Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian terpenting dalam hal memberikan perlindungan terhadap pekerja. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu contoh yaitu industri Rumah Sakit. Saat ini Rumah Sakit sudah didukung dengan alat-alat yang canggih dan modern untuk menunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Rumah Sakit merupakan industri pelayanan kesehatan atau tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit seperti pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam hal ini sumber daya manusia rumah sakit salah satunya yaitu Perawat. Tesis ini akan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap perawat yang terkena penyakit akibat kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit X. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap perawat yang terkena penyakit akibat kerja. Kemudian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan di Rumah Sakit agar tercipta lingkungan rumah sakit yang sehat, aman, selamat dan nyaman, dengan begitu dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan menurunkan prevalensi penyakit akibat kerja. Rumah Sakit X harus membuat prosedur atau pedoman terkait penanganan perawat yang terkena penyakit akibat kerja. Pengkajian lebih lanjut terhadap data karyawan yang berobat dan data penyakit karyawan di unit kerja yang berisiko mengalami penyakit akibat kerja belum dilakukan oleh Komite K3RS. Diperlukan peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dirumah sakit dapat terpantau dengan baik.
Occupational safety and health are the most important part of providing protection to workers. With the rapid development of technology raises the potential to threaten occupational safety and health. One example is the Hospital industry. At present the Hospital has been supported by sophisticated and modern tools to support the health services provided to patients. Hospital is a health service industry or workplace that has a high risk to the safety and health of hospital human resources such as patients, visitors, and the hospital environment. In this case the hospital human resources, one of them is Nurse. This thesis will examine the legal protection arrangements for nurses affected by occupational diseases based on applicable laws and regulations in Indonesia, the application of occupational safety and health management systems, as well as how the implementation of occupational safety and health in Hospital X. The research method used is juridical normative, using secondary data through document studies and analyzed qualitatively. From the results of the study, the Government has provided legal protection for nurses affected by occupational diseases. Then the occupational safety and health management system must be implemented in hospitals to create a healthy, safe and comfortable hospital environment, thereby reducing work accident rates and reducing the prevalence of occupational diseases. Hospital X must make procedures or guidelines related to the handling of nurses affected by occupational diseases. Further assessments of employee medical data and data on employee illness in work units at risk of occupational diseases have not been conducted by the K3RS Committee. The role of government is needed in conducting guidance and supervision on a regular basis so that the implementation of occupational safety and health, especially in hospitals can be monitored properly.
"Fenomena anak yang bekerja di sector formal sebagai pramusaji di hotel seringkali dianggap sebagai pekerja paruh waktu ataupun peserta magang. Namun, pada faktanya keberadaan anak yang bekerja sebagai pramusaji tersebut murni sebagai pekerja yang mengharapkan upah dan diluar pemagangan. Lemahnya pengawasan terhadap keberadaan anak yang bekerja sebagai pramusaji di hotel dipengaruhi oleh lemahnya peran pemerintah dalam perlindungan terhadap perjanjian kerjanya, keselamatan dan Kesehatan kerja, juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa anak yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun merupakan pekerja biasa. Padahal hal tersebut bertolak belakang dengan definisi anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri. Sehingga perlindungan terhadap anak yang bekerja ini sangatlah minim dan membuat kedudukan anak yang bekerja sebagai pramusaji di hotel sangat dekat dengan ekploitasi terhadap anak.
The phenomenon of children working in the formal sector as waiters in hotels is often considered part-time workers or apprentices. However, in fact the existence of the child who works as a waiter is purely a worker who expects wages and outside of apprenticeship. Weak supervision of the existence of children working as waitresses in hotels is influenced by the weak role of the government in protecting work agreements, occupational safety and health, also influenced by the view that children over 15 (fifteen) years old are ordinary workers. Even though this is contrary to the definition of a child in the Manpower Act itself. So that the protection of working children is very minimal and makes the position of children who work as waiters in hotels very close to exploitation of children.
"
