Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 2014, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah mengganti sistem manual pendaftaran wasiat yang dilakukan oleh Notaris dengan menerapkan sistem online. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme, kelemahan pendaftaran secara online, kendala yang dihadapi Notaris dan juga akibat hukum bagi Notaris yang tidak melaksanakan pendaftaran wasiat secara online. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang disertai dengan upaya memperoleh kelengkapan data yang mendukung analisis dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yaitu data melalui wawancara dengan Notaris maupun narasumber lain yang berkompeten untuk diminta pendapatnya. Pendaftaran wasiat secara online yang dilaksanakan oleh Notaris telah mempercepat kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam melayani kebutuhan masyarakat, sebab pendaftaran yang dilakukan menggunakan jaringan internet ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun sehingga efektif, efisien, bebas calo, dan tidak ada lagi penumpukan berkas laporan bulanan manual yang dikirim oleh Notaris. Namun Notaris juga terkadang mengalami kendala saat mendaftarkan wasiat secara online, misalnya website error, signal buruk atau Notaris gagap teknologi, sehingga perlu diadakan seminar atau penyuluhan agar Notaris yang hingga saat ini masih mendaftarkan wasiat secara manual, dapat mendaftarkan wasiat secara online dengan benar dan tepat. Wasiat yang didaftarkan secara manual membuat data yang ada di Daftar Pusat Wasiat menjadi tidak akurat sebab otomatis terdaftar nihil.

---

Since 2014, the Directorate General of Legal Administration has replaced the manual system of registration of wills made by Notary by implementing an online system. The issues that will be addressed in this study is about the mechanism, the weakness of online registration, constraints faced Notary and legal consequences for notaries who do not carry out the registration of wills online. This writing method normative accompanied by efforts to obtain completeness of the data that support the analysis with field research to obtain primary data through interviews with the Notary or other competent resource persons to be consulted. Registration will be online conducted by the Notary has accelerated the performance of the Directorate General of Legal Administration in serving the needs of the community, because the registration is done using the Internet network it can be done anywhere and anytime so effective, efficient, free brokers, and no longer buildup file monthly reports manual sent by the Notary. However Notary also sometimes experience problems when registering wills online, for example a website error, the signal is bad or Notary stuttering technology, making it necessary to hold seminars or counseling to notaries who are still to register a will manually, can register a will online with true and correct. Will that registered manually create the data contained in the Central List testament be inaccurate because automatically registered nil."

"Akta wasiat (testament acte) merupakan suatu pernyataan kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia dan menentukan apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pewarisan hanya dapat terjadi dalam hubungan darah dan perkawinan. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat anak angkat, maka anak angkat tersebut tidak berhak mendapat harta peninggalan pewasiat kecuali diberikan kepadanya hibah wasiat. Hibah wasiat (legaat) adalah meninggalkan warisan dalam wasiat dengan menunjuk orang tertentu untuk mewarisi barang tertentu. Namun dalam pemberian hibah wasiat, harus memperhatikan kepemilikan objek hibah wasiat tersebut dan hibah wasiat kepada anak angkat dipastikan tidak melebihi bagian mutlak ahli waris (legitieme portie) sebagaimana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengangkatan anak baru sah apabila telah memenuhi prosedur menurut peraturan perundang-undangan dan harus dengan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan akta wasiat agar mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sempurna yaitu dengan mentaati peraturan perundang-undangan terkait terutama pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Akibat hukum dari kelalaian notaris dalam membuat akta wasiat, akta wasiat tersebut batal demi hukum. Sedangkan pengangkatan anak yang tidak dilakukan dengan putusan pengadilan, adalah tidak sah.

---

Testamentary is a declaration of one's will to be done after he died and determine what is happening with their wealth after death. Inheritance can only occur in the blood relationship and marriage. If in a marriage there is an adopted child, the adopted child is not entitled to inheritance except with grant probate. Grant probate is to leave a legacy in the will to appoint a specific person to inherit a particular item. But it should pay attention to the ownership of the grants object and certainly a testament to the adopted child does not exceed an absolute part of the heir (legitieme portie) as in the Civil Code. Adoption of child is valid if they have complied the legislation and must be approved of the Chairman of the Court or the Religious Court.

Notary has a very important role in making a will deed by complying with the relevant legislation, especially article 16 of Law office of Notary. This study uses normative legal research with case studies District Court No. 80 /Pdt.G/2013/PN.Bdg. The legal consequences of the negligence of the notary deed in making a will, the deed will be null and void. While adoption is not done by the court decision, was invalid."

"Tulisan ini menganalisis kekuatan pembuktian surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri, serta akibat hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan yang diangkat terhadap surat wasiat tersebut dan terhadap harta peninggalan pewaris. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pasal 945 KUH Perdata menyatakan bahwa WNI yang berada di luar negeri tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta autentik dan dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat. Berarti, KUH Perdata mengamahakan bahwa keabsahan wasiat ditentukan oleh persyaratan formil ini, yaitu harus dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Padahal, pembuatan wasiat secara autentik bukanlah suatu kewajiban, melainkan opsi yang tersedia bagi yang menginginkan. Kasus dalam putusan melibatkan 2 (dua) wasiat, satu dibuat di hadapan Notaris sebelum pewaris menikah, dan satunya lagi dibuat di hadapan Attorney at Law di Amerika Serikat setelah pewaris menikah dan bertempat tinggal disana. Sepeninggalnya pewaris, ahli waris ab testamenter dari kedua wasiat menuntut haknya dan saling mempermasalahkan wasiat tersebut. Hukum Perdata Internasional di Indonesia mengenal prinsip lex patriae, locus regit actum, dan lex rei sitae. Ketika terjadi sengketa waris dimana terdapat unsur internasional seperti dalam kasus, maka selain merujuk pada KUH Perdata, prinsip-prinsip Hukum Internasional tersebut juga patut untuk dipertimbangkan. Dalam hal suatu dokumen tidak dapat dianggap autentik karena tidak dibuat di hadapan Notaris, maka dapat merujuk pada Hukum Acara Perdata, yang tidak hanya mengakui kekuatan pembuktian alat bukti berupa akta autentik, namun juga pada akta yang dibuat di bawah tangan. Oleh karena hakim dalam putusan yang diangkat hanya merujuk pada Pasal 945 KUH Perdata, maka wasiat yang pertama dibuat oleh pewaris di Indonesia berhasil mengalahkan wasiat terakhir yang dibuatnya di Amerika Serikat, serta obyek warisan tidak beralih kepada orang yang ditunjuk sesuai kehendak terakhirnya. Tidak adanya aturan khusus tentang hukum waris Indonesia yang dapat secara definit mengarahkan pembuatan wasiat bagi WNI telah menyebabkan penafsiran yang variatif dan akibatnya, kejadian seperti dalam kasus inilah yang akhirnya melemahkan hak berwasiat WNI yang bertempat tinggal di luar negeri.

---

The article analyzes the evidentiary strength of a testament made by Indonesian citizens abroad, as well as the legal consequences of judge's considerations in the court’s decision regarding the testament and the inheritance of the testator. This thesis uses doctrinal research methods. Article 945 of the Civil Code states that Indonesian citizens abroad may not make a testament other than with an authentic deed and by observing the formalities applicable in the country where the deed is made. It indicates that the Civil Code requires that the validity of a testament is determined by these formalities, that it must be in the form of a deed made by an authorized official. However in fact, a testament in the form of an authentic deed is not an obligation, but rather an option available for those who wish to. The case involved 2 (two) testaments, one made before a Notary before the testator married, and the other made before an Attorney at Law in the United States after the testator married and resided there. After the testator’s death, the testamentary heirs of both testaments claimed their rights and disputed each other's testaments. Private International Law in Indonesia recognizes the principles of lex patriae, locus regit actum, and lex rei sitae. When an inheritance dispute occurs with an international element, as in this case, apart from referring to the Civil Code, the principles of International Law are also worth considering. In an event where a document cannot be considered authentic because it was not made before a Notary, one can refer to the Civil Procedure Law, which not only recognizes the evidentiary power of evidence in the form of authentic deeds, but also privately made deeds. As a result of the court’s decision where the judges only referred to Article 945 of the Civil Code, the first testament that was made in Indonesia succeeded in defeating the last testament made in the United States, and the inheritance object did not pass to the person appointed according to testator’s last will. The absence of specific rules regarding Indonesian inheritance law that can definitively direct the making of testament for Indonesian citizens has led to varied interpretations and as a result, incidents such as in this case ultimately weaken the rights of Indonesian citizens residing abroad to write a testament."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan Notaris adalah pembuatan akta wasiat testament . Dalam proses pembuatan akta wasiat, peran Notaris tidak hanya selesai setelah akta tersebut dibuat, karena Notaris masih memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah kewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat dan menyampaikan daftar tersebut ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lambat 5 lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.Tesis ini membahas akibat hukum terhadap akta wasiat dalam hal Notaris melalaikan kewajiban tersebut, dan juga menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/Pdt/2013 yang menyatakan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta wasiat apabila Notaris melalaikan kewajiban ini adalah akta wasiat tersebut kehilangan otentisitas dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan putusan Mahkamah Agung tersebut adalah kurang tepat.

---

Notary are public officers authorized to make authentic deeds and any other authorities referred to in Notary Acts. One of such authority of a Notary is to make a testament. In the process of making a testament, the role of the Notary is not limited to after the testament was made, because a Notary still has an obligation that must be met in accordance with the law, one of which is an obligation to make a register of the relevant documentation of the testament and to report the register to the Center of The Testament Register of the Ministry of Law and Human Rights no later than five 5 days on the first week of the following month.

This thesis discusses about the legal consequences of the testament in the case that the Notary neglects these obligations, and also analyze the ruling of the Indonesia Supreme Court Number 320 K Pdt 2013, which rules that the testament in that case is null and void. The method used in this thesis is a literature research with juridical normative approach.

The results of this research can be concluded that the legal consequences of the testament in which the Notary did not fulfil his obligations is that the testament will loses its authenticity and only has the strength of an evidence as an un notarized deed, and the Supreme Court Ruling was not appropriate in accordance to the law."

"Pemberian harta warisan dengan wasiat (testament) melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta wasiat. Pembuatan akta wasiat terikat dengan cara dan bentuk tertentu yang terdapat dalam masing-masing isi wasiat. Salah satunya yang berisi hibah wasiat kepada ahli waris. Dalam pembuatan akta wasiat terdapat syarat-syarat yang Notaris perhatikan, baik dalam ruang lingkup pembuatan akta yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), hingga mengenai pembuatan akta wasiat dalam KUHPerdata. Jika syarat ini dilanggar oleh Notaris maka dapat dikatakan Notaris melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3124 K/PDT/2013, Notaris harus melihat kecakapan hukum pewaris dalam membuat akta serta objek yang diberikan kepada ahli waris melalui hibah wasiat, karena berkaitan dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

Giving an inheritance through testament involves Notary as a public official authorized to make an authentic deed, including the Testament Deed. There are specific ways and forms contained in each of the contents of a testament. One of them contains a Grant of Testament to the heir. In a deed, there requirements for the Notary should be noticed in Law Number 2 of 2014 amendments of the Law Number 30 of 2004 which is concerning Notary, until the Article 895 of the Civil Code, which reads testator shall conscious in the time when making the deed. If this condition is violated by a Notary, it could be said Notary performs a Tort.

Research methods used in this thesis is a normative juridical research method. The research using secondary data, which is composed of primary, secondary, and tertiary legal materials. This type of research used in the thesis is explanatory, a study that is intended to explain a phenomenon. In the end, concluded from case study of Judgement of Supreme Court of Republic of Indonesia Number 3124 K/Pdt/2013, Notary should notice the legal capacity as a testator in making a deed and the object given to the beneficiary through grants of testament, regarding to provisions in Law which concerning Notary and Civil Code."

"Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris harus sesuai dengan bentuk dan isi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji pembuatan akta wasiat dari sudut pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Permasalahan yang  diangkat, yang terdapat pada Akta Wasiat Nomor 4 yaitu seorang wanita yang di tinggal mati suaminya dan tidak mempunyai anak dalam perkawinan dengan suaminya tersebut ingin membuat wasiat umum yang ditujukan kepada anak-anak dari saudaranya dan anak tirinya dan dibuatkan oleh Notaris sebagai akta otentik tetapi terdapat saksi 3 (tiga) orang yang tidak dilengkapi dengan keterangan identitas para saksi tersebut dan dalam akta tersebut terdapat renvoi yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ilmiah ini yaitu bentuk dan isi dari akta wasiat, serta akibat hukum akta wasiat yang tidak sesuai dengan bentuk akta autentik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa pentingnya seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk memahami bentuk dan isi dari akta wasiat dan menerapkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diperlukan juga ketelitian dalam pembuatan akta oleh Notaris.

---

In making authentic deeds by a Notary must be in accordance with the form and content in accordance with applicable laws and regulations. This study examines the making of a will from the point of making authentic certificates according to Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. The problem raised, which is contained in the Testament Deed Number 4, is that a woman who lives in her husband's death and does not have a child in marriage with her husband wants to make a general will directed to the children of his brother and stepchildren and made by a Notary as an authentic deed but there are witnesses of 3 (three) people who are not equipped with a statement of the identity of the witnesses and in the deed there is a renvoi made not in accordance with the Act of Notary Position. The problems raised in this scientific research are the form and content of the will, as well as the consequences of the laws of the will which are not in accordance with the form of authentic deed. The research method used is normative research. The results of the study found that the importance of a Notary in carrying out his position to understand the form and content of the will and apply it in accordance with the applicable laws and regulations, as well as the accuracy in making a deed by a Notary."

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang objeknya telah diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli sebelum pewaris meninggal dunia serta akibat hukum dari bentuk perikatan tersebut. Akta wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan kehendak terakhir seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Kehendak terakhir yang dimaksud adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Sedangkan Tujuan dari perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri adalah sebagai ikatan awal keseriusan para pihak untuk bertransaksi. Maka dari itu, perjanjian pengikatan jual beli mengikat para pihak untuk sama-sama serius dalam hal melakukan transaksi jual beli yang pada saatnya nanti keseriusan tersebut dilangsungkan dengan pelunasan serta penandatanganan akta jual beli tersebut. Menurut Pasal 996KUHPerdata, semua pemindahtanganan bahkan penjualan dengan hak membeli kembali yang dilakukan oleh pewaris atas barang yang dihibahwasiatkan selalu mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat yang dipindahtangankan tersebut. Salah satu pemindahtanganan harta wasiat tersebut adalah dengan melakukan jual beli. Apabila sebelum pewaris meninggal dunia akan tetapi objek dalam hibah wasiat tersebut telah dilakukan jual beli, maka secara otomatis mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat tersebut. Akan tetapi perjanjian pengikatan jual beli tidaklah sama dengan jual beli karena asas terang dan tunai dalam peralihan hak atas tanah belum sepenuhnya terpenuhi. Terang dalam hal ini berarti jual beli tersebut dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah perbuatan penyerahan tanah dan pembayaran harga tanah dianggap terjadi bersamaan atau selesai pada saat itu juga.

Kata kunci: Keabsahan Akta Wasiat; Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Pewaris Belum Meninggal Dunia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the validity of the testament deed whose object has been bound by a sale and purchase agreement before the testator dies and the legal consequences of the form of the agreement. A deed is a deed that contains a statement of one's last will about what he wants will happen after he dies. The last intention in question is a unilateral statement of intention and a legal action that contains an act of transferring property rights to the property of the will of the testament as outlined in a special written form, which can be revoked at any time with the death of the will and no need notified to the person involved. Whereas the purpose of the sale and purchase agreement itself is as an initial bond of the seriousness of the parties to transact. Therefore, the sale and purchase agreement binding parties to be equally serious in terms of buying and selling transactions which in due course will be carried out with repayment and the signing of the sale and purchase deed. According to Article 996 of the Civil Code, all transfers and even sales with the right to repurchase carried out by the testator for goods that are consecrated always result in the revocation of the transferable will. One of the transfers of the will is by buying and selling. If before the testator dies, the object in the testament has been bought and sold, automatically resulting in the revocation of the will. However, the sale and purchase agreement is not the same as buying and selling because the principle of light and cash in the transfer of land rights has not been fully fulfilled. The light in this case means that the sale and purchase is carried out before an authorized public official, in this case the Land Deed Making Officer (PPAT). Meanwhile, what is meant by cash is the act of handing over land and payment of land prices considered to occur together or completed at that time.

Keywords: Validity of Testament Deed; Agreement on Sale and Purchase; Heir hasn't died yet.

 

"

"Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus senantiasa selaras dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penawaran jasa Notaris oleh pedagang perantara jasa hukum secara online muncul sebagai suatu dinamika dalam masyarakat akibat perkembangan teknologi. Pedagang Perantara jasa hukum secara online hadir dengan mengusung konsep marketplace untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum perdagangan di Indonesia mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online serta jika Notaris menjalankan tugasnya melalui komunikasi secara elektronik/online dan jasa hukum Notaris yang diperantarakan oleh pedagang perantara jasa hukum online ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana metode ini dilakukan dengan tolok ukur norma tertentu untuk mendapatkan data sekunder, dan didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Di dalam pengaturan hukum perdagangan belum diatur secara spesifik mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online sehingga mengenai produk jasa hukum tersebut kembali lagi kepada pengaturan mengenai profesi dari jasa hukum mengenai dapat atau tidaknya diperdagangkan oleh pedagang perantara jasa hukum secara online. Undang-Undang Jabatan Notaris telah membuka celah bagi Notaris untuk dapat menjalankan tugas jabatannya secara elektronik/online tetapi sampai saat ini masih terbatas pada hal yang bersifat administratif. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris belum membuka peluang untuk diperantarakannya jasa Notaris karena Notaris terikat dengan serangkaian kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

In carrying out their duties a Notary must based on the provisions of the Notary Law and Notary Code of Ethics. Offering services of Notaries from intermediary trader of legal services by online emerge as a dynamic in society due to technological developments. Intermediary trader of legal services by online comes with the marketplace concept to meet the needs of society in the field of law. This research examined the regulation of the Trade Law in Indonesia on the activities of online intermediary trader of legal services, Notaries who perform tasks by electronic, and legal services of a Notary which is mediated by an online intermediary trader based on the Notary Law and the Notary Code of Ethics.

This research is a juridical normative research, which means this method is done by a certain norm benchmarks to obtain secondary data, and supported by the resource person interviews to obtain primary data. The data is then analyzed qualitatively and described descriptively. In the regulation of the Trade Law has not been specifically regulated on the activities of online intermediary trader of legal services so the products of legal services are back to the regulation of the profession of legal services on whether can or can not to be traded by online intermediary traders.

The Notary Law has opened the gap for Notaries to be able to carry out their duties electronically online but until now still limited to the administrative matters. The Notary Law and Notary Code of Ethics have not opened the opportunity for the notarization of Notary services because the Notary is bound by an obligations and restrictions which the Notary must comply with in performing his her duties."

"Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi yang bisa dirangkap oleh satu orang. Sebagai profesi yang dilatarbelakangi ilmu dan pengetahuan hukum ternyata Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut bisa saja melakukan hal-hal berbentuk pelanggaran hukum dalam tugas dan wewenangnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien. Keadaan ini menyebabkan Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu mendapatkan akibat hukum baik berupa hukuman pidana, maupun tuntutan ganti rugi atas kerugian klien. Di samping itu bisa juga Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu di ajukan permohonan pailit dan akhirnya jabatan yang diembannya menjadi hilang karena diberhentikan dengan tidak hormat.

---

Notary who doubles Land Deed Officer (PPAT) are two professions that can be concurrently performed by one person. As a professional science background and knowledge of the law turns a double Notary Deed of Land Officer (PPAT) could have been doing things against the law in the form of duties and authority, giving rise to this cause harm to this client. In this moment Notary Deed of land and concurrently Officer (PPAT) it?s getting good legal consequences of criminal penalties, or claims for compensation for loss of client. Besides, it could be a double Notary Deed of the Land Officer (PPAT) is filed for bankruptcy and eventually lost the position to which it aspires to be dismissed without due respect."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai larangan melakukan penandatanganan Akta Notaris diLuar Kantor Notaris, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut terjadi, tidak adapengaturan secara tegas mengenai sanksinya dalam peraturan perundang-undangantersebut. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan danpengawasan terhadap Notaris dalam UUJN, pelaksanaan pengawasan terhadapNotaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta analisis kasusmengenai Notaris yang melakukan penandatanganan Akta Notaris di Luar KantorNotaris. Kesimpulan dari tesis ini yaitu Notaris tidak diperkenankan melakukanpenandatanganan akta Notaris di luar kantor tanpa alasan yang sah; Majelis PengawasNotaris dan Dewan Kehormatan melakukan pengawasan secara preventif dan kuratifdalam menangani kasus Notaris melakukan penandatanganan Akta Notaris di LuarKantor Notaris tanpa alasan yang sah; dan pengenaan sanksi terberat yang dapatdiberika oleh Dewan Kehormatan terhadap Notaris tidak menimbulkan efek jera bagiNotaris yang bersangkutan. Saran dari tesis ini yaitu hendaknya di kemudian hari,untuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang sangat menimbulkan kerugianbagi masyarakat, Dewan Kehormatan diberikan akses untuk melapor kepada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberi sanksi kepada Notaris yangbersangkutan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ban signed Deed in Notary Affairs Office, but if the offenseoccurred, there was no firm arrangement about sanctions in the legislation. Problemsstudied in this thesis is the regulation and supervision of the UUJN Notary, theNotary supervision by the Supervisory Council and the Board of Honour as well asNotary case analysis of the Notary Deed signed at the Foreign Office of the Notary.The conclusion of this thesis is not allowed to perform notarial deed of Notarysigning out of the office without a valid reason; Notary Supervisory Council andHonor Council to supervise preventive and curative in cases of signing the NotaryDeed in Notary Public Affairs Office no legitimate reason, and toughest sanctionsthat can be given by the Honorary Council of the Notaries no deterrent effect for thenotary in question. Suggestion of this thesis that should be in the future, for violationof the Code of Ethics Notary very cause harm to the public, Honorary Council givenaccess to report to the Minister of Justice and Human Rights to give sanction to thenotary in question."