Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini, banyak terjadinya kasus pencurian ikan di perairan Indonesia oleh nelayan negara tetangga Indonesia atau sering disebut Illegal, Unreported and unregulated (IUU) Fishing. Didasari dengan banyaknya kasus pencurian ikan ini maka Kementrian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan sementara atau Moratorium nomor 56 dan 57 /Permen-KP/2014 yang melarang alih muatan (Transhipment) ditengah laut. Dengan berlakunya peraturan tersebut banyak kapal pengangkut ikan yang sudah tidak beroperasi. Oleh karena itu, penulis membuat analisis utilisasi kapal pengangkut ikan dengan cara memodifikasi kapal pengangkut ikan menjadi kapal angkut barang dan penumpang, agar kapal dapat beroperasi kembali. Untuk mendukung proses modifikasi kapal diperlukannya suatu sistem manajemen proyek. Selain itu perlu dilakukan survei galangan, kapal angkut ikan dan pelabuhan. Atas dasar itulah dibuat perencanaan pekerjaan dalam bentuk Master Schedule, Network Planning dan S-Curve, dengan membutuhkan waktu pengerjaan 1600 jam pekerjan dimulai tanggal 2 Januari 2016 hingga 27 Juli 2016.

---

Nowadays, many of the cases of illegal fishing in Indonesian waters by fishermen from neighboring countries are often called Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Based on the many number of cases of illegal fishing, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries issued a temporary regulation or moratorium number 56 and 57/Permen-KP/2014 which prohibits the Transhipment in the middle of the sea. With the enactment of this regulation, there are many fish carrier vessels that are no longer operate.

Therefore, the purpose of this study is to analyze the utilization of fish transport vessels by modifying fish carrier vessel into cargo passenger vessel, so that the vessel can operate again. To support the ship modification process, project management is needed. Other than, its need to survey the shipyard, the fish carrier vessel and the harbors. On this basis, the planning of work in the form of Master Schedule, Network Planning and S-Curve is made, it took time 1600 hours for working time, began on 2 January 2016 until 27 June 2016."

"Berdasarkan adanya Permen KP No. 57/2014 berdampak pada banyaknya kapal angkut ikan yang tidak dapat beroprasi sehingga diperlukan modifikasi guna utilitasi kapal angkut ikan menjadi kapal angkut barang dan penumpang. Modifikasi dilakukan dari segi fungsi, rute dan teknis. Salah satu aspek yang mengalami perubahan yaitu kecepatan. Kecepatan harus ditingkatkan tanpa adanya perubahan pada mesin utama dan shaft. Untuk memenuhi perubahan tersebut maka salah satu langkah yang bisa diambil adalah pengurangan hambatan dengan cara penurunan draft pada kapal dan rancangan ulang pada propeller. Perhitungan hambatan dilakukan dengan 3 metode yaitu : metode Yamagata, permodengan menggunakan software maxsurf dengan metode Holtrop, dan uji tarik. Hambatan berkurang 15,6 kN menurut Metode Holtrop, berkurang 29,92 kN menurut metode yamagata dan berkurang 148,47 kN dari hasil uji tarik.

---

According to Permen KP No. 57/2014 that effects on the number of not operating fishing vessel, that leads to the urgency of modification to utilize such vessel into cargo and passenger vessel. This modification consist of function, route, and technical specification. One of modified aspec is speed. This aspec must be increase without any changes of main engine and shaft.

In order to fulfill such change, the redaction of ship resistance shold be done by decreasing draft of the ship and redesign of the existing propeller. Resistance will be calculate using 3 methods, such as: Yamagata Method, Modelling and Visualisation with Holtrop Method in Maxsurf, and Towing Test. Resistance decreased 15,6 kN based on Holtrop Method, decreased 29,92 kN based on Yamagata Method and decreased 148,47 kN based on Towing Test."

"Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang moratorium perizinan usaha tangkap di wilayah perairan Indonesia dan 57/PERMEN-KP/2014 tentang pelarangan alih angkut muatan di laut yang menyebabkan beberapa kapal angkut ikan berhenti beroperasi. Sebagai salah satu solusi agar kapal dapat beroperasi kembali adalah dengan utilisasi kapal angkut ikan dengan cara memodifikasi kapal menjadi kapal angkut penumpang dan barang. Sebelum pelaksanaan utilisasi, diperlukan studi untuk mengetahui kelayakan investasinya. Kelayakan investasi tersebut dapat dinilai dari manfaat ekonomi maupun non ekonomi dari hasil modifikasi kapal di masa yang akan datang. Dengan menggunakan analisis metode-metode umum kelayakan investasi, maka dapat diketahui modifikasi kapal angkut ikan ini layak untuk dilaksanakan.

---

In relation by the release of Minister Regulation of Maritime Affairs and Fisheries Republic of Indonesia Number 56 / PERMEN-KP / 2014 about moratorium licensing of fish catching in Indonesian waters, and Number 57 / PERMEN-KP / 2014 about banning transshipment at sea, causing several fish carrier vessels to stop operatin. As one of a solution so that the ship can resume operations, was then conducted a utilization of fish carrier vessel by modifying the ship into a cargo passenger vessel. Prior to the implementation of the utilization, is needed a study to determine the feasibility of the investment. The feasibility of the investment can be assessed from the economic and non-economic benefits of the modified vessel for the future.Using feasibility of investment analysis, it is known that the modification of fish carrier vessel is feasible."

"Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan sangat luas sehingga dapat dikatakan Indonesia merupakan Negara Maritim. Indonesia sebagai Negara Maritim diutamakan menggunakan transportasi laut untuk kebutuhan logistik. Sarana transportasi laut yang efektif dan efisien salah satunya adalah sistem tol laut yang akan dipenuhi dengan penambah penambah kapal dan pembangunan kapal termasuk kapal perikanan untuk melakukan distribusi. Terkait dengan transportasi laut sebagai sarana distribusi, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengatur perarturan mengenai kelautan dan perikanan yang diundangkan dalam Perarturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan isi dari Nomor 56/PERMEN-KP/2014 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 maka diberlakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap yang ditujukan untuk kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri dan penghentian sementara (moratorium) kegiatan alih muatan (transhipment) di laut sebagai upaya penanggulangan Illegal, Unrepoted and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Agar terhindar dari kerugian, banyak pengusaha kapal perikanan yang berusaha memodifikasi kapal perikanan milik mereka. Pada proses modifikasi kapal perlu dilakukan perancangan atau desain ulang kapal yang mengutamakan aspek keselamatan. Dalam teori bangunan kapal, aspek keselamatan berkaitan dengan stabilitas kapal. Pada penerapannya, perhitungan kembali stabilitas kapal pada desain ulang kapal harus dilakukan untuk dapat mengetahui kapal modifikasi layak berlayar atau tidak. Sehingga kapal dapat dimodifikasi sesuai pemenuhan persyaratan kriteria IMO.

---

Indonesia is a country that has extensive territorial waters so that Indonesia as a Maritime Country. Indonesia as the country's maritime preferred using sea transport to the needs of the logistics. Transportation of sea which effective and efficient one is the toll system which will be filled with new construction ships and the construction of ships including fishing vessel to do the distribution. Related to maritime transport as a main of distribution, Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia sets up rules on marine and fisheries that are enacted in Perarturan Minister of Marine and fisheries. In accordance with the content of the Number 56/PERMEN-KP/2014 and the Number 57/PERMEN-KP/2014 then imposed temporary suspension (moratorium) licensing efforts capture fisheries aimed at the development of Fishing Vessel conducted overseas and temporary suspension (moratorium) activities over charge (transhipment) at sea in an effort to combat Illegal, Unregulated and Unrepoted (IUU) Fishing in the area of management of Fisheries of the Republic of Indonesia (WPP-NRI). To avoid losses, many entrepreneurs who are trying to modify their fish carrier vessel. On the process of modification of the vessel to do is design or redesign of the ship that prioritizes the safety aspect. In the theory of ship building, safety aspects related to the stability of the ship. In its application, calculation of the stability of the ship back on a redesign of the ship should be taken to be aware of modifications to the ship worth sailing or not. The ships can be modified according to the IMO?s Criteria."

"Seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2014 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang moratorium perizinan usaha tangkap di wilayah pengelolaan perikanan dan pelarangan transhipment di laut menyebabkan salah satu kapal angkut ikan milik PT. Ocean Mitramas, KM.Mitramas 6 berhenti beroperasi. Oleh karena itu, dilakukan utilisasi kapal angkut ikan dengan memodifikasi menjadi kapal penumpang barang. Terkait dengan hal tersebut dilakukan perancangan ulang sistem keselamatan sesuai dengan acuan peraturan Internasional SOLAS (Safety of Life at Sea), FSS Code (Fire Safety System), LSA Code (Life Saving Appliances), ISM Code (International Safety Management) dengan tujuan menjamin keselamatan penumpang, hasilnya berupa fire control dan safety plan.

---

As the implementation of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 56/PERMEN-KP/2014 and Number 57/PERMEN-KP/2014 on a moratorium licensing of fishing business in the fishery management area and the banning of transshipment at sea causing one of fish carrier vessel owned by PT. Ocean Mitramas, KM. Mitramas 6 stop operating. Therefore, utilization conducted by modifying the fish carrier vessel into a cargo passenger vessel.

Related to that, conducted redesigning safety system according to the reference regulations International of SOLAS (Safety of Life at Sea), FSS Code (Fire Safety System), LSA Code (Life Saving Appliances), ISM Code (International Safety Management) with the aim of ensuring passenger safety, the result in the form of fire control and safety plan."

"Penelitian ini menggambarkan tentang penyimpangan dan kejahatan dalam prosespendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Hal ini tentunya pasti terjadisebagai risiko dari sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.Sebab dari terjadinya penyimpangan dan kejahatan dalam pendistribusian BBMsubsidi yang diduga tidak tepat sasaran tersebut masih bias, atau berbagai macam,bisa karena Pertama, perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industridengan subsidi sehingga menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, tidakadanya peran para yang mempunyai kewenangan menjalankan regulasi untukmelaksanakan tugasnya dengan baik akan tetapi malah memberi kesempatan danpeluang atau bahkan ikut serta melakukan kepada penyelewengan yang berpotensikerugian negara tersebut. Ketiga, bisa karena budaya melaut masyarakat sudahmulai digeser dan diinterfensi oleh bujuk rayu penyimpangan dan kejahatan yangpada akhirnya membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan hal yang samakarena sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan illegal mengambil asetNegara berupa BBM bersubsidi dikarenakan lemahnya system dan regulasi yangdibangun, unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab dari Instansi kepanjangan tangan Pemerintah yang sengaja memberikesempatan dan peluang penyimpangan dan kejahatan tumbuh dan berkembangmenjadi sebuah pola yang yang berinteraksi dengan masyarakat bahkan sudahdibungkus dengan suatu kebijakan resmi yang mengelabuhi hukum serta petugaspelaksananya sendiri. Metoda yang tepat guna mengetahui, mengeliminir,mengantisipasi, dan menanggulangi risiko keamanan dalam bentuk berbagaimodus operandi penyimpangan dan kejahatan yang timbul dan berkembangkarena lemahnya suatu regulasi dan aturan yang telah dibuat berkaitan denganpendistribusian BBM bersubsidi kepada kapal Penangkap dan Pengangkut ikanyanga ada di kawasan pelabuhan perikanan Indonesia kemudian sangatdiperlukan. Maka terhadap risiko-risiko keamanan yang akan muncul tersebutharus segera diambil suatu keputusan atau tindakan, oleh karenanya risiko yangakan atau sudah terjadi itu harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Risiko.

---

This study describes the irregularities and crimes in the process of distribution ofsubsidized oil fuel. This is certainly bound to happen as the risks of an activitythat is being implemented by the Government. Because of the occurrence ofirregularities and crimes in the distribution of fuel subsidies allegedly not theright target is still biased, or various kinds, could be because First, a high enoughprice difference between fuel subsidy so promising industry with huge profits. Second, the absence of which has the role of the regulatory authority to carry outhis duties running well but instead gave a chance and an opportunity or evenparticipate do to misuse the potential losses to the state. Third, because theculture of fishing communities can already begin to be shifted and diinterfensi by persuasion irregularities and crimes that ultimately opens opportunities various parties to do the same because it was regarded as a habit. State asset illegal activities take the form of subsidized fuel due to a weak regulatory system and built, the element of negligence or intentional misconduct of the elements is not responsible of the agency arm of Government that deliberately giving a chance and opportunity of misuse and crime grow and develop into a pattern that interact with people even already wrapped with an official policy to fool the law and its implementing its own officers. Appropriate method to determine, eliminate, anticipate and cope with security risks its the form of various modus operandi irregularities and crimes that arise and thrive because of the weakness of aregulation and rules that have been made relating to the distribution of subsidized fuel to ship Catchers and Transporters yanga fish in the region Indonesian fishingport then indispensable. Then against the security risks that would arise should be immediately taken a decision or action, therefore, a risk that will be or is already happening, to be well managed through Risk Management."

"Perkembangan Perum PPD menunjukkan kecenderungan kinerja yang semakin menurun. Kecenderungan ini terlihat dari kegiatan usaha yang selalu merugi. Saldo Rugi sampai dengan Desember 1992 sebesar Rp 114.490.449.489,66, yang merupakan kerugian kumulatif mulai Desember 1981. Sehubungan dengan hal itu, Perum PPD telah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja tersebut dengan merencanakan untuk menerapkan sistem RMB pada semua lintas sebagai pengganti sistem WAP. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pelayanan jasa angkutan apa yang dipilih agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa, serta harapan karyawan, dan untuk mengetahui usaha lain yang harus dilakukan untuk rnenunjang keberhasilan usaha meningkatkan kinerja Perum PPD. Sedang yang menjadi tujuan adalah membandingkan kinerja sistem WAP dan RMB untuk mengetahui sistem pelayanan yang lebih baik ditinjau dari sudut pandang perusahaan, karyawan, dan pengguna jasa, dan mengidentifikasi usaha lain yang harus dilakukan guna menunjang keberhasilan usaha peningkatan kinerja Perum PPD. Data yang digunakan sebagai bahan analisis diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung operasionalisasi bus di lintasan baik dengan sistem WAP maupun sistem RMB, melakukan wawancara dengan para Awak Bus, mengirim daftar pertanyaan kepada pengguna jasa, dan pengujian laporan-laporan perusahaan. Pemilihan subyek tersebut dilakukan secara random untuk memperoleh data yang obyektif sebagai bahan analisisnya. Berdasar hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja dalam penerapan sistem WAP dan RMB terhadap produktivitas kerja dan kepuasan pengguna jasa. Sistem RMB menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding dengan sistem WAP dan lebih memberi kepuasan kepada pengguna jasa. Sedangkan secara internal, sistem RMB lebih memberikan suasana kerja yang lebih harmonis antara Perum PPD dengan karyawan. Berdasar perbedaan tersebut, maka sistem pelayanan yang perlu dilaksanakan untuk masa yang akan datang adalah sistem RMB. Sehubungan dengan penerapan sistem RMB, saran yang disampaikan adalah Perum PPD perlu memperhatikan jumlah bus, jumlah penumpang yang ideal dalam bus, selang waktu antar bus, dan membentuk hubungan kerja yang saling menguntungkan dan kondusif. Oleh karena itu, Perum PPD perlu melakukan beberapa perubahan antara lain: bentuk organisasi, struktur organisasi, kedudukan Kantor Depo, sistem dan prosedur, sistem penghargaan, sistem hubungan kerja, dan sistem pengukuran prestasi kerja."

"PT. Bogasari Indofood Sukses Makmur ingin meningkatkan produktifitas armada kapal yang dimiliki antara lain merubah fungsi tongkang curah menjadi kapal kontainer dengan kapasitas 145 TEUS. Berkaitan dengan perubahan tersebut. maka kapal harus memenuhi beberapa kelentuan keselamalan kapal yang diakui secara internasional. yaitu ketentuan SOLAS dan Klasifikasi (rules and regulation), dimana dengan adanya perubahan konstruksi pada tongkang curah menjadi kapal kontainer. kapal harus dianalisa masih mempunyai batas keamanan konstruksi. Selain daripada keamanan pada kekuatan konstruksi, kapal juga diwajibkan untuk mempunyai sistim pemadam dan perlengkapan keselamatan kebakaran. Untuk itu karena saat ini kondisi kapal tidak memiliki sistim pemadam kebakaran dan perlengkapan keselamatan, maka diperlukan perancangan sistim pemadam dan perlengkapan keselamatan pada kebakaran yang sesuai dengan ketentuan SOLAS dan Klasifikasi, dalam hal ini Bureau Veritas. Rules and Regulation. Dalam perancangan ini diawali dengan pembuatan gambar rancangan umum untuk menentukan metode penerapan sistem pemadam kebakaran dan perlengkapan keselamatan. Tujuan utama dalam perancangan ini adalah menciptakan sistem pemadam dan perlengkapan keselamatan kebakaran yang dituangkan dalam bagan alat keselamatan dan sistem pemadam kebakaran (safety and fire controlplan). Perancangan sistem pemadam dan perlengkapan keselamatan kebakaran yang menghasilkan safely and fire control plan mutlak harus diterapkan pada kapal yang telah dimodifikasi guna memenuhi ketentuan SOLAS maupun Rules and Regulation dari Klasifikasi."