Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak kendaraan motor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau pengguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor di Kabupaten aceh Barat. penelitian ini bertujuan untuk mengganalisis sejauh mana tingkat efektifitas dan efesiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu 2010-2014. Hasil penelitiannya menunjujkkan bahwa perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh barat selama periode 2010-2014 engalami kenaikan rata-rata sebesar 96,6 persen. Sedangkan tingkat efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten aceh selama periode 2010-2014 tergolong sangat efisiensi yaitu dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 0,88 persen. "

"Untuk mendukung penyelengaraan otonomi daerah dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri dilakukan melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diatur dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan melalui penyerahan sebagian pajak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan undang-undang. Pajak pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat dan penerimaan PKB dan BBN-KB dilakukan upaya koordinasi dengan instansi atau unit kerja yang menangani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yaitu pihak kepolisian berupa pendaftaran kendaraan bermotor dan departemen keuangan dalam hal ini PT Jasa Raharja Persero yang menangani asuransi kecelakaan kendaraan bermotor. Hasil dari koordinasi tersebut menciptakan suatu sistem pelayanan yang terpadu dibawah satu atap oleh berbagai instansi yang disebut dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAM SAT).Pertimbangan yang menonjol pada saat itu adalah dapat didata para pemilik kendaraan bermotor dan memperkecil peluang terjadinya penghindaran pajak-pajak dengan mengkaitkannya terhadap pengurusan STNK, BPKB dan di lain pihak belum mempertimbangkan, penilaian terhadap jenis serta ciri dari pungutan yang akan diselenggarakan di kantor SAMSAT.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri dari jenis pungutan yang dilaksanakan di kantor SAMSAT yang sudah berjalan selama ini dengan menggunakan suatu tagihan kepada masyarakat berupa memadukannya didalam satu surat ketetapan, disamping itu perlu juga diketahui bahwa pelaksanaan terhadap pungutan tersebut apakah telah sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak mengesampingkan optimalisasi pelayanan dan penerimaan.Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskritif dengan memperhatikan kondisi yang ada dan menelusuri fakta-fakta sebelumnya yang dapat memberikan gambaran keadaan saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dan data primer melalui wawancara yang mendalam, penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Responden yang diwawancarai adalah para pengambil keputusan pada saat itu dan kini, petugas pelaksana pada unit analisis dan dilapangan pengamat serta para tenaga ahli.Dari hasil penelitian diperoleh : (a) Tugas dan fungsi dari masing-masing institusi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan tehnologi komputer yang online tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh institusi tersebut. (b) Kantor SAMSAT adalah pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu yang tidak didukung oleh suatu struktur organisasi pembinaan dan operasional didalam menyelesaikan permasalahan yang sewaktu-waktu timbul yang perlu penyelesaian dengan segera. (c) Walaupun pelayanan masyarakat didalam pengurusan surat-surat dan pungutan dapat dilaksanakan selama ini akan tetapi akuntanbilitas dan trasparansi yang didukung oleh peraturan perlu mendapat suatu pembaharuan sesuai dengan hierarki perundang-undangan didalam memberikan kepastian hukum.Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan : (a) Dibuatkannya surat keputusan bersama antara pimpinan tiga institusi yaitu Gubernur dan Kapolda tentang petunjuk pelaksanaan kerja dilapangan (SAMSAT) oleh masing-masing personil. (b) Dibuatkannya keputusan Gubernur tentang organisasi tim pembina SAMSAT didaerah yang bertugas memberikan petunjuk dan menangani permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh para pelaksana. (c) Untuk melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan pemungutan yang ada dikantor SAMSAT sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (d) Agar pungutan yang dilaksanakan berupa pembayaran PKB setiap tahun dengan kriteria tertentu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau BANK disamping itu pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah secara transparan dan akuntanbilitas agar dikeluarkan dari system pungutan dikantor SAMSAT."

"Penelitian ini membahas mengenai tinjauan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (Alternatif Perubahan Kebijakan dari Wealth base Menjadi Consumption base). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan dilakukan dengan survey secara langsung ke beberapa instansi dengan melakukan wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Sedangkan studi literatur dilakukan berhubungan dengan topik yang dibahas dalam skripsi untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mengurangi kemacetan. Oleh sebab itu, alternatif yang dapat dilakkukan oleh pemerintah adalah dengan mengadaptasi penerapan consumption base sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk mengurangi kemacetan.

---

This research discusses the review of vehicle tax base application (an idea of a transition from wealth base to consumption base). The research conducted with qualitative approach and the data collected through field research and literature studies. The field research is done through direct survey to some institute by conduct some interview related to the research issue. Meanwhile, the literature studies are done by reading some literature related to the issue in order to collect data that can support the research.

The result of the research reveals that the application of vehicle tax with the current tax base does not show any major outcome in reducing traffic congestion. Thus, government should take an alternative way by applying consumption base system as vehicle tax base to reduce congestion."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan perubahan tingkatan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan perubahan tingkatan tarif progresif pajak kendaraan bermotor belum mencerminkan tujuan untuk menekan angka kepemilikan kendaraan bermotor dan mengurangi kemacetan.Hal ini terjadi karena implementasi masih terkendala dari sisi Regulasi dan Non Regulasi. Hasil penelitian menyarankan untuk menyederhanakan tingkatan tarif dan memperbaiki administrasi pajakterutama sistem dan basis data wajib pajak sehingga implementasi dapat berjalan baik dan tujuan untuk menekan eksternalitas negatif akibat dari jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkendali dapat tercapai.

---

This thesis discusses implementation of the change progresive rate levels policy of tax on vehicle in DKI Jakarta. This study is a qualitative research. The results of the analysis in this study stated that the implementation of policy changes in levels of progressive tax rates do not reflect the purpose to reduce the number of motor vehichles and reduce congestion. This occurs because the implementation still constrained in terms of regulation and non-regulation. The researcher suggests to simplify tariff rates and improve tax administration especially systems and taxpayer data base, so that the implementation can run well and the objective of suppressing negative externalities resulting from the number of vehicles that are not controlled can be achieved."

"Selama periode 1990-2013, laju pertumbuhan jumlah sepeda motor di DKI Jakarta mencapai 12 persen/tahun, delapan kali lipat laju pertumbuhan penduduk. Hal ini merupakan potensi persoalan besar bagi perekonomian DKI Jakarta. Studi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sepeda motor, inefisiensi penggunaanya dan potensi beban subsidi BBM. Berdasarkan analisis ekonometrika maupun data primer, disimpulkan bahwa faktor utama penentu pertumbuhan sepeda motor adalah pendapatan per kapita, tarif riil angkutan umum dalam kota, harga riil sepeda motor dan harga riil BBM. Sedangkan kebijakan kenaikan BBM tahun 2005 terbukti memicu kenaikan penggunaan sepeda motor. Sekalipun sepeda motor, merupakan alat transportasi termurah dan tercepat untuk jarak pendek (≤ 15 kilometer) namun secara ekonomi penggunaanya mahal/tidak efisien. Misalnya, jumlah sepeda motor yang ada sudah empat kali lebih besar dibandingkan dengan yang dibutuhkan, yang menimbulkan masalah pemborosan energi. Bila subsidi BBM tetap Rp.1000/liter, hasil proyeksi menunjukkan bahwa akumulasi potensi subsidi BBM 2016-2020 dapat mencapai Rp.46 triliun.

---

During the period 1990-2013, the rate of growth in the number of motorcycles in DKI Jakarta reached 12 percent / year, the rate eightfold of population growth. This is a potential problem for the economy of DKI Jakarta. This study analyzes the factors that influence the number of motorcycles, the inefficiency of its use and the potential burden of fuel subsidies. Based on the econometric analysis and primary data, it was concluded that the determining factor for the growth of the motorcycle is income per capita, real rates of public transport in the city, the real price of a motorcycle and the real price of fuel. While the fuel price hike policy in 2005 proved to trigger an increase in the use of motorcycles. Even motorcycles, the cheapest and fastest means of transportation for short distances (≤ 15 kilometers), but its use is economically expensive / not efficient. For example, the number of motorcycles that there are already four times greater than required, which raises the problem of energy wastage. When the fuel subsidies remain Rp.1000 / liter, the projection indicates that the accumulation potential fuel subsidy from 2016 to 2020 can reach Rp.46 trillion."

"Penelitian ini mengkhususkan membahas permasalahan mengenai perlawanan pajak yang timbul dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan cara official assessment dan tarifnya ditentukan oleh kepala daerah, masa perpajakan dari PKB ini yaitu dalam 12 bulan. Dalam 12 bulan atau 1 tahun pemilik dari kendaraan bermotor tersebut di wajibkan membayar pajak, hal ini mengakibatkan adanya polemik karena mengapa pemilik dari kendaraan bermotor harus membayar pajak atas kendaraan  motor ditambah tarif progresif yang berdasarkan dimiliki dengan besaran sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki setiap tahunnya. Serta karena diharuskan membayar Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya  dan di DKI Jakarta memiliki tarif progresif yang paling besar diantara daerah lainnya di Indonesia mengakibatkan adanya beberapa dari Wajib Pajak yang melakukan pengurangan atas tarif progresif tersebut. Dengan menyalah gunakan identitas diri miliki orang lain agar tidak terkana tarif progresif yang tinggi. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe diagnostitik-preskriptif. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa dasar dikenakannya PKB setiap tahunnya yaitu karena kepemilikan atas kendaraan di jadikan objek pajak dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak atas PKB ini berdasarkan dari persyaratan untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor hanya membutuhkan identitas diri (KTP) tanpa penjelasan lebih lanjut, dengan juga kurangnya penerapan prosedur, dan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan perlawanan PKB dengan menyalah gunakan identitas diri milik orang lain dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi ganti kerugian berdasarkan hukum perdata.

---

This study specializes in discussing issues regarding tax resistance arising in the payment of Motor Vehicle Tax. PKB is a regional tax, the collection of which is carried out by official assessment and the tariff is determined by the regional head, the taxation period of this PKB is 12 months. In 12 months or 1 year the owner of the motorized vehicle is required to pay taxes, this results in a polemic because why the owner of the motorized vehicle must pay taxes on the motor vehicle plus progressive rates based on owned by the amount according to the number of vehicles owned each year. And because they are required to pay Motor Vehicle Tax each year and in DKI Jakarta has the most progressive rates among other regions in Indonesia resulting in some of the taxpayers who make reduction of these progressive rates. By misusing someone else's self-identity so as not to incur high progressive rates. This research is juridical-normative, with diagnostic-prescriptive type. The conclusions obtained from this study are that the basis for applying PKB every year is because the ownership of the vehicle is made a tax object in Article 3 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and taxpayers who carry out tax resistance This PKB is based on the requirements for registering motorized vehicles only requiring identification (KTP) without further explanation, with also lack of application procedures, and sanctions for taxpayers who fight PKB by misusing the identity of others may be subject to administrative sanctions, criminal sanctions, sanctions for compensation based on civil law."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."

"Adanya perubahan tata cara pemungutan pajak darl sisternOfficial, Assessment (hutang pajak ditetapkan oleh aparaturperpajakan) menjadi sistem Self Assessment (hutang pajakditetapkan oleh Wa,j.:b Pajak sendiri) dalam iJndang-undang Pajak Penghasilan 1984, d.harapkan bahwa tunggakan Pajak Penghasilan dapat ditekan sekecil mungkin Namun sejak diberlakukannya undang-undang perpajakan baru sampai dengan saat mi, harapan tersebut belum terwujud, bahkan jumlah tunggakan pajak terus membengkak dengan cepatDan jurnlah tunggakan pajak tersebut tunggakan Pajak Penghaallan merupakan yang terbesar (lihat halaman 11-13)Dengan bantuan kepustakaaxi dan hasml pengainatan sertawawancara di Inspeksi Pajak Jakarta Barat Tiga , - diketahuivii Efisiensi administrasi..., Rini Gadih Ranty K, FISIP UI, 1987bab.wa membengkaknya tunggakan. Pajak Penghasilan disebabkanoleh antara lain tidak efisiennya acirninistrasi penagihannyaTidak efisiennya administrasi penagihan Pajak Penghasilanterutama terletak pada sulitnya melakukan penata usahaanSegi Pernbayaran (bukti penbayaran pajak) pada Kohir(tindasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak dan SuratKetetapan Pajak Tambahan yang inerupakan dasar penagihanpajak) karena adanya faktor ketidaksesuaian antara Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum pada Segi Perwayarandengan nomor Kohir yang tercantum pada KohirKetidaksesuaian tersebut cenderung menyebabkan SegiPevnbayaran sulit ditempelkan pada Kohir, sehingga Segi Pernbayaran Wajib Pajak seririg dimasukkan sebagai Segi Berrnacanimacaia Penerimaan Pajak (BPP), yaitu Segi Pembayaran yang tidakjelas identitasnya Akibat dan dinasukkannya Segi Pembayaransebagai Segi BPP ialah Wajib Pajak yang sudah mernbayarpajaknya tersebut masih dikenakan penagihan karena dianggapbelum rnembayar hutang pajaknya Adrninistrasi pena -gihan pajak yang diharapkan dapat rnenganiankan uang negaradengan mencairkan tunggakari pajak justru menyebabkan tentunggaknya pajakAdanya berbagai faktor penghanibat, baik yang berasaldari dalam maupun dara. luar Direktorat Jenderal Pajak, turutmenyebabkan beluin efisiennya adininistrasi penagihan PajakPenghasilan selaima ini.viiiEfisiensi administrasi..., Rini Gadih Ranty K, FISIP UI, 1987Administrasi penagihan Pajak Penghasilan yang efisiendan konsekuen adalah suatu hal yang harus dipenuhi agar dapatmembawa danpak positif terhadap citra penagihanta sendirisehingga kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan terhadap pelaksanaankegiatan penagihan pajak di masa mendatang"

"Pendahuluan: WHO melaporkan bahwa setidaknya terdapat 1,24 juta kematian per tahun di dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Tanpa intervensi, jumlah ini akan terus meningkat hingga mencapai 1,9 juta kematian per tahun pada tahun 2020. Tingginya fatalitas dapat dikurangi dengan adanya penetapan peraturan yang memadai untuk penggunaan pelindung bagi pengendara sepeda motor. Metode: Penelitian dilakukan dengan metode cross-sectional untuk mengetahui hubungan karakteristik luka dengan peran pengguna sepeda motor (pengemudi/penumpang). Data diambil dari Laporan Pemeriksaan Forensik RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo tahun 2014. Hasil: Didapati jumlah korban kecelakaan sepeda motor pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar 206 jiwa, 177 di antaranya memiliki keterangan sebagai pengemudi atau penumpang sepeda motor. Proporsi jumlah pengemudi dan jumlah penumpang pada kecelakaan sepeda motor di Jakarta adalah 3,92:1, yaitu 141 pengemudi dan 36 penumpang. Frekuensi luka pada anggota tubuh pada kasus kecelakaan sepeda motor di Jakarta terbanyak pada bagian ekstremitas atas (93.79%), diikuti oleh kepala, wajah, dan leher (93,22%), ekstremitas bawah (89,27%), thorax (75,71%) dan abdomen (40,68%). Keparahan luka pada kasus kecelakaan sepeda motor di Jakarta didominasi oleh luka skala 1, diikuti luka skala 2, dan luka skala 3. Tidak terdapat hubungan antara keparahan luka dan jumlah luka dengan posisi pengendara sepeda motor (p>0.05). Pembahasan: Tidak adanya hubungan karakteristik luka pada pengguna sepeda motor terjadi karena pengguna sepeda motor mengalami pola dinamika yang sama saat tabrakan. Mempertimbangkan tidak adanya perbedaan frekuensi, keparahan, dan jumlah luka pada pengemudi dan penumpang sepeda motor, maka alat pelindung perlu digunakan oleh keduanya.

---

Introduction: Road Traffic Accident (RTA) has become a global problem. WHO reported that at least 1,24 million deaths due to RTA occur each year. Without intervention, this number will increase to 1,9 million deaths per year in 2020. Laws regarding safety driving only protect 7% of world population. This study is aimed to increase reference regarding protection for safety driving, focused on injury characteristic on motorcycle rider and pillion.

Method: Design of the study is cross-sectional. Data were extracted from Forensic Report of Dr. Cipto Mangunkusumo Public Hospital year 2014. Number of RTA involving motorcycle is 206 case, 177 case fulfill inclusion and exclusion criteria.

Result: Proportion of riders compared to pillion is 3,92:1, composed of 141 riders and 36 pillions. Frequency of injury from highest to lowest is; upper extremity, head, face and neck, lower extremity, thorax, and abdmen. Injury severity from the most frequent to least frequent is; scale 1 injury, scale 2 injury, and scale 3 injury.

Discussion: Frequency of injury, severity, number of injury is not significantly related to position of motorcycle rider both rider or pillion (p>0,05). No difference in injury pattern between rider and pillion is caused by similiar dynamic pattern.Considering no significant relation of frequency, severity, and number of injury to motorcycle rider and pillion, both has to be protected."

"Sistem pelacak bus kampus merupakan sebuah kesatuan dari perangkat-perangkat lunak maupun keras tertentu yang dapat melacak posisi dari bus kampus dan menampilkannya agar dapat dilihat oleh pengguna. Skripsi ini akan membahas sistem pelacak bus kampus di Universitas Indonesia secara keseluruhan mulai dari landasan teori tentang teknologi yang digunakan, perancangan sistem, dan hasil pengujian serta analisa sistem. Selain itu juga diadakan kuisioner yang memberikan gambaran mengenai tanggapan pengguna terhadap sistem pelacak bus kampus Universitas Indonesia ini. Perangkat lunak yang digunakan adalah cygwin sebagai compiler bahasa C. Sedangkan perangkat-perangkat keras utama yang digunakan adalah komputer, modul DT-51 LCMS 2.0 dan modul wireless YS 1020 RF Data Transceiver.Modul DT-51 LCMS memberikan ID kepada bus berupa 8 bit biner. Oleh modul wireless YS 1020 RF Data Transceiver di sisi pengirim diteruskan dan diterima oleh modul wireless YS 1020 RF Data Transceiver di sisi penerima. Modul wireless YS 1020 RF Data Transceiver penerima yang terpasang pada komputer yang diasumsikan ada di setiap halte meneruskannya ke komputer halte tersebut agar dapat diolah dengan menambahkan ID halte dan dikirimkan ke server melalui protokol TCP/IP. Di server, data terakhir direpresentasikan dalam bentuk GUI sederhana. Langkah-langkah yang dilakukan adalah memprogram modul DT-51 LCMS 2.0, memasang dan menggabungkan modul DT-51 LCMS 2.0 dengan modul wireless YS 1020 RF Data Transceiver serta komputer halte/fakultas, pembuatan program menggunakan bahasa C untuk komputer halte/fakultas dan untuk komputer server.Hasil pengujian menunjukkan bahwa prototipe sistem pelacak bus kampus Universitas Indonesia ini dapat menampilkan posisi bus kampus dengan cukup akurat, namun masih mempunyai kekurangan yaitu GUI masih sangat sederhana, hanya bisa menampilkan satu bus per satu waktu, dan aplikasinya hanya bisa dijalankan sekali setiap dieksekusi. Dari tanggapan pengguna terhadap sistem ini diketahui bahwa sistem pelacak bus kampus berguna, memiliki GUI yang kurang memenuhi ekspektasi, dan setuju bahwa posisi bus yang ditampilkan cukup akurat.

---

Campus bus tracking system is an integration of certain softwares and hardwares which can track the position of campus buses and display it to user. This final project will focus on University of Indonesia campus bus, starting from the basic theory about technology used in this system, design of the system, and the testing result with analysis about the system. Besides that, there is a questioner form that will give an abstraction about users' feedback of University of Indonesia campus bus tracking system. Software used in this final project is cygwin as a C compiler. Hardwares used in this system are DT-51 LCMS 2.0 module and YS 1020 RF Data Transceiver wireless module.

DT-51 LCMS module gives an ID for a bus in 8 bit binary. YS 1020 RF Data Transceiver wireless module on the transmitting side forward it and YS 1020 RF Data Transceiver wireless module on the receiving side receive it. YS 1020 RF Data Transceiver wireless module on receiving side installed on a computer is assumed installed on each shelter in University of Indonesia. This computer processes the data and inserts each shelter?s ID. The next process is to forward the final data via TCP/IP to server. In the server, the final data contains bus' ID and shelter's ID represented in a simple GUI. The steps taken are programming DT-51 LCMS module, attaching and integrating DT-51 LCMS 2.0 module and YS 1020 RF Data Transceiver wireless module with computer in the shelter, making program using C for computer in the shelter and for server.

The testing results shows that the prototype of University of Indonesia campus bus tracking system can display the position of campus bus quite accurately but still have some weaknesses. The weaknesses are the GUI is very simple, the GUI can only show a bus in a time, and the application can only run once when executed. Users' feedback about this campus bus tracking system shows that this system is helpful, the design of GUI isn't up to expectation. However, users agree that the position shows in GUI is accurate."