Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTDalam menjalankan penyelenggaraan olahraga di Indonesia suatu Negaramemerlukan suatu peranan dari pemerintah. Kewenangan industri olahragatersebut berada dibawah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.Posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah menteriyang mewakili pemerintah dalam bidang kepemudaan dan olahraga, kementeriantersebut mempunyai peranan dalam mengatur, membina, mengembangkan,melaksanakan, dan mengawasi keolahragaan secara nasional. Dalam hal inikesejahteraan olahragawan dan mantan olahragawan adalah tugas KementerianPemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mewujudkannya. Masihbanyaknya mantan olahragawan yang masih belum sejahtera dimasa pensiunnyamenjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan melaluiobservasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwaperan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mantan olahragawanberprestasi di Indonesia masih belum maksimal, karena kebijakan denganprakteknya yang masih tidak sejalan.

---

ABSTRACTIn implementing the sport in Indonesia a country requires a role ofgovernment. The authority of the sports industry under the Ministry of Youth andSports of the Republic of Indonesia. The position of the Ministry of Youth andSports of the Republic of Indonesia is a minister representing the government inthe field of youth and sport, the ministry has a role in regulating, foster, develop,implement, and oversee the national sport. In this case the welfare of sportsmenand former sportsmen is the task of the Ministry of Youth and Sports of theRepublic of Indonesia to make it happen. Still many former sportsman who stillprosperous future retirement in issue in this writing. This study used a qualitativeapproach with the method of data collection is done through observation andinterview. These results indicate that the government's role in improving thewelfare of ex-athlete excel in Indonesia is still not optimal, because the policy andthe practice is still not in line."

"Indonesia merupakan negara agraris dengan sekitar 30 persen angkatan kerja berada di sektor pertanian, dan kebanyakan penduduknya tinggal di daerah pedesaan. Pembangunan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pemerintah menuju ketahanan pangan dan ekonomi. Koperasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian. Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia menyatakan bahwa koperasi dapat meningkatkan standar ekonomi Indonesia sekaligus memberikan pendidikan sosial dan moral bagi para anggotanya. Penelitian ini menemukan bahwa dengan menjadi anggota koperasi, petani memiliki efisiensi produksi lebih tinggi yang meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Dampaknya adalah dengan menjadi anggota koperasi, petani menjadi lebih meningkat kesejahteraannya. Namun, walaupun koperasi terbukti memberikan keuntungan bagi para anggotanya tetapi koperasi belum mampu berkembang pesat. Koperasi belum mampu menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Kecukupan modal menjadi salah satu tantangannya. Penelitian ini menemukan bahwa kecukupan modal, khususnya modal eksternal, dapat meningkatkan laba koperasi. Temuan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki struktur permodalan koperasi. Seiring berkembangnya dunia usaha, koperasi membutuhkan perundangan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan dunia sehingga koperasi dapat bersaing dan meningkatkan performanya. Koperasi harus bergerak progresif tanpa harus membuat kehilangan jati dirinya sebagai bentuk usaha rakyat kecil yang menjunjung tinggi prinsip kerakyatan.

---

Indonesia is an agrarian country, with approximately 30 percent of its workforce engaged in the agricultural sector, and the majority of its population residing in rural areas. The development of the agricultural sector is one of the priorities of the government in achieving food and economic security. Cooperatives emerge as a strategy to enhance the development of the agricultural sector. Bung Hatta, regarded as the father of Indonesian cooperatives, asserts that cooperatives can elevate Indonesia's economic standards while also imparting social and moral education to its members. This study finds that by becoming members of cooperatives, farmers achieve higher production efficiency, leading to increased profits. Consequently, membership in cooperatives enhances the welfare of farmers. However, despite evidence of the benefits accruing to their members, cooperatives have yet to experience rapid growth. They have not become a significant pillar of the Indonesian economy. Adequacy of capital presents one of the challenges. This research reveals that sufficient capital, particularly external capital, can enhance cooperative profits. These findings can be utilized by the government to improve the capital structure of cooperatives. As the business landscape evolves, cooperatives require legislation that can adapt to global developments, enabling them to compete and enhance their performance. Cooperatives must progress without compromising their identity as small-scale enterprises that uphold the principles of democracy."

"ABSTRAKPada tanggal 30 Mei 2015, FIFA sebagai induk tertinggi organisasi sepakbola internasional menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Hal tersebut terjadi karena FIFA menilai adanya intervensi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam Statuta FIFA pasal 13 dan 17 menjelaskan bahwa menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, politisi, media, atau pihak ketiga lainnya. Disisi lain, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur kegiatan olahraga secara umum dalam ruang lingkup Negara Indonesia. Adapun permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana kewenangan dan peran Pemerintah dalam penyelenggaraan olahraga sepak bola profesional di Indonesia ?, Kedua, bagaimana penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia dengan adanya Pembekuan PSSI ?. Metode Penelitian pada tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Simpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi dan ikut campur dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. Sementara itu dengan adanya pembekuan PSSI ini, secara otomatis menghentikan liga karena PSSI tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. Saran penulis dalam penelitian ini adalah Pemerintah harus optimal dalam memberikan pelayanan dan kemudahan kepada PSSI dan PSSI harus transparan dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia

---

ABSTRACTOn May 30, 2015, FIFA as the supreme parent of international football organizations imposed sanctions on the PSSI. This happens because FIFA assess the existence of intervention by the government through the Ministry of Youth and Sports. The FIFA Statutes chapters 13 and 17 make it clear that it rejects any form of intervention by governments, politicians, media, or other third parties. On the other hand, the Ministry of Youth and Sports is also authorized by law to regulate sports activities generally within the scope of the State of Indonesia. The problems to be studied in this research are as follows Firstly, what is the authority and role of the government in organizing professional football sport in Indonesia , Secondly, how is the implementation of football competition in Indonesia with the existence of PSSI Freezing . Research Methods in this paper using the method of normative juridical. The conclusion of this research is that the Government does not have the authority to intervene and interfere in organizing professional football competition in Indonesia. Meanwhile, with the freezing of this PSSI, automatically stop the league because PSSI can not perform the duties and functions to hold a professional football competition in Indonesia. The author 39 s suggestion in this research is the Government must be optimal in providing services and convenience to PSSI and PSSI must be transparent in organizing professional football competition in Indonesia."

"ABSTRACTLiga Pekerja Indonesia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yakni Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Kementeriarn Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO untuk memperingati Hari Buruh pada tanggal 1 Mei. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan keharmonisan yang terbina antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan studi pada Liga Pekerja Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Liga Pekerja Indonesia sebagai bentuk peran yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan keharmonisan hubungan industrial masih belum tercapai dikarenakan Liga Pekerja Indonesia yang seharusnya merupakan upaya penguatan hubungan industrial antara ketiga aktor hanya dapat menguatkan kelompok pekerja sebagai peserta yang menjadi tim sepakbola di Liga Pekerja Indonesia. Koordinasi antara para pihak yang terlibat belum berjalan dengan baik karena kurangnya komunikasi serta birokrasi yang berbelit. Pendanaan yang belum diatur dengan baik dan biaya pendaftaran yang memberatkan peserta juga menjadi salah satu faktor belum tercapainya keharmonisan hubungan industrial melalui Liga Pekerja Indonesia.

---

ABSTRACTLiga Pekerja Indonesia is an activity conducted by Kementerian Ketenagakerjaan by collaborating with Kementerian Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI , dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO to commemorate the labour day on 1st May, 2018. This activity is done with the aim to enhance worker productivity and the harmony between workers, employers, and Government. This research aims to analyze how the Government 39 s role in improving industrial relations harmony with case studies on Liga Pekerja Indonesia. This study used a qualitative research approach to techniques of qualitative data retrieval technique through an in depth interview and documentation study. The results of this research shows that the implementation of the workers 39 League Indonesia as the role given by the Government to improve industrial relations harmony is still not reached. That is because the Liga Pekerja Indonesia which should be an effort of strengthening industrial relations among the three actors can only strengthen the group of workers as participants who became a football team in Liga Pekerja Indonesia. Coordination between the parties involved also has not run properly due to lack of communication as well as the convoluted bureaucracy. Funding has not been governed well and the registration fee which isburdening the participants also became one of the factors as to why the harmony of industrial relations through Liga Pekerja Indonesia has not been achieved. "

"ABSTRAKMenjadi atlet merupakan pilihan bagi olahragawan pemula untuk ditekuni hingga berprestasi. Atlet mendapatkan pendapatan melalui honor, gaji serta bonus uang tunai setelah berhasil meraih medali di kejuaraan-kejuaraan internasional. Namun ada dari atlet berprestasi yang kesulitan keuangan saat pensiun dari olahraga. Atlet dengan risiko cedera tinggi berpeluang lebih besar mengalami kesulitan keuangan karena berpotensi pensiun lebih dini akibat cedera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajamen risiko yang dilakukan atlet berprestasi dari cabang olahraga dengan risiko cedera tinggi agar tidak mengalami kesulitan keuangan saat pensiun dengan mengoptimalkan pendapatan yang dimiliki ketika masih aktif sebagai atlet. Landasan konsep yang digunakan dalam penelitian adalah perencanaan keuangan pribadi milik Kapoor, Dlabay dan Hughes (2009) sebagai manajemen risiko. Dengan melakukan wawancara mendalam terhadap empat atlet berprestasi Indonesia dan satu perwakilan federasiserta studi dokumen. Hasilnya manajemen risiko yang dimiliki keempat informan yaitu tabungan dari gaji pegawai negeri sipil dan honor atlet, investasi berupa tanah dan properti, dan rumah atas nama sendiri. Manajemen risiko yang dimiliki masih membuat informan rentan terpapar risiko saat pensiun karena hanya mengelola risiko dari sisi materi yang bisa habis. Keempat informan tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Manajemen risiko juga dilakukan oleh federasi dengan membuka peluang beasiswa untuk atlet melanjutkan Pendidikan tinggi. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu pemerintah perlu mendorong dan menyediakan beasiswa afirmasi untuk pendidikan tinggi atlet.

---

ABSTRACTBeing an athlete is a choice for beginner athletes to be pursued to excel. Athletes earn income through honorariums and cash bonuses after winning medals in international championships. But there are some athletes who have financial difficulties when retiring from sports. Athletes with a high risk of injury are more likely to experience financial difficulties because of the potential to retire earlier due to injury. The purpose of this study is to find out how risk management is carried out by athletes who excel from sports with high risk of injury so as not to experience financial difficulties at retirement by optimizing the income they have when they are still active as athletes. The concept used in this research is Kapoor, Dlabay and Hughes (2009) personal financial planning. By using qualitative research methods and analysis of the eight components of personal financial planning. The results of risk management owned by the four informants are savings from salaries of civil servants and athletes' honor, investment in the form of land and property, and houses in their own names. Athlete is still vulnerable to be exposed by risk during retirement. The four informants did not continue their higher education. Risk management is also carried out by the federation with scholarship opportunities for athletes to continue their higher education. The recommendation of this research is that the government encourages and provides affirmative scholarships for higher education athletes."

"Dalam mendukung perekonomian di negara berkembang, khususnya di 5 negara ASEAN, Obligasi Pemerintah merupakan salah satu instrumen pembiayaan utama untuk pembangunan. Obligasi Pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) terbagi menjadi 2 jenis yaitu bersifar konvensional disebut Surat Utang Negara (SUN) dan bersifat syariah disebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk). Peran investor dalam penerbitan SBN berpengaruh terhadap perkembangan dan pendalaman pasar keuangan yang ditentukan berdasarkan besaran yield SBN baik SUN maupun Sukuk. Besaran yield SBN mempengaruhi pola perilaku investor baik secara rasional maupun irasional dalam memutuskan berinvestasi dihubungkan dengan kondisi pasar SBN di negara lain. Pola perilaku investor yang irasional disebut herd investor. Dalam penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisa pola perilaku herd investor di pasar SBN pada 5 negara ASEAN yang dihubungkan dengan kondisi SBN di Emerging Market Asia dan US Treasury dikaitkan krisis ekonomi, ratings, serta adanya penghargaan maupun kritikan. Pendeteksian pola perilaku herd investor menggunakan metode Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD) diterapkan pertama kali oleh Chang, Cheng, Khorana (2000). Sebagian besar penelitian sebelumnya menganalisa herd investor di pasar saham, sementara tidak banyak penelitian di pasar obligasi. Salah satu penelitian di pasar obligasi, dilakukan oleh Galariotis, et al (2015) di pasar obligasi Uni Eropa dengan data cleanprice 10Year Government Bonds Benchmark dengan menghubungkan krisis ekonomi serta makroekonomi informasi. Penelitian ini menggunakan data harian yield 10Year SUN periode Januari 2007 - Oktober 2020 dan data harian yield 10Year Sukuk periode Januari 2013 - Oktober 2020. Dengan metode CSAD, ingin mengetahui keterkaitan antara pengembalian yield SUN dan yield Sukuk dengan yield Emerging Market Asia dan US Treasury dikaitkan krisis ekonomi, ratings SBN, adanya penghargaan dan kritikan terhadap perilaku herd investor. Selain itu, ingin mengetahui hubungan antara SUN dan Sukuk di pasar SBN serta peran Pemerintah Indonesia dalam menghadapi perilaku herd investor. Hasil penelitian menyebutkan bahwa yield Emerging Market Asia kondisi normal dan yield squared Emerging Market Asia dikaitkan krisis ekonomi serta yield squared 10Year US Treasury dikaitkan dengan ratings SUN menunjukan hubungan negatif dan signifikan mempengaruhi pengembalian yield SUN, maka hal ini mengidentifikasikan terjadinya pola perilaku herd investor. Sedangkan, pada yield Sukuk terjadi herd investor hanya pada saat yield Emerging Market Asia kondisi normal. Adanya faktor kepemimpinan yang ditunjukan melalui variabel penghargaan dan kritikan baik pada SUN maupun Sukuk tidak terjadi herd investor. Hubungan antara SUN dan Sukuk menunjukan bahwa termasuk komplementer (melengkapi) dan bukan sebagai substitusi (pengganti) di pasar SBN. Selain itu, Peran Pemerintah dalam menyikapi perilaku herd investor dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT menentukan strategi strength-opportunities (SO) sebagai strategi yang paling tepat dalam kebijakan penerbitan SBN.

---

In supporting economies in developing countries, especially in 5 ASEAN countries, Government Securities are one of the main financing instruments for development. Government Securities (SBN) are divided into 2 types, namely conventional ones called Government Bonds (SUN) and Islamic bonds called Government Sharia Securities (SBSN/Sukuk). The role of investors in the issuance of SBN has an effect on the development and deepening of the financial market which is determined based on the amount of yield on both SUN and Sukuk. The amount of yield SBN affects the behaviour patterns of investors both rationally and irrationally in deciding to invest in relation to SBN market conditions in other countries. Irrational patterns of investor behaviour are called herd investors. This study wanted to find out and analyzed the patterns of herd investor behaviour in the SBN market in 5 ASEAN countries which were related to the condition of SBN in the Asian Emerging Market and US Treasury in relation to the economic crisis, ratings, as well as the existence of awards and criticism. Detection of herd investor behaviour patterns using the Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD) method which was first applied by Chang, Cheng, Khorana (2000). Most of the previous studies analyzed herd investors in the stock market, while there was not much research on the bond market. One of the studies on the bond market, conducted by Galariotis, et al (2015) on the EU bond market, uses the 10Year Government Bonds Benchmark clean price data by linking the economic crisis and macroeconomic information. This research uses daily data on yield of 10Year SUN for the period January 2007 - October 2020 and daily data on yield of 10Year Sukuk for the period January 2013 - October 2020. Using the CSAD method, we want to know the relationship between the yield on SUN and yield Sukuk with the yield on Emerging Market Asia and US Treasury. related to the economic crisis, SBN ratings, appreciation and criticism of herd investors behaviour. Apart from that, he wanted to know the relationship between SUN and Sukuk on the SBN market and the role of the Indonesian Government in dealing with herd investor behaviour. The result states that yield in Emerging Market in Asia is normal and yield squared in Emerging Market in Asia is associated with the economic crisis and yield squared of 10Year US Treasury associated with SUN ratings shows a negative and significant relationship affecting the return on yield SUN, so this identifies a pattern of herd investor behaviour. Meanwhile, the yield of Sukuk occurred only when the yield on Emerging Market Asia was normal. There is a leadership factor that is shown through the variable appreciation and criticism for both SUN and Sukuk, there is no herd investors. The relationship between SUN and Sukuk shows that it is complementary (complementary) and not a substitute (substitute) in the SBN market. In addition, the Government role in responding to herd investor behaviour by using the SWOT analysis approach determines the strength-opportunities (SO) strategy as the most appropriate strategy in the SBN issuance policy."

"Penelitian ini mencoba untuk memetakan kondisi perfilman Indonesia dalam konteks pasar film dunia dan mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Satu pijakan penting dalam penelitian ini adalah mempelajari pola penjualan film Indonesia melalui partisipasi aktif di festival film internasional. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya mengembangkan film indonesia di tingkat dunia, terutama melalui program penguatan daya saing yang berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif guna menggali informasi dari berbagai pihak seperti pelaku industri film dalam negeri, pegiat film internasional, dan pembuat kebijakan terkait perfilman. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam menetapkan strategi kebijakan perfilman, khususnya dalam mengembangkan film indonesia berorientasi dunia.

---

This thesis intent to map out the current conditions and challenges facing Indonesian films within the context of accessing international film markets and to identify suitable supportive government policies. This research departs from studying sales patterns of Indonesian films through participation in international film festivals. The research outcome demonstrates that government policies may play a significant role in internationalizing Indonesian films through various programs to support its sustainable competitiveness.The research is based on qualitative interpretative methods in obtaining information and insights from both domestic and international film industry stakeholders as well as various government policymakers involved in the Indonesian film sector. The outcome of this research is expected to contribute in formulating policy strategies related to support the sustainable internationalization of Indonesian films."

"Tenaga kesehatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat, termasuk tingginya beban kerja, risiko kesehatan yang besar, dan minimnya perlindungan hukum, terutama di wilayah terpencil. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik mereka, sehingga banyak tenaga kesehatan bekerja dalam kondisi yang tidak ideal disertai dengan perselisihan hak. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja, diperlukan mekanisme hubungan industrial, seperti pembentukan serikat pekerja. Di Indonesia, serikat pekerja diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski regulasi tersebut telah ada, permasalahan ketenagakerjaan di sektor kesehatan masih sering terjadi. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan doktrinal, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran hak yang dilakukan oleh pengusaha pada pekerja di sektor kesehatan. Serikat pekerja di sektor lain telah memainkan peran penting dalam melindungi hak pekerja di berbagai sektor melalui berbagai pendekatan. Namun, di sektor kesehatan, serikat pekerja masih jarang ditemukan karena tenaga medis dan kesehatan sering dipandang sebagai profesional independen dengan otonomi yang berbeda dari pekerja konvensional. Adanya perubahan sosial dan ekonomi telah mendorong tenaga medis untuk bergeser dari paradigma independen menuju pengakuan sebagai bagian dari masyarakat pekerja yang membutuhkan perlindungan hukum dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis bagaimana Konfederasi Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia (KSPTMKI), sebagai serikat pekerja di luar perusahaan pada sektor kesehatan, meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui wawancara dengan menganalisis peranan KSPTMKI dalam kasus-kasus yang telah mereka tangani serta efektivitas dan tantangannya sebagai serikat pekerja di luar perusahaan dalam sektor kesehatan.

---

Healthcare workers in Indonesia face significant challenges, including heavy workloads, high health risks, and minimal legal protection, particularly in remote areas. Existing regulations have yet to fully accommodate their specific needs, resulting in many healthcare workers operating under less than ideal conditions accompanied by disputes over rights. To improve their welfare and protect their rights as workers, industrial relations mechanisms, such as the establishment of labor unions, are needed. In Indonesia, labor unions are governed by Law of the Republic Indonesia Number 21 of 2000 concerning Trade Union and Law of the Republic Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower. Despite these regulations, labor issues in the healthcare sector are still prevalent. Using a doctrinal research approach, findings show that numerous rights violations are still perpetrated by employers against workers in the healthcare sector. Labor unions in other sectors have played a crucial role in protecting workers' rights through various approaches. However, in the healthcare sector, labor unions remain rare due to the perception of medical and healthcare professionals as independent professionals with autonomy distinct from conventional workers. Social and economic changes have driven medical professionals to shift from an independent paradigm towards recognition as part of the workforce needing legal protection and welfare. Therefore, this study analyzes how the Konfederasi Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia (KSPTMKI), as a trade union outside of the enterprise in the healthcare sector, enhances the welfare of medical and health workers through interviews, analyzing KSPTMKI’s role in cases they have handled, as well as its effectiveness and challenges as an external labor union in the healthcare sector. "

"Keputusan pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi komoditas nikel menimbulkan resistensi domestik maupun internasional. Meskipun demikian, kebijakan hilirisasi telah menghasilkan peningkatan pada ekspor produk turunan nikel. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan mendeskripsikan peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan partisipasi rantai nilai global komoditas nikel serta memetakan resistensi domestik maupun internasional yang muncul. Memanfaatkan konsep upgrading dan governance dalam rantai nilai global. Studi ini menemukan empat bentuk peningkatan partisipasi dan empat jenis peran pemerintah. Bentuk peningkatan partisipasi secara produk, proses, fungsi, dan sektoral. Sementara, peranan pemerintah antara lain sebagai fasilitator, regulator, produsen, dan konsumen dalam mendukung kebijakan hilirisasi. Selain itu, kebijakan hilirisasi nikel memicu gugatan dari negara Uni Eropa, dan investasi dari Cina, Jepang, Korea Selatan, serta pengusaha domestik.

---

The decision of the Indonesian government to downstream nickel commodities has reacted to domestic and international resistance. However, the downstream policy has been increasing nickel derivative product exports. This study aims to explain and describe the role of the Indonesian government in upgrading nickel commodities in the global supply chain and mapping the rise of domestic and international resistance. Adopted the concept of upgrading and governance in global value chains. This study found four forms of upgrading and four types of government roles. The form of upgrading is in products, processes, functions, and sectors. Meanwhile, the role of government includes being a facilitator, regulator, producer, and consumer in supporting downstream policies. In addition, the nickel downstream policy has been disputed by the European Union in WTO and generated investment from Cina, Japan, South Korea, and domestic players."