Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana penanganan jaringan telekomunikasi di Indonesiadalam menghadapai ancaman ? ancaman yang ada terutama dalam masaimplentasi Perpres No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. Seperti diketahui Sektor telekomunikasi di Indonesia adalah salah satusektor penyumbang dengan 2 digit angka pada Produk Domestik Bruto. Olehkarena itu tidak terelakan lagi bila dengan peningkatan pada sektortelekomunikasi maka akan memberikan dampak yang positif pada PerekonomianNasional. Penelitian ini menggunakan metode Perencanaan Skenario denganmenggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppotunity dan Threat) dananalisis PEST (Politic, Economy, Social dan Technology) yang data ? datanyadidapatkan melalui pendekatan kualitatif dengan mewawancarai para pemangkukepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam penanganan jaringantelekomunikasi di Indonesia . Selain itu untuk menghindari dari terkenanyapendadakan strategis maka digunakan pula metode manajemen resiko dan sistemperingatan dini. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perencanaan skenariodihasilkan 2 buah fokus utama yang harus diperhatikan yaitu pemanfaatanteknologi yang baik dan adanya peraturan yang fleksibel (dapat beradaptasidengan perkembangan teknologi). Dengan begitu jaringan telekomunikasiIndonesia dapat dimanfaatkan dengan optimal dan akan berdampak dengantumbuhnya Perekonomian Nasional namun tetap harus diperhatikan keamanansibernya agar terhindar dari pencurian serta kebocoran data dan informasipenting

---

ABSTRACTThis thesis discusses how to handle telecommunication network in Indonesia toface existing threats especially during implentation of Presidental RegulationNumber 96 of 2014 on Indonesia Broadband Plan 2014-2019. As is known, inIndonesia, telecommunication sectors contributes above 10% in Gross DomesticProduct. Therefore, it?s not inevitable that the increasing in thetelecommunications sector will also have a positive impact on the NationalEconomy. This research uses Scenario Planning with SWOT analysis (Strength,Weakness, opportunity and Threat) and PEST analysis (Politics, Economy, Socialand Technology). The data that is used in this research is obtained through aqualitative approach by interviewing stakeholders that involved in handlingIndonesia telecommunication network. Risk management method and earlywarning systems is also being used in order to avoid strategic impromptu. Theresults showed that, in the planning scenarios, two critical uncertainty that shouldbe noted are generated. Those critical uncertainty are the use of technology andregulations that can adapt to technological developments. With that, Indonesiantelecommunications network can be utilized optimally and will impact to theNational economy growth, but ciber security still should be considered to avoidthe theft and leakage of critical data and information;"

"PT. A adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi di Indonesia. PT. A memiliki produk fisik berupa sim card yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam produksinya PT. A mengandalkan seluruhnya kepada pihak ketiga atau vendor. Hal tersebut membuat penting bagi PT. A untuk melakukan manajemen risiko. Pada penelitian ini PT. A memiliki enam permasalahan utama yang berdampak pada 10 akibat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencegah permasalahan tersebut terjadi dengan melakukan analisis pada ke seluruhan aliran rantai pasok PT. A. Identifikasi menunjukan bahwa terdapat 20 tahapan pada proses bisnis PT. A yang memiliki 53 risk event dan 80 risk agent. Hasil pengolahan dari HOR fase 1 didapatkan 16 risk agent prioritas yang akan ditanggulangi oleh PT. A dengan melakukan identifikasi terhadap preventive action. Identifikasi menunjukan terdapat 17 preventive action yang dapat mitigasi risk agent prioritas. Hasil pengolahan HOR fase 2 didapatkan empat preventive action prioritas dan akan dilakukan pembobotan dengan menggunakan AHP dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil pembobotan AHP adalah preventive action prioritas yang memenuhi ketiga kriteria.

---

PT. A is a company engaged in the telecommunications industry in Indonesia. PT. A has a physical product in the form of a sim card that is used by all Indonesian people. In the production of PT. A rely entirely on third parties or vendors. This makes it important for PT. A to do risk management. In this study PT. A has six main problems that have 10 effects. Based on this, this study aims to prevent these problems from occurring by analyzing the entire supply chain fl ow of PT. A. Identification shows that there are 20 stages in the business process of PT. A which has 53 risk events and 80 risk agents. The results of the processing of HOR phase 1 obtained 16 priority risk agents which will be handled by PT. A by identifying the preventive action. Identification shows that there are 17 preventive actions that can mitigate priority risk agents. The results of HOR phase 2 processing obtained four priority preventive actions and will be weighted using AHP with predetermined criteria. The results of the AHP weighting are priority preventive actions that meet the three criteria.

"

"Menjaga kualitas Jaringan dalam suatu perusahaan atau organisasi khususnya yang bergerak dalam bidang telekomunikasi merupakan salah satu landasan dalam rangka penciptaan layanan yang berkualitas dan optimalisasi proses bisnis. Hal tersebut tidak lepas dari resiko yang timbul sehingga membutuhkan pengelolaan resiko yang baik dengan mengacu pada best practice framework manajemen resiko.FWA (Fixed Wireless Access) merupakan salah satu teknologi akses nirkabel yang digunakan oleh PT. Indosat melalui produknya Starone, dimana memiliki risiko yang cukup tinggi untuk kelangsungan kinerja perusahaan sehingga dibutuhkan metode pengendalian pengelolaan risiko yang tepat.Identifikasi dan pengolahan risiko kualitas jaringan Fixed Wireless Access (Starone) sangatlah penting untuk dapat menghindari maupun memperkecil tingkat risiko, sehingga menghasilkan suatu strategi yang tepat. Analisis risiko kualitas jaringan Fixed Wireless Access (Starone) di PT. Indosat dilakukan berdasarkan best practice framework manajemen risiko dalam meningkatkan daya saing terhadap kompetitor.Hasil dari risk mapping, risiko parameter kualitas jaringan berada pada level Very Low (0-20%), coverage berada pada level Low (20-40%) dengan frekuensi kemunculan risiko yang rendah (unlikely) dan dampak menengah (moderate), sedangkan kapasitas dan utilitas jaringan berada pada level Low (20-40%) karena memiliki frekuensi yang low, tetapi dengan tingkat keparahan menengah (moderate).Strategi untuk penanganan risiko dilakukan dengan meretensi dan atau mengalihkan risiko (transfer risk) dengan beberapa upaya yaitu: capital allocation, self insurance dan transfer by contract.

---

Maintaining quality network in particular company or organization which specially focus on telecommunication sector is one of base system framework for creating a high quality service and optimizing business process. This thing cannot be separated from the risks that come up, so it needs well and balance risk management system which refer on risk management framework.FWA (Fixed Wireless Access) is one of wireless access technology which is used by PT. Indosat through its product called as Starone, which has high potential risks for its company continuity performance as of needed appropriate risk management controls. Identification and risk control in Fixed Wireless Access of Starone s network quality is very important to minimize the company s current risk level, so it can produce well managed strategy.Risk analysis for Fixed Wireless Access of Starone s network quality in PT. Indosat is done by risk management best practice framework which can be used to give opinion about risk and best chance in increasing competitiveness against competitors.The result from risk mapping shows that network quality s parameter risks is lying on Very Low (0-20%) level position, coverage on Low (20-40%) level position with low frequency intensity (unlikely) level and moderate severity, on the other side network capacity and network utility are also lying on Low (20-40%) level because have low frequency and moderate severity.Strategy for risk control is doing by risk retention and or risk transfer with capital allocation, self insurance and transfer by contract as the application."

"Untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan selaras dengan tujuan umumnya, maka setiap perusahaan membutuhkan suatu sistem pengendalian manajemen. Untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, digunakan perangkat pengukuran kinerja atas unit-unit usaha yang menjalankan kegiatan tersebut. Dalam menerapkan sistem pengendalian manajemen daan penilaian kinerja unit usaha, perusahaan acapkali menemukan kesulitan-kesulitan. Kesulitankesulitan tersebut disebabkan karena sistem pengendalian manajemen ini berhubungan langsung dengan perilaku berbagai individu yang berbeda-beda. Dalam perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kesulitan tersebut ditambah dengan adanya komitmen perusahaan terhadap pemerintah yang tertuang dalam tujuan pokok perusahaan, baik dalam jangka panjang maupundalam jangka pendek. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran atas sistem pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja yang dijalankan perusahaan. Studi kasus dilakukan pada PT Telkom, Persero, dengan menggunakan data Pedoman Penilaian oleh suatu suatu BUMN yang berbentuk Kinerja Unit PT Telkom yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 826/ KMK00/ 1992. Dari informasi tersebut dapat dilihat apakah sistem penilaian kinerja unit usaha yang berlaku dapat dijadikan sebagai alat pengendalian atas pencapaian tujuan umum perusahaan."

"Perkembangan teknologi telekomunikasi seluler saat ini sudah berkembang sangat pesat dan sudah sampai pada teknologi generasi kelima  (5G). Hal ini terlihat dari semakin banyaknya Base Transceiver Station (BTS) terutama di Kecamatan Kebayoran Baru. Base Transceiver Station (BTS) adalah salah satu faktor pendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi pada layanan telekomunikasi seluler. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan Base Transceiver Station (BTS) pada telekomunikasi dalam bentuk visual untuk pengembangan site eksisting 5G di daerah yang ditinjau. Untuk mencapai tujuan tersebut, skripsi ini menggunakan metode forecasting untuk memprediksi jumlah pengguna dalam waktu 7 (tujuh) tahun ke depan dan diagram voronoi dengan aplikasi MapInfo untuk merencanakan teknologinya di Kecamatan Kebayoran Baru. Dari hasil perhitungan dan analisis yang diperoleh, untuk frekuensi 1800 MHz dibutuhkan jumlah BTS sebanyak 463 BTS dan untuk frekuensi 2300 MHz dibutuhkan 978 BTS. Serta, dikelompokan menjadi 5 kelas untuk menentukan pembuatan BTS dalam jenis Stand Alone dan Non Stand Alone.

---

The development of cellular telecommunications technology is currently growing very rapidly and has reached the fifth generation technology (5G). This can be seen from the increasing number of Base Transceiver Stations (BTS), especially in Kebayoran Baru District. Telecommunications towers are one of the supporting factors to meet the needs of the community in communicating on cellular telecommunications services. This thesis aims to analyze the need for Base Transceiver Station (BTS) in telecommunications in a visual form for the development of existing 5G sites in the area under review. To achieve this goal, this thesis uses a forecasting method to predict the number of users in the next 7 (seven) years and a voronoi diagram with the MapInfo application to plan the technology in Kebayoran Baru District. From the results of calculations and analysis obtained, for the frequency of 1800 MHz, 463 BTS are needed and for a frequency of 2300 MHz 978 BTS are needed. Also, they are grouped into 5 classes to determine the manufacture of BTS in Stand Alone and Non Stand Alone types."

"Pada September 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan Compliance Risk Management (CRM) melalui SE-24/PJ/2019 atas risiko dasar yang mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yaitu risiko pendaftaran, pelaporan, pembayaran pajak, dan kebenaran pelaporan. CRM didefinisikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan atas berbagai macam risiko kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan menggunakan teori implementasi Kebijakan oleh Grindle (1980). Peneliti menggunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma post-positivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management dapat membantu DJP dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan terutama dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi DJP, yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di DJP dapat meningkatkan kinerja staf Account Representative (AR) yang ada di KPP dalam menentukan risiko. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi CRM dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap audit coverage ratio. Namun, pelaksanaan CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan masih terdapat kekurangan, seperti banyaknya data Wajib Pajak yang tidak lengkap, ketidakakuratan data, dan kurangnya data scientist sehingga DJP masih perlu mengoptimalisasikan pelaksanaan CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan.

---

Directorate General of Taxes (DGT) issued a Compliance Risk Management (CRM) policy on September, 2019 through SE-24/PJ/2019 on primary risks that affect compliance with fulfilling taxpayers' tax obligations, namely the risk of registration, reporting, tax payment, and correct reporting. CRM is defined as an effort to identify, measure, map, risk management, control, and supervision of various risks of possible taxpayer non-compliance. This study aims to analyze the implementation of Compliance Risk Management in improving tax monitoring and audit functions in Indonesia. In order to approach this problem, a theoretical reference from Grindle (1980) is used. This research was conducted using a qualitative method and adopt a post-positivism paradigm. This study concludes that Compliance Risk Management can assist DGT in dealing with taxpayers more fairly and transparently, especially in improving the function of tax oversight and audit, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will create a new compliance paradigm for the DGT, namely continuous compliance that the implementation of Compliance Risk Management carried out at DGT can improve the performance of Account Representative (AR) staff at KPP in determining risk. Moreover, the implementation of CRM can also indirectly affect the audit coverage ratio. There are still areas for improvement in the performance of the CRM of tax monitoring and audit function, such as a large number of incomplete taxpayer data, inaccurate data, and a lack of data scientists. However, the DGT still needs to optimize the CRM oversight and inspection function implementation."

"ABSTRAKBroadband dalam dokumen Rencana Pitalebar Indonesia / RPI didefinisikan sebagai akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung seamless/always-on dan memiliki kemampuan tripple-play dan mampu memenuhi standar kualitas layanan QoS dan kualitas pengalaman QoE pengguna. Inpres Percepatan Pengembangan Infrastruktur adalah Menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan infrastruktur dan layanan broadband, Pemetaan zona broadband, Penetapan regulasi pemanfaatan dan perlindungan zona broadband, Koordinasi pengamanan infrastruktur broadband, Penggunaan secara bersama infrastruktur broadband, Pengembangan regulasi keterbukaan akses untuk gedung dan kawasan, Pengembangan regulasi izin perlintasan tanah, gedung dan kawasan. Pengembangan kebijakan dan regulasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi, Kota/Kabupaten . Indikator infrastruktur untuk menunjang broadband yang ideal di Indonesia adalah kecepatan, ketersediaan dan harga. Dengan aplikasi yang dibangun menjadi murah, bisa dipergunakan, mudah dipergunakan, memberikan keuntungan baik secara pribadi maupun komunitas, dan adanya jaminan keamanan layanan. Untuk itu Perencanaan Strategis seperti apakah yang semestinya Telkomsel miliki agar tetap dapat mempertahankan strategy kemenangannya khususnya menghadapi RPI Rencana Pitalebar Indonesia Tahun 2015-2019.

---

ABSTRACTBroadband in the Indonesia Broadband Plan document IBP is defined as Internet access with guaranteed connectivity is always connected always on and had a tripple play capability and is able to meet the standards of quality of service QoS and quality of experience QoE of users. Presidential Infrastructure Development Acceleration is Keeping the growth and sustainability of the infrastructure and broadband services, broadband zone mapping, determination of the utilization and protection zones regulation of broadband, broadband infrastructure security coordination, joint use of broadband infrastructure, regulatory development of open access to the building and the area, crossing permit regulations Development land, buildings and area. Development of policy and regulation by the Central Government and Local Government State, City County . Indicators of broadband infrastructure to support the ideal in Indonesia is the speed, availability and price. With applications that are built to be cheap, can be used, easy to use, provide benefits both personally and as a community, and the guarantee of security services. For the Business Strategic Planning like what Telkomsel should have in order to maintain its strategy of victory, especially facing the IBP Indonesian Broadband Plan Year 2015 2019."