Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat (Studi Pada Proses Distribusi, Sosialisasi dan Edukasi Kelurahan Kali Baru Jakarta Utara). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan teori kebijakan kesejahteraan sosial Gilbert dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat terdapat proses distribusi, sosialisasi dan edukasi Kartu Indonesia Sehat. Indikator kesuksesan implementasi Kartu Indonesia Sehat adalah tingkat keberhasilan distribusi KIS kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dalam proses implementasi terdapat faktor penghambat yaitu penyiapan, verifikasi, validasi data yang membutuhkan waktu lama, dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menyarankan BPJS Kesehatan mengevaluasi agar distribusi Kartu Indonesia Sehat berjalan optimal.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the Healthy Indonesia Card Policy Implementation (Studies of Distribution, Processes and Socialization and Education of North Jakarta Sub Kali Baru). This study is a qualitative study using the theory of social welfare policy with a descriptive Gilbert. The study concluded that the implementations of the policy of Indonesian Health Cards are the distribution process, socialization and education. The Indicators of the success of Healthy Indonesia Card implementation is the success rate of KIS distribution to the participants of beneficiary contribution (PBI). There are also inhibiting factors in the process of implementation including preparation, verification, data validation time, and the coordination of the various stakeholders. The research suggests that BPJS Health has to evaluate the distribution of Indonesia Health Cards running optimally."

"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan kepesertaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di wilayah Puskesmas Kecamatan Cipayung. Penelitian adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2014. Penelitian kualitatif ini dengan menggunakan wawancara mendalam dan FGD. Model implementasi kebijakan yang dipakai adalah George C. Edward III. Terdapat empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kebijakan kepesertaan KJS telah mengalami beberapa kali perubahan. Dari empat variabel dalam model George C. Edward IIII, didapatkan kesimpulan implementasi kebijakan ini belum sesuai, akibatnya sasaran kebijakan kepesertaan KJS belum tepat.

---

This thesis analyzes the implementation of Healthy Jakarta Card membership in the region of Cipayung Sub-District Community Health Center, East Jakarta using qualitative method. This method was carried out with in-depth interviews and the focus group discussion on April until May 2014. Using the policy implementation George C. Edward III model, there are four variables, those are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The policy of the Healthy Jakarta Card membership has been changed several times. Based on that four variables model, author concludes that the implementation of this policy has not been completed that results the target was not appropriate."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilihat dari tuntutan operasional, tuntutan sumber daya, dan dukungan aktor publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivist. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi.Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja dari Gordon Chase diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan program tersebut berlum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan tidak efektifnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek tuntutan operasional yaitu proses kepesertaan, sehingga berimbas kepada aspek yang lainnya.

---

This thesis focuses about the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program seen from the operational demands, resource demands, and the support of public actors. This study is a qualitative research with post-positivist approach. The validity of data is done by triangulation method.Based on the framework analysis of Gordon Chase, it is concluded that there are problems that caused the program has not been operated effectively. The most fundamental problems that led to the ineffectiveness of the Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government is the aspect of operational demands, membership process, that gives impact on the other aspects."

"Per 1 Januari 2015, pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada program JKN. Terdapat sanksi bagi badan usaha yang melanggar peraturan tersebut. Sebagian besar badan usaha mendaftar JKN dikarenakan peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dan persepsi peserta badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Bekasi terhadap penyelenggaraan program JKN. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dianalisa secara univariat, jumlah sampel sebanyak 75 responden badan usaha yang diambil secara purposive sampling. Karakteristik responden badan usaha, paling banyak didominasi oleh badan usaha yang berasal dari sektor industri pengolahan (44%), jumlah tenaga kerja > 99 orang (62,7%), upah tenaga kerja seluruhnya dibayar sesuai dengan UMK (44%), lama kepesertaan pada program JKN ≥ 8 bulan (57,3%), tenaga kerja sudah seluruhnya didaftarkan (56%), dan sudah memiliki asuransi kesehatan sebelum JKN (86,7%). Sedangkan persepsi badan usaha dilihat dari 5 aspek yakni persepsi terhadap peraturan JKN, kepesertaan JKN, kontribusi iuran, pelayanan kesehatan, dan prosedur pendaftaran. Hasil penelitian menunjukkan 5,3% badan usaha dengan persepsi kurang; 77,3% dengan persepsi cukup; dan 17,3% dengan persepsi baik. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti sosialisasi, pelayanan medis pasien JKN, dan pelayanan di BPJS Kesehatan.

---

In January 1, 2015, employer are required to register their employee in Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program. There are penalties for enterprises that against these rules. Most enterprises register JKN due to government regulations that require to register. This study aims to describe the characteristics and perceptions of enterprise participants in BPJS Kesehatan KCU Bekasi about the implementation of JKN. This study used quantitative method with cross sectional approach and univariate analysis, a total sample of 75 enterprise respondents were taken by purposive sampling. Characteristics of enterprise respondents, the most widely dominated by enterprise from the manufacturing sector (44%), the amount of employee > 99 people (62.7%), employee wages paid entirely in accordance with the UMK (44%), length of membership in JKN program ≥ 8 months (57.3%), employee has been fully registered (56%), and already have health insurance before JKN (86.7%). While the perception of enterprise seen by 5 aspects which are perceptions of JKN regulatory, JKN participation, contribution fees, health services, and registration procedures. The results showed 5.3% of enterprises with less perception; 77.3% with sufficient perception; and 17.3% with good perception. Some things need to be improved such as socialization, medical services for JKN patients, and services in BPJS Kesehatan."

"Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlahkepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmenpeserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program KaderJKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukanselama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaahdokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Ujivaliditas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwaimplementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalandengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja,namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap.Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masihmengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaanpedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin denganbaik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksanakurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belumsepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan:implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala.Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM,sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.

---

The JKN KIS Cadre Program was established to increase membership growth andincrease the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. Thepurpose of this research is to analyze the implementation of JKN KIS Cadre program inBekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 within depth interview technique, observation and document review using Van Meter andVan Horn policy implementation theory. Test validity through a source and methodtriangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN KISCadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standardsand targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximizedand the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems,application technology systems, and information dissemination are still constrained.Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not beenmaximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN KISHuman Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementersis not supportive and the economic, social and political environment has not fullysupported the implementation of the KKD KIS Cadre program. Conclusion Theimplementation of JKN KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The needfor improvement of standards and targets, information systems, communication, humanresources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIScadre program."

"Jaminan pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Analisis ini bertujuan mengevalusi pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan persalinan untuk akses masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan studi kasus pelayanan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan pada bulan Juni 2013. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan metode implemantasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Masyarakat miskin mudah mengakses pelayanan persalinan di Puskesmas. Tetapi tetap dibutuhkan perbaikan metode komunikasi ke masyarakat.

---

Guarantee of service delivery for the poor aims to improve access to maternity services in order to reduce the MMR and IMR. This analysis aims to evaluate the implementation of policies to guarantee labour care access for the poor in Jakarta. The study was conducted in Jakarta with a case study in health centers Penjaringan service in June 2013. A qualitative approach was done by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Interview guidance is based on the model of public policy implementation by George Edward III consisting of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Poor society can easily access labour service in the health center. But still, improvement to the method of communication is needed."

"ABSTRAKTujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan P2JK KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the implementation of INA CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting in depth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance P2JK Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of t he INA CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INA CBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance. "

"BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional mengupayakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk peserta. Salah satu caranya adalah melakukan survei kepuasan yang disebut Walk Through Audit (WTA). Tujuan dari WTA adalah terhimpunnya data kepuasan peserta yang sesuai dengan sasaran pokok Peta Jalan JKN tahun 2019, yaitu indeks kepuasan peserta 85%. Umpan balik akan diberikan oleh BPJS Kesehatan pada FKTP sehingga diketahui Area of Improvement (AOI) yang dapat ditingkatkan oleh FKTP tiap bulan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya implementasi WTA di wilayah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pelaksanaan WTA sudah cukup baik namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya terutama masalah komunikasi umpan balik. Perlu adanya sosialisasi dan kajian lebih lanjut untuk mengoptimalkan pelaksanaan WTA.

---

BPJS Kesehatan as Social Health Insurance provider aims to improve the quality of health services for members. One way is to conduct a satisfaction survey called Walk Through Audit (WTA). The aim of the WTA is to gather participant satisfaction in accordance with the JKN Road Map principal target in 2019, which is 85% participant satisfied with the health care service. Feedback will be given by BPJS Kesehatan to primary healthcare facilities so that the Area of Improvement (AOI) can be identified based on monthly case. The purpose of this research is to evaluate the implementation of WTA in the BPJS Kesehatan North Jakarta Branch. Research uses qualitative method. The assessment shows that the WTA implementation is fair enough but there are still many constraints in its implementation, especially the feedback. Socialization and further studies are needed to optimize the WTA implementation."

"Adanya dualisme dalam kebijakan mengenai jaminan kesehatan di Kota Bekasi, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Kartu Sehat berbasis NIK, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dari segi aturan maupun biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan menggunakan pengertian implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan merujuk pada teori Edward III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan melalui wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi sudah dijalankan sebagaimana apa yang telah dikonsepkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Namun, masih ditemukan kendala yang menciptakan terjadinya berbagai perubahan pada sistem pelayanan menggunakan KS-NIK. Dari 13 Dimensi yang mengukur faktor yang mempengaruhi implementasi, hanya 5 dimensi yang tercapai. Masih ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan KS-NIK sebagai Jamkesda, diantaranya keterbatasan Sumber Daya, intruksi yang tidak disampaikan dengan jelas, ketidaktersediaan insentif, prosedur yang masih menimbulkan keluhan, serta kondisi politik yang tidak mendukung pelaksanaan Jamkesda. Penelitian ini merekomendasikan untuk menjadikan skema jamkesda hanya sebagai pelengkap dari kekurangan yang dimiliki JKN.The dualism in the policy of health insurance in Bekasi City such as National Health Insurance (JKN) and Local Health Insurance (Jamkesda) through Kartu Sehat Berbasis NIK, causes the occurance of overlap from the side of rules or cost that must be issued by the government of Bekasi City. This research aims to analyze the implementation of KS-NIK policy by using the implementation definition from Van Metter and Van Horn (1975) and analyze the factors that influence the policy implementation of KS-NIK by referring to the theory of Edward III (1980). The research uses post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interview and literature study. The research results show that KS-NIK implementation as Jamkesda in Bekasi City has been run in line withpolicy implementation concept (Van Metter and Van Horn, 1975). However, there are still some obstacles that cause the change in the service system using KS-NIK. Out of 13 dimensions that measure the factor which influences its implementation, there are only 5 dimensions achieved. There are still various obstacles in the implementation of KS-NIK as Jamkesda such as limited human resources, unclear instruction, inequal insentive, unclear procedures, and political condition that do not support Jamkesda implementation. This research suggest that Jamkesda neet to in line with national regulation and fill the gap from national insurance."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk Menggambarkan faktor-faktor terkait pelaksanaan rujukan PT Askes Cabang Jakarta Pusat di Puskesmas Kecamatan Senen dan Kecamatan Johar Baru Tahun 2012 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu ditelaah beberapa aspek yang terkait dengan ketersediaan dokter, ketersediaan obat-obatan, kelengkapan fasilitas alat kesehatan, pemahaman petugas kesehatan sebagai gate keeper dan pemahaman pasien peserta askes tentang rujukan dan rujuk balik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika ketersediaan obat dan kelengkapan fasilitas di puskemas kurang akan membuat kemungkinan pasien dirujuk ke PPK tingkat lanjut semakin besar, pengetahuan pasien akan layanan rujukan juga mempengaruhi keputusan pasien untuk dirujuk, semakin besar pengetahuan pasien, maka akan kecil kemungkinan pasien dirujuk dan sebaliknya semakin sedikit pengetahuan pasien, maka akan semakin besar pasien dirujuk.

---

The purpose of this study was to describe factors related to the implementation reference Askes Branch in Central Jakarta district health centers and sub-Johar Senen Year 2012 by using a qualitative approach. Moreover examined several aspects related to the availability of doctors, availability of drugs, medical devices complete facilities, understanding health as a gate keeper and patient understanding of participants askes about referral and refer back. The results of this study indicate that if the availability of drugs in health centers and complete facilities will make less likely the patient is referred to a greater PPK advanced, knowledge of patient referral service will also influence the decision to refer the patient, the greater the knowledge of the patient, the less likely the patient will be referred and conversely the less knowledge of the patient, the greater the patient is referred."