Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati antara para pihak, yang kemudian dituangkan kedalam suatu akta notaris, berkenaan dengan hal tersebut sangatlah penting dalam ketepatan pemilihan perumusan klausula pasal dalam perjanjian agar tidak membuka celah hukum yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga akan memungkinkan terjadinya perselisihan dikemudian hari. Perjanjian yang disepakati dengan adanya Hak Opsi dalam pengakhiran perjanjian dapat menimbulkan masalah ketika terjadi perbedaan penafsiran antara para pihak dan sengketa tersebut kemudian dibawa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan pilihan forum yang disepakati, namun dapat dibatalkan di Pengadilan Negeri dengan alasan limitatif. Untuk itu peran notaris dalam perumusan klausula perjanjian yang kemudian dituangkan kedalam akta otentik dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Disinilah notaris turut berperan dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya preventif dalam kewenangan jabatannya, sehingga ketika suatu klausula yang tercantum dalam semua pasal suatu perjanjian telah dituangkan dan dinyatakan secara tegas, tepat, jelas dan komprehensif, maka hal tersebut akan dapat meminimalisasi perbedaan penafsiran yang mungkin timbul sehingga tidak perlu membawa sengketa ke pilihan forum (dalam hal ini BANI).Peneliti dalam membahas permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif. Data penulis memperlihatkan bahwa klausula hak opsi dalam pengakhiran perjanjian yang dibuat secara kurang jelas, tidak tegas dan tidak komprehensif maka ketika perjanjian tersebut akan berakhir, hak opsi yang ditawarkan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga terjadi sengketa. Untuk itu sebaiknya Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik hendaknya melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan klausula pasal perjanjian dan menuangkannya ke dalam akta otentik secara tepat, jelas, tegas dan komprehensif yaitu semua kondisi dan akibatnya disebutkan secara detail dan terperinci disesuaikan dengan yang dikehendaki oleh para pihak, Namun tetap harus sesuai dengan koridor dan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

In an agreement that has been agreed between the parties, which was then poured into a notarial deed, with respect to it are essential in the accuracy of selecting the formulation of clause clause in the agreement not to open a legal loophole that could lead to differences in interpretation that will allow disputes in the future. The treaty agreed with Option Rights in the termination of a treaty may pose a problem when there is a difference of interpretation between the parties and the dispute was taken to arbitration board of Indonesia (BANI) in accordance with the choice of forum agreed, but can be canceled at the District Court on the grounds limitedly. For the role of the notary in the formulation of the agreement clause and then poured into an authentic deed is made such that it does not lead to a different perception. Here, notaries play a role in providing legal counseling as preventive measures within the authority of his position, so that when a clause contained in all the articles of a treaty has been poured and explicitly stated, precise, clear and comprehensive, then it will be able to minimize the differences of interpretation that may arise so no need to bring disputes to the forum selection (in this case BANI).Researcher`s in discussing these issues with uses normative juridical research method. The researcher data show that a clause in a termination option rights created less clear, firm and comprehensive then when the contract would expire, option rights were offered the lead to differences in interpretation so that there is a dispute. For it should Notary public official authorized to make authentic act should perform legal counseling in the manufacture of a clause on treaty clauses and poured it into the authentic act appropriately, clear, concise and comprehensive that all the conditions and consequences mentioned in detail and detailed adjusted to desired by the parties, but should still be in accordance with the corridor and the limits of the legislation in force."

"Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanya penyangkalan dari salah satu penghadap terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris. Salah satu penghadap menyangkal kedua akta tersebut karena menganggapnya sebagai akta pura-pura. Sementara itu ada akta lainnya yang mereka akui sebagai akta dengan perbuatan hukum yang sebenarnya yaitu Akta Sewa Menyewa. Penelitian ini menganalisis permasalahan pada pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para penggugat sebagai dasar untuk menyangkal dan membatalkan akta-akta autentik tersebut di sidang pengadilan dan akibat hukum dari dibatalkannya akta-akta tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi dokumen terhadap data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian deskriptif analitis. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah meskipun Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, tetap dapat dibatalkan oleh Pengadilan karena berdasarkan pembuktian di sidang pengadilan tidak memenuhi aspek kekuatan materiil dan melanggar syarat keabsahan perjanjian karena merupakan akta pura-pura. Akibat hukumnya adalah akta-akta yang batal demi hukum tersebut menjadi tidak ada sejak awal dan jika Notaris dianggap merugikan oleh para pihak yang terkait, Notaris dapat mendapat sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris. Notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

This research is focused on a problem: Deed of Sale and Purchase Agreement and Deed of Power of Attorney for Sale are Denied by One of The Parties because Theyre Considered as Artificial Deeds. One of The Parties stated that theres other deed which stated the truth, a Deed of Leasing Agreement. This research analized the verification of proofs from the plaintiffs that were used for denying and cancelling those deeds and the legal consequences of the cancellation of the deeds.

The method used in this research is a normative juridical research method with descriptive-analytical type. Data collection technique is by studying documents. The material used for this research consists of primary legal materials and secondary legal materials that related to Notary and contract law. The result of this research is the Notary deeds could be null and void because they violated two of the contract valid conditions. Notary can be responsible and punished based on Law Number 2 year 2014 concerning Regulation of Notary. Furthermore, the concerned client can also sued the Notary and ask for compensation based on Indonesian Civil Code."

"Tesis ini mengangkat tema tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan APJB tanah terkait adanya Akta Hibah serta bagaimana tanggung jawab pemberi hibah dalam proses pembuatan APJB tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 162/Pdt.G/2012/PN.KPJ. Untuk memahami tentang bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris beserta segala akibat hukumnya, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yang bermula pada ketentuan hukum, norma dasar maupun peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan analisis maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Tergugat memang telah terbukti secara sah dan benar telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus ini. Sebaliknya, Penggugat dalam hal ini pada prinsipnya berdasarkan Putusan tersebut telah dinyatakan adalah sebagai pemilik yang benar dan sah atas obyek sengketa dan berhak memiliki dan menguasai obyek sengketa. Hal tersebut dibuktikan dengan Akta Hibah Nomor: 370/PKS/RP/201 tertanggal 28 Desember 2011 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Rachmat Praptono, S.H. yang pada prinsipnya berdasarkan Putusan tersebut telah dinyatakan sebagai akta yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di mata hukum. Pada intinya Notaris dan PPAT baik dalam menjalankan tugas jabatannya maupun dalam kapasitasnya sebagai masyarakat sipil agar tidak menyalahgunakan kewenangan, pengetahuan serta keahlian tersebut untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu perbuatan demi menguntungkan/memperkaya diri sendiri atau kelompok dalam bentuk baik seperti penyelundupan hukum maupun perbuatan melawan hukum. Demikianlah maka disimpulkan bahwa isi dari putusan pengadilan yang dijadikan acuan contoh kasus pada penulisan ini, berdasarkan pertimbangan hukumnya telah sesuai dan cukup beralasan berdasarkan uraian dan analisis pada bagian pembahasan.

---

This thesis envelops the roles and responsibilities of a Notary in the making of APJB of land related to the Deed of Grant and how the grant's responsibility in the process of making APJB in the verdict of Kepanjen District Court Number: 162/Pdt.G/2012/PN.KPJ. In order to comprehend the forms of responsibility as well as legal causes of Notary law, the writer chose to use the juridical-normative method of research, which roots to the provisions of law, basic norms and related legislations. After analysis, the writer concludes that the Defendant is proven legitimately and legally has conducted acts against the law. On the contrary, the Plaintiff principally, based on the verdict, is acknowledged legitimately and legally as the owner of the disputed object and has the rights to own and rule over the disputed object. Such verdict has been proven by the Deed of Grant Number: 370/PKS/RP/201 dated December 28, 2011 that has been made by and/or before Rachmat Praptono, S.H., which principally, based on such verdict has been acknowledged as a legitimate deed and has an abiding force of law. Conclusively, on their duty and role as a civilian, a Notary and PPAT should not abuse their authority, knowledge and competency in the form of smuggling of law, against the provisions of law in order to profit themselves. Thus, the court verdict of this case, that has been used as a reference for this thesis, based on its legal considerations is in line and reasonable analytically."

"Kewenangan pokok Notaris ialah membuat akta autentik yaitu akta yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian mutlak. Disamping menjalankan kewenangan pokoknya untuk membuat akta autentik dan kewenangan-kewenangan lainnya, dewasa ini Notaris banyak memberikan jasa hukum di luar kewenangannya yang ditentukan dalam UUJN-P. Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/Pts/Mj.PWN ProvSumateraSelatan/I/2016. Kasus ini bermula dari adanya permohonan dari pelapor kepada terlapor Notaris untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah. Dalam melakukan pengurusan tersebut, terlapor memposisikan dirinya sebagai seorang pribadi terlepas dari jabatannya sebagai Notaris. Tindakan terlapor tersebut menimbulkan pertanyaan apakah hal demikian diperbolehkan dan apakah dilakukan dalam kedudukannya sebagai Notaris ataukah sebagai pribadi ? Bagaimanakah prinsip perlekatan status jabatan Notaris dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut? Hal ini berkaitan dengan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban jika yang bersangkutan melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan analisis data kualitatif.Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa prinsip perlekatan status jabatan Notaris dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah oleh Notaris berdasarkan kuasa lisan adalah status jabatan Notaris tetap melekat pada diri Notaris yang bersangkutan dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah meskipun bukan merupakan kewenangannya sebagai Notaris. Tidak ada pemisahan antara status jabatan Notaris dan dirinya pribadi dalam hal perilaku sekalipun di luar pelaksanaan jabatannya. Sanksi yang diberikan terhadap Notaris sebagai tanggung jawab dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah berdasarkan kuasa lisan terbagi menjadi tiga yaitu sanksi administrasi berdasarkan UUJN-P, sanksi berdasarkan Perubahan Kode Etik Notaris, sanksi berdasarkan Perubahan Anggaran Rumah Tangga INI, dan sanksi dalam bidang perdata.

---

The main authority of Notary is to make an authentic deed that is a deed that pursuant to Article 1870 of the Civil Code, provide to the parties who made an absolute proof. Beside running the main authority to create an authentic deed and other powers, these days many Notaries provide legal services outside its authority specified in UUJN P. One example of this are in the Regional Supervisory of South Sumatera Province Verdict Number 001 Pts Mj PWN ProvSumateraSelatan I 2016 . This case starts from a request from the complainant to the reported Notary to carry out the land titling maintenance. In doing that maintenance, the reported position himself as a person regardless of his position as a Notary. The reported action raises the question whether such a case is allowed and what is done in his capacity as a Notary or himself How do the Notary office status bonding principle in land titling maintenance This relates to sanctions as a form of accountability if the relevant shirking its obligation to do the maintenance of land titling. The methods used in this research is the juridical normative,with data collection tools in the form of a study of the literature and analysis of qualitative data.Based on the research concluded that the the Notary office status bonding principle in land titling maintenance based on the spoken power of attorney is Notary official status remains inherent in the Notary personally along doing Land titling maintenance although not an authority as a Notary. There is no separation between the status of the Notary office and him personally in terms of behavior even outside of his authority. The sanction of the Notary as a responsibility in land titling maintenance based on spoken power of attorney are divided into three that are administrative sanctions based on UUJN P, sanctions based on Notary Code Amendment, sanctions based on INI Bylaw Amendment, and sanctions in the field of civil law."

"Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk negara dengan salah satu tugasnya untuk membuat akta haruslah membuat akta tersebut secara sempurna, dalam arti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu akta yang dibuat oleh notaris adalah akta sewa menyewa. Dalam objek penelitian ini akta sewa menyewa dibuat dengan surat kuasa yang mengalami pemunduran tanggal dan kesalahan dalam penerapan renvoi. Kedua hal ini merupakan salah satu pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris. Penelitian ini menyoroti akibat hukum dari pembuatan akta sewa menyewa dengan dasar surat kuasa yang cacat hukum dan renvoi yang cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Surat kuasa yang cacat hukum mengakibatkan pihak dalam perjanjian tidak memiliki kewenangan dalam bertindak dan tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan. Selanjutnya, Renvoi yang cacat hukum menunjukkan bahwa akta yang tidak dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang mengakibatkan akta tersebut menjadi mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan saja. Implikasi hukum yang demikian akan merugikan para pihak dalam perjanjian. Oleh karenai itu, notaris wajib menaati ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, terutama dalam (1) memeriksa kecakapan dan kewenangan dari para pihak yang menggunakan surat kuasa sebagai dasar kewenangannya, (2) pelaksanaan renvoi sebaiknya dilakukan dihadapan dan sebelum suatu akta ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris.

---

ABSTRACTA notary must make a deed according to the law, this are their duty as an official that was entitled by the country. One of it is to make lease about rent contract. In this research the lease contract deed was made base on an authorization that are having a date backdown problem and having a problem in the renvoi (correction in notarize deed). Both of these legal errors will be the focus in this research. Authorization that was given in writing that having a legal problem such as a date backdown and the renvoi that was not according to the law will be the focus on this research. And so the effect of legal effort that was mentioned before. This research will be using juridicial normative method with analytical descriptive research typology. The error of authorization effect someone jurisdiction in taking a legal action as a subjective terms in making a contract, it`s  making the contract become invalid and it can effect the contract to be cancelable. The renvoi that was made with legal flaws can cause the contract become unauthorized. Both of its result can effect both parties in the contract suffer from losses. Therefore, notary must obey the rule that can be found in the article 4 and article 16 paragraph 1 letter a, especially when they (1) examine the parties authority that are using power of attorney, (2) making a deed the renvoi must be made in front of the parties and before the deed are signed by the parties, witnesses and notary."

"

Tesis ini mengenai Yayasan X yang ingin menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan membuat akta pendirian Yayasan X yang baru dihadapan Notaris R. Pada tahun 2010, Yayasan X kemudian melakukan perubahan anggaran dasar kembali dengan Notaris R. Yayasan X ketika menghadap Notaris R diwakili oleh salah satu pengurusnya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai. Hal ini kemudian digugat oleh para pengurus Yayasan X lainnya karena perbuatan hukum tersebut menurut keterangan mereka tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris R. Artikel ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil yang tercantum dalam Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil adalah batal demi hukum. Notaris dalam hal ini agar lebih teliti dalam memeriksa dokumen pendukung dalam pembuatan akta, khususnya anggaran dasar Yayasan yang telah ada sebelumnya.

 

---

This thesis is about Yayasan X which wants to adjust its articles of association with the Foundation Law. Yayasan X made adjustments to its articles of association by making a new deed of establishment for Foundation X before the Notary R. In 2010, X Foundation then made changes to the articles of association again with Notary R. Foundation X when facing Notary R was represented by one of its managers based on the power of attorney below. stamped hands. This was later sued by the other management of Foundation X because the legal act according to their statement never gave him the power to make the deed before the Notary R.This article raises the issue regarding the legal consequences of the deed of amendment to Foundation Xs articles of association which was made based on a power of attorney material defects listed in Decision Number 8 / PDT / 2019 / PT.Bna. The research method used is normative juridical, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusion of this thesis is that the legal effect of the deed of amendment to the articles of association of Foundation X which was made based on a power of attorney with material defects is null and void. Notary in this case to be more thorough in examining the supporting documents in making deeds, especially the articles of association of the previously existing foundations.

"

"Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank dengan Nasabah Debitur memerlukan jaminan dan memenuhi prinsip kehati-hatian sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan. Penelitian ini dilakukan pada perjanjian kredit dengan agunan yang dibebankan hak tanggungan melalui pembuatan SKMHT dan APHT. Namun, sering kali dalam proses pembuatan APHT ini muncul berbagai masalah yang akan menyulitkan Bank untuk mengeksekusi objek jaminan kredit. Maka, ada dua rumusan masalah, yaitu: bagaimanakah pengaturan pemberian kredit oleh Bank dengan pengikatan SKMHT? Dan bagaimana risiko Bank selaku Kreditur dalam pemberian kredit dengan pengikatan SKMHT? Adapun tujuan penelitian ini adalah memahami peraturan-peraturan terkait dan menganalisis risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pemberian kredit dengan pengikatan SKMHT dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Bank untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder dan diperkuat dengan data dari wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa pengaturan terkait dalam pemberian kredit dengan pengikatan SKMHT. Lebih lanjut, dalam memberikan kredit dengan pengikatan SKMHT, Bank memiliki beberapa risiko, diantaranya: kedudukan Bank selaku Kreditur Konkuren, Debitur wanprestasi, adanya catatan blokir dan/atau catatan sita, dan jangka waktu berlakunya SKMHT yang terlalu singkat. Bank selaku Kreditur dapat melakukan berbagai upaya untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah, seperti: menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit (Prinsip 5C dan 7P), melakukan pembuatan APHT dan pendaftaran hak tanggungan. Lebih lanjut, apabila terjadi kredit bermasalah, Bank dapat melakukan dua upaya, yaitu: penyelamatan kredit bermasalah atau penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis memberikan saran agar Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dengan meminta PPAT rekanan Bank untuk melakukan peningkatan SKMHT menjadi APHT dan kepada Pemerintah (lembaga legislatif dan eksekutif) agar melakukan kajian lebih mendalam mengenai jangka waktu berlakunya SKMHT dan juga tata cara atau prosedur penyelesaian kredit bermasalah

---

Credit agreement made between a Bank and a Debtor requires collateral and fulfilling the prudential principle, in accordance with Article 8 paragraph (1) of the Banking Law. This research pertains to credit agreements with collateral that is imposed upon mortgage rights through the making of SKMHT and APHT. However, in establishing APHT, a lot of problem arises which hinder Banks from executing the collateral object. Therefore, there are two research questions, namely: how is the regulation of credit provision by the Bank in relation to SKMHT binding? and how is the risk of Banks as creditors in granting credits with SKMHT binding? However, the purpose of this research is to comprehend regulations regarding SKMHT binding and analyzing risks that may occur in credit provisions with SKMHT binding, in addition to efforts that may be undertaken by Banks to resolve these issues. Methodology used in this research is juridical normative, and the research type is analytical descriptive. This research is founded upon secondary data and substantiated with data from interviews. According to this research’s result, there are some regulations relating to credit provisions with SKMHT binding. Furthermore, in providing credits with SKMHT binding, Banks have several risks, among others: the status of Bank as a concurrent creditor, Debtor default, existence of blocking or confiscation records, and the validity period of SKMHT that is too short. Banks as creditors are able to make various efforts to prevent non-performing loans from emerging through efforts such as: implementing risk management and principles in granting credit (5C and 7P principles), establishing APHT and registering mortgage rights. Moreover, in the event of non-performing loans, Banks can perform two actions, namely: rescue of non-performing loans or settlement of non-performing loans. Based on the results of this research, the Author suggests that Banks are required to apply prudential principles by asking PPAT bank partners to upgrade SKMHT to APHT and to the government (legislative and executive institutions) to conduct a more in-depth study of the validity period of SKMHT and also procedures for the settlement of problem loans.

"

"Eksekusi Lelang atas jaminan yang berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan oleh Pengadilan dapat dilaksanakan apabila Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan telah didaftarkan oleh Kantor Pertanahan sehingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan. Apabila tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan adanya gugatan dari pihak ketiga yang memperoleh objek dengan iktikad baik maka dapat menimbulkan masalah hukum. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat hak milik pada eksekusi lelang putusan pengadilan berdasarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan namun tidak diikuti dengan akta pemberian hak tanggungan. Metode penelitian tesis ini berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) sesuai ketentuan Pasal 1179 Jo Pasa 13 ayat (1), ayat (3) dan (5) Undang-Undang Hak Tanggungan objek yang diberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sah menjadi jaminan apabila telah terdaftar pada Kantor Pertanahan sehingga terbit Seripikat Hak Tanggungan. Serta Pasal 15 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Hak Tanggungan dengan tidak dilanjutkan pembuatan APHT dan tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan lebih dari 1 (satu) bulan selambat-lambatnya setelah waktu diberikan sehingga apabila tidak dilanjut maka berakibat tidak dapat dipergunakan lagi atau batal demi hukum. Oleh karena itu jaminan yang hanya berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa diikuti APHT dan tidak didaftarkan lebih dari 1 (satu) bulan menjadi batal dan juga eksekusi lelang yang telah berlangsung menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Alasan-Alasan tersebut dapat dijadikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memperoleh objek dengan iktikad baik.

---

Auction execution of guarantee based on power of attorney imposing underwriting rihts by the court can be carried out if the power of attorney  imposing underwriting rights has been registered by the land office so that a certificate of mortgage is issued. If not followed by the deed of granting mortgage rights and lawsuit from a third party who obtained the object in good fauth, it can cause legal problems. This thesis discusses the legal protection for owner of certificates of ownership in the auction execution decision on guarantees bound by a power of attorney imposing mortgage rights but not followed by deed grating mortgage rights. This thesis research method is normative juridical with descriptive-analytical typology. Based on the results of the study obtained (1) in accordance with the provisions of Article 1179 Jo Article 13 paragraph (1), paragraph (3) and paragraph (5) of the underwriting right law object granted by the power of attorney imposing a legal mortgage becomes a guarantee if it has been registered at the land office so publishe mortgage certificate and article 15 paragraph (3) and paragraph (6) of the land office for more than 1 (one) month not later than the time given so that if its not continued, the result cannot be used anymore or null and void by law. Therefore, guarantees that are onlu based on power of attorney imposing mortgage rights without being registered for more than 1 (one) month will be canceled and the execution of the auction of the auction that has been held will not have legal force. These reasons can be used as legal protection for third parties who obtain objects in good faith."

"Pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas Notaris yaitu agar para Notaris mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan berdasarkan laporan masyarakat. Permasalahan dari  penelitian ini adalah  Bagaimana kewajiban Majelis Pengawas Daerah untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Laporan masyarakat dan bagaimana Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Kepada Majelis Pengawas Daerah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 161/Pdt/2018/PT.Mdn. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian yang secara khusus meneliti hukum dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dari  permasalahan ini adalah   sesuai dengan bunyi pada Pasal 71 UUJN, sedangkan jika merujuk pada esensi dibentuknya Majelis Pengawas Notaris adalah guna mengawasi kinerja Notaris dan memberikan wadah mengadu bagi para pihak dalam akta yang merasa dirugikan atas kinerja Notaris. Kekosongan hukum atas perilaku majelis pengawas daerah yang tidak melakukan kewajibannya tersebut berpotensi untuk melemahkan kepercayaan masyarakat atas jabatan Notaris dan berdampak pada citra Majelis Pengawas Notaris di Indonesia. Sedangkan peran dan fungsi majelis pengawas Notaris di Indonesia adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang diharapkan mampu mencegah perbuatan sewenang-wenang dari Notaris.

---

Supervision carried out by the Notary supervisory board is so that notaries can carry out their duties and liability in accordance with applicable rules to meet the needs of the general public. In its position as a State Administrative Agency or Department, the Supervisory Board has the authority to make or issue Decrees or Decrees relating to the results of supervision, examination, or enforcement of sanctions addressed to the Relevant Notary based on community reports. The problem of this study is how the obligation of the Regional Supervisory Board to submit the results of the examination of the community report and how to follow up the Community Report to the Regional Supervisory Board in the Medan High Court Decision Number 161 / Pdt / 2018 / PT.Mdn. The form of research used in this research is normative juridical research that specifically examines the law with literature studies. The conclusion of this matter is in accordance with the sound in Article 71 UUJN while referring to the essence of the establishment of the Notary Supervisory Board is to supervise the performance of the Notary and provide a forum to complain about the parties in the deed who feel aggrieved by the performance of the Notary. The legal vacuum over the conduct of the regional supervisory assembly that did not perform its obligations has the potential to weaken public confidence in the position of Notary and have an impact on the image of the Notary Supervisory Board in Indonesia. While the role and function of the Notary supervisory panel in Indonesia is to conduct coaching and supervision of Notaries who are expected to prevent arbitrary actions from notaries."

"Penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait penyalahgunaan keadaan berdampak terhadap akta yang dibuatnya. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan penyalahgunaan keadaan, dan tanggung jawab Notaris terhadap akibat yang dapat timbul dari perbuatannya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian dari tesis ini adalah akibat hukum dari penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan penyalahgunaan keadaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yaitu kuasa tersebut akan batal demi hukum. Selain itu atas perbuatan yang terkait dengan hal tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan apa yang telah dilanggarnya. Pemberian sanksi ini diberikan sebagai efek jera kepada Notaris dan juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.

---

The use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances has an impact on the deed that was made. The issues in this thesis are the use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances and responsibility of the notary toward those consequences from their action related to the deed. This thesis is done in the form of normative juridicial.

The results of this research are due to the law of the use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances could cause a consequence that its power is to be void by law, and also the notary that did that could get a sanction. The issuing of sanction was given as a deterrent to the notary and also to protect the community from notary rsquo s act that could harm them."