Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bermaksud menggambarkan strategi dalam perlindungan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar kawasan hutan Cagar Alam Gunung Simpang (CAGS). Kawasan hutan CAGS adalah kawasan konservasi yang mengalami tekanan dari penduduk sekitar kawasan berupa penebangan liar dan perambahan, yang mengakibatkan kerusakan hutan CAGS. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan diantaranya pasokan air berkurang dan munculnya isyu perebutan tanah. Pada gilirannya isyu-isyu tersebut telah memicu lahirnya konflik baik antar warga masyarakat maupun antara warga masyarakat dengan pihak pengelola kawasan CAGS (BKSDA). Dalam melihat hal tersebut, digunakan konsep adaptasi. Konsep ini mengasumsikan bahwa baik individu maupun masyarakat akan mengembangkan berbagai strategi untuk mengadaptasi berbagai persoalan yang dihadapi. Sedangkan untuk mendapatkan informasi tentang persoalan tersebut, dilakukan beberapa metode dan teknik, diantaranya dengan melalui pengamatan dan wawancara mendalam, kepada informan.Hasil studi ini menunjukkan, bahwa faktor yang mendorong maraknya penebangan liar dan perambahan diantaranya penegakan hukum yang lemah dari aparat berwenang dan mekanisme keterlibatan warga masyarakat yang tidak jelas dalam proses pengelolaan kawasan hutan. Akibatnya, praktik pemafaatan hutan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tidak terkendali, sehingga merusak dan menganggu ekosistem kawasan. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, masyarakat mengembangkan strategi adaptasi. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar kawasan CAGS adalah dengan cara membuat aturan berikut dengan organisasi yang bertangung jawab untuk mengontrol aktifitas warga masyarakat dalam mernanfaatkan sumber daya hutan CAGS. Keberadaan aturan dalam bentuk perda (peraturan desa) dan lembaga lokal (Raksabumi) dapat dipandang sebagai bentuk keterlibatan warga masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian kawasan hutan CAGS.Keberadaan institusi lokal, sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kawasan konservasi, telah mampu mengatasi persoalan lokai yang dihadapi oleh masyarakat, seperti pcnebangan liar, perambahan, dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut salah satunya, dibuktikan dengan tidak ada aktivitas warga dalam bentuk penebangan liar dan perambahan sejak tahun 2003.Kendatipun demikian, pembangunan dan pengembangan lembaga lokal harus diikuli dengan pembanguan dan pengembangan pada sektor yang lainnya. Banyak faktor yang menyebabkan warga masyarakat melakul-can tekanan terhadap kawasan hutan, diantara faktor lain tersebut adalah kesejahteraan dan pendidikan. Oleh karena itu perlu ada upaya perlingkatan ekonomi dan pendidikan warga masyarakat sekitar kawasan CAGS. Karena bukan tidak mungkin, pada gilirannya, persoalan ekonomi dan tingkat pendidikan rendah akan memicu kembali warga masyarakat untuk melakukan aktifitas yang dapat merusak kawasan CAGS."

"Dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang' bermaterikan kelestarian fungsi ekonomi, fimgsi ekologi dan fungsi sosial dari sumber daya hutan maka kehidupan masyarakat selcitar hutan hams menjadi perhatian karena kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang membutuhkan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ?-selcitar hutan menjadi kebutuhan demi masyarakat sekitar hutan dan sekaligus pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat, maka pemanfaatan modal sosial adalah Suatu kehamsan, karena modal sosial adalah suatu nilai norma-norma yang tcrbcntuk yang dihasilkan dalam suatu interaksi yang cukup panjang dalam suatu masyarakat dan menjadi acuan dalam bersikap, bcrperilaku, berinteraksi, dan berinterelasi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Tujuan Penelitian adalah merumuskan konscp hipotetik model pemberdayaan masyarakat sckitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjuian dengan kajian pemanfaatan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Manfaat penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan ditinjau dengan pendckatan dan kajian pemanfaatan faktor pembentuk modal sosial masyarakat sekitar hutan sehingga dapat menjadi acuan dalam pcugambilan kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengelolaan sumber dgya hutan berkelanjutan. Metodologi penelitian dilakukan dengan metode kualitatif ?dan kuantitatif dcngan pendekatan dan pengujian konsep Structural Equation Modelling Cross Section dan pembuatan Model Dinamis. Penelitia menghasilkan penemuan rumusan konsep hipotetik Model pcmberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkclanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan, model temebut memberi gambaran bahwa modal sosial berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signiiikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkclanjutan. Modal sosial masyamkat sekifar hutan akan termanfaatkan secara optimal melalui pemanfaatan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar hutan yang dilakukan mclalui mekanjsmc konsep timbal balilc, konsep saluran informasi dan konscp kctaatan norma, adat dan nilai budaya.

---

In the frame of sustainable forest resources management , the consisting of economical function, ecological function and social function conservation from the forest resources, that livelihood conmiunity surrounding forest must be concerned because social economics conditions of community surrounding forest requires empowering. Empowerment of community surrounding forest is becoming from community surrounding forest and implementation of sustainable forest resources management. For successfully for empowerment of community, and then social capital utilization is must be, because social capital is a norm value that formed and resulted in interaction that is long enough in a community, and become a reference in having attitude, behaving, interacting, and interalating in society to achieve common goals in sustainable forest resources management.

Research objectives is to formulate hypothesis concept of forest communities empowerment model in sustainable forest resources management by utilizing social capital surrounding forest. Benefits of study are to enhance understanding 'about community empowerment model in sustainable forest resources management. It is review with the approach and study of taking advantage component factors of social capital. Therefore, it can be a reference in policy making toward forest communities empowerment model, in the frame of sustainable forest resources management. Research Methodology is conducted by using qualitative and quantitative method with concept best using structural equation modeling, cross Section table and dynamic model.

Research finding resulted hypothesis concept formulation of community empowerment model in sustainable forest resources management by taking advantage capital social of forest communities. The model explained that social capitals of forest communities have significant impact toward community empowerment process and sustainable forest resources management both directly and indirectly. Social capital will be utilized optimally through utilization and strengthening social capital forest communities was conducted through mutual mechanism concept, concept of information channel and obedience of norm, tradition and culture value."

"Secara keseluruhan karya ini mengkaji variabel perubahan institusi kepemimpinan adat dan kerusakan hutan. Tujuannya menjelaskan bahwa kerusakan hutan terjadi sebagai akibat dari perubahan institusi kepemimpinan adat. Selain data mengenai luas dan tingkat kerusakan serta penyebabnya, beberapa kajian tentang pengelolaan hutan pada masyarakat di pedesaan dipelajari untuk memberi sintesa bagi kajian ini. Berdasarkan itu, masalah yang ditelusuri adalah bagaimana dampak perubahan pranata kepemimpinan adat terhadap kelestarian hutan. Pemikiran mendasar untuk kajian ini adalah runtuhnya pranata kepemimpinan adat beralabat pengrusakan hutan. Kasus diambil pada masyarakat adat Sereh dan Ajau Sentani Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Irian Jaya. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan dari Koetjaraningrat, institution menurut Uphoff, konflik menurut Tod dan Nader, struktur sosial, perubahan sosial dan kebudayaan menurut Suparlan dipakai untuk mengarahkan penjelasan. Selain itu, teori ekosistem versi budaya Geertz dan teori fungsionalisme perspektif perubahan Brown melengkapi konsep-konsep tersebut untuk menjelaskan bahwa berubahnya pranata kepemimpinan adat mengakibatkan hutan rusak. Metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara serta studi kepustakaan relevan untuk menjaring data-data. Temuan lapangan menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan adat atau keondofolo-an secara ketat teratur di dalam suatu susunan peran-peran dari perangkatnya. Keteraturan itu saling terkait secara mutual (saling mengisi dan saling mempengaruhi). Keteraturan ini berkontribusi kepada kelestarian hutan. Warga komunitas adat taat pada norma atau aturan adat. Mereka takut untuk melanggar norma atau aturan karena norma atau aturan itu bersifat religius magis. Sebuah ke-ondofolo-an adalah (1) komunitas yang berdaulat secara sosial politik; (2) personifikasi dari kekuatan supra natural; (3) kepranataan dan kelembagaannya tersusun rapih; (4) prinsip timbal balik atas hak dan kewajiban dari pimpinan dan warga terpaut secara mutual; (5) memiliki pranata pengelola sumberdaya alam secara lestari; (6) mentransmistikan pengetahuan tradisional secara ketat pada generasi; (7) kesatuan orang yang menguasai suatu wilayah (8) saling hubungan secara genealogis sebagai, satu lineage. Sistem ke-ondofolo-an dapat di1ihat sebagai satu bangunan yang kuat. Sehingga pemiliknya (warga Sentani) merasa terlindung dan aman di dalamnya. Berubah atau runtuhnya sistem itu, maka perangkat yang terkait secara mutual menjadi berubah. Kondisi ini diikuti oleh konflik intern, saling tidak percaya antara pemimpin dan warganya. Akibatnya, terbuka peluang besar pada pengrusakan hutan. Karena orang asli sendiri telah terbiasa untuk tidak boleh menebang hutan di lereng gunung apalagi hutan tersebut dilarang secara adat, maka pendatanglah yang dianggap bisa diijinkan memanfaatkannya. Jadi, hutan rusak karena ijin pemanfaatan dari orang asli pada pendatang. Berubahnya kewibawaan ondofolo di mata warga menyebabkan warga semakin surut kepercayaannya pada pengayoman pemimpinnya. Mereka bertindak melespaskan tanah hutan pada pendatang tanpa diketahui pimpinan adat. Faktor ekonomi memegang peranan penting. Selain mendorong mereka bertindak, faktor ini paling utama dalam menciptakan hubungan fertikal dan horisontal sehingga sistem ke-ondofolo-an itu senantiasa hidup. Dengan adanya perubahan yang terjadi, sistem hubungan ekonomi mereka menjadi rusak. Pengaruh luar merubah sistem adat mereka secara langsung, selain itu merangsang warga ke-ondofolo-an untuk melakukan perubahan secara intern terhadap pola hidup mereka. Kerusakan hutan bertitik balik dengan perubahan pranata kepemimpinan adat. Pranata kepemimpinan adat digerogoti oleh agama dan pemerintahan desa. Saya melihat hal ini karena pada masyarakat ini secara adat ternyata sarat dengan pranata adat termasuk pranata pengelolaan sumberdaya alam. Karena saratnya pranata adat maka dengan mudah pranata adat tersebut terdesak oleh intervensi nilai luar sebagai bukti dikontraskannya nilai modern dengan yang tradisional. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa rusaknya hutan adalah karena kebudayaan orang Sentani yang sarat dengan nilai kearifan lingkungan itu berubah sehingga tindakan orang asli melepaskan atau menjual tanah hutan sebagai akibat dari konflik intern yang ditimbulkannya. Dimana konflik intern terjadi karena kewibawaan pimpinan adat yang dipanuti jatuh di mata warganya. Alternatif untuk memberi jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi, termasuk problema kerusakan hutan yang terbesar adalah: bagaimanakah memberi porsi dan wewenang yang lebih kepada penduduk setempat dalam meningkatkan harkat dan kesejahteraan. Pemberian akses yang memadai bagi mereka untuk melaksanakan secara mandiri institusi kepemimpinannya, sejauh tidak menyimpang jauh dari aturan-aturan pemerintah daerah yang berlaku."

"Hutan Angke Kapuk merupakan kawasan hutan mangrove yang berlokasi di DKI Jakarta. Seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk, perkembangan industri yang semakin cepat menimbulkan dampak negatif pada Hutan Angke Kapuk yang merupakan kawasan hijau bagi kehidupan penduduk DKI Jakarta. Melihat kondisi tersebut maka penelitian ini menitikberatkan pada aspek sosial ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada kondisi Hutan Angke Kapuk yang saat ini cukup memprihatinkan keberadaannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranserta masyarakat sekitar hutan mangrove dalam menunjang keberadaan kawasan Hutan Angke Kapuk. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk penkembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan Selain itu juga dtharapkan dapat meningkatkan nilai tambah baik bagi Hutan Angke Kapuk itu sendiri maupun masyarakat sekitar.Berdasarkan permasalahan diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikutHo : Tinggi rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat tidak mempengaruhi tingkat peranserta masyarakat terhadap Hutan Angke KapukHa,: Tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat mempengaruhi tingkat peranserta masyarakat terhadap Hutan Angke KapukPenelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk menguji hipotesis digunakan tes signifikansi Uji Kai Kuadrat dan Analisis Regresi dengan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 10.00. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan berpedoman pada kuesioner dengan masyarakat sekitar kawasan Hutan Angke Kapuk.Hasil dari penelitian ini adalah:Pendidikan dan pendapatan ternyata tidak mempengaruhi tingkat peranserta dari masyarakat sekitar Hutan Angke Kapuk, jadi Ho tidak ditolak. Bagi warga sekitar Hutan Angke Kapuk baik yang tingkat pendidikannya tinggi maupun rendah dan tingkat pendapatannya tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi mereka untuk melakukan peranserta dalam pengelolaan Hutan Angke Kapuk.Saran-saran dari penelitian ini adalah:Sebaiknya dilakukan penyuluhan yang intensif dengan melibatkan masyarakat sekitar, misalnya anggota Karang Taruna sehingga menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan di sekitarnya yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berperanserta. Tapi semua ini tidak dapat terlepas dari peran pemerintah dan LSM untuk ikut mendorong masyarakat sekitar kawasan Hutan Angke Kapuk dalam berpartisipasi.Daftar Kepustakaan : 31 (1978-2001)

---

Angke Kapuk Forest is a mangrove forest area which is located in Province of DKI Jakarta. The growth Ievel of population and industry which happen faster nowadays have caused negative impacts to Angke Kapuk Forest which is a green zone for people's live at DKI Jakarta. Because of this forest plays an important role for DKI Jakarta development then there is special emphasis in implementation of policy and regulation/laws between central and local government especially for regional development which balances between local mangrove forest conservation and coastal area developing activity.Based on the statement above, this research is focus on the aspect of social economy from the society surronding Angke Kapuk Forest which influences indirectly to the condition of Angke Kapuk Forest where for nowadays its existence has really been not good.This purpose of this research is to know people participation surrounding Angke Kapuk Forest in order to support the existence of area management of Angke Kapuk Forest. Also, this research can be used as an input for decision makers in deciding to expand sustainable development which has environment perception. Beside that, it is hoped that it can increase added value for this forest itself and people surrounding it.This hypotheses of this research are stated below:Ho : low or high education level and people income will not influence people participation level to Angke Kapuk ForestHa: low or high education level and people income will influence people participation level to Angke Kapuk ForestMethod of this research is descriptive with type of this research is case study. To test the hypotheses above, it is used chi quadrate test signification by using statistical product and service solutions (SPSS) version 10.00. Data are collected from literature study, observation, and deep interview with use questionnaires to people surrounding Angke Kapuk Forest.The results and conclusion of this research are education and income level actullay are not influencing people participation level at surrounding Angke Kapuk Forest, so Ho is accepted. People at surrounding Angke Kapuk Forest both low and high education and income level is not influencing them to participate in Angke Kapuk Forest management.The suggestions of this research are:It is better to do an intensive guidance which involves people at surrounding forest, such as Karang Tanzna so people has responsible feel for environmental preservation and then people desires to participate. But this whole things need government and non-government organization role to support people at surrounding Angke Kapuk Forest to be participated.Number References : 31 (1978-2001"

"ABSTRAKPeladang berpindah dan kerusakan hutan adalah merupakan permasalahan nasional yang perlu dipecahkan segera. Pentingnya usaha ini adalah dengan maksud untuk menjaga kelangsungan lingkungan dan untuk mencegah (menghindari) terjadinya kelangkaan sumberdaya alam yang terbatas. Oleh karena itu sistem manejemen yang bijaksana (tepat) yang dapat saling membagi keuntungan antara kebutuhan manusia dan keberlangsungan lingkungan sangat diperlukan.Hubungan antara lingkungan alam dan manusianya selalu terjalin didalam setiap ekosistem. Dalam bentuk yang dasar hubungan ini terkait dengan usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan juga kelangsungannya. Oleh karena itu sangat pentingnya peranan lingkungan dalam kehidupan manusia. Maka intervensi manusia terhadap lingkungan seharusnya memberikan prioritas yang tinggi untuk mencegah berbagai konversi yang berlebihan yang dapat merusak keseimbangan lingkungan.Di Lampung kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor yang komplek. Faktor-faktor tersebut adalah jumlah penduduk, migrasi, keterbatasan pemilikan lahan, keterbatasan lapangan kerja dan kemiskinan. Faktor-faktor ini mempengaruhi manusia untuk menciptakan beberapa jenis intervensi terhadap hutan. Satu dari jenis intervensi itu merubah sebagian hutan menjadi areal peradangan dengan menjalankan sistem pertanian tradisional.Kegiatan konversi hutan lindung yang dilakukan oleh peladang merupakan tindakan adaptif berkaitan dengan kondisi kesejahteraannya. Namun demikan adaptasi itu tidak hanya terpola sesuai dengan kesejahteraannya saja tetapi juga peranan kelembagaan yang mendukung adopsi inovasi.Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan beberapa masalah kunci yang terkait dengan proses adopsi inovasi diantara peladang berpindah dan peladang yang telah menetap. Masalah-masalah itu adalah proses pengolahan lahan, kesejahteraan peladang, pola adaptasi dalam hubungannya dengan proses adopsi inovasi. Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Tingkat kesejahteraan peladang mempengaruhi tingkat adaptasi. Semakin sejahtera peladang semakin adaptif.2 Semakin efektif peranan kelembagaan memberikan penyuluhan semakin adaptif peladang dalam penerimaan inovasi.Sampel dalam penelitian ini terdiri dari satu kelompok peladang yang belum dipindahkan dihutan lindung dan satu kelompok peladang yang sudah dipindahkan melalui program resettlement. Setiap kelompok itu di wawancarai 100 responden yang dipilih secara purposive proporsional. Untuk mendapatkan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, interview dengan kuesioner, wawancara mendalam dan teknik dokumenter. Tipe penelitian ini adalah studi perbandingan eksplanatif. Prosentase, chi square, korelasi Pearson, korelasi ganda dan t test adalah beberapa teknik dalam menganalisis data.Hasil dari penelitian ini disarikan sebagai berikut: Peladangan berpindah telah terjadi karena kemiskinan dan tidak memiliki lahan. Dalam menghadapi kondisi itu para peladang mengembangkan pola adaptasi tertentu melalui pengorganisasian teman dekat dan keluarganya pada beberapa kantong peladangan didalam mana proses sosialisasi berladang berlangsung.Dalam pengertian ini peladang berpindah bukanlah dimaksudkan untuk merusak lingkungan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup.Dengan dipindahkan ke daerah baru maka mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sayangnya mereka menemui beberapa kesulitan untuk beradaptasi secara baik. Ditunjukkan dari analisa korelasi Pearson bahwa hubungan antara tingkat kesejahteraan peladang dan adaptasi di hutan lindung adalah signifikan dengan r = 0,6034, sedangkan hubungan antara tingkat kesejahteraan peladang dan adaptasi di transmigrasi lokal dengan r = 0,5011 pada taraf kepercayaan 0,05 (95%). Lebih jauh pada tingkat kepercayaan yang sama hubungan antara peranan kelembagaan dan adaptasi tidaklah signifikan dengan r = 0,1459. Ketiadaan signifikansi pada hasil yang terakhir ini disebabkan oleh kegagalan para penyuluh untuk masuk dalam sistem lokal. Mereka belum bisa diterima oleh peladang. Analisa korelasi ganda menunjukkan hubungan yang signifikan 0,5887 antara tingkat kesejahteraan, peranan kelembagaan dan pola adaptasi dalam penerimaan inovasi pada taraf 0,05.Dari rata-rata tingkat pendapatan peladang di daerah kawasan hutan lindung lebih besar dari pada peladang yang dipindahkan melalui program translok. Hal ini disebabkan oleh rendahnya hasil panen dan rendahnya nilai tukar di daerah yang baru. Namun demikian dalam dimensi non ekonomi ada perubahan dalam status pemilikan tanah dari petani penggarap menjadi petani pemilik.

---

ABSTRACT

Shifting cultivation and forest degradation system are national problems need to be solved urgently. The importance of this effort is to maintain environmental sustainability and to avoid scarcity of limited natural resources. Therefore, proper management system that is able to share advantages between human needs and environment sustainability is highly required.

The relationship between natural environment and the human organism therein is always interrelated in the ecosystem. In the fundamental form, this relationship is connected with the human efforts to fulfill his need as well as survival. Therefore the environment role is very important for human life. Human intervention to the environment should give more priority to prevent any conversions on land use that may cause environment degradation.

In Lampung, forest degradation is caused by some complex factors. Those are number of population, migration, limitation of land ownership and employment opportunity, and poverty. These factors influence people to create several kinds of forest intervention. One of which into occupy protected forest into cultivation area by operating agricultural system through indigenous knowledge.

That conversion is actually an adaptive action in respond to social and economic condition. Nevertheless this adaptation is patterned not only in accordance with socio economic condition but also the role of institution that supported innovation adoption.

This research is intended to explain some key issues related with process of adopting innovation in shifting and relocated shifting cultivations. Those are the process of cultivation, the prosperity of cultivator, adaptation patterns, and their relationship to the processes of innovation adaptation.

The hypothesis of this research are formulated as fallow:

1. The degree of cultivator welfare influence to degree of his adaptations. The more prosperous cultivator the more adaptive.

2. The more effective role of institution to inform public the more adaptive cultivator to adopt innovation.

Samples of this research consist of a group of un-shifted cultivator in protected area and shifted one through resettlement programmed. Each of those is an interview 100 respondent who is choosing purposive proportionally sampling. To obtain data are research is explanatory comparative study that applied some technique to obtain data observation, interview with questioner, in-depth interview, and documentation. Percentage, chi square, Pearson correlation, multiple correlation and t test are some techniques used to analyze data. It's show from Pearson correlation analysis that the relationship between degree of cultivator welfare and adaptation is significant (r = 0,6034 and r = 0,5011) on confidence level of 0,05 or 95%. Furthermore, on the same level of confidence, the relationship between institution role and adaptation is not significant (r = 0,1252 and r = 0,1459). The last of significance in letter result is caused by the failure of instructor to be in local system. Cultivaters do not accept them yet. Analysis by multiple correlations shows significant relationships (0,5887) among degree of prosperity, institutional role, and adaptation pattern in adopting innovation on confidence level of 0,05. Un-shifting cultivations have occurred in respond of poverty and landless ownership. In facing those conditions, cultivators developed certain pattern of adaptation by organizing their close friends and family on cultivation enclaves, in where cultivating socialization process has occurred. In this sense, un-shifting cultivation is not intended to damage forest owner but to melt survival.

Heaving shifted to the new area, un-shifting cultivator should adapt to new environment. Unfortunately, they meet some difficulties to be successful adaptation.

It is difference among cultivation income in protected area and transmigration area. This is caused by the low of yield and it's exchange value in the new area. Nevertheless in non-economic dimension, there is a change in status of ownership from land worker to land owner. But it seems meaningful in cultivator?s life."

"Gunung Salak merupakan ekosistem alami dan salah satu bagian dari ekosistem pulau Jawa yang masih tersisa. Gunung Salak mempunyai peranan penting dalam penyedian jasa-jasa lingkungan bagi masyarakat di Jawa Barat terutama di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), dan Sukabumi. Gunung Salak juga merupakan kawasan yang secara ekonomi penting bagi peningkatan pendapatan daerah. Kelestarian manfaat ekonomi tersebut sangat tergantung pada kelestarian ekosistem Gunung Salak.Dalam pengelolaan kawasan konservasi seringkali menglami kendala-kendala, baik internal maupun eksternal, seperti: gangguan dari pencurian kayu, perburuan liar, dan lain-lain. Masyarakat lokal (masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Salak) maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan, berperan penting dalam pelestarian ekosistem Gunung Salak.Tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Mengetahui potensi social-ekonomi, sosial-budaya masyarakat lokal kawasan Gunung Salak dan potensi sumberdaya alam ekosistem Gunung Salak; 2) Mengetahui peranserta/partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan Gunung Salak; 3) Mengetahui persepsi, sikap dan prilaku masyarakat terhadap pengelolaan kawasan Gunung Salak, sebagai dasar pengembangan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak untuk menekan dan mengendalikan kerusakan ekosistem kawasan Gunung Salak; 4) Mengembangkan model/konsep partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan Gunung Salak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Pengambilan data masyarakat dilakukan dengan menggunakan model Rapid Rural Appraisal (RRA). Pemilihan responden sebagai unit terkecil penelitian dilakukan secara acak sederhana / Simple Random sampling.Partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak telah dilaksanakan oleh masyarakat kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dengan program tumpangsari yang mereka lakukan di areal hutan Perum Perhutani KPH Bogor atas dasar kesepatan bersama. Program tumpangsari tersebut berhasil mengalihkan kegiatan/aktivitas masyarakat lokal yang bersifat destruktif (berburu burung, menebang potion, dan lain sebagainya) menjadi kegiatan yang bersifat konstruktif, selain itu masyarakat lokal juga memantau dan menjaga kelestarian ekosistem kawasan Gunung Salak pada umumnya, dan Elang Jawa khususnya.Dengan diterapkannya sistem agroforestri tersebut dalam pengelolaan kawasan Hutan Lindung Gunung Salak, masyarakat dan Perum Perhutani dapat sama-sama merasakan hasilnya untuk kesejahteraan hidup mereka bersama, dalam hubungan yang sating diuntungkan satu sama lainnya. Pengembangan partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak merupakan hal yang perlu diwujudkan dalam suatu tindakan pengelolaan terpadu demi terwujudnya kelestarian ekosistem Gunung Salak yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dari hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya yang baiklpositif, yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem kawasan Gunung Salak; 2) Partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak yang bersifat destruktif (penangkap burung) dapat diubah menjadi bersifat konstruktif (menjaga dan melestarikan Elang Jawa). Partisipasi tersebut masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan, dad yang bersifat pasif menjadi aktif; 3) Masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak memiliki persepsi, sikap dan prilaku yang balk terhadap sumberdaya hutan ekosistem kawasan Gunung Salak, juga memiliki motivasi yang tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan kawasan Gunung Salak; dan 4) Model/konsep partisipasi yang sesuai dan tepat untuk diterapkan dan dikembangkan pada masyarakat lokal sekitar kawasan Gunung Salak adalah sistem agroforestri kompleks.Saran penulis dalam tesis ini, adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan paradigma baru yang menerapkan sistem agroforestri kompleks perlu ditumbuhkembangkan dalam sistem pengelolaan di seluruh kawasan Gunung Salak khususnya dan di seluruh kawasan konservasi umumnya; 2) Pihak pengelola kawasan Gunung Salak harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak (kepentingan bersama), tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Pelaksanaan pengelolaan tersebut harus berjalan pada alur yang sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi kerakyatan dan kaidah ekologis, demi terwujudnya kelestarian ekosistem kawasan Gunung Salak dan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan.

---

Mount Salak is one of Java Island's natural ecosystems left. It plays a vital role in providing environmental services to communities in West Java especially ones in Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi) and Sukabumi. Mount Salak?s is also economically important in generating regional income. Sustainability of economical benefit depends a great deal on the conservation of Mount Salak?s ecosystem.

Unfortunately, most of the time the management of conservation area faces many internal and external constraints such as illegal logging, illegal hunting, etc. The local community living in Mount Salak?s area as well as communities in West Java as a whole is of significant role in the conservation of Mount Salak?s ecosystem.

Objectives of the research are as follow: 1) to have knowledge on social-economic and social-culture potentials of local community living in Mount Salak?s area as well as natural resource potential of Mount Salak?s ecosystem; 2) to have knowledge on existing local community participation in managing Mount Salak?s area; 3) to have knowledge on local community's perception, attitude, and behavior toward conservation of Mount Salak, as the basis of development of local community participation in order to controlling and mitigating the degradation of Mount Salak?s ecosystem; 4) to develop local community participatory management of Mount Salak?s area.

The correlation-descriptive method was used in this research. Data from the community was gathered using Rural Rapid Appraisal (RRA) model. Respondent sampling was conducted using Simple Random Sampling technique. The community of Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor has been implementing the local community participation in the management of Mount Salak?s area, by conducting simple agro forestry (tumpangsan} in protected forest area based on the mutual agreement with Perum Perhutani KPH Bogor. This program successfully altered destructive activities (bird hunting, illegal logging, etc.) into constructive ones such as conserving of Mount Salak?s ecosystem as a whole and Javan Hawk Eagle in particular.

Implementation of simple agro forestry in the management of Mount Salak?s protected forest enables the local community and Perum Perhutani KPH Bogor to gain mutual benefit. Furthermore, the development of local community participation in the management of Mount Salak?s area needs integrated management. It is necessary in order to bring the sustainability of Mount Salak?s ecosystem into reality. Conclusion of the research are as follow: 1) Local community (community based) in Mount Salak?s area have good knowledge and potentials of social-economic and social-culture that may be useful for management and conservation of Mount Salak?s ecosystem; 2) The destructive participation of local community can be changed into constructive one and it may still be increased and developed; 3) Local community have good perception, attitude, and behavior toward biodiversity of Mount Salak?s forest as well as good motivation for participating in the management of Mount Salak?s area; and 4) The complex agro forestry system may be implemented & developed in management of Mount Salak?s area.

Based on the result above, it is suggested that: 1) implementation of agro forest system (complex agro forestry) is necessary to the management of Mount Salak?s area; 2) the executive of Mount Salak?s area management (Perum Perhutani) should have the ability to accommodate interests of every stakeholder. Management of Mount Salak?s area must meet the principles of ecology and people economy in order to bring conservation of Mount Salak?s ecosystem and community welfare into reality in accordance with sustainable development concept."

"ABSTRAKHutan mangrove merupakan ekosistem hutan yang khas terutama karena posisinya sebagai peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Kondisi lingkungan fisiknya yang sangat khusus menyebabkan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas dan ekosistem ini sangat rawan terhadap adanya pengaruh luar terutama karena spesies biota pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar (Alikodra, 1995).Luas hutan mangrove di Indonesia terus menyusut dan hingga saat ini tinggal + 3,24 juta ha. Penyebarannya yang terluas kurang lebih 3 juta ha di Irian Jaya dan sisanya tersebar secara sporadis di Daerah Istimewa Aceh dan propinsi-propinsi : Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku (Yayasan Mangrove, 1993).Peran serta masyarakat yang hanya terkait dengan kegiatan pemanfaatan tanpa memperhatikan kelestarian hutan mangrove, dapat merusak ekosistem hutan mangrove. Peran serta seperti ini perlu diubah, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran mereka untuk turut mencegah kerusakan hutan mangrove, yang meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari, agar manfaat hutan mangrove tersebut dapat berlangsung terus menerus.Hutan mangrove di Segara Anakan perlu mendapat perhatian yang serius untuk dilindungi dan dilestarikan, mengingat semakin meningkatnya permasalahan yang mengancam keberadaannya. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove di Segara Anakan adalah (ASEAN/US, 1992):1. Penyusutan hutan mangrove karena diambil kayunya oleh masyarakat sekitar untuk bahan bangunan dan kayu bakar, serta adanya konversi hutan mangrove untuk lahan pertanian dan empang (tambak). Di antara tahun 1974-1978 telah terjadi kerusakan hutan mangrove kurang lebih 1.454 ha.2. Belum mantapnya koordinasi dan masih lemahnya sistem informasi serta adanya tumpang tindih fungsi antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan mangrove, sehingga menyebabkan ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab serta yurisdiksinya.3. Banyaknya tanah timbul yang belum jelas status dan peruntukannya, mengakibatkan pemanfaatan yang kurang benar dan atau tidak terkendali. Hal ini juga mempengaruhi status kepemilikan lahan di beberapa kawasan di Segara Anakan, seperti kawasan Perum Perhutani, tanah milik penduduk dan Kawasan Nusakambangan.4. Kondisi jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan air bersih sangat terbatas.5. Pendidikan masyarakat yang masih rendah serta kurangnya persepsi masyarakat tentang arti penting hutan mangrove dan terbatasnya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan mangrove, menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove.Keberadaan hutan mangrove Segara Anakan saat ini mendapat ancaman yang sangat serius, karena di samping adanya pemanfaatan oleh masyarakat, seperti dilakukannya penebangan kayu mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan tanpa dilakukan usaha rehabilitasi, juga adanya usaha membuka hutan mangrove untuk tambak dan kegiatan pertanian lainnya. Guna menjamin berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian potensi perairan laut akan produksi ikan, diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang menjamin kelestarian hutan mangrove.Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sains (MSi) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan tujuan untuk menghasilkan konsep pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.Atas dasar hasil penelitian tersebut, ditetapkan pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan melindungi serta melestarikan hutan mangrove, melalui strategi yang meliputi, peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan dan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang ketiganya sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia.Untuk melaksanakan strategi tersebut, masing-masing dilakukan dengan :1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang mencakup perlindungan, pelestarian, penelitian dan pemanfaatan dalam pengelolaan hutan mangrove.2. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui sistem empang parit (silvofishery).3. Pengembangan kelembagaan dengan meningkatkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di daerah penelitian dan secara langsung melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk Kelompok Tani Hutan Mangrove (KTH Mangrove).4. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundangundangan melalui pemasyarakatan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta mempertegas pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar atau perusak hutan mangrove.Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan :1. Kondisi hutan mangrove yang ada di daerah penelitian telah mengalami kerusakan dan luasnya mengalami penyusutan, baik diakibatkan oleh adanya penebangan secara ilegal, maupun usaha konversi lahan mangrove untuk kegiatan lain seperti pertambakan dan pertanian.2. Kerusakan dan penyusutan hutan mangrove di daerah penelitian erat kaitannya dengan peran serta masyarakat, di mana mereka hanya memanfaatkan hutan mangrove tanpa mempertimbangkan aspek kelestariannya.3. Pada umumnya kondisi masyarakat Segara Anakan berpendidikan rendah, kondisi sosial ekonomi rendah dan persepsi terhadap konservasi rendah.4. Kondisi kelembagaan di daerah penelitian belum berjalan secara optimal, demikian juga pentaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan5. Berdasarkan hal tersebut di atas (angka 1,2,3 dan 4) perlu dikembangkan konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang meliputi :a. Pengembangan sumber daya manusia melalui, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, menggunakan Cara Training of Trainers.b. Pengembangan sosial-ekonomi masyarakat melalui kegiatan empang parit (silvofishery).c. Pengembangan kelembagaan dengan menambah struktur organisasi di tingkat kecamatan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan jangkauan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan tugas serta fungsi lembaga yang telah ada baik formal maupun informal.d. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui upaya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar. Upaya penaatan ini dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintah.6. Perlu ditingkatkannya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan koordinasi antar instansi terkait di Segara Anakan.

---

ABSTRACT

Mangrove forest is a special forest ecosystem due to, mainly, its position as a transition between terrestrial ecosystem and marine ecosystem. Its physical environmental condition which is very special has caused the mangrove ecosystem to possess limited biodiversity and this ecosystem is very fragile towards the presence of external influences, especially since the biota species in mangrove forest have limited tolerance towards the presence of changes from outside (Alikodra, 1995).

Mangrove forests in Indonesia is ever decreasing in size and at present only 3.24 million ha remain. The most extensive distribution is about 3 million ha in Irian Jaya and the remainder are scattered sporadically in areas of special territory of Aceh and provinces, including : North Sumatera, Jambi, Riau, West Sumatera, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan, DKI Jakarta, West Java, Central Jawa, East Jawa, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-east Sulawesi, North Sulawesi and Maluku (Yayasan Mangrove, 1993).

Community participation that is only related to exploitation activities without observing the preservation of the mangrove forest may destroy the mangrove forest ecosystem. This participation should be changed, namely by raising the awareness to participate in preventing mangrove forest destruction covering activities like protection, preservation and utilization in a proper can manner so that the benefit arising from the mangrove forest can be harvested continuously.

The mangrove forest in Segara Anakan needs serious attention to protect and preserve its existence, since increasing problems threatened its very existence. Several problems related to its management include (ASEAN/US, 1992) :

1. The mangrove forest is reduced in size, due to the need of wood as building material and energy source of the surrounding community, as well as its conversion into agricultural land and fish ponds. Between 1974-1987 some 1.454 ha of mangrove forest was destroyed.

2. The lack of coordination and weak information system As well as overlapping functions between related institutions in mangrove forest management resulted in obscure authority, responsibility and respective jurisdiction.

3. The unclear status of land and its respective allocations, resulted in improper utilization and or uncontrollable situation. These, also influenced the ownership of land in several areas of Segara Anakan, like Perum Perhutani complex, inhabitants ownership and the Nusakambangan complex.

4. The condition of roads, health facilities, educational facilities and clean water is very much limited.

5. The community educational level that is still low as well as the lack of community perception as to important meanings of the mangrove forest. resulted in limited community participation in endeavors of protection and preservation of mangrove forest.

Segara Anakan mangrove forest is at present being seriously threatened because besides. Its utilization by the community without rehabilitation efforts, there is also the activity of clearing and opening up the mangrove forest for fish ponds or other agricultural activities. To guarantee the continuation of community socio-economic life and coastal marine potential preservation of fish production proper management and regulations are needed that will guarantee the preservation of mangrove forest.

Hence, this study : Community participation in mangrove forests management" is carried out. The purpose of this study is to formulate a thesis as a requirement to obtain a Master of Science degree (MSi) in Environmental Sciences at the Postgraduate Program University of Indonesia. The objective is to produce a community participation development concept in mangrove forest management.

Based on the results of the study, community participation development in mangrove management is determined. The objective is to promote community socio-economic status and protect as well as preserve the mangrove forest through a strategy that covers the promotion of community socio-economic condition, institution and observance of laws and regulation implementation, all of which are very much dependent on the capacity of human resources.

To implement the strategy, each is carried out by :

1. Development of human resource quality by way of education and training activities as well as communication, information and education which cover protection, preservation, research and utilization in mangrove forest management.

2. Community socio-economic development by way of silvo-fishery system.

3. Institutional development by improving the task and functions of available institutions in the study area and directly involve community participation by establishing mangrove forest farmers group.

4. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization of laws and regulations relating to mangrove forest management as well as stressing the implementation of sanctions towards trespassers or mangrove forest destroyers.

Based on the findings of the study, the following conclusions were made :

1. The mangrove forest condition in the study area has suffered damage and its size is reduced, both due to illegal felling and efforts towards conversing the mangrove grounds for agricultural and fish ponds purposes.

2. Mangrove forest damage and reduction in the study area is closely related to community participation, such as mangrove utilization without considering the aspects of preservation.

3. The condition of socio-economic, education and perception the local community in the study area are limited.

4. The capability of institution and law enforcement in the study area are weakness.

5. Based on the finding of the study, the following conclusions for development of human participation for the mangrove forest management :

a. Human resource development by way of education, training and communication, information and education to the community using the "Training Of the Trainers" method.

b. Community socio-economic development by way of silvofishery.

c. Institutional development as well as for the kecamatan level by raising the duty and .functions of available institutions both formal as well as informal.

d. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization endeavours of laws and regulations related to mangrove forest management as well as strict sanctions implementation toward trespassers. This observance endeavours is carried out in a comprehensive and coordinated manner, both to the community as well as government apparatus.

6. To develop the capability of government apparatus and coordination between related institutions for management of Segara Anakan."

"Hutan seharusnya dapat dikelola dengan melibatkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, secara khusus termasuk pula masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan masih eksis hingga saat ini. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kegiatan pengelolaan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mana dalam proses pemenuhannya dilakukan melalui serangkaian prosedur dan persyaratan. Dalam kenyatannya masih banyak wilayah hutan Masyarakat Hukum Adat yang masih belum diakui. Satu diantara sekian banyak wilayah adat, ditemukan kasus keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi yang terletak di Kabupaten Sukabumi belum mendapatkan pengakuan negara sehingga Hak Pengelolaan Hutannya belum dipenuhi. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dan menguraikan prosedur dan prasyarat pemenuhan Hak Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat, khususnya Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prosedur dan prasyarat pemenuhan Hak Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Forests should be managed by involving communities living around forest areas, specifically including Adat Law Community that have existed before Indonesian independence until present day. The existence Adat Law Community in forest management activities has been regulated in Law No. 41 of 1999 on Forestry, which in the compliance process is done through series of procedures and requirements. Yet, thousand hectar areas adat law communitys areas still unrecognized by the government. It is discovered that the existence of Kasepuhan Sinar Resmi Adat Law Community has not gained state recognition, in which, leads to its Forest Management Rights has not been fulfilled.

This study attempts to elaborate on the issue and outline the shortcomings in regulation regarding the procedures and prerequisites for the fulfillment of the Forest Management Rights of Adat Law Community. The method of writing in this thesis is juridical normative.The results of this study indicate that procedures and prerequisites for the fulfillment of the Forest Management Rights of Adat Law Community existing in Indonesian legislation are not synchronized with one another."