - kaidah demokrasi didalam memperjuangkan tujuan idiilnya; Ketiga, Euforia politik selama reformasi menjadikan negara pada posisi tidak stabil akibat ledakan partisipasi rakyat yang tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada. Hal demikian disadari oleh partai - partai politik era reformasi, karma itu ia melalui kadernya di badan legislatif mulai membuat regulasi jurnlah partai melalui pemilu agar bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi ketahanan nasional bersendikan demokrasi. Artinya, parpol era reformasi insyaf akan pentingnya sistem multi partai terbatas (proporsional) dalam rangka konsolidasi demokrasi sehingga tercipta kohesi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat.Terkait dengan temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional bisa lebih optimal, maka setiap parpol perlu segera berbenah did dengan meningkatkan sumber days yang dimiliki sehingga dapat mengelola partisipasi masyarakat dan mampu melembagakan konflik atau kepentingan yang sating bersaing. Oleh sebab itu, parpol juga perlu mengetahui lingkup serta intensitas perbedaan agama dan etnis, kesenjangan antara kelompok tradisional dan kelompok modem, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk ideologi - ideologi yang saling bersaing. Karena semua itu hams diagregasi dan diartikulasikan oleh parpol yang eksis dalam pentas politik nasional. Apalagi jumlah parpol selama transisi demokrasi sangat tergantung pada fragmentasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, parpol era reformasi melalui lembaga legislatif dan eksekutif hazes memastikan bahwa ia melaksanakan perannya dalam memperkuat integrasi nasional dimana secara gradual mengurangi emosentrisme yang mengancam integrasi nasional melalui Undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum.

---

The research about " The Role Of Political Party Era Reform To National Integration taking case study of PDI Perjuangan and PK Sejahtera conducted with the objective as a mean to describe the role of political party in integrating society aspiration in taking care of Indonesian nation cohesively; Studying the role of PDI Perjuangan and of PK Sejahtera in improving the national integration aspects; And also to study the reform implication to national resilience whereas PDI Perjuangan and of PK Sejahtera become democracy actors confessed constitutionally.

The research uses qualitative method by using approach of analysis description where the source of data came from the primary and the secondary sources. The research conducted by using ideology indicator, pattern of recruitment, organizational pattern, dispersion support, policy of both party - especially which related to national integration.

As for opinion or theory of experts used to conduct research gyrate in around role theory, political party, national integration, and national resilience. So that it obtained the following conclusion: First, political parties in reform era has been doing the role of national integration through communication medium function, socialization, political recruitment, conflict management, and remain consistent in being articulation medium and interest of aggregation. But the quality of the role of political parties in reform era to national integration is declining because the expansion of people participation is not directly proportional with capability and capacity of parties resources, including other state institutions; Second; that both parties have their important roles to form the National integration. PDI Perjuangan as an open party can support reinforcement of national integrity aspects to Indonesia as a plural nation. So does with the PK Sejahtera, because it follows democracy methods in achieving its ideal target; Thirr Political Euphoria during reform will make unstable state on course effect of people participation explosion which unable to be managed by existing political institution. This condition is realized by political parties in reform era; therefore, through their cadre in legislative institution, they begin to make regulation of parties number through the election in order to create more conducive climate of national resilience based on democracy. It means that political parties have realized the importance of definite multi parties (proportional) in order to make democracy consolidation so it can be created social cohesion that involve people participation.

Related to the invention of this research, the researcher recommends that in order to make the role of political parties in reform era to national integration more optimum, each party needs to improve themselves by increasing their resources so they are capable to manage people participation and also able to institute the conflicts or compete interests. Therefore, political parties need also to know the scope and the intensity of ethnic and religion diversity, the gap between traditional and modem group, the gap between city and rusticity, including the compete ideologies, because those all factors must be aggregated and articulated by political parties that exist in national political stage. Moreover, number of political parties within democracy transition is much depend on the fragmentation happened between society. Therefore, political parties in reform era through Legislative and executive institution must ensure that they can implement their role in strengthening national integration and gradually decreasing that menace national integration through political party regulations and general election."