Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Majelis Pengawas Notaris yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat mempunyai salah satu kewenangan menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan pasal pasal yang memuat norma disipliner dan jenis sanksi terhadap pelanggarannya serta tata cara atau prosedur pelaksanaan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Kewenangan Majelis Pengawas notaris dalam penjatuhan sanksi harus sesuai dengan jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang dicantumkan dalam pasal pasal Undang-Undang jabatan Notaris dan tata cara pelaksanaan sidangnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Melalui metode penelitian yuridis normatif, dengan analisa hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang jabatan notaris, dapat diperoleh diskirpsi mengenai sinkronisasi antara kewenangan Majelis Pengawas notaris, jenis Pelanggaran, jenis sanksi dan prosedur pelaksanaan sidang. Hasil penelitian dijumpai tidak adanya sinkronisasi antara kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang bersumber dari Undang-Undang jabatan Notaris dengan penjatuhan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran dan Prosedur pelaksanaan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

---

Notary Supervisory Council which gradually made up of the Regional Supervisory Council, the Supervisory Council of Regional and Central Supervisory Council has the authority to hold a hearing and sanctions against Notary violating the law office of Notary or Notary Code. Law Notary has set chapters articles containing disciplinary norms and types of sanctions against the infraction and ordinances or procedures for implementing the hearings and sanctions.

The authority of the Supervisory Council sanctions must be notarized in accordance with the type of offense and type of sanction specified in article article Notary Act positions and procedures of the trial must be in accordance with the provisions of the applicable procedural law.

Through normative juridical research method, with a legal analysis of the decision of the Supervisory Council of Notaries with the scope of the authority granted under the Law office of a notary, may be obtained diskirpsi on synchronization between the authority of the Supervisory Council of the notary, the type of violation, the type of sanction and the implementation procedure of the trial.

Results of the study found the lack of synchronization between the authority of the Supervisory Council of Notaries sourced from office of the Notary Act by imposing sanctions in accordance with the type of offenses and procedures of hearings and sanctions."

"Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah ditingkat Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah ditingkat Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat ditingkat Ibu Kota Negara, mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan atau Pelaksanaan Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia secara substantif memuat norma etik (moral), norma disiplin dan yang berkaitan dengan norma hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris secara substantif memuat norma moral (etik), norma disiplin dan berkaitan dengan norma hukum pidana dan hukum perdata. Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk oleh Perkumpulan Ikatan Notaris mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris, begitu pula Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Notaris bersifat organisatoris sedangkan sanksi yang dijajtuhkan Majelis Pengawas Notaris merupakan sanksi hukum (tindakan disipliner). Ada terjadi tumpang tindi (overlapping) dan penggabungan jenis norma, jenis sanksi dan penggabungan kewenangan badan yang melakukan penegakan terhadap norma tersebut. Perlu dilakukan reposisi terhadap jenis norma yang diatur dalam Kode Etik Notaris maupun yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta pengaturan kembali kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan meniadakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menegakkan norma etik (moral).

---

Notary in stages Supervisory Council composed of the Supervisory Council, the City or Regional District, Regional Supervisory Council and the Provincial Assembly of the Supervisory Capital Center State level, has the duty and authority hold hearings and impose sanctions for alleged violations of the Code or a Notary Public and Notary Implementation. Notary Code of Ethics established by the Indonesian Notaries Association substantively contains the norms of ethics (moral) norms relating to discipline and legal norms. Notary Act contains substantive moral norms (ethics), the norm of discipline and norms relating to criminal law and civil law.

Honor Council established by the Society of Notaries Notary Association has the duty and authority to make meetings and impose sanctions against the notary who violates the Code and the Notary Law Notary, Notary Supervisory Council as well as set up by the Minister has the duty and authority held hearings and sanctions against notaries who violate the Code of Ethics and Law Notary Notary. Honor Council sanctions Notary is organizationally while sanctions Notary Supervisory Council is a legal sanction (disciplinary action).

There happens to overlap Tindi (overlapping) and the incorporation of the norm type, the type of sanction and authority of the person making the incorporation of enforcement against the norm. Necessary to reposition the kind of norms that are set out in the Code of Conduct as well as those set in the Notary Law Notary and setting back the authority to abolish the Supervisory Council Notary Notary Supervisory Council the authority to uphold ethical norms (moral)."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise."

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan.

---

Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure."

"Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan sebagian fungsi administratif negara di bidang keperdataan. Produk hukum Notaris adalah akta notaris dimana akta tersebut adalah akta otentik yang harus memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata. Akta otentik tersebut merupakan dokumen negara yang wajib dijaga dan dipelihara oleh Notaris sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi tidak jarang banyak akta yang terdapat dalam protokol Notaris yang kemudian disimpan secara manual tersebut rusak dan hilang karena penyimpanan oleh Notaris yang kurang berhati-hati maupun bencana alam. Perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat membawa pengaruh pada dunia hukum, tidak terkecualikenotariatan. Hadirnya teknologi diharapkan menjadi jawaban atas kesulitan penyimpanan protokol notaris yang berisi dokumen negara tersebut. Penyimpanan dengan menggunakan database nirkabel seperti cloud dan/atau Public Document Repository di dalam suatu server besar yang dimiliki suatu institusi yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu jawabannya. Hal ini tentu akan memudahkan Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi Notaris, dengan cara pengawasan jarak jauh. Rumusan masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana ketentuan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia untuk menjaga keotentikan arsip negara dan bagaimana upaya hukum yang tepat yang dapat dilakukan sehingga penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik dapat diterapkan sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis-normatif serta pembahasan yang digunakan dalam tesis ini adalah preskriptifanalitisdengan metode pencarian data kualitatif. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus mengenai tata cara penyimpanan arsip Notaris baik yang manual maupun terkomputerisasi secara modern. Oleh karena hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh sejauh mana perkembangan dunia kenotariatan Indonesia menerapkan konsepsi cyber notary khususnya mengenai pengarsipan dan tata administrasi modern Notaris.

---

Notary in Indonesia is a public official who runs some of the administrative functions of the state in the field of civil law. The legal precedents or products of a Notary is a notary act in which the act is an authentic act which must comply with Article 1868 of the Indonesian Civil Code. The authentic act is a state document that must be maintained by a Notary

pursuant to the Indonesian Notary's Law, but not often many acts that contained and stored in the Notary protocol manually, are damaged and lost by Notary negligent or by some disaster. The rapid development of the technological world has had an effect on the world of law and Notary. The presence of technology is expected to be the answer to the difficulty of storing notary protocols containing the state documents. Storage using wireless databases such as cloud system and/or Public Repository Document on a large server owned by an institution designated by the Ministry of Justice and Human Rights is one of the answer. This

will certainly facilitate the Notary Supervisory Board in carrying out its duties to oversee Notaries, by way of remote surveillance. The formulation of the problem examined in this thesis is how the provisions stipulated by the Law of the Republic of Indonesia to maintain the authenticity of state archives and things that can be done so that the storage of Notary Protocol in electronic form can be applied so as to improve the supervisory function of the Notary Supervisory Board. The research method used in this thesis is juridical-normative and the discussion used in this thesis is prescriptive-analytical with qualitative data search

method. Until now there has been no special regulation on the procedure of archival storage of Notary both manually and computerized in a modern manner. Therefore, this thesis is obliged to examine further what the development of Indonesian notary world applying its cyber notary concept especially about archiving and administration for a modern notary."

"Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang sifatnya otentik, yang pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akta dibuat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris berkewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dalam melaksanakan kewenangannya Notaris, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diawasi,dibina, serta diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris. Diwilayah hukum Kota Bekasi majelis tersebut disebut MPD Notaris Kota Bekasi yang anggotanya berjumlah 9 orang. Peranan MPD Notaris kota Bekasi meliputi fungsi Pengawasan,Pembinaan, dan Pemeriksaan. Adapun tindakan pemeriksaan MPD Notaris Kota Bekasi merupakan tindakan yang dilakukan secara priodik maupun secara temporer, jika diduga kuat ada Notaris yang melakukan tindakan melanggar kode etik Notaris, yang dilaporkan dan dikehendaki pihak masyarakat maupun penegak hukum kepolisian, kejaksaan maupun pihak pengadilan. Adapun dasar hukum acara pemeriksaan terhadap Notaris atas dugaan melanggar kode etik tersebut, bahwa MPD Notaris Kota Bekasi berdasarkan Pasal 138 HIR. Berdasarkan HIR tersebut MPD berkewajiban melakukan telaah kekuatan alat bukti (Akta) serta prosedur pembuatan Akta berdasarkan pengakuan Notaris sebagai obyek pemeriksaan. Bahwa pengawasan pelaksanaan sanksi terhadap Notaris, sementara ini dilakukan secara sinerji oleh MPD Notaris Kota Bekasi dengan pihak penegak hukum lainnya, serta koordinasi informal dengan pihak organisasi kelembagaan Notaris.

---

In Act No. 30 of 2004 on Notaries Notary explained that the Act has the authority to make the character authentic, whose creation must not conflict with laws and regulations that exist. Notaries are public officials authorized to make authentic deeds as far as making some authentic act is not reserved for other public officials. There is an authentic deed required by legislation in order to create certainty, order and protection of the law. In addition to an authentic deed, made before Notary, which are required by legislation, the deed was made as well as desired by the parties concerned to ensure the rights and obligations of the parties for the sake of certainty, order, and legal protection for interested parties. Deed essentially authentic includes formal truth according to what the parties notified the Notary. Notary is obliged to include that what is contained in the Deed has been taken seriously and in accordance with the will of the parties, in particular by making it clear to read the contents Deed, as well as provide access to information, including access to laws and regulations related to the parties signatory to the deed. The parties can freely decide to approve or not approve the contents of the Deed will be signing. In exercising its authority Notary, based on Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, controlled, supervised, and examined by the Supervisory Council of Notaries. In jurisdictions such assemblies Bekasi called MPD Notary Bekasi whose members amounted to 9 people. The role of MPD Notary Bekasi city include oversight function, Development, and Inspections. The MPD investigation actions Bekasi Notary is an act that is done on a temporary basis priodik or, if there is a Notary allegedly unethical action Notary, who reported and desired the law enforcement community and the police, prosecutors and the courts. The legal basis for the investigation of the alleged violation Notary code, that MPD Notary Bekasi HIR under Article 138 (Article 164 RBG, 148 Rv). Based on the MPD HIR obliged to examine the strength of evidence (deed) and the procedures of recognition based on Notarial Deed as an object of examination. That monitoring the implementation of sanctions against the Notary, as is done in synergy by MPD Notary Bekasi with other law enforcement authorities, as well as informal coordination with the institutional organization of Notary."

"Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. hal ini juga termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dalam tesis ini juga meninjau beberapa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta mengenai pemberian sanksi dalam bentuk sanksi teguran. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana efektifitas putusan Majelis Pengawas Notaris yang berupa sanksi teguran terhadap Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dan bagaimanakah pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya berdasarkan hasil putusan Majelis Pengawas Notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa sanksi teguran yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik lisan maupun tertulis, dianggap kurang efektif, karena sanksi teguran tidak memberikan dampak langsung serta dianggap tidak memberikan efek jera bagi Notaris, dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten yang diberikan wewenang berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi.

---

The notary in running the Department is not separated from the supervision of the Notary Supervisory Council. it is also included in the case of penalties for a Notary who violates the Notarized Code of Conduct and / or the Law of Notary Public, so this thesis also reviews some of the decision of the Supervisory Council of the Notary Public of DKI Jakarta regarding sanctions in the form of reprimand sanctions.

The issue raised in this thesis is how effective the decision of the Notary Superintendent Assembly in the form of sanction of reprimand against notary who violated and how to supervise Notary in carrying out sanctions received based on decision of Notary Supervisory Council. This paper uses normative juridical research method that refers to legal norms with literature study by examining and analyzing library materials in the field of law.

The conclusion in this study is that the sanctions sanctions imposed by the Notary Supervisory Council, both oral and written, are considered less effective, since reprimand sanctions have no immediate impact and are considered to have no deterrent effect on the Notary, and the oversight by the Notary Registrar of the The notary in carrying out the sanction it received was carried out by the Notary Assembly of the City / County Notaries given authority based on the Decision of the Regional Supervisory Council of the provincial Regional authorities in charge of the decision."

"Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang secara atributif diberikan oleh Negara yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat dan memenuhi standar profesional. Pengawasan terhadap Notaris bukan hanya pelaksanaan jabatannya tapi perilakunya, yang selama ini belum jelas kriteria perilaku yang diawasi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris, hasil wawancara dipergunakan untuk mendukung argument hasil penelitian. Hasil penelitiannya, Pertama, fungsi Majelis Pengawas sudah cukup baik sedangkan fungsi Dewan Kehormatan belum optimal melaksanakan tugasnya karena sosialisasi terhadap perilaku Notaris yang baik tidak dilaksanakan secara berkala, sehingga pelanggaran Perilaku Notaris tidak hanya ada pada Notaris yang diawasi saja, tetapi dilakukan juga oleh Anggota Majelis Pengawas serta Anggota Ikatan Notaris Indonesia itu sendiri, Kedua, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia agar semakin aktif melaksanakan tugasnya mengawasi serta melakukan pembinaan atas Pelanggaran Perilaku Notaris dan yang ketiga Notaris sebagai pejabat umum yang sudah menerima kepercayaan masyarakat selayaknya berperilaku dan berahlak baik.

---

Notary is a position of trust given attributively by the State as listed in the Law. In carrying out this post, a Notary must comply with all the moral rules held in the community and meet professional standards. Monitoring of the Notary means not only supervising the implementation of the position, but also their conduct which so far it is not clear as of the criteria of the conduct to be supervised. This study is an empirical research, interview result is used to support the research argument.

The result is: First, the Supervision Board has been quite good while Honorary Council are not yet optimal in carrying out their functions as the socialization on Notary Conduct is not performed periodically, thus the violation of Notary Conduct is present not only among the supervised Notaries, but also among members of the Supervision Board and members of the Indonesia Notary Association. Second, it is hoped that the Honorary Council of the Indonesia Notary Association will be more active in carrying out their duties of supervising and coaching against violation of notary conduct, and the third, a Notary public official who has received public trust should possess a good moral and conduct."

"Notaris telah disumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatannya. Namun, dalam praktiknya masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta autentik salah satunya adalah akta PPJB. Jika ditemukan kecacatan dan kekeliruan dalam pembuatan akta PPJB, maka notaris wajib bertanggung jawab atas aktanya. Untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh notaris diperlukan peran Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan notaris. Permasalahan yang dibahas adalah bentuk pelanggaran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta PPJB serta analisis pertimbangan majelis dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/PTS-MPWNPROVINSI JAWA BARAT/XII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan hasil wawancara. Berdasarkan penelitian ini notaris terbukti melakukan beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan UU JN dan dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif, perdata dan pidana serta kekuatan pembuktian akta PPJB menjadi dibawah tangan. Pengenaan Pasal pada pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat dapat dikatakan terlalu umum dan kurang terpenuhinya Pasal berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris serta penjatuhan sanksi dinilai kurang memberikan efek jera. Adapun saran yang dapat diberikan notaris harus memperhatikan aturan-aturan dalam UU JN guna memberikan rasa aman terhadap pemakai jasa notaris dan para pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata atau melaporkan tindakan pidana pemalsuan surat. Kemudian, MPD harus melakukan penyuluhan guna meminimalisir pelanggaran notaris dengan melakukan pemeriksaan terhadap kantor notaris dan MPW harus mengusulkan pemberhentian sementara kepada MPP serta harus memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan.

---

otaries have been sworn in before carrying out their positions. However, in practice there are still many Notaries who commit violations in making authentic deeds, one of which is the PPJB deed. If defects and errors are found in the preparation of the PPJB deed, the Notary must be responsible for the deed. To minimize violations committed by Notaries, the role of the Notary Supervisory Board is needed as an institution for supervision and guidance of Notaries. The problems discussed were the forms of violations and responsibilities of the Notary in making the PPJB deed and the analysis of the assembly's considerations in the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 14/PTS-MPWNPROVINCE OF WEST JAVA/XII/2019. The research method used by the author is normative judicial by reviewing the provisions of the legislation supported by the results of interviews. Based on this research, the Notary is proven to have committed several violations that are not in accordance with the Rules of Notary Profession (UU JN) and can be subject to administrative and civil responsibility and the PPJB deed made by the Notary becomes signed under hand. The imposition of articles on the consideration of the Notary West Java Regional Supervisory Board is considered too general and the Articles related to violations committed by Notaries are not fulfilled. The suggestions that can be given by a notary must pay attention to the rules in the UU JN in order to provide a sense of security to notary service users and the injured parties can file a civil lawsuit or report a criminal act of forging letters. Then, the MPD must provide counseling to minimize notary violations by conducting an examination of the notary office and the MPW must propose a temporary suspension to the MPP and must pay attention to the facts in the trial. "

"Tesis ini membahas permasalahan hukum terkait pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu mengenai peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawas Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang. Permasalahan tersebut dilatar belakangi dengan adanya seorang Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan secara dengan sengaja dan memang memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga mengakibatkan merusak martabat Notaris sebagai profesi kepercayaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat atas kehadiran Notaris. Oleh sebab itu penulis membahas peran pengawas Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya. Rumusan masalah tesis ini adalah yaitu bagaimanakah peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang dan, bagaimanakah penjatuhan sanksi-sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris secara berulang-ulang. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik. Namun pemenuhan jangka waktu pemeriksaan perkara masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada Majelis Pengawas Notaris. Terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dirasa kurang tegas, hal ini dikarenakan sebelumnya Terlapor juga pernah melakukan pelanggaran dalam ruang lingkup yang serupa. Sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera kepada Notaris yang bersangkutan sehingga pengawas Notaris haruslah bersikap lebih tegas.

---

This thesis discusses about relate to Notary Public in running a position which is about the role of Notary Supervision Board in supervising notary public who conducts repeated violations. The issue is the background caused by a notary public who conducts violation of Statute of Notary public. It is done deliberately and he has conscious that what he as done is not allowed by Statute. So it can damage the good will name of Notary public as profession of trust and decreasing society trust over notary public. Therefore, writer discussed about the role of notary public supervisor done by Notary Supervision Board in running the task. Research problem of the thesis was how was the role of supervisor of notary public in supervising notary public who did repeated violation and how to give sanctions to notary public who did law violation of notary. Research method used in this research was juridical normative with research typology which was used to answer the problems in this research that used analytic descriptive. The result of this research was, Regional Supervisory Board had been done task and authority well. However, fulfillment period of case examination had not been fit to regulatory requirements because of the lack of human resource in Notary Supervision Board. About the sanction from regional supervisory board, it was considered less firm because previously, the suspect had done violation of the same case. The sanction didn rsquo t cause deterrent effect for related notary public so Supervisor of notary public must be firm."