Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat Edaran OJK No.21/SEOJK.05/2015 mengatur mengenai tarif batas bawah premi asuransi yang menentukan harga minimum yang boleh ditetapkan perusahaan asuransi dalam menjual premi asuransinya. Ketentuan ini menimbulkan potensi terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat karena perusahaan asuransi akan menetapkan harga premi pada batas bawah yang telah ditentukan, meskipun perusahaan tersebut ternyata lebih efisien dan mampu menjual produk dengan harga premi yang lebih murah dari batas bawah yang ditetapkan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa perusahaan asuransi telah terbukti melakukan praktik perjanjian penetapan harga yang dilarang secara per se illegal oleh UU No. 5 tahun 1999. Akan tetapi, meskipun telah terbukti, praktik tersebut pada akhirnya dapat dibenarkan, sebab hal tersebut dikecualikan dari ketentuan hukum persaingan usaha atas dasar melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

---

OJK Circular Letter No.21/SEOJK.05/2015 stipulates lowest limit tarif in insurance premium, which determines a particular minimum premium that could be charged by insurance companies in selling insurance. The contents of this OJK Circular Letter creates a potential unfair trade practices between insurance companies, because they will sell their product at the set limit tarif, despite the fact that they are being more efficient and hence capable of selling their product at a price that is lower than the set limit tarif.

The result of this research shows that insurance companies have evidently conducted unfair trade practices, in the form of "price fixing agreement", which is not allowed "per se illegal" by Indonesian Competition Law No. 5 of the year 1999. Albeit evidently proved, those practices are eventually justified, because they have been excluded from the Competition Law provision on the basis of implementing other prevailing law and therefore no regulations have been violated."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum persaingan usaha mengenai penetapan tarif premi batas atas dan batas bawah asuransi harta benda oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan harga boleh saja dilakukan oleh pemerintah. Namun, dengan penetapan tarif premi asuransi pada batas bawah ini menganggu hukum persaingan usaha, dimana tarif premi asuransi yang ditawarkan perusahaan asuransi menjadi seragam. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penulisan ini melihat kepada dampak dari penetapan tarif premi asuransi harta benda terhadap perusahaan asuransi dan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan tidak seharusnya menetapkan tarif premi batas bawah yang dapat menganggu persaingan usaha.

---

This thesis discusses about the antitrust law concerning the price fixing of premium rate upper limit and lower limit property insurance by The Financial Service Authority (OJK). Price fixing may be done by Government. However, price fixing of premium rate lower limit may interrupt business competition, where the insurance premium rates offered by insurance companies become uniform.

This research is normative juridical. This research is to determine the impact of price fixing of premium rate property insurance on consumer and insurance companies. The result of this research is The Financial Service Authority should not ascertain premium rate lower limit that can interrupt business competition."

"Skripsi ini membahas pengaturan hukum persaingan usaha terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut, dan dampak yang ditimbulkan dari penetapan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha asuransi kendaraan bermotor yang tidak menyerahkan tarif premi kepada mekanisme pasar tetapi menggunakan tarif premi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk perbuatan yang dikecualikan dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena OJK mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa asuransi yang diamanatkan oleh UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK. Kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum adanya kebijakan ini sangat kompetitif dan tidak ada pelaku usaha dominan yang mengkontrol pasar, dan penetapan tarif premi batas bawah ini mendorong para pelaku usaha asuransi untuk bersaing dalam hal pelayanan, tetapi tidak dengan persaingan harga. Meskipun tidak melanggar hukum persaingan usaha, tetapi dampak dari penetapan harga dari kebijakan ini mempengaruhi pasar industri asuransi kendaraan bermotor.

---

This research discusses the regulation of competition law to the policy of the Financial Services Authority (OJK), which establishes motor vehicle insurance premium rates, market conditions motor vehicle insurance industry prior to the issuance of the policy, and the impact of delimitation under the motor vehicle insurance premium rates. The methodology used in this research is normative juridical approach to conceptual (conceptual approach) The results of the study found that businesses motor vehicle insurance did not submit the premium rates to the market mechanism but use the premium rate set by the Financial Services Authority, including acts that are excluded in the Act 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition as the OJK has the authority to regulate and supervise the insurance services sector is atributed by the Act No.21 of 2011. Market conditions of automotive insurance industry prior to this policy is very competitive and there is no dominant business operators who control the market, and the establishment of premium rates of lower limit encourages insurance businesses to compete in terms of service, but not with price competition. Although not violate competition law, but the impact of the pricing of these policies affect market of automotive insurance industry."

"[Tesis ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor SE-06/D.05/2013 pada tanggal 31 Desember 2013. Kebijakan ini mengatur mengenai tarif premi batas atas dan tarif premi batas bawah. Tarif batas atas ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan, sedangkan tarif batas bawah untuk mencegah tarif premi yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan perusahaan asuransitidak mampu membayar kewajibannya. Selain itu, penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk bersaing secara lebih sehat, karena akan difokuskan pada pelayanan. Tujuan Tesis ini adalah untuk menganalisis implikasi perubahan kebijakan tarif premi terhadap beban pajak penghasilan pada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan kedua sektor industri tersebut. Untuk menguji apakah kebijakantarif premi ini memengaruhi beban pajak penghasilan digunakan alat uji statistik. Berdasarkan interpretasi hasil pengolahan data menunjukan bahwa kebijakan tarif premi tidak menimbulkan perbedaan signifikan terhadap beban pajak penghasilan, baik pada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan kedua sektor industri tersebut;The background of this thesis was the issuance of Financial Services Authority regulation number SE-06/D.05/2013 on December 31st, 2013. This policy regulates the upper limit premium rate and lower limit premium rate. Upper limit rates for the purpose to protect the interests of the community from imposing excessive premium, while the lower limit rates to prevent an inadequate premium rates, which may cause the insurance company is unable to pay its obligations. Moreover, the upper limit and the lower limit tariff setting is expected to create healthtier competition between insurance companies, because it will make companies more focus on services.This thesis has objective to analyze the implications of changes in the policy premium rates to income tax expense on insurance companies, finance companies and those two industry sectors. To analyze whether premium rate policies affect income tax expense, statistical test equipment is used. Based on the interpretation of the data processing results show that the policy premium rates do not pose a significant difference to income tax expense, either in insurance companies, finance companies and both of industrial sectors., The background of this thesis was the issuance of Financial Services Authorityregulation number SE-06/D.05/2013 on December 31st, 2013. This policyregulates the upper limit premium rate and lower limit premium rate. Upper limitrates for the purpose to protect the interests of the community from imposingexcessive premium, while the lower limit rates to prevent an inadequate premiumrates, which may cause the insurance company is unable to pay its obligations.Moreover, the upper limit and the lower limit tariff setting is expected to createhealthtier competition between insurance companies, because it will makecompanies more focus on services.This thesis has objective to analyze the implications of changes in the policypremium rates to income tax expense on insurance companies, finance companiesand those two industry sectors. To analyze whether premium rate policies affectincome tax expense, statistical test equipment is used.Based on the interpretation of the data processing results show that the policypremium rates do not pose a significant difference to income tax expense, either ininsurance companies, finance companies and both of industrial sectors.]"

"Penelitian ini menganalisis dampak regulasi Surat Edaran OJK no.6/D.05/2013 mengenai peraturan tarif pada asuransi umum dengan lini bisnis kendaraan bermotor di Indonesia terhadap premi asuransi dan faktor penentu perubahan premi. Dengan menggunakan data 44 perusahaan asuransi kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2016, analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dinamis dengan metode Generalized Method of Moment (GMM) dari Arellano dan Bond untuk menganalisis dampak regulasi terhadap premi asuransi kendaraan di Indonesia. Untuk menganalisis dampak regulasi terhadap perubahan pada volatilitas premi asuransi penelitian menggunakan model regresi data panel dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Selanjutnya untuk menganalisis faktor penentu premi asuransi pada periode sebelum dan sesudah regulasi, penelitian menggunakan model regresi data panel dengan metode Weighted OLS dengan Newey-West corrected standard error. Analisis empiris dari penelitian ini menunjukan bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap premi asuransi kendaraan bermotor di Indonesia tetapi tidak mempengaruhi volatilitas premi asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan premi berbeda secara signifikan pada periode sebelum dan sesudah deregulasi.

---

This study analyzes the regulatory impact of OJK Circular Letter No. 6 / D.05 / 2013 regarding tariff regulation on general insurance with motor vehicle business line in Indonesia against insurance premium and premium rate change factor. Using data from 44 motor vehicle insurance companies in Indonesia from 2008 to 2016, the analysis was done by using dynamic panel data regression model with Generalized Method of Moment (GMM) method from Arellano and Bond to analyze the impact of regulation on vehicle insurance premium in Indonesia.

To analyze the impact of regulation on changes in insurance premium volatility, this study uses Panel Data Regression by Ordinary Least Square (OLS) method. Furthermore, to analyze the determinants of insurance premiums in the period before and after the regulation, the study used Panel Data Regression model with Weighted OLS method with Newey-West Corrected Standard Error.

The empirical analysis of this study showed that the regulation has a positive and significant impact on motor vehicle insurance premiums in Indonesia but does not affect the volatility of motor vehicle insurance premiums in Indonesia. The factors affecting the change of premium differ significantly in the period before and after deregulation."

"Tesis ini membahas mengenai dampak pelanggaran ketentuan biaya akuisisi pada lini usaha asuransi harta benda dan lini usaha asuransi kendaraan bermotor berdasarkan Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017, permasalahan yang akan dibahas adalah efektivitas pengaturan biaya akuisisi dalam Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017 serta dampak dari adanya pelanggaran pemberian biaya akuisisi terhadap tertanggung dan perusahaan asuransi umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence Meir Friedman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017 belum efektif dalam mengatur ketentuan pemberian biaya akuisisi yang berdampak terhadap kesehatan perusahaan asuransi dan tertanggung. Penulis menyarankan Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan langkah perbaikan untuk mengatur lebih rinci terkait pemberian biaya akuisisi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

---

This thesis analyses the impact of the breach of the acquisition cost provisions on the property and motor vehicle insurance pursuant to OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017, the research questions to be discussed is the effectiveness of OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017 in regulating the acquisition cost and the impact of the breach for the insured and general insurance companies. This research uses normative juridical research methods and the theory of legal effectiveness proposed by Lawrence Meir Friedman.

The results of this research show that the OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017 has not been effective in regulating acquisition costs and the breach has an impact for the insured and the sound practice of insurance. The author suggests Otoritas Jasa Keuangan needs to take corrective steps to regulate the acquisition cost in a more detailed statutory regulation."

"ABSTRAKAsuransi pengangkutan laut adalah salah satu cabang asuransi yang sedang mengalami perkembangan saat ini, namun asuransi pengangkutan laut memang masih kalah terkenal ketimbang cabang asuransi jiwa ataupun asuransi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, regulasi mengenai asuransi pengangkutan laut itu sendiri juga belum dibentuk oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Salah satu isu yang berkembang dalam bisnis asuransi pengangkutan laut adalah adanya persaingan tarif premi antar perusahaan asuransi. Penelitian ini berfokus untuk meneliti apakah pemerintah perlu mengatur mengenai regulasi tarif premi asuransi pengangkutan laut di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Pengaturan mengenai tarif premi asuransi pengangkutan laut diperlukan untuk mencegah: persaingan usaha tidak sehat, tarif premi yang memberatkan konsumen dan dominasi perusahaan asing akibat persaingan tarif premi. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan segera membuat regulasi mengenai tarif premi asuransi pengangkutan laut di Indonesia, lebih memperhatikan bisnis asuransi pengangkutan laut di Indonesia dan dapat menjalankan fungsi pengawasan pembinaan dan regulasi dalam bisnis asuransi pengangkutan laut di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam membuat regulasi di bidang asuransi pengangkutan laut, dan juga menjadi dasar penelitian lanjutan mengenai bentuk regulasi yang tarif premi asuransi pengangkutan laut yang tepat.

---

ABSTRACTMarine cargo insurance become one of the most developing insurance nowadays, but marine cargo insurance is not well known as the other type of insurance such as life insurance and vehicle insurance. Therefore regulation about marine cargo insurance is not yet formed by the government. One of the issues in marine cargo insurance is about premium tariff competition between the insurance company. This researched focused to find out whether is important or not for the goverment to formed a regulation about marine cargo insurance premium tariff. This research method using a juridical normative approach and descriptive. Regulation about marine cargo premium tariff is important to avoid unfair business competition, premium tariff which incriminating for consument, and domination from foreign companies. From this research, hopefully government formed a regulation about marine cargo insurance premium tariff, and paying more attention to marine cargo insurance business. This research hopefully can become the basis consideration for the goverment to formed the regulation about marine cargo insurance and become the basis consideration for the advanced research about marine cargo insurance premium tariff regulation. "

"Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Dalam penetapan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, perusahaan asuransi memperhitungkan eksposur risiko yang diterima kendaraan bermotor untuk mengestimasi jumlah klaim. Pada umumnya, perusahaan asuransi kendaraan bermotor hanya memperhitungkan faktor durasi kontrak asuransi dalam memperhitungkan eksposur risiko. Namun, pada kenyataannya terdapat faktor lain yang memengaruhi risiko terjadinya kecelakaan, salah satunya adalah jarak tempuh kendaraan. Faktor risiko jarak tempuh telah dipertimbangkan pada asuransi Pay-As-You-Drive (PAYD). Pada penelitian ini, dilakukan penghitungan eksposur risiko pada kendaraan bermotor dengan memperhitungkan jarak tempuh kendaraan dan durasi kontrak asuransi. Tujuannya adalah untuk melihat efek simultan yang dihasilkan oleh jarak tempuh dan durasi kontrak asuransi sebagai kovariat terhadap variabel respons jumlah klaim menggunakan Generalized Additive Model (GAM). GAM digunakan untuk menangkap kemungkinan adanya hubungan non-linear antara kovariat dengan variabel respons. Dalam penelitian ini, GAM dikonstruksi dengan cubic splines dan untuk mengestimasi koefisien model, digunakan metode Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (PIRLS). Setelah koefisien model diestimasi, GAM dapat digunakan untuk memprediksi nilai frekuensi klaim. Nilai frekuensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan relativitas harga premi terhadap reference premium. Reference premium adalah nilai premi yang diterapkan ketika diasumsikan tidak ada pengaruh dari kovariat. Selanjutnya, GAM diimplementasikan pada data klaim asuransi kendaraan bermotor untuk menentukan tarif premi.

---

Premium is an amount of money set by an insurance company or reinsurance company and agreed upon by the policyholder to be paid based on an insurance or reinsurance policy. In establishing premium rates for motor vehicle insurance, insurance companies consider the risk exposure associated with motor vehicles to calculate the estimated number of claims. Generally, motor vehicle insurance companies only consider the duration of the insurance contract when calculating risk exposure. However, there are other factors that influence the risk of accidents, one of which is the distance traveled by the vehicle. The mileage risk factor has been considered in Pay-As-You-Drive (PAYD) insurance. In this study, risk exposure in motorized vehicles was calculated by considering the distance traveled by the vehicle and the duration of the insurance contract. The objective is to examine the simultaneous effects of mileage and insurance contract duration as covariates on the response variable of claim amount using the Generalized Additive Model (GAM). GAM is used to capture the possibility of a non-linear relationship between the covariates and the response variable. In this study, GAM is constructed with cubic splines and to estimate the model coefficients, the Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (PIRLS) method is used. Once the model coefficients are estimated, the GAM can be used to predict claim frequency values. The frequency value can be used to determine the relativity of the premium price to the reference premium. The reference premium is the premium value that is applied when it is assumed that there is no influence from covariates. Furthermore, GAM is implemented on motor vehicle insurance claim data to determine premium rates."

"ABSTRAKPenerapan referensi tarif premi risiko murni asuransi kendaraan bermotor yang ditetapkan Departemen Keuangan belum mencerminkan perkiraan klaim peserta asuransi sesuai karakteristik risikonya sehingga menimbulkan kekurangadilan bagi peserta asuransi. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi claim frequency dan claim severity untuk dipertimbangkan dalam penyusunan referensi tarif premi risiko murni yang lebih adil. Melalui metode regresi linier terbukti bahwa variabel-variabel Wilayah Operasional dan Status Polis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap claim frequency, sedangkan variabel Wilayah Operasional, Umur Kendaraan, Status Polis, dan Harga Pertanggungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap claim severity. Berdasarkan variabelvariabel yang memiliki pengaruh yang signifikan tersebut disusun tarif premi risiko murni dengan klasifikasi tarif yang lebih adil.

---

ABSTRACT

Pure risk premium rate reference issued by Ministry Of Finance is not yet considering all relevant variables that influence projected policyholders claim. This research triesb to identify variables that influencing Claim Frequency and Claim Severity that ends up in claim cost. Results of this research show that Region and Policy Status (i.e. new or old business) significantly influence Claim Frequency, while Region, Vehicle Age, Policy Status, and Sum Insured significantly influence Claim Severity. Based on variables that significantly influence the Claim Frequency and Claim Severity, pure rate premiums are classified to better reflect projected policyholders claim and equitable. The pure risk premium resulted from this research believed to be more equitable than pure risk premium referenced by Ministry of Finance."

"ABSTRAKPerkembangan bisnis industri asuransi di Indonesia saat ini sedang tumbuh dengan baik. Hal ini terlihat dari kontribusi premi bruto asuransi terhadap produk domestik bruto yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tantangan utama yang dihadapi oleh industri asuransi adalah tata kelola keuangan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian terjadinya risiko dan kebijakan dalam menetapkan tarif premi asuransi yang seimbang. Dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan masukan terhadap beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam merespon perkembangan pasar dari segi penetapan tarif premi asuransi umum. Pendekatan menggunakan sistem dinamis tidak hanya memungkinkan untuk membantu pemahaman suatu masalah menjadi lebih baik, namun juga dapat mengembangkan kebijakan strategis yang dapat diambil oleh perusahan. Hasil penelitian yang didapat menggambarkan bahwa, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan tarif premi asuransi yakni; rasio kerugian, profitabilitas yang diharapkan oleh perusahan, dan kapasitas perusahaan untuk menerima penambahan eksposur dari objek yang dipertanggungkan.

---

ABSTRACTThe insurance business industry in Indonesia is currently well developing. This is indicated by the contribution of the insurance premium bruto towards the gross domestic bruto which grows higher year after year. The main challenges faced by insurance companies are managing their finances whilst facing the uncertainty of risks and applying the right policies to produce balanced premium rate. By using the approach of the system dynamics, this research hopes to find the key factors which needs to be considered in order to respond to the market developments on general insurance premium rate. The approach of using system dynamics not only allows a better understanding of the problem, but also can develop the various strategic policies insurance companies could adopt. This research found that the factors which needs to be taken into account are loss ratio, expected profitability and the capacity of insurance companies to undertake added exposure from the insured interest."