Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi rehabilitasi pada program asimilasi kerja sosial bagi narapidana korupsi. Asimilasi kerja sosial merupakan kegiatan membaurkan narapidana dengan masyarakat atau disebut community based - correction. Dalam implementasinya, program yang menjadi kewajiban narapidana korupsi untuk mendapatkan hak asimilasi ini sulit dilakukan. Balai Pemasyarakatan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan asimilasi berperan ganda dalam mengawasi sekaligus merehabilitasi. Pengawasan adalah seluruh aktivitas mengamati pelaksanaan asimilasi kerja sosial mulai dari proses pengusulan hingga asimilasi selesai dilakukan, sementara rehabilitasi merupakan upaya memulihkan hubungan pelaku dengan masyarakat. Berdasarkan kedua hal tersebut, rehabilitasi sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan asimilasi kerja sosial perlu didukung dengan adanya fungsi pengawasan yang optimal.

---

ABSTRAKThis research discusses about implementation of the monitoring function and the rehabilitation function of community service for convicted of corruption. An offender under a community service order performs labor for the community or called community based - correction. A recognition of the fact that the implementation of assimilation is difficult. Balai Pemasyarakatan as the agency that has the authority to implementation of assimilation as serving a double purpose. It functions to monitoring and rehabilitate. Monitoring is a form of supervisory the implementation of assimilation from began to the end, while rehabilitation is an attempt to alter the attitudes of offender to support the prisoner?s reintegration. Based on these, rehabilitation as the main purpose in assimilation must be supported by monitoring function."

"Kekerasan yang terjadi pada anak terus meningkat dari tahun ketahun membuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI) menjadi penting dalam penanganan kekerasan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara yang hasilnya dijabarkan dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa undangundang yang ada (uu no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) sudah tidak dapat dipergunakan dalam penghapusan kekerasan terhadap anak, sehingga dibutuhkan revisi terhadap uu tersebut. Kendala yang dihadapi bahwa revisi uu tersebut belum mendapatkan persetujuan untuk dibahas, dan kurangnya pemahaman anggota DPRRI mengenai substansi dari pelaksanaan fungsi pengawasan.

---

Intensity of violence that occurred in children continues to rise from year to year making role House of Representatives (DPR) to be important in the handling of child violence. This study uses a qualitative approach to data collection through literature study and interview results are translated descriptive approach. The results of this study found that the existing law (Act No. 23 of 2002 on the protection of children) can no longer be used in the elimination of violence against children that occurred up to the required revision of the law is. Constraints faced by that revision of Law has not been granted approval for debate, House members and a lack of understanding about the substance of surveillance itself becomes an obstacle encountered."

"Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimana regulasi komisi pemberantasan korupsi di bidang pencegahan dalam mengoptimalkan prinsip Good Governance? 2) Bagaimana implementasi prinsip Good Governance pada pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang pencegahan? jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai tugas Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan Akuntabilitas, Keterbukaan, dan Kepentingan Umum. Namun pada pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pencegahan masih ditemukan tidak terlaksana atau memiliki kelemahan merujuk penerapan Prinsip Good Governance dalam upaya Laporan Harta Kekayaan (LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, serta Koordinasi dan Supervisi. Sehingga, dalam mengoptimalkan Prinsip Akuntabilitas, Partisipasi, Transparansi penting untuk Komisi Pemberantasan Korupsi menguatkan pertanggungjawaban serta secara berkala memberikan akses keterbukaan dan perlibatan pada masyarakat di dalam melaksanakan tugas pencegahannya. Diharapkan menjadi perubahan agar meningkatkan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi hingga layak memenuhi Prinsip Good Governance.

---

In this research, there are two problems, namely: 1) How is the regulation of the Corruption Eradication Commission on the prevention in optimizing the principles of good governance? 2) How is the implementation of the principles of Good Governance in the implementation of the Corruption Eradication Commission's duties and functions on the prevention? This research uses normative legal research. It concludes that according to the provisions of Article 5 of Law Number 19 of 2019 concerning the duties of the Corruption Eradication Commission, about the principles of Accountability, Transparency and Participation. But the implementation of duties and functions on the prevention is still not carried out or have a weaknesses of the Principles of Good Governance in managing Public Official’s Wealth Reports (LHKPN), Gratuities, Education and Community Services, and Coordination and Supervision. Thus, in optimizing the Principles of Accountability, Participation, Transparency, it is important for the Corruption Eradication Commission to strengthen accountability and periodically provide access to transparency and public involvement for doing the prevention duties. These changes are expected to improve the integrity of the Corruption Eradication Commission so that is worthy of fulfilling the Principles of Good Governance."

"Pada September 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan Compliance Risk Management (CRM) melalui SE-24/PJ/2019 atas risiko dasar yang mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yaitu risiko pendaftaran, pelaporan, pembayaran pajak, dan kebenaran pelaporan. CRM didefinisikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan atas berbagai macam risiko kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan menggunakan teori implementasi Kebijakan oleh Grindle (1980). Peneliti menggunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma post-positivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management dapat membantu DJP dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan terutama dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi DJP, yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di DJP dapat meningkatkan kinerja staf Account Representative (AR) yang ada di KPP dalam menentukan risiko. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi CRM dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap audit coverage ratio. Namun, pelaksanaan CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan masih terdapat kekurangan, seperti banyaknya data Wajib Pajak yang tidak lengkap, ketidakakuratan data, dan kurangnya data scientist sehingga DJP masih perlu mengoptimalisasikan pelaksanaan CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan.

---

Directorate General of Taxes (DGT) issued a Compliance Risk Management (CRM) policy on September, 2019 through SE-24/PJ/2019 on primary risks that affect compliance with fulfilling taxpayers' tax obligations, namely the risk of registration, reporting, tax payment, and correct reporting. CRM is defined as an effort to identify, measure, map, risk management, control, and supervision of various risks of possible taxpayer non-compliance. This study aims to analyze the implementation of Compliance Risk Management in improving tax monitoring and audit functions in Indonesia. In order to approach this problem, a theoretical reference from Grindle (1980) is used. This research was conducted using a qualitative method and adopt a post-positivism paradigm. This study concludes that Compliance Risk Management can assist DGT in dealing with taxpayers more fairly and transparently, especially in improving the function of tax oversight and audit, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will create a new compliance paradigm for the DGT, namely continuous compliance that the implementation of Compliance Risk Management carried out at DGT can improve the performance of Account Representative (AR) staff at KPP in determining risk. Moreover, the implementation of CRM can also indirectly affect the audit coverage ratio. There are still areas for improvement in the performance of the CRM of tax monitoring and audit function, such as a large number of incomplete taxpayer data, inaccurate data, and a lack of data scientists. However, the DGT still needs to optimize the CRM oversight and inspection function implementation."

"Latar Belakang: Disfungsi skeletal yang terjadi pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik PPOK mengakibatkan menurunnya kemampuan fungsi tangan terutama dalam menggengam dan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari AKS . Latihan tanpa tumpuan pada anggota gerak atas telah terbukti dapat memperbaiki disfungsi skeletal pada PPOK. Metode latihan yang dapat diberikan yaitu dengan metode Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF dan metode abduksi. Sampai saat ini belum terdapat bukti dalam menentukan metode yang terbaik dalam memperbaiki disfungsi skeletal pada PPOK. Pada penelitian ini akan membandingkan 2 bentuk metode latihan tanpa tumpuan pada anggota gerak atas antara metode PNF dan metode abduksi terhadap fungsi tangan pada program rehabilitasi paru. Metode: Penelitian dengan desain eksperimental dengan consecutive sampling. Terdapat 32 subyek dengan PPOK derajat B,C dan D stabil secara medis yang datang ke RSUP Persahabatan yang memenuhi kriteri inklusi dan eksklusi. Penilaian kekuatan genggaman tangan dengan Jamar handgrip dynamometer dan kemampuan dalam melakukan AKS dinilai dengan Uji Glittre yang dilakukan sebelum dan sesudah intervensi. Subyek dibagi dalam kelompok metode PNF dan metode abduksi. Kedua kelompok mendapatkan program rehabilitasi paru. Intervensi diberikan sebanyak 20 sesi latihan selama 8 minggu. Hasil : Terdapat 21 subyek yang menyelesaikan program latihan sebanyak 20 sesi. Pada analisis kedua kelompok terdapat peningkatan yang bermakna secara statistik pada handgrip dynamometer, dan hanya pada kelompok metode PNF yang memberikan peningkatan bermakna secara statistik pada uji Glittre. Tidak terdapat perbedaan bermakna secara statistik antara kelompok metode PNF dan metode abduksi terhadap peningkatan handgrip dynamometer dan uji Glittre, namun didapatkan perbedaan peningkatan yang bermakna secara klinis antara metode PNF dan metode abduksi terhadap uji Glittre. Simpulan : Latihan tanpa tumpuan pada angggota gerak atas dengan metode PNF dapat memberikan peningkatan yang lebih baik secara klinis dibandingkan dengan latihan dengan metode abduksi pada program rehabilitasi paru untuk meningkatkan fungsi tangan dalam melakukan AKS.

---

Background: Skeletal dysfunction that occurs in Chronic Obstructive Pulmonary Disease COPD resulted in diminishing ability in hand function especially in hand grasp and activities of daily living ADL performance. Unsupported upper extremity exercise had proven to be useful in treating skeletal dysfunctions on COPD. The recommended exercise that can be prescribed is the Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF method and abduction method. Until the recent time, there has been no evidence in determining the best method to improve skeletal dysfunction in COPD. This study will attempt to compare the two methods Unsupported upper extremity exercise between PNF and abduction for the hand function in pulmonary rehabilitation program.

Methods: This is an experimental study with consecutive sampling. There were 32 subjects with COPD of grades B, C, and D all are medically stable who came to Persahabatan General Hospital, after fulfilling all inclusion and exclusion criteria. Hand grip strength was graded by using the Jamar handgrip dynamometer, while the grading of ADL performance were assessed with Glittre Test that was done before and after intervention. Subjects were divided to two groups, the PNF method and abduction method. Both groups were given pulmonary rehabilitation program. Interventions consist of 20 exercise sessions for 8 weeks.

Results: There were 21 subjects that successfully completed 20 exercise sessions. In the analysis of both groups, there were significant increase in handgrip dynamometer, and only PNF method significantly improved ADL performance in Glittre Test. There was no statistically significant difference in between both groups on the increase of handgrip dynamometer and Glittre test, however there was clinically significant increase PNF method and abduction method on the Glittre test.

Conclusions: Unsupported upper extremity exercise with PNF methods give better clinically significant improvement on hands function for ADL compare to abduction methods in pulmonary rehabilitation program. "

"Tesis ini membahas tentang fungsi pengawasan direktur independen dan dampaknya terhadap efisiensi perusahaan. Fungsi pengawasan direktur independen dianalisis dengan membandingkan pengaturan keberadaan direktur independen pada negara-negara di dunia khususnya di Amerika Serikat, Jepang, Malaysia dan Indonesia. Dari analisis tersebut diketahui bahwa dasar filosofis keberadaan direktur independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan berfungsi untuk mengawasi kepengurusan PT Persero Publik dari segala tindakan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Keberadaan direktur independen berdampak efisien bagi PT Persero Publik sektor perbankan. Hal ini didasarkan pada studi yang dilakukan melalui teori Cost Benefit Analysis (CBA) terhadap laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk. Studi tersebut menunjukan kenaikan beban keuangan setelah diterapkannya direktur independen diimbangin dengan kenaikan pendapatan yang lebih besar dari sebelum diterapkannya direktur independen.

---

This thesis discusses the function of independent director oversight and its impact to company efficiency. Independent director oversight functions are analyzed by comparing the regulation of the existence of an independent director on the countries in the world especially United States, Japan, Malaysia and Indonesia. The analysis of basic philosophical it is known that, the presence of independent directors is to protect the interests of minority shareholders and supervise the management of Public Stated Own Enterprises from all actions that can harm minority shareholders. The existence of an independent director, impact efficiently to the Public Stated Own Enterprises in banking sector. It is based on a study conducted through the theory of the Cost Benefit Analysis (CBA) of PT Bank Tabungan Negara Tbk and PT Bank Mandiri Tbk financial statements. The study shows increase in financial burden after implementing the independent director but the increase revenue is greater than before implementing independent director."

"[ABSTRAKPenelitian membahas implementasi kebijakan rehabilitasi sosial penyandangdisabilitas mental melalui UILS di Tebet, Jakarta. Metode penelitian ini adalahkualitatif, dengan fokus penelitian pada proses pelaksanaan rehabilitasi sosial bagipenyandang disabilitas mental, peran stakeholder dalam pelaksanaan UILS, sertamengetahui tantangan dalam pelaksanaannya. Informan kunci sebanyak 14 orangyang merupakan berbagai perwakilan dari pemerintah, penyelenggara pelayanan,dan PDM penerima manfaat, dengan berbagai variasi latar belakang gangguan.Hasil penelitian menunjukan bahwa rehabilitasi melalui UILS dapat berjalandengan baik dan memberikan manfaat terhadap penyandang disabilitas mental dankeluarga, namun kualitasnya perlu dikembangkan. Kekuatan terletak padakerjasama dan koordinasi antar stakeholder. Tantangan dalam pengembangannyamenyangkut sumber daya SDM pelaksana, informasi, dan jaringan.

---

ABSTRACTThis research discusses the implementation of social rehabilitation for Peoplewith Mental Disability (PwMD), through the UILS Tebet, Jakarta. The methodused was qualitative analysis, which focuses on the implementation process ofsocial rehabilitation for PwMD. The study describes roles of various stakeholdersinvolved in the services, and the constraints faced in implementing rehabilitativeprocess. The key informants in this research are 14 persons, who have beeninvolved in the UILS. They are representing various stakeholders such asgovernment representatives, UILS staff members, and the beneficiaries. Theresearch shows that social rehabilitation through the UILS is workable and givebenefit for PwMD and theirs family, yet it could be further improved. The strengthof services laid on coordination and cooperation among various stakeholders.Meanwhile, the constraints related to various factors, including: humanresources, information, and networking., This research discusses the implementation of social rehabilitation for Peoplewith Mental Disability (PwMD), through the UILS Tebet, Jakarta. The methodused was qualitative analysis, which focuses on the implementation process ofsocial rehabilitation for PwMD. The study describes roles of various stakeholdersinvolved in the services, and the constraints faced in implementing rehabilitativeprocess. The key informants in this research are 14 persons, who have beeninvolved in the UILS. They are representing various stakeholders such asgovernment representatives, UILS staff members, and the beneficiaries. Theresearch shows that social rehabilitation through the UILS is workable and givebenefit for PwMD and theirs family, yet it could be further improved. The strengthof services laid on coordination and cooperation among various stakeholders.Meanwhile, the constraints related to various factors, including: humanresources, information, and networking.]"

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan fungsi supervisi terhadap terapis pada Human Service Organizations yang diluncurkan dalam teori Human Service Organizations dan fungsi supervisi yakni administratif, edukatif, dan suportif. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi supervisi terhadap terapis di YCHI Autism Center dan juga mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi supervisi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif melalui studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil temuan lapangan menunjukkan fungsi supervisi yang dilakukan oleh supervisor adalah fungsi supervisi administratif, edukatif, dan suportif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah supervisor telah menjalankan beberapa aspek dari fungsi supervisi administratif, edukatif, dan suportif kepada terapis di YCHI Autism Center dan dilakukan secara terus menerus, walaupun belum terjadwal dengan baik karena harus disesuaikan dengan kesibukan supervisor. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi supervisi adalah pengetahuan supervisor yang mumpuni dan kemauan belajar terapis, sikap tegas dan konsisten supervisor, dan ketersediaan materi dan bahan ajar. Sedangkan, faktor penghambatnya ialah keterbatasan waktu supervisor dan perbedaan latar belakang pendidikan dari terapis. 

---

This research aims to apprehend the implementation of therapist's supervisory function at human service organizations. The purpose of this study is to describe the implementation of therapist's supervisory function in YCHI Autism Center and also describe the supporting factors and obstacle factors that affect the implementation of the supervisory function. This research uses qualitative approach with descriptive method. The main finding of this study is that supervisory function is implemented according to administrative, educative, and supportive functions. In conclusion, the supervisor has carried out several aspects of the supervisory function by doing it continuously which are administrative, educational, and supportive, although it has not been well scheduled because it must be adjusted to the supervisor's schedule. Supporting factors that affect the implementation of the supervisory function are qualified supervisor knowledge and willingness to learn from the therapist, supervisor's firmness and consistency, and the availability of supervision facilities. Meanwhile, the obstacle factors are the limited time of the supervisor and the different educational background of the therapist."

"Pelaksanaan Metode Rehabilitasi Therapeutic Community Dan Kambuhnya Relapse bagi Penyalahgunaan Narkotika oleh BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNNOleh Bayu PriadamtamaProgram Studi KriminologiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas IndonesiaABSTRAKBalai Besar rehabilitasi menjadi salah satu program dan wadah yang memberikan pelayanan dalam menanggulangi ancaman bahaya dari penyalahgunaan narkotika, Balai Rehabilitasi bertugas untuk memberikan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental bagi para penyalahguna narkotika. Adapun metode rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan penyalahguna narkotika agar tidak kembali menggunakan narkotika atau relapse adalah dengan menggunakan metode Therapeutic Community. Metode ini dipilih oleh Balai Besar Rehabilitasi karena diprediksi dapat mengurangi Relapse hingga 80 dan tentunyanya harus mengikuti tahapan durasi waktu tidak sedikit. Untuk metode ini minimal dilakukan selama 3 bulan dan mendapatkan hasil maksimal metode Therapeuric Community membutuhkan waktu 5-7 tahun bagi penyalahguna narkotika. Hanya saja Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor hanya menetapkan jangka waktu 6 bulan untuk proses pemulihan dan perbaikan terhadap penyalhguna narkotika. Maka dengan demikian, penulisan TKA ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan metode Therapeutic Community , dengan mempertimbangkan profile Relapse di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor.

---

The Implementation Method of Rehbilitation Therapeutic Community and Relapse for Drug Abuse by National Anti Narcotics Agency In Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor by Bayu PriadamtamaSarjana Reguler CriminologyUnivercity of IndonesianThe Panti Rehabilitation Program and became one of the containers that provide service in tacking the dangers of drugs abuse. As a Unit of execution in serving the drugs abuse, the Balai Besar Rehabilitasi served to restore and Improe the physical and menthal condition for the drugs abuse. As for Social rehabilitation methods that aim to restore the drugs abuse to all of people are not to back use the drugs or relapse is to use methods 'Teharapeutic Community'. This methods was chosen by the Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor because can reduce up to 80 relapse and certainly should follow the stages of the duration time. For the methods at least peformed 3 month and get maximum results methods of ' Therapeutic Community' takes 5 until 7 years for drugs abuse. Its just the Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor just settled a period of 6 months to the process of recovery and repair against the drugs abuse. At the end the papper of this TKA implementation methods of rehabilitation 'Therapeutic Community', taking into the profile to the Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor. "

"Kegiatan serah terima pasien pada setiap pergantian tugas jaga perawat merupakan unsur manajemen dalam pelayanan keperawatan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi hubungan persepsi perawat pelaksana tentang fungsi pengawasan kepala ruang dan pelaksanaan serah terima pasien di RSUD Gunung Jati Cirebon. Metode survei analitik dengan pendekatan cross sectional dilakukan pada 138 orang perawat pelaksana yang bertugas di instalasi rawat inap. Hasil menunjukkan bahwa persepsi perawat pelaksana tentang fungsi pengawasan pelaksanaan serah terima pasien kurang baik. Evaluasi terhadap fungsi pengawasan kepala ruang pada pelaksanaan serah terima yang dilakukan perawat disarankan. Penelitian tentang pelaksanaan serah terima pasien berdasarkan observasi dengan menggunakan interrater reliabiliti direkomendasikan.

---

The activities of patients handover is an essential element in the management of nursing services. The objective is to identify influence of nurses' perception to the supervisory function of executive head nurse and implementation of patients' handover at Gunung Jati hospital Cirebon. An analytical survey method applied on 138 nurses at inpatient installation. It showed supervisory function of executive head nurse was poor as well as implementation of patients' handover. Evaluation to executive head nurse function and implementation of handover were suggested. Research on the implementation of the patients' handover that based on observations using inter rater reliability was recommended."