Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini meneliti perbandingan penggunaan strategi Persuasi ComplianceGaining dan kepatuhan dalam wawancara pemeriksaan yang dilakukan olehpemeriksa di BPK RI. Dari lima strategi Compliance Gaining tersebut, akandianalisa apakah terdapat perbedaan ketika digunakan oleh pemeriksa untukmeperoleh kepatuhan dalam wawancara pemeriksaan dan apakah terdapatperbedaan tingkat kepatuhan yang diperoleh oleh pemeriksa ketika menggunakankelima strategi tersebut dalam wawancara pemeriksaan, dengan menggunakan ujiOne Way Anova. Pengumpulan data dilakukan terhadap 100 orang pemeriksa diBPK RI dengan menggunakan kuesioner skala Likert. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kelima strategi ComplianceGaining yaitu strategi rewarding, punishing, expertise, impersonal commitments,dan strategi personal commitments. Strategi yang paling sering digunakan olehauditor BPK RI dalam melakukan wawancara pemeriksaan adalah strategipersonal commitments. Tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan dalamwawancara pemeriksaan jika menggunakan strategi Compliance Gaining. Strategirewarding, punishing, expertise, impersonal commitments, dan personalcommitments memberikan tingkat kepatuhan yang sama ketika digunakan dalamwawancara pemeriksaan

---

ABSTRACTThis thesis examined The Comparison using Compliance GainingPersuasion Strategy and the Compliance of Audit Interview done by the auditorsof BPK RI. From the five Compliance Gaining Strategy, would be analyzedwhether there are difference when used by auditors for compliance in an auditinterview and whether there are difference in the level of compliance obtained bythe auditors when using this five strategy in an audit interview, using One WayAnova analysis. Data collection carried out on 100 auditors of BPK RI by usingLikert Scale questionaire. The result showed that there were differences betweenthe five strategies Compliance Gaining the strategy rewarding, punishing,expertise, impersonal commitments, and personal commitments. Strategy mostcommonly used by the auditors of BPK RI is personal commitments strategy.There is no difference in the level of compliance in the audit interview if usingCompliance Gaining strategy. Strategy rewarding, punishing, expertise,impersonal commitments, and personal commitments provide the same level ofcompliance when used in the audit interview"

"Penularan penyakit infeksi dari pasien ke perawat di Rumah Sakit dapat terjadi melalui berbagai macam peristiwa, misalnya cara mencuci tangan yang tidak benar, pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak sesuai, tertusuk jarum suntik habis pakai yang telah terkontaminasi, pajanan dari peralatan habis pakai yang telah terkontaminasi, pengelolaan limbah yang tidak benar, maupun kecelakaan kerja lainnya. Perilaku perawat itu sendiri dalam penerapan kewaspadaan standar merupakan salah satu faktor yang penting dalam terjadinya insiden tersebut. Perawat yang tidak mematuhi penerapan kewaspadaan standar dengan baik akan berisiko tinggi tertular penyakit infeksi di tempat kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan kepatuhan perawat terhadap kewaspadaan standar dengan diketahuinya besaran tingkat kepatuhan perawat itu sendiri terhadap kewaspadaan standar, serta mengetahui karakteristik dari beberapa faktor determinan dan hubungannya dengan kepatuhan perawat terhadap kewaspadaan standar di RS. Hasanah Graha Afiah (HGA) Depok tahun 2016. Hasil penelitian ini berjumlah 75 orang perawat yang menunjukkan bahwa terdapat 39 orang responden (52,0 %) patuh dan 36 orang responden (48,0 %) tidak patuh terhadap kewaspadaan standar. Sedangkan dari hasil uji Chi-Square , variabel yang berhubungan dengan kepatuhan perawat terhadap kewaspadaan standar yaitu Sikap dan pelatihan.

---

Transmission of infectious diseases from patient to nurse at the hospital can occur through a variety of events, for example washing hands is not right, the use of Personal Protective Equipment (PPE) is not appropriate, needlestick consumables that have been contaminated, exposure of equipment consumables contaminated, improper waste management, as well as other work accidents. Nurse behavior itself in the application of standard precautions is one important factor in the incidents. Nurses who do not comply with either the application of standard precautions will be at high risk of contracting an infectious disease in the workplace. Therefore, this study aims to determine the determinant factors adherence to standard precautions nurse with known quantities nurse compliance rate itself against standard precautions, and to know the characteristics of some determinant factors and relationship with the nurse adherence to standard precautions at RS. Hasanah Graha Afiah (HGA) Depok at 2016. The results of this research were 75 nurses who showed that there were 39 respondents (52.0%) obedient and 36 respondents (48.0%) did not adhere to standard precautions. While the results of Chi-Square test, variables related to adherence to standard precautions ie nurses attitude and training."

"Untuk mempermudah mencapai tujuan strategisnya, DJP mengeluarkan surat edaran yang berisi panduan penggunaan CRM (Compliance Risk Management) pada administrasi perpajakan di Indonesia pada tahun 2019. Surat edaran tersebut mendorong penggunaan CRM pada beberapa fungsi perpajakan. Pada tahun 2021, DJP memperbaharui surat edaran tersebut dengan menambahkan penggunaan business intelligence (BI) dengan harapan dapat meringankan masalah yang sangat umum pada perpajakan, yaitu kepatuhan. Penelitian ini dibuat untuk mengevaluasi apakah CRM yang telah dibantu dengan BI mampu meningkatkan kepatuhan materiil wajib pajak. Penelitian ini berbentuk studi kasus kualitatif yang akan mengevaluasi fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Sumber data didapatkan dari wawancara dengan praktisi yang memiliki keahlian dan telah mengalami langsung penggunaan CRM di lapangan. Selain itu, data berupa beberapa gambar dan grafik juga didapatkan untuk melengkapi penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, namun data juga didapatkan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada langsung dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur (single-embedded type). Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik William Dunn yang diantaranya mengevaluasi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menampilkan pandangan-pandangan para pelaksana fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam menjalankan tugasnya di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan dari evaluasi CRM di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Penelitian ini juga mengungkap beberapa saran dari pelaksana fungsi pemeriksaan dan pengawasan mengenai harapan dan perkembangan CRM di masa depan. Penelitian ini bersifat subjektif sehingga membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan instrumen penelitian lain atau melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian lain untuk mendapatkan pandangan yang berbeda dan lebih objektif.

---

To achieve the organization’s strategic objectives, the Directorate General of Taxation (DGT) issued a Compliance Risk Management (CRM) guidance for tax administration in 2019. The guidance encourages CRM application on several taxation functions. In 2021, the DGT renewed the CRM guidance by adding a business intelligence application to lighten one of the most common issues in taxation, namely, compliance. This research is conducted to evaluate if CRM, with business intelligence support, manages to increase taxpayer compliance. This is a qualitative case study research evaluating supervisory and inspection functions. Data sources were obtained through interviews with experienced practitioners. Furthermore, pictures were also obtained as a complementary to the research. This research was conducted at East Jakarta’s DGT Regional Office, however, some data were also obtained from several small taxpayer offices directly under East Jakarta’s DGT Regional Office (single-embedded type case study). The evaluation was conducted using William Dunn’s policy evaluation criteria, namely, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. This research displays supervision and inspection function tax officers’ view on CRM’s impact on their tasks, concluding CRM’s evaluation on East Jakarta’s Regional Office. This research will also reveal some suggestions/recommendations from the informants concerning future CRM progression. As qualitative research is subjective, the next researcher is suggested to try another research method to gain wider insights and produce a more objective result."

"Skripsi ini menganalisa strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua mengelola kepatuhan dari wajib pajak terdaftar dan melihat peranan Akuntan Publik terkait kepatuhan pajak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa co-operative compliance strategy adalah cara yang paling sesuai dalam mengelola kepatuhan pajak, namun butuh beberapa perubahan mengingat kegiatan yang dijalankan masih belum efektif meskipun sudah positif dalam mengelola kepatuhan pajak dan penerimaan pajak; dan dari sisi Akuntan Publik agar terus mempertahankan kualitas kinerja serta independensinya agar dapat memberikan opini yang sesuai mengingat pentingnya opini Akuntan Publik bagi kepatuhan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the strategy used by the Tax Office of the Large Taxpayers II in managing tax compliance of Large Taxpayers and knowing the role of Public Accountant related to the tax compliance. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study conclude that co-operative compliance strategy is the most appropriate strategy to manage the compliance of Large Taxpayers but still need changes since we know that it has not been effective, even it has a positive impact on the tax compliance and tax-revenue; And from the Public Accountant to keep on developing the quality of performance and independence in order to provide opinions that really describe the condition of a company."

"Pemeriksaan parasit dari sediaan darah adalah salah satu langkah penting dalam menegakkan diagnosis malaria. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Kalimantan Barat, cakupan pemeriksaan sediaan darah penderita tersangka malaria di Kabupaten Sambas masih tergolang rendah. Dalam studi ini dilakukan penelitian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan petugas puskesmas terhadap standar pelayanan penderita malaria dan pemeriksaan sediaan darah.Studi kualitatif ini dilakukan pada 10 puskesmas dengan melibatkan 20 orang paramedis, 10 orang petugas laboratorium, 10 orang kepala puskesmas dan 1 orang wasor malaria kabupaten sebagai informan. Pengetahuan, sikap dan tindakan petugas laboratorium ditelaah melalui wawancara mendalam, sedangkan untuk paramedis dilakukan diskusi kelompok terarah. Observasi juga dilakukan terhadap ketersediaan sarana laboratorium untuk melakukan pemeriksaan parasit sediaan darah.Analisa data yang terkumpul menunjukkan bahwa pengetahuan paramedis tentang standar pelayanan penderita malaria sudah cukup baik, demikian juga halnya dengan pengetahuan petugas laboratorium tentang prosedur pemeriksaan sediaan darah.Sikap petugas paramedis maupun laboratorium pada umumya setuju dan mendukung pemeriksaan sediaan darah penderita tersangka malaria, tetapi pengetahuan dan sikap tersebut tidak diikuti dengan kepatuhannya dalam melakukan pemeriksaan sediaan darah. Namun demikian, sebagian besar petugas paramedis telah memberikan pelayanan kepada penderita malaria sesuai standar dengan merujuk penderita ke laboratorium untuk pemeriksaan sediaan darahnya. Juga diamati bahwa pada sebagian puskesmas ketersediaan sarana laboratorium untuk pemeriksaan sediaan darah malaria masih kurang, sedangkan kerjasama diantara petugas paramedis dan laboratorium dalam melakukan pemeriksaan sediaan darah malaria sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya pengawasan dari pimpinan puskesmas kepada petugas paramedis dalam melakukan rujukan penderita ke laboratorium untuk pemeriksaan sediaan darah masih kurang.Studi ini menyimpulkan bahwa kurangnya perhatian dan tanggung jawab pimpinan puskesmas, kurangnya tenaga analis dan kurangnya sarana laboratorium berhubungan dengan rendahnya kepatuhan petugas puskesmas terhadap standar pelayanan malaria dan prosedur pemeriksaan sediaan darah serta sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas merupakan salah satu penyebab rendahnya cakupan pemeriksaan sediaan darah penderita tersangka malaria.

---

Compliance Analysis of Public Health Centre Provider in Performing Blood Sample Examination of Malaria Patient in Kabupaten Sambas, 2000Parasitic examination of human blood sample is an important step in the diagnosis of malaria. However, compared to other district in West Kalimantan, in Kabupaten Sambas the coverage of blood sample examination of suspected malaria cases is lower. In this study, relevant issues associated with the compliance of the Public Health Centre (PHC) providers to the standard services of malaria and procedure of blood sample examination are investigated.

Qualitative study has been carried out in ten PHCs involving twenty paramedics, ten laboratory analysts, ten PHC managers, and a district supervisor of malaria as informer. Knowledge, attitude and practice of the laboratory analysts, were assessed through in-depth interview, while focus group discussion were applied to the paramedics to analyze the same issues. Laboratory facilities for parasitic examination of the blood sample were also observed.

Content analysis of the collected data shows that the paramedics have good knowledge in the standard services of malaria, similar to those of the laboratory analysts in the standard procedure for blood examination_ Generally, paramedics and laboratory analysts agree with and support blood sample examination of the suspected malaria patient, but their knowledge and attitude are not consistent to their compliance with the blood examination. However, most of the paramedics have served malaria patients with the standard services by referring them for laboratory examination. It was also observed that at some PHCs the laboratory facilities for blood sample examination is insufficient, although collaboration between paramedics and laboratory analysts is good enough. Furthermore, some of PHCs' managers do not supervise strongly their staffs thoroughly to comply with the referring blood sample examination.

This study concluded that the low attention and responsibility of PHC manager, lack of laboratory analysts and insufficient laboratory facilities are associated with the low compliance of the PHC providers to comply with the standard services of malaria and procedure of blood sample examination. Improper recording and reporting system is one of the causes of low coverage of blood sample examination of suspected malaria cases."

"Pertukaran informasi dan penyebaran informasi melalui perangkat TIK akan melahirkan era banjirnya informasi dan berujung pada munculnya isu keamanan informasi. Untuk kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah, isu keamanan informasi mulai mengemuka setelah diterbitkannya peraturan PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada peraturan tersebut terdapat kewajiban pengamanan sistem elektronik bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten X merupakan instansi pemerintah yang melayani publik. Kondisi keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten X saat ini masih lemah, terbukti dengan adanya insiden serangan malware yang ditujukan ke situs www.xkab.go.id. Penelitian ini difokuskan pada audit kepatuhan keamanan informasi dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013. Model audit yang digunakan adalah model Plan. Model Plan adalah salah satu model Plan-Do-Check-Act yang merupakan pendekatan dalam mengelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada ISO/IEC 27001:2005. Audit dilakukan dengan mengidentifikasi aset, ancaman, kerawanan dan rencana kerja untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, prosedur, instruksi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini terdapat 143 kebijakan, prosedur, instruksi, dan dokumentasi yang direkomendasikan. Hasil rekomendasi tersebut telah memenuhi 148 kontrol dari 163 kontrol yang ada pada ISO/IEC 27001:2013.

---

Information exchange and dissemination of information with ICT will give birth to the era of the flood of information and lead to the emergence of the issue of information security. For ministries, institutions and government agencies, information security related issues started to emerge after the issuance of regulation PP 82/2012 on the Implementation of the System and Electronic Transactions. There is an obligation on the regulation of electronic security systems for organizing electronic system for public services. X Regency is a government agency that serves the public. Information security conditions in X Regency still weak, as evidenced by the incidents of malware attacks aimed to the site www.xkab.go.id.

This study focused on information security compliance auditing by using the framework of ISO / IEC 27001: 2013. The audit model used is a model Plan. Model Plan is one model of Plan-Do-Check-Act which is an approach to managing an Information Security Management System (ISMS) in ISO/IEC 27001:2005. Audit carried out by identifying assets, threats, vulnerabilities and work plan to produce policy recommendations, procedures, instructions and documentation. Results of this study are 143 policies, procedures, instructions, and documentation are recommended. Results of these recommendations have met control 148 of the 163 existing controls in ISO / IEC 27001:2013."

"Perkembangan teknologi informasi mempunyai risiko yang cukup signifikan terhadap suatu perusahaan. Selain dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis tetapi juga dapat membawa risiko dan ancaman terhadap perusahaan. Untuk itu diperlukan kontrol yang dapat memitigasi atau bahkan dapat menghilangkan risiko yang ada, sehingga teknologi informasi yang diterapkan organisasi dapat mendukung sepenuhnya kepentingan organisasi. Hal ini bertujuan agar teknologi informasi memberikan manfaat bagi organisasi. Kondisi saat ini PT. XYZ telah melakukan berbagai usaha untuk dapat memitigasi atau bahkan menghilangkan risiko keamanan informasi yang ada, tetapi karena belum adanya kerangka kerja yang digunakan sehingga sulit bagi PT. XYZ untuk mengukur dan menjalankan keamanan informasi secara optimal. Mengacu pada kondisi dan permasalahan di organisasi tersebut, maka perlu adanya evaluasi keamanan informasi untuk mengukur sejauh apa usaha PT. XYZ telah menerapkan keamanan informasi dan kontrol-kontrol apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki agar usaha PT. XYZ dalam menerapkan keamanan informasi menjadi optimal. Pada penelitian ini menggunakan Framework ISO 27001:2005/ISMS. Melalui pendekatan audit keamanan informasi dengan menggunakan assessment checklist ISO 27001 dan penilaian risiko, dipilih sasaran perbaikan berdasarkan kontrol ISO 27001. Kontrol-kontrol ini nantinya diharapkan dapat memitigasi atau bahkan menghilangkan dampak yang ditimbulkan dari ancaman dan kerawanan yang ada dilingkungan organisasi PT. XYZ.

---

The development of information technology has a significant risk of a company. Besides being able to simplify and speed up business processes but can also bring risks and threats to the company. It is necessary to control that can mitigate or even eliminate existing risks, so that the applied information technology organizations can support fully the interests of the organization. It aims to provide the benefits of information technology to the organization.

Current conditions PT. XYZ has made various efforts to mitigate or even eliminate the risk of information security, but because of the absence of a framework used so difficult for PT. XYZ to measure and run an optimal information security.

Referring to the conditions and problems in the organization, hence the need for information security evaluation to measure the extent to which PT. XYZ has implemented information security and controls what needs to be added or improved in order PT. XYZ in implementing information security to be optimal.

In this study, using the Framework ISO 27001: 2005 / ISMS. Through approach to information security audit using a checklist ISO 27001 assessment and risk assessment, have been targets for improvement based on the control of ISO 27001. These controls might be expected to mitigate or even eliminate the impact of threats and vulnerabilities that exist within the organization PT. XYZ. "