Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 194926 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dhian Kusumawardhani
"ABSTRAK
Disertasi ini menganalisis implementasi kebijakan difusi teknologi dan proses difusi teknologi di level operasional dalam konteks pemberdayaan UMK melalui iptekda LIPI di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Timur selama kurun waktu 2000-2011. Pengalaman pelaksanaan iptekda LIPI dalam melaksanakan kegiatan difusi teknologi di kedua wilayah sangat bermanfaat untuk menentukan pola pemberdayaan UMK melalui difusi teknologi. Guna menunjang hasil analisis, pendekatan post-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa baik aspek isi dan lingkungan kebijakan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan difusi teknologi di kedua wilayah penelitian. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembelajaran dari studi kasus iptekda LIPI dapat menghasilkan mekanisme difusi teknologi secara bottom-up yang dapat menciptakan para pemimpin opini di daerah yang didukung oleh perubahan sistem pelaksanaan kegiatan difusi teknologi maupun sistem penghargaan bagi para pelaku UMK maupun agen perubah dan lembaga pelaksananya sehingga kebijakan difusi teknologi bagi pemberdayaan UMK tidak lagi dilihat sebagai proyek semata. Disamping itu, penambahan mitra kerjasama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar di tingkat kementerian/lembaga, dinas-dinas terkait, desa, dan asosiasi UMK merupakan strategi bagi aktor-aktor difusi teknologi untuk mengembangkan cakupan penerima manfaat dan keberlanjutannya

ABSTRACT
This dissertation analyzes the implementation of technology diffusion policy and the process of technology diffusion at the operational level in the context o f Micro and Small Enteprises (MSEs) empowerment in several regencies and cities in West Java and Malang Raya during the period of 2000-2001. The experience of the iptekda LIPI implementation in conducting technology diffusion in both areas is useful for determining the design of MSEs empowerment through technology diffusion. To support the results of the analysis, post-positivism approach with qualitative data collection method is employed in this research. The findings indicate that both the aspect of content and policy environment determine the success or failure of the implementation of the technology diffusion policy in the two research contexts. The findings of this research suggest that from the case study of iptekda LIPI, a bottom-up mechanism of technology diffusion which can create opinion leaders supported by the transformation of the implementation system of technology diffusion and remunerations for agents of change and institutions implementing the technology diffusion. Thus, the technology diffusion policy for the empowerment of MSEs is no longer seen merely as a project. Furthermore, the involvement of partners which have bigger authority and power at the level of ministry/institution, related agencies, villages and MSEs association becomes a strategy for the actors of technology diffusion, such as LIPI and universities, to expand the scope of beneficiaries and sustainability."
2016
D2236
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Maulida
"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pelaku ekonomi yang mendominasi di Provinsi DKI Jakarta. Namun, UMK masih menemukan kendala terkait permodalan. Kredit Usaha Rakyat hadir sebagai solusi atas kendala permodalan serta memberdayakan pelaku UMK. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Integrated Implementation Model yang dikemukakan oleh Winter. Teori tersebut bersifat hybrid sehingga analisis dilakukan secara top-down dan bottom-up. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Data yang diperoleh berasal dari data primer berupa wawancara mendalam bersama beberapa narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan belum berjalan secara optimal. Implementasi KUR sudah mencakup koordinasi dan komitmen dalam perilaku organisasi dan antarorganisasi yang terlibat; bentuk manajemen berupa sosialisasi serta pelatihan kompetensi serta pola kerja penyalur KUR; serta birokrat level bawah sudah berkompetensi. Kelompok target kebijakan, yaitu pelaku UMK, menunjukkan respon positif dan negatif yang dilandasi oleh faktor internal pelaku UMK serta faktor eksternal yaitu kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun, implementasi KUR masih belum bersinergi terkait data dengan bantuan permodalan lain serta penggunaan KUR yang belum sepenuhnya tepat guna

The Micro and Small Enterprises (MSEs) are the dominant economic actors in DKI Jakarta Province. However, The MSEs still encounter obstacles related to capital. Micro Business Credit (Kredit Usaha Rakyat) came as a solution to capital constraints and empowers MSEs. This study aims to fing out how is the implementation of Micro Business Credit Policy in the framework for empowering The Micro and Small Enterprises (UMK) in Setiabudi District, South Jakarta. This study uses the theory of The Integrated Implementation Model that proposed by Winter. The theory is a hybrid and make its analysis done with top-down and bottom-up perspective. This study uses post-positivist approach. The data used in this study comes from deep interview with several interviewees as primary data and library research as secondary data. The result of the study says that the implementation of The Micro Business Credit (KUR) policy in the context of empowering MSEs in Setiabudi District, South Jakarta City has not run optimally. The implementation already includes with coordination and commitment in organizational behaviour and among the organizations involved; form of management such as socialization and competency training as well as the work pattern of KUR distributors; and the lower-level bureaucrats are already competent. The target group of policy, the MSEs, showed positive and negative responses based on the internal factors of the MSEs and external factors such as the situation of COVID-19 pandemic in Indonesia. However, the implementation of The Micro Business Credit (KUR) has not been synergized related to data with another capital assistance and The Micro Business Credit (KUR) is not yet fully appropriate with its purpose."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kingkin Fitoriani
"Sebagai salah satu kebutuhan dasar, kepemilikan rumah menjadi puncak dalam siklus kehidupan masing-masing individu. Dengan adanya banyak manfaat atas kepemilikan rumah, berbagai Negara telah melaksanakan bermacam kebijakan, khususnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, tidak terkecuali Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan fasilitas kredit perumahan yang dikenal sebagai Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR FLPP yang menyediakan suku bunga rendah dan tetap selama masa angsuran. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi karakteristik dominan dalam sebuah rumah tangga yang menentukan kepemilikan rumah khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini penting untuk dilaksanakan untuk mendukung perumusan kebijakan perumahan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Menggunakan metode random-effect logistic regression dan data dari Indonesia Life Family Survey IFLS periode 2000-2014, hasil estimasi menunjukan bahwa meningkatnya pendapatan, status menikah, dan umur yang lebih tua meningkatkan kemungkinan kepemilikan rumah. Sementara itu, memiliki rumah yang lain, terdapat tambahan anggota keluarga, memiliki pendidikan yang lebih tinggi, dan tinggal di area perkotaan akan menurunkan probabilita untuk memiliki rumah.

As one of basic needs of every individual, housing has a culmination in its life cycle in an ownership. Knowing the many advantages of home ownerships, many countries have established unique policies, in particular assisting low income people to own their home. The Indonesia government is not an exception. It has introduced the implementation of mortgage facility namely Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KPR FLPP which provides a fixed and low interest rate along its financing period. This study is conducted to identify which household rsquo s characteristics are dominant in determining home ownership, especially for West Java and East Java Provinces. The issue is important as to design a more effective and well targeted housing development policy. Using a random effect logistic regression and Indonesia Life Family Survey IFLS covering 2000 2014, the estimation shows that increasing income, being married, and older cohorts will likely increase the probability to the ownership. On the other hand, having another house, having additional member of household, being more educated, and living in urban area will likely decrease the likelihood to own a house."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T49702
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riyadh Hakim
"Skripsi ini meneliti tentang pengaruh penerapan sejumlah aktivitas dalam green supply chain management (GSCM), terhadap environmental performance, operational performance dan business performance pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) yang berada di provinsi Jawa Barat. Responden dari penelitian ini melibatkan 175 responden yang merupakan pemilik atau manajer dari UMKM dengan bidang usaha umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa Sequential Equation Modelling (SEM) dengan software LISREL versi 8.80. Hasil yang diperoleh adalah terdapat pengaruh positif dari aktivitas GSCM terhadap environmental performance dan operational performance dan terdapat pengaruh positif dari operational performance terhadap business performance.. Selain itu hasil analisis turut menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung dari GSCM terhadap business performance. Hasil ini menunjukkan perlu adanya perencanaan atas aktivitas dalam penerapan GSCM pada UMKM di Jawa Barat, melalui penerapan aktivitas GSCM yang tepat pada kegiatan UMKM dapat mempengaruhi secara positif environmental dan operasional performance UMKM, bahkan turut mempengaruhi secara tidak langsung performa dari business performance UMKM.

This research examines the effect of implementation a number of activities in green supply chain management (GSCM) on environmental performance, operational performance and business performance in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in West Java province. Research respondents involved 175 respondents who are owners or managers of MSMEs with general business fields. This study used a data analysis method in the form of Sequential Equation Modeling (SEM) with LISREL version 8.80 software. The results obtained are that there is a positive effect of GSCM activities on environmental performance and operational performance and a positive effect of operational performance on business performance. In addition, the analysis results also show the indirect effect of GSCM business performance. These results indicate the need for planning for activities in the application of GSCM to MSMEs in West Java, the proper application of GSCM in MSME activities can positively affect the environmental and operational performance of MSMEs, even indirectly affect the performance of MSME business performance."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maelan Sari
"Insentif pajak merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk mengembangkan perekonomian maupun untuk mengoptimalkan program pemerintah. Sejak awal kemunculan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak terhadap penurunan perekonomian negara terutama bagi sektor UMKM, menyelamatkan keberlangsungan para pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantuan pendanaan dan insentif yang berupa insentif PPh Final UMKM DTP. Namun, pemanfaatan insentif tersebut masih belum optimal meskipun sudah dilakukan perpanjangan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meninjau pelaksanaan insentif PPh Final UMKM DTP pada instansi KPP Pratama Mataram Barat dan faktor apa saja yang membuat insentif PPh Final UMKM DTP belum optimal dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam pemanfaatan insentif ini ialah pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP agar dapat berjalan dengan lancar, tetapi pada kenyataannya ada faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Mataram Barat antara lain kurangnya sosialisasi oleh pihak KPP, pengetahuan para pelaku UMKM yang masih rendah, dan proses administrasi yang menyulitkan para pelaku UMKM.

Tax incentives are waivers given by the government to taxpayers to develop the economy and to optimize government programs. Since the beginning of the emergence of the Covid-19 pandemic which occurred in Indonesia it has had an impact on the decline of the country's economy, especially for the MSME sector, saving the sustainability of MSME actors, the government provides funding assistance and incentives in the form of PPh Final MSME DTP incentives. However, the utilization of these incentives is still not optimal even though there has been an extension of the provision of Final Income tax MSME DTP incentives. This encourages the researcher to review the implementation of DTP MSME Final income tax incentives at KPP Pratama West Mataram and what factors make DTP FINAL MSME Income tax incentives have not been optimal in the utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives. This research used descriptive qualitative methods with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were several supporting factors in the utilization of this incentive was the provision of socialization carried out by the KPP in order to run smoothly, but in fact there were factors that caused the optimal utilization of incentives. There were several factors that caused the optimal utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives in KPP Pratama West Mataram, including lack of socialization by the KPP, low knowledge of MSME actors, and administrative processes which made it difficult for MSME actors."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sony Wirawan Isnanda
"ABSTRAK
Tesis ini melakukan pembahasan mengenai pengaruh sebelum dan sesudah atas intervensi yang dilakukan oleh sektor swasta dalam melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam studi kasus Wirausaha Muda
Mandiri. Beberapa hal yang akan dilakukan analisis adalah mengenai pengaruh
atas intervensi swasta terhadap perkembangan usaha dari UMKM yang dilihat
berdasarkan peningkatan omset, aset usaha dan net profit, kemudian mengenai
perngaruh atas intervensi swasta terhadap akses keuangan dari UMKM, serta
pengaruh intervensi swasta dalam menarik perhatian Pemerintah terhadap para
pelaku UMKM yang telah mendapatkan intervensi swasta

ABSTRACT
This thesis is a discussion about the effect before and after the intervention by the
private sector in the empowerment of the micro small and medium enterprises in
case study of Wirausaha Muda Mandiri . Some things that will be analyze is the
impact of the intervention of the private sector to the development of the business
of SMEs is seen by the increase in turnover , business assets and net profit , then
the impact of the intervention of the private sector to the access to finance of
SMEs , as well as the effect of the intervention of private in drawing the
Government's attention to the the SMEs that have gained private intervention ."
2016
T46716
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Imam Kharismananta
"Skripsi ini membahas tentang analisis hubungan social capital, entrepreneurial orientation dan business performance pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Jawa. Social capital dapat diartikan dengan jumlah sumber daya sebenarnya dan potensial yang ada, tersedia, dan berasal dari jaringan interaksi yang dimiliki oleh individu atau kelompok sosial. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang datanya dikumpulkan melalui survey yang disebar secara daring kepada para pelaku UMKM di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini menemukan pengaruh positif dan signifikan antara social capital terhadap entrepreneurial orientation, social capital terhadap business performance, entrepreneurial orientation terhadap business performance pada UMKM di Pulau Jawa. Juga ditemukan pengaruh positif antara social capital terhadap business performance melalui variable entrepreneurial orientation pada UMKM di Pulau Jawa.

This thesis is aimed at analyzing the impact of social capital and entrepreneurial orientation on business performance of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Java Island. Social capital refers to the number of actual and potential resources that exist, available, and realized from interactions amongst networks that are owned by individuals or social groups. This research uses a quantitative approach with data collection using a questionnaire. The survey is distributed online to MSMEs’ owners whose domicile are in the Java Island. The findings of this study are the impact of both social capital and entrepreneurial orientation, though analyzed separately, on business performance are positive and significant. Consistently, the influence of social capital on entrepreneurial orientation is also positive and significant. Lastly, an influence between social capital on business performance of MSMEs in Java Island through the entrepreneurial orientation as a mediating variable is found statistically positive."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jenny Kanprilla
" ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan menganalisis proses dan faktor penghambat implementasi pengampunan pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak bertujuan mengintegrasi sektor informal masuk ke sistem administrasi pajak tanpa dikenakan sanksi. Tidak semua asosiasi dilibatkan secara aktif dalam melaksanakan sosialisasi. Partisipasi periode I rendah dipengaruhi oleh kekeliruan persepsi, desain kebijakan memicu partisipasi di penghujung batas waktu, kesenjangan pemahaman petugas pajak, ketidakpahaman pelaku UMKM mengenai teknis pelaksanaan, dan kekeliruan strategi sosialisasi. DJP telah menerapkan strategi komunikasi, proyeksi target uang tebusan, dan inklusi sehingga partisipasi periode II meningkat. DJP sebaiknya berkoordinasi dengan pihak asosiasi sebelum melaksanakan sosialisasi, dan memverifikasi kebenaran, memetakan data, memperbaiki sistem perpajakan UMKM, salah satunya dengan merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013.
ABSTRACT This thesis aims to analyze the processes and factors inhibiting the implementation of tax amnesty in the MSME sector in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and documents. The results showed that the implementation of tax amnesty aimed to provide benefits, integrating the informal sector into the tax administration system entered no penalty. Not all associations are actively involved in the socialization. Low participation first period affected by errors of perception, participation in policy design triggers the end of the time limit, the tax officials 39 understanding gap, ignorance of MSMEs regarding the technical implementation, and oversight strategy socialization. DGT has implemented a communication strategy, the projected target of redemption, and inclusion so that the participation of the second period increases. DGT should coordinate with the association before the socialization, and verified the truth, map data, improve the taxation system of MSMEs, one of them by revising Regulation No. 46 Year 2013."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S63568
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Dwi Nuraini
"Dalam upaya untuk menurunkan emisi CO2 dan mencapai net zero emission pada tahun 2070, Pemerintah Indonesia telah menyerukan berbagai langkah upaya penurunan emisi. Implementasi carbon capture storage di industri merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh. Dengan penggunaan energi fosil yang masih sangat tinggi, salah satunya pada Provinsi Jawa Barat, maka integrasi carbon capture storage dengan industri sektor energi fosil di Jawa Barat dapat menjadi langkah awal yang baik untuk peningkatan implementasi carbon capture storage di Indonesia. Meskipun memberikan keuntungan, proses implementasi carbon capture storage juga memiliki berbagai hambatan seperti hambatan sosial, hambatan kebijakan, dan hambatan infrastruktur. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut, peran pemerintah dalam membuat intervensi kebijakan sangatlah penting. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi carbon capture storage. Dari hasil simulasi alternatif kebijakan yang diterapkan pada tiga skenario, direkomendasikan tiga alternatif kebijakan yang memperlihatkan hasil yang cukup signifikan, yaitu constrain collaboration, rewarded CO2 avoided, dan energy collaboration.

To reduce CO2 emissions and achieve net-zero emissions by 2070, the Government of Indonesia has called for various measures to reduce emissions. Implementation of carbon capture storage in the industry is one of the steps that can be taken. With the use of fossil energy still very high, one of which is in West Java Province, the integration of carbon capture storage with the fossil energy sector industry in West Java can be an excellent first step for increasing the implementation of carbon capture storage in Indonesia. However, although it provides advantages, the implementation process of carbon capture storage also has various obstacles such as social barriers, policy barriers, and infrastructure barriers. To remove these obstacles, the government's role in making policy interventions is crucial. This study aims to find out what policies can be applied to improve the implementation of carbon capture storage. From the simulation results of alternative policies applied to the three scenarios, it is recommended that three alternative policies show significant results, namely constraint collaboration, rewarded CO2 avoided, and energy collaboration."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Fardan Kaftaro
"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia mengalami beragam kesulitan untuk dapat bertahan dan berkembang. Pemerintah kemudian menerbitkan UU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai reformasi aspek kemudahan berusaha bagi UMK. Namun, implementasi peraturan tersebut masih memiliki beberapa hambatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan kemudahan berusaha bagi UMK di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori integrated implementation model dari Winter (2012). Penggunaan teori ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan dari dua sudut perspektif yang berbeda: penyelenggara kebijakan dan kelompok target. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpoitivist. Data diperoleh dari wawancara mendalam sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kemudahan berusaha bagi UMK di Kota Depok sudah berjalan dengan cukup optimal. Hal ini ditunjukkan dengan hampir terpenuhinya tujuh belas indikator dari empat dimensi yang digunakan pada penelitian ini. Ada beberapa hal yang menjadi catatan, seperti: belum adanya kerja sama produktif untuk menigkatkan pemahaman UMK terhadap insentif pajak; rendahnya kesadaran pelaku UMK terhadap pelayanan bantuan hukum karena ketiadaan sosialisasi; persepsi UMK di Kota Depok yang cenderung negatif terhadap pelaporan pajak; dan penyalahgunaan pinjaman KUR untuk kepentingan non-usaha. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pelaporan pajak dan bantuan hukum perlu dilakukan dan dimasifkan. Mekanisme pengawasan atau pertanggungjawaban penggunaan KUR juga diperlukan untuk mencegah penyimpangan.

Micro and Small Enterprises (MSEs) in Indonesia experience various difficulties to survive and develop. The government then issued Job Creation Law which contains provisions regarding reform of aspects of ease of doing business for MSEs. However, the implementation of these regulations still has several obstacles. This research aims to explain the implementation of the ease of doing business policy for MSEs in Depok City. This research uses integrated implementation model theory by Winter (2012). The use of this theory is intended to analyse policy implementation from two different perspectives: policy administrators and target groups. This study uses a postpositivist approach. Data were obtained from in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. The research results show that the implementation of the ease of doing business policy for MSEs in Depok City has been implemented quite optimally. This is shown by the almost complete fulfillment of seventeen indicators from the four dimensions used in this research. There are several things to note, such as: the absence of productive collaboration to improve MSEs' understanding of tax incentives; low awareness of MSEs regarding legal aid services due to lack of socialization; the perception of MSEs in Depok City which tends to be negative towards tax reporting; and misuse of KUR loans for non-business purposes. Therefore, socialization regarding tax reporting and legal assistance needs to be carried out and accelerated. Monitoring or accountability mechanisms for the use of KUR are also needed to prevent a misuse."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>