Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article analyzed the performance of community direct block grant (BPLM) disbursed through the pesantren (boarding school) using institutional economic theory approach. The approach involved in examining of contract participation, social capital, transaction cost, and income. This research was conducted at two pesantrens in Madura Island. The sample was taken using cluster random sampling method. The research showed that the social capitals of the pesantren are consisted by a blessed value system (barokah), obedience, honesty, and solid network between the farmers and the pesantrens. The capital was rooted in farmer’s lifestyles which influence the operation of the pesantren economic activity. Meanwhile, the transaction cost was depending on how the farmers organize the BPLM that influenced by each pesantren’s characters as reflected by typical governance structure, behavioral attributes of the farmers/chairperson of the farmer’s group, pesantren’s networking, and uncertainty. The execution costs are the major contribution to the total transaction costs. The increasing of the transaction costs will be followed by the significantly decreasing of the farmer’s income."

"Tesis ini mengevaluasi kinerja lembaga bentukan masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang dikoordinasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced scorecard, sebuah alat kinerja yang mampu menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi tindakan strategis organisasi berdasakan informasi pengukuran yang dihasilkannya. Kinerja keseluruhan masing-masing perspektif balanced scorecard berdasarkan perhitungan tabel balanced scorecard menunjukkan lembaga pengelola kegiatan di Arjasari lebih baik dibanding Kertasari. Kinerja lembaga pengelola kegiatan di Kecamatan Arjasari termasuk kategori baik sedangkan di Kertasari cukup. Pencapaian target di Kecamatan Arjasari lebih baik dibanding Kertasari sehingga mendorong skor yang lebih besar. Berdasarkan penilaian itu, tesis ini menyusun suatu rekomendasi aksi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi lembaga pengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kertasari dan Arjasari.

---

This thesis is trying to evaluate the performance of community institution on national program for rural community empowerment in Kertasari and Arjasari, year of 2008 that is managed by Executive Institution of Activity (UPK). The method used in this research is balanced scorecard. Balanced scorecard is a tool to measure performance, which able to reflect vision, mission, and strategy to organize strategic act, based on measured information. The whole performance of each balanced scorecard?s perspective show that Arjasari is better than Kertasari. Executive institution performance of Arjasari is high level and Kertasari is middle level. The target achievement of Arjasari is better than Kertasari. It causes score of Arjasari is higher than Kertasari. Based on the evaluation, this thesis recommend some action plan that can be used to optimize the role of UPK Kertasari and UPK Arjasari."

"ABSTRAKPD Pasar laya nierupakan Badan UsaIia Milik Pemerintah Daerah Khusus IbukotaJakarta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum di bidang perpasaran,membina pedagang dan ikut menciptakan stabilitas harga dan distribusi di pasar. Tugas danwewenang yang khas ini menjadikan PD Pasar Jaya bertauggung jawab untuk membantumengarahkan pedagang di pasar tradisional agar dapat turut memetik keuntungan dan peluangpertumbuhan masyarakat sena membantu mengantisipasi perubahan lingkungan yangmengancam eksistensi mereka.Keberadaan pasar modern yang sangat ekspansif, terkikisnya keunggu!an bersaingpasar tradisìonal dan pergeseran perilaku konsumen tidak dapat dipungkiri telah menurunkanpangsa pasar pedagang tradisional. Saat ini pasar modem dengan skala ekonomi dan aksesyang dimìlikinya, mulai memasuki semua segmen dengan memberikn barga yang relatifrendah untuk berbagai komoditas.Dengan menguasai dan mengelola 151 pasar tradisional di wilayah DXI Jakarta danmemiliki aset yang sangat besar, temyata sampai dengan taliun 1999 PD Pasar Jaya belummampu memberikan kontnbusi seperti yang diharapkan. Tujuan dan penelitian ini adalahuntuk mengkaji lebib jauh kineija PD Pasar Jaya serta kondisi keuangannya. Kajian inimenggunakan anaiisis strategi bisnis, anailsis common size, analisis perbandingan laporankeuangan, analisis rasio keuangan dan anaHsis anis kas. Karya akhir ini juga dilengkapidengan analisis hasil kuesioner mengenai pandangan pedaang dan peinbeli terhadap PDPasar Jaya dan analisis SWOT.Dari hasil analisis lingkungan industri diketahui baliwa industri pengembang danpengelola tempat usaha merupakan industni yang meinpunyal tingkat persaingan yang saiìgattajam dengan kekuatan pembeli yang sangat tinggi dan kekuatan pemasok yang cukup rendab.Hambatan untuk masuk ke dalam industri ini tergolong cukup tingi dengan ancaman produksubstitusi yang cukup tìnggi.Dari hasil analisis kinerja keuangan dapat dìketahuì bahwa PD Pasar Jaya mampumemperrahankan kemampulabaannya walaupun pada saat terjadi krisis perekonomianNamun demikian laba yang diperoleb belum tercapai dengan optimal akibat adanyaketidakefislénan manajemen. Hal ini diindikasikan dengan kemampuan untuk memperolehkeuntungan yang rendah, pewanftatan aset yang belum optimal, praktek kerja yang tidakekonomis dan resiko bangkrut yang rendah karena ditanggung Web Pemerintab Daerah DKIJakarta.Dari hasil analisis kuesioner mengenai pandangan pedagang dan pembeli terhadap PDPasar Jaya diperoleb bahwa lokasi pasar, barga sewa tempat usaba. kelengkapan dan kualitasbarang yang dijual oleh pedagang tradisional seria pelayanan dad PD Pasar Jaya sudahmemperoleh nilai yang balk. Hal-hal yang masib memperoleh nilai yang kurang dan perluuntuk ditingkatkan adalah barga bara.ng yang dijual oleh pedagang, kebersihan, keamanan dankenyamanan pasar, fasilitas parkir dan pembinaan pedagang. Posisi PD Pasar Jaya saat ini berada dalam keadaan tumbub (growth). Strategi yangtepat untuk diarubil adalah strategi S-O, yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatankekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi secara optimal.Beberapa alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan adalah strategipengembangan produk untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan asset, penataan Wangstrategi pemasaran., strategi peningkatan profesionalisme tiMan mengelola pasar dan strategipeningkatan kemitraan usaha yang saling menguntungkan."

"Pertimbangan finansial menjadi salah satu penentu utama apakah seseorang akan melanjutkanpendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau tidak, sehingga diperlukan beasiswa untukmembantu mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi, terutama hingga tingkat doktor.Besar biaya yang dikeluarkan oleh lembaga penyedia beasiswa kepada penerima beasiswatentunya diharapkan sepadan dengan kualitas ilmu yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitianini bertujuan untuk membahas analisis pengelompokan universitas terbaik dunia berdasarkankomponen biaya pendidikan program doktor dengan metode K-Means. Universitas padapenelitian ini diambil dari QS World University Rangkings (WUR) 2022. Analisis eksploratoridata dilakukan dan diperoleh bahwa terdapat 83 dari 472 universitas di dunia memberi bantuandana penuh untuk studi program doktor. Nilai Silhouette sebesar 0,72 menunjukkan bahwa tigamerupakan jumlah kelompok yang optimal bagi data. Sehingga terbentuk kelompok Asebanyak 328 universitas, kelompok B sebanyak 108 universitas, dan kelompok C sebanyak36 universitas. Kelompok A terdiri dari universitas dengan SPP dan biaya hidup per bulanrelatif rendah, kelompok B sedang, dan kelompok C tinggi. Untuk biaya transportasi udara,kelompok B cenderung rendah, sedangkan kelompok A dan C relatif serupa dan lebih mahaldari kelompok B. Sementara untuk biaya visa, kelompok A cenderung lebih murah, sedangkankelompok B dan C cenderung serupa dengan biaya lebih mahal. Berdasarkan analisis ini,penulis memberikan saran universitas yang bisa dipertimbangkan lembaga pemberi beasiswasebagai perguruan tinggi tujuan.

---

Financial concern has been one of the main reasons why an individual wants to pursue higher

education. That is why scholarship is needed to help students earn an education, especially until

doctoral degree. The amount of money spent by institution who give scholarship must be

equivalent with the quality of knowledge an awardee got. This study aims to do clustering

analysis of the world’s top universities based on tuition fee components for doctoral program

using K-Means method. The object of this study are universities based on QS World University

Rankings 2022. Exploratory data analysis is done and found that there are 83 out of 472

universities in the world who give fully funded program for doctoral study. Based on the

silhouette value of 0.72, three is the best number of clusters for the data. Group A, B, C consists

of 328, 108, and 36 universities in respective order. Group A consists of universities who have

chepear tuition fee and monthly living cost compared to Group B dan C. However, Group B

consists of universities who have cheaper transportation, meanwhile Group A and C are quiet

similar. For visa, Group A is cheaper compared to Group B and C which are similar. Based on

the results, recommendations are given to the institution who provide scholarship about the

objective university for doctoral study."

"ABSTRAKPembangunan prasarana dan sarana dasar ke Cipta Karyaan yang mencakup air bersih (air minum), pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan program perbaikan kampung; sejak Pelita I s.d V terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan kebutuhan tersebut membutuhkan biaya atau dana pembangunan cukup besar. Karena keterbatasan dana pemerintah untuk membiayai pembangunan, maka Pemerintah menggunakan dana pinjaman luar negeri (DPLN).Amanat GBHN mengatakan bahwa bantuan luar negeri (DPLN) hanya merupakan pelengkap. Namun dalam kenyataannya biaya pembangunan prasarana dan sarana dasar Cipta Karya (PSD CK), porsi DPLN jauh lebih besar (63,55%), sedangkan dengan RP murni hanya 34,45%.Menggunakan DPLN dalam pelaksanaan pembangunan PSD CK ternyata banyak kendala/ hambatannya. Pada tahap persiapan proyek, terjadi kendala seperti: penyiapan kelembagaan, mobilisasi sumber daya/dana, pembebasan tanah, dan penyiapan tender banyak yang mengalami keterlambatan. Pada tahap pelaksanaan proyek banyak timbul kendala prosedural, seperti Pimpro harus beberapa kali meminta approval dari Lending Agency dalam mengajukan penaran DPLN (withdrawal application), maupun penyediaan dana pendamping oleh Pemda Tk.Iataupun Pemda Tk.II. Semua kendala tadi menyebabkan tidak efektifnya proyek yang menggunakan sumber DPLN, karena selesainya proyek rnenjadi mundur rata - rata dua tahun. Akibatnya kita harus membayar "commitment charge" karena terjadi low disbursement, atau tidak sesuai dengan disbursement schedule yang tercantum dalam Loan Agreement, sehingga Unit Cost komponen proyek menjadi meningkat, maka proyek PSD CK yang bersumber DPLN menjadi tidak efisien.Karena adanya kendala - kendala diatas, maka tujuan penelitian ini untuk menggali upaya - upaya dalam mengatasi hambatan/ kendala yang timbul dari implementasi kebijakan pemerintah, dan memberikan saran dalam hal kebijaksanaan publik kepada policy maker, perlunya pelembagaan fungsi Evaluasi Kinerja terhadap pelaksanaan proyek - proyek pembangunan bersumber DPLN, untuk mengkaji efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proyek DPLN agar lebih efektif dan efisien seperti yang diarahkan dan diamanatkan dalam GBHN 1993.Jenis metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode eksploratif, karena perlu menggali data atau inforrnasi yang cukup banyak dalam sejarah perkembangan pelaksanaan proyek - proyek pembangunan Cipta Karya dan selanjutnya perlu dikelompok - kelompokkan, dianalisis dan dievaluasi untuk bisa dibuat kesimpulan - kesimpulan. Maka tindakan selanjutnya perlu menggunakan metode deskriptif - analitis dan evaluatif. Dan dalam menganalisis permasalahan untuk menuju konsep pemecahan masalah, dapat menggunakan metode induksi, metode deduksi dan metode penalaran sebab - akibat.Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan selama ini hanya dimonitor dan dievaluasi sampai dengan mencapai fisik selesai 100 %, atau sampai dengan output proyekSedangkan outcome (manfaat dari proyek yang bersangkutan), effect proyek (effect positifrnegatif), dan impact (manfaat proyek dalam jangka panjang dan skala yang lebih luas), belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Terutama terhadap proyek-proyek bersumber DPLN, efektifitas dan efisiensinya berdasarkan temuan penulis serta realita yang bisa digali adalah tidak efektif dan tidak efisien. Untuk itu penulis memberikan saran pokok pikiran, perlunya ada Institusi yang akan melaksanakan fungsi Evaluasi Kinerja (Performance Evaluation) baik pada policy level (Bappenas), pada organizational level (Dep. PU), pada operational level (Ditjen Cipta Karya); dan dengan menggunakan alat (tools) berupa indicator kinerja (Performance indicator) sebagai parameter pengukuran, untuk bisa menghasilkan rekomendasi apakah proyek dengan DPLN dimodifikasi, dilanjutkan ataukah dihentikan."

"K-mean methods is a clustering method in which grouping techniques are based only on distance measure among observed objects,withouth considering statistical aspects. Model based clustering is a method that use statistical aspects,as its theoretical basis i.e.probality maximum criterion....."

"Indonesia berada pada perlintasan jalur pelayaran dunia dan kondisi geografisnya memberikan negeri ini potensi yang amat sangat besar di bidang maritim. Industri maritim diharapkan menjadi salah satu pilar pembangunan negeri ini. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi tersebut adalah dengan mengembangkan klaster industri. Klaster industri adalah kumpulan dari beberapa entitas yang berkumpul dalam satu wilayah dan memiliki keunggulan dari sisi pengetahuan, tenaga kerja, biaya transpor yang relatif lebih murah, dan pasar yang terbentuk. Terkait dengan bidang maritim, salah satu klaster yang bisa dikembangkan adalah klaster pelabuhan. Pola pengembangan klaster pelabuhan semacam ini belum dilembagakan di Indonesia. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman akan Klaster Pelabuhan Indonesia dan secara khusus mengembangkan model kebijakan yang terkait dengannya. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Multi-Aktor, di mana dibangun beberapa model menggunakan metode Simulasi Disktrit, Riset Operasi, Sistem Dinamis, dan Permainan Simulasi. Ditemukan bahwa model-model yang dibangun sangat bergantung pada pengampu masalahnya (aktor). Perbedaan perspektif akan membawa kita pada model yang berbeda dan berujung pada solusi berbeda. Untuk itu, sebuah sistem multi-aktor, seperti klaster pelabuhan, membutuhkan sebuah pemahaman kolektif agar dapat berjalan dengan baik.

---

Indonesia is at the crossing of the world shipping lane and its geographical conditions give this country enormous potential in the maritime field. The maritime industry is expected to be one of the pillars of the country's development. One way to induce this domain is by developing industrial clusters. Industrial clusters are a collection of several entities that gather in one area and have advantages in terms of knowledge, labor, relatively cheaper transportation costs, and established markets. Relating to this domain, one that can be developed is the port cluster. The pattern of port cluster development has not yet been institutionalized in Indonesia This research generally aims to develop an understanding of Indonesia's port clusters and specifically develop the policy models associated with it. The general approach used is Policy Analysis of Multi-Actor Systems, where specifically several models were developed using methods such as Operational Research, System Dynamics, Discrete Event Simulation and Simulation Gaming. It was found that the models that were built were very dependent on the problem owners (actors). Different perspectives will lead to different models and, thus, lead to different solutions. For this reason, a multi-actor system, such as a port cluster, requires a collective understanding to work well."

"Program penanggulangan tuberkulosis paru mempunyai tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis dengan cara memutuskan mata rantai penularan, sehingga tidak merupakan masalah lagi bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk mendeteksi dan mengobati tuberkulosis, strategi pengobatan yang dianjurkan oleh WHO adalah dengan penerapan DOTS (Direct Observe Treatment Shartcourse). Dalam DOTS tersebut faktor pencatatan dan pelaporan merupakan strategi yang penting dalam pemantauan dan evaluasi program penanggulangan tuberkulosis. Suskesnya strategi ini sangat bergantung kepada perilaku dan sikap dari petugas kesehatan yang melakukan pencatatan dan pelaporan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program tuberkulosis dalam upaya pencatatan laporan TB-01 di Puskesmas. Penelitian ini menggunakan disain cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan jumlah responden seluruh petugas pelaksana tuberkulosis di puskesmas wilayah Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pemeriksaan data sekunder laporan pencatatan TB-01, dan kemudian dilakukan wawancara mendaiam kepada 7 orang petugas TB puskesmas untuk memperkuat hasil penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kinerja mayoritas petugas pelaksana program tuberkulosis dengan rata-rata usia 44,5 tahun dan tingkat pendidikan rata-rata SLTA/SMK serta lama masa kerja lebih dari 5 tahun, adalah baik, namun kinerja 44,7% petugas tuberkolusis adalah buruk. Faktor-faktor yang diteliti untuk mengetahui hubungan dengan kinerja petugas pelaksana program tuberkulosis adalah umur, pendidikan, lama kerja, motivasi, kepemimpinan, supervisi, imbalan dan sarana. Sedangkan faktor-faktor yang paling berhubungan dalam menentukan kinerja petugas program tuberkulosis dalam pencatatan laporan TB-01 adalah supervisi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja petugas pelaksana program tuberkulosis berimbang antara petugas yang berkinerja baik dan buruk. Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas adalah pelatihan, motivasi dan supervise. Sedangkan faktor yang paling berhubungan dengan kinerja petugas adalah supervise kemudian motivasi. Dengan melihat kesimpulan penelitian ini, maka disarankan bagi puskesmas untuk meningkatkan kinerja petugas dengan cara membuat dan melaksanakan standar operasionai baku, meningkatkan pembinaan, kerjasama tim dan memberikan penghargaan atas prestai kerja kepada petugas, selain juga memperbaiki kualitas pencatatan laporan dengan siklus PDCA. Adapun untuk Suku Dinas Kesehatan Masyarakat disarankan untuk memfasilitasi pertemuan berkala guna meningkatkan kualitas pencatatan, meneruskan pelatihan petugas secara berkelanjutan dan selalu melaksanakan program studi banding untuk meningkatkan kualitas. Sedangkan untuk Dinas Kesehatan, disarankan agar sosialisasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan strategi DOTS tetap dinformasikan keseluruh UPK dan guna meningkatkan kualitas informasi suatu Sistem Informasi Kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh UPK agar secepatnya dapat diselesaikan.

---

The aim of the lung tuberculosis prevention program was to reduce the mortality or sickness number caused by tuberculosis by way of cutting off the chain infection, in order to reduce the people healthcare problem in Indonesia. To detect and cure the tuberculosis, the cure strategy recommended by the WHO is implementing the DOTS (Direct Observe Treatment Short course). The reporting and report writing in DOTS was the important strategy in observing and evaluating tuberculosis prevention program. The success of this strategy relies on the behavior and attitude of the health officers who report and do the writing of the report.

The purpose of this research is to obtain understanding on factors related with the performance of tuberculosis program's officers in the Puskesmas TB-01 report writing. This research was using a cross-sectional design with qualitative and quantitative approach with respondent were the entire tuberculosis officers at the South Jakarta's Puskesmas. Data collections were carried out by examining the secondary data on TB-01 report writing, and followed by in-depth interview to 7 officers to verify the examination results.

The research shown that majority performance of tuberculosis program officer which average age were 44.5 years old and high school level of education and with length of service of 5 years was excellent, however the performance of 44.7% of the tuberculosis program officer were unsatisfactory. Factors examined from measuring the tuberculosis program officer's performance were age, education, length of service, motivation, leadership, supervision, rewards-recognitions and facilities. However, factor which related most with tuberculosis program officer's performance in TB-O1 report writing was supervision.

Research results summarized that the tuberculosis program officer's performance were balanced between excellent and unsatisfactory performers. Factors related to officer's performance were training, motivation and supervision, but the dominant factors in officer's performance were supervision followed by motivation. Looking into the results summaries, it is therefore suggested that the Puskesmas should improved officer's performance by way of developing and implementing the standard operational procedures, increased activities in supervision and team works, giving rewards and recognition to officers' performance, as well as to improve the quality of report writing using a PDCA cycle.

As to the District Public Health, it was suggested to facilitated regular meeting to improve the officers' report writing quality, continue the sustainable training for officers and carrying out the comparative study exercise for performance improvement. For the Province Health Office, it was suggested that it continues the policy related to the DOTS' implementation be informed to every Health Services Units and to improve the information quality, a Health Information System which can be access by every Health Services Units be developed quickly."

"Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indoesia pada umumnva memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Perubahan dan transformasi situasi global tersebut berdampak pada tingkat, bentuk, jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat Transional crime, organized crime, White collor crime, economic crime maupun berbagai bentuk pidana yang bersifat konvensional dan tradisional.Dalam perubahan perlakukan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan ke sistem Pemasyarakatan dapat dilihat bahwa perkembangan sistem kepenjaraan pada permulaan zaman Hindia Belanda dilakukan dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumiputera) yang dipidana dengan kerja paksa (Stbld 1826 NO. 16), sedangkan untuk golongan bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Pada tahun 1917 lahirlah Reglemen Penjara (Geslichlen Regiemenl) yang tercantum dalam Stbld 1917 Nomor 708, mulai berlaku 1 Januari 1918. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. (Hamzah 1985: 91-93).Salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pembinaan selama yang bersangkutan menjalankan masa pidananya. (Sujatno, 2001:14).Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut, belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hat itu terlihat dengan masih banyaknya kasus kerusuhan, pemilikan senjata tajam, transaksi dan penggunaan obat﷓obat terlarang, pelolosan diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sarana evaluasi dan solusi secara terpadu terhadap berbagai permasalahan Sistem Pemasyarakatan, sehingga dapat dicapai kinerja Lembaga Pemasyarakatan yang lebih baik, maka dalam penulisan ini penulis ingin memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terhadap perlakuan terpidana dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan, dan memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana.Melalui penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan lapangan atau metode survey yang menggunakan kuesioner (angket) sebagai sarana mengumpulkan data. Penelitian lapangan ini didukung oleh data yang diperoleh dari studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kinerja proses Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam bentuk perlakuan terhadap terpidana sudah berjalan cukup baik sesuai dengan bentuk pola pembinaan yang berlaku, dengan berjalannya kinerja proses tersebut akan menghasilkan kinerja organisasi yang cukup baik pula. Hal ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang akan terwujud jika kinerja proses didalamnya terlaksana dengan baik. Disamping bukti yang telah disebutkan diatas, juga berdasarkan hasil pengolohan dan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang secara keseluruhan memiliki rata-rata tertimbang sebesar 3,08 atau cukup baik. Hal ini berarti bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlakuan terpidana dari sistem Kepenjaraan kepada sistem Pemasyarakatan telah terbukti cukup baik.Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia terpidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Standar Minimum Rules (SMR) di dalam Lemhaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang menyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana tersebut secara keseluruhan masing-masing memiliki nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,05 dan 3,09 atau rata-rata cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan dengan cukup baik.Secara individual, kajian ini akan memerdalam wawasan akademis, sehingga mampu memberikan kontnbusi dalam pclaksanaan tugas sehari-hari terutama dalam meningkatkan etos kerja pemasyarakatan dan memberi pencerahan harkat dan martabat terpidana yang bernuansa Hak Asasi Manusia."

"The objective of this research is done to know the work procedure of the security guard in the correctional facility of class IIA Yogyakarta. According to Gibson that attitude or behavior (B) of one employee is the function of individual (I), organization (O) and psychology (P).B=f (I,O,P)For further, Gibson shows that the work procedure or work achievement and individual behavior is influenced by the three variables that are individual variable, organizational variable and psychology variable. The individual variable consists of the ability and the skill; the families backgrounds either the social level or demography. The ability and the skills are one of the things that hold a role in deciding the one's of work procedure. The psychological procedure consists of perception, attitude, personality and motivation. The organization variable consists of the resources, leadership, repayment, structure and the work design.Focusing from Gibson's opinions, the writer formulates that the most influence factor of the employee work procedure are the ability and the skill that in this case connected with the educational level, compensation, payment and work motivation which is possessed by those employee.The population in this research is the security guard in the correctional facility of class IIA Yogyakarta. The security guards that is become responden in this research consists of the KPLP Staff (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), the security guard group I up to 5 of the block of woman of the KPLP Staff. The sample is stated by using the proportional stratified random sampling method, and from the 80 questionnaires which are distributed and they are 65 questionnaires that are collected again. The questionnaire that is used in this research is kind of closed question and answered list with the suitable answer valuable. The scale that is being used in this research is Likert Scale which is known as summated ratings method.The data processing and analysis is by using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) version 11. The cross tabulation analysis is done to know how far the relations between the independent variable and the dependent variable that is the relation between the educational level which is in this case consists of the formal education level and the training that ever take financial compensation variable that are consists of the salary and extra allowance that they get, motivation variable with the work procedure variable of the security guard in the correctional facility.After doing the calculation with SPSS (Statistical Product and Service Solutions) version 11 by using Spearman correlation measurement method could get that the value of the relation between formal education and work procedure of security guard is 0,426 with the significant degree in the level of 0,00. So it can be concluded that there is real relation between the formal education and the work procedure of the security guard but there is only weak relation. While for the relation between the training of the work procedure of security guard with the level of relation is 0,605 with the significant degree 0, 00. So, it can be concluded that real relation between training/provisioning with the work procedure of the security guard and there is strong relation on it.While for the relation between financial compensation perception with the work procedure of the security guard and the result is founded in 0,662 with the significant degree in the level of 0,00. So it can be concluded that there is a relation between financial compensation perceptions with the work procedure of the security guard and there is strong relation/connection. The relation between the amount of salary and the work procedure of the security guard is get the relation 0,693 with the significant degree in the level of 0,00. So, it can be concluded that there is a relation between the amounts of the salary with the work procedure of the security guard and there is strong relation. While the relation between the perception of motivation and work procedure of the security guard is in the amount of 0,722 with the significant degree is 0.00. So, it can be concluded that there is a relation between the motivation perception and the work procedure of the security guard and the relation is strong."