Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Siswa yang mengalami putus sekolah merupakan ancaman bagi suatu negara. Karena dengan adanya hal tersebut penerimaan pajak menurun dan pengeluaran biaya kesejahteraan sosial meningkat (Thorstensen, 2004).Salah satu prediktor dari putus sekolah adalah ketidakhadiran siswa (Attendanceworks.org, 2015; Suyanto, 2010). Dari hasil baseline study pada 56 siswa ditemukan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi ketidakhadiran adalah rendahnya kemampuan academic delay of gratification (ADOG). Intervensi dilakukan dengan memberikan pelatihan penundaan kesenangan jangka pendek selama 2 hari kepada peserta. Pelatihan ini menggunakan teori sumber perubahan perilaku yang dikembangkan Petterson et.al (2013). Pelatihan ini menggunakan disain eksperimen within group pre-post test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan secara signifikan (z = -2,807 dengan P 0,005 < 0 ,05). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pelatihan penundaan kesenangan jangka pendek dapat meningkatkan keterampilan menunda kesenangan. Namun demikian, tidak digunakannya kuesioner menjadi kelemahan penelitian ini.Tidak digunakannya kuesioner dikarenakan tidak konsistennya para siswa dalam mengisi kuesioner yang diberikan ketika baseline study.

---

Students who dropped out of school is a threat for a country. That problem declining tax revenue and rising social welfare expenditure (Thorstensen, 2004) .One of the predictors of dropout is a student absenteeism (Attendanceworks.org, 2015; Suyanto, 2010 ). Finding from baseline study on 56 students found that one of the factors that affect absenteeism is the low ability to academic delay of gratification (ADOG). the intervention is providing training delay gratification for 2 days to the participants. The training uses a source of behavioral change theory developed by Petterson et.al (2013). The training uses experimental design within group pre-post test. The results of this study indicate that there is an increase significantly (z = -2.807 to 0.005 P <0, 05). This study found that delay gratification training improving delay gratification ability in student. However, this research has limitation for not using the questionnaire for measuring the ADOG item. Decision to not using questionnaires due to the inconsistency of the students in filling out questionnaires given when the baseline study."

"Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, dan aset negara, oleh karenanya pemerintah/negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah dimana pengaturan tersebut berpengaruh sekali terhadap pendapatan dan kesejahteraan. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan sebagai pelaksanaan dari UUPA tersebut pemerintah mengeluarkan UU no 56 PrpTahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP no. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta PP No. 41 Tahun 1964, Pasal 1 mengatur adanya larangan Pemilikan Tanah secara Absentee atau Guntai oleh karena adanya pengembangan kawasan Industri di daerah karawang sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya syarat berlakunya larangan pemilikan tanah absentee (guntai) dan apakah dapat diberlakukan untuk pemilikan kelebihan tanah di kawasan industri serta bagaimana sebenarnya tatacara pembebasan hak atas tanah terkait pemilihan kawasan bagi perusahaan industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kulitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan suatu penyataan yang harus dilakukan investor perusahaan industri terkait pemilikan tanah industri di kawasan industri dan larangan tanah absentee/guntai mengandung unsur ketidakjelasan informasi dari Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan kepada para investor tersebut dan perlu diadakan koordinasi antara kantor Pertanahan, pengelolakawasan, investor dan PPAT/Notaris sehingga dapat memberikan kejelasan apakah larangan pemilikan tanah absentee/guntai tersebut berlaku atau tidak bagi Kawasan Industri.

---

Land is a Society asset and national asset, because of that statement, gaverment or country has the obligation of leading the utilize ofthe land which the control of that utilization will be make the effect in goverment income and people prosperity.The obligation has been stated in Law number 5 year 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA) and as an implementation of UUPA, government issued Law no 56 Prp Year 1960 on Stipulation on the Area of Farmland with the implementation of Government Regulation No. 224 Year 1961 on the implementation of Land Distribution and the Provision of Compensation in conjuction with Article (1) Government Regulation No. 41 Year 1964 there is a prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership because of the industrial area development in Karawang, Consequently, this research aims to find out how in fact the rules that prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership can be valid and is it valid for excess land in industrial area and in fact how the rules of land exemption related with the land ownership in industrial area for industrial company. This research employs the Juridical Normative methodology, by using primary and secondary data which are later analyzed using the qualitative analysis technique.The result of the research shows that the create of Statement Letter which is done by all director from industrial company and prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership contains unclear information from the Notary/PPAT and official from Agrarian Office. It is necessary to conduct coordination between Notary/PPAT,Official from Agrarian Office and Industrial Land Developer until it gets the clarity that a prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership can be valid or not for industrial company in industrial area."

"[Tesis ini membahas kepastian hukum atas batasan nilai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi perihal nilai gratifikasi dibawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta mengenai pelaksanaan lelang atas barang gratifikasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat ekplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak pengaturan mengenai nilai standar gratifikasi yang berbeda-beda. Muncul juga penafsiran gratifikasi yang tidak sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Sehingga penulis menyarankan agar dilakukan unifikasi hukum nasional atas Pasal 12B ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi melalui peraturan pemerintah. Lelang Barang Gratifikasi dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui lelang non-eksekusi wajib, lelang dilakukan secara lelang terbuka dan terkadang melalui lelang internet.;This thesis analizes the legal certainty of the gratification limitation as regulated by Article 12B paragraph (1) letter b Law Number 20/2001 concerning Corruption Law the amount of gratification under Rp 10.000.000,- (ten million rupiah), as well as the auction of the gratification goods. This thesis is a explorative normative legal study. The study found many regulations give distinctive minimum amount of gratification. Furthermore, some intrepretation even dissent with the Corruption Law. Therefore, the writer suggests the goverment to make some unification of national law concerning the Article 12B paragraph (1) letter b Corruption Law through the enacment of Government Regulation. The Auction concerning gratification goods is executed by Ministry of Finance through compulsory non execution auction, the auction carried by open outcry auction and seldom by online auction., This thesis analizes the legal certainty of the gratification limitation as regulated by Article 12Bparagraph (1) letter b Law Number 20/2001 concerning Corruption Law the amount ofgratification under Rp 10.000.000,- (ten million rupiah), as well as the auction of the gratificationgoods. This thesis is a explorative normative legal study. The study found many regulations givedistinctive minimum amount of gratification. Furthermore, some intrepretation even dissent withthe Corruption Law. Therefore, the writer suggests the goverment to make some unification ofnational law concerning the Article 12B paragraph (1) letter b Corruption Law through theenacment of Government Regulation. The Auction concerning gratification goods is executed byMinistry of Finance through compulsory non execution auction, the auction carried by openoutcry auction and seldom by online auction]"

"DKI telah mengalokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi, DKI Jakarta juga sudah mengimplementasikan berbagai skema pendanaan untuk menanggulangi masalah biaya sekolah. Walaupun demikian angka putus sekolah pendidikan menengah di ibukota negara ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah aspek biaya pendidikan masih mendominasi alasan siswa untuk putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah di DKI Jakarta serta menelaah faktor-faktor lain yang memengaruhi siswa putus sekolah di propinsi tersebut. Dengan menggunakan analisis statistik deksriptif dan regresi logit, hasil studi ini menunjukkan bahwa alasan siswa putus sekolah di tingkat pendidikan menengah di DKI Jakarta pada tahun 2017 didominasi oleh kendala-kendala non-biaya. Tiga kendala teratas yang menjadi alasan putus sekolah adalah tidak minat/bosan, tidak naik kelas dan dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan hasil regresi menunjukkan bahwa pandangan terhadap pendidikan dan kualitas hubungan siswa dengan guru mampu menurunkan probabilitas siswa putus sekolah dengan alasan kendala non-biaya dan memiliki teman yang putus sekolah. Untuk itu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta perlu melihat berbagai faktor, tidak sebatas biaya pendidikan guna menurunkan angka putus sekolah di jenjang pendidikan menengah.

---

Abiding the constitutional mandate, DKI Jakarta has allocated 20% of its budget for  the sector of Education. In addition, the province has also implement various funding schemes to eliminate the issue of tuition in accessing education. In spite of those efforts, the dropout rates for secondary education tends to increase. This study aims to find out whether the issue of tuition or cost of education in general still dominating factor for drop out from school at the secondary education level in DKI Jakarta. In addition, the study  also examines the factors that influence students dropping out of school. Based on the data, this study finds that reasons for 2017 secondary school dropouts in DKI Jakarta is dominated by non-cost constraints. The top three reasons for dropout are not interested/bored, failed in study and expelled from school. Regression results showed, favorable students perception of education, good quality of student-teacher relation and not having friends who drop out of school decreases the probability of students dropping out of school on the grounds of non-cost constraints. The result of this study suggests that to decrease secondary school dropout rates, the local government of DKI Jakarta needs to use more holistic approach and not merely focus on the issue of cost of education."

"Tujuan Penelitian tesis ini untuk meneliti pengaruh penerimaan pesan ancaman dan pesan efikasi terhadap motivasi proteksi dan motivasi defensif dalam konteks komunikasi internal khususnya pesan kampanye anti gratifikasi di organisasi pemerintah dengan menggunakan model EPPM (Extended Parallel Process Model).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan desain eksperimen faktorial 3x2. Eksperimen dilakukan terhadap 180 pegawai di Kementerian PUPR di bagi 6 kelompok secara acak menggunakan platform Qualtrics survey. Uji hipotesis menggunakan Uji Non parametrik Kruskal Wallis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan perbedaan tingkatan ancaman terhadap motivasi proteksi namun temuan lainnya berbeda dengan prediksi Extended Parallel Process Model (Witte, 1992). Tidak terdapat pengaruh signifikan perbedaan level ancaman terhadap motivasi defensif serta tidak terdapat perbedaan signifikan pesan efikasi tinggi dan rendah terhadap baik motivasi proteksi maupun defensif. Faktor penilaian pesan ancaman dan efikasi, budaya organisasi, hirarki struktural mungkin saja mempengaruhi hasil penelitian.

Hasil penelitian menyarankan pentingnya merancang pesan persuasi komunikasi dalam organisasi pemerintah dengan pendekatan rasa takut dengan merumuskan bentuk-bentuk ancaman yang relevan dan mengembangkan pesan efikasi yang lebih efektif sehingga respon yang dihasilkan sesuai dengan tujuan komunikasi yang ingin di capai yaitu terciptanya kepatuhan dalam organisasi (internal).

---

The aim of this thesis research is to examine the influence of receiving threat messages and efficacy messages on protection motivation and defensive motivation in the context of internal communication, especially anti-gratification campaign messages in government organizations using the EPPM (Extended Parallel Process Model).

This research is qualitative research with a research design using a 3x2 factorial experimental design. The experiment was carried out on 180 employees at the PUPR Ministry divided into 6 groups randomly using the Qualtrics survey platform. Hypothesis testing using the Kruskal Wallis Non-parametric Test. The research results show that there is a significant influence of different levels of threat on protection motivation, but other findings differ from the predictions of the Extended Parallel Process Model (Witte, 1992). There was no significant effect of different levels of threat on defensive motivation and there was no significant difference between high and low efficacy messages on either protective or defensive motivation. Factors assessing threat and efficacy messages, organizational culture, structural hierarchy may influence research results. The research results suggest the importance of designing communication persuasion messages in government organizations using a fear approach by formulating relevant forms of threats and developing more effective efficacy messages so that the resulting response is in accordance with the communication objectives to be achieved, namely creating compliance within the organization (internal)."