Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This Infoline reviews the advantages and disadvantages of CBT vs. intranet-based training (IBT). Also provides case studies of companies that have used CBT or IBT."

"

Tren penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam empat tahun terakhir. Namun terlepas dari volume dan nilai transaksi yang kian meningkat, terdapat indikasi bahwa tingkat penggunaan QRIS masih tergolong rendah karena jumlah pengguna QRIS belum mencapai target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor yang memengaruhi konsumen dalam menggunakan QRIS. Penelitian ini menggunakan model penerimaan teknologi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) sebagai dasar teori dengan Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, dan Habit sebagai faktor yang mungkin berpengaruh terhadap niat dan keputusan dalam menggunakan QRIS. Terdapat pula usia dan jenis kelamin yang digunakan sebagai variabel moderasi penelitian. Penelitian ini menggunakan Partial Least Square- SEM (Structural Equation Modeling) untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam hipotesis yang diterima dengan usia sebagai variabel yang berpengaruh langsung terhadap keputusan menggunakan QRIS.

---

The usage trend of Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) has experienced rapid development in the past four years. However, despite the increasing transaction volume and value, there is an indication that the adoption rate of QRIS is still relatively low as the number of QRIS users has not reached the target set by Bank Indonesia. Therefore, it is important to identify the factors that influence consumers in using QRIS. This study adopts the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) as the theoretical framework, with Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, and Habit as the factors that may affect the behavioral intention and use behavior of QRIS. Age and gender are also used as the moderating variables in this research. The study employs Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) for hypothesis testing. The research findings reveal that six hypotheses are accepted, with age identified as a variable that directly influences the decision to use QRIS.

 

"

"QR Indonesia Standard (QRIS) adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code yang telah digunakan dan diimplementasikan oleh berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia. QRIS adalah merupakan bagian dari sistem Gerbang Pembayaran Nasional yang lebih luas. Ini telah dilaksanakan melalui PADG 21/18 / PADG / 2019 Bank Indonesia dan juga diatur melalui peraturan Bank Indonesia yaitu PBI 18/40 / PBI / 2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/8 / PBI / 2017 tentang National Payment Gateway dan PBI 20/6 / PBI / 2018 tentang Uang Elektronik. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana implementasi Standar QR Indonesia sebagai sistem pembayaran di Indonesia? 2) Apa risiko dan implikasi penerapan QRIS dan bagaimana manajemen risiko QRIS ?. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam PADG 21/18 / PADG / 2019 serta peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Gerbang Pembayaran Nasional dan Uang Elektronik, Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas untuk sistem pembayaran telah menerapkan langkah-langkah manajemen risiko serta menerapkan menetapkan peraturan mengenai persyaratan manajemen risiko untuk semua pihak yang terlibat dalam implementasi QRIS. Meskipun risiko QRIS dianggap tidak signifikan dan minimal, masih ada risiko yang terlibat dan oleh karena itu langkah-langkah dan peraturan manajemen risiko yang jelas masih diperlukan untuk sistempembayaran seperti QRIS. Itulah sebabnya penulis merekomendasikan bahwa semua pihak harus memiliki pendekatan dan tindakan yang lebih kuat dan lebih jelas untuk manajemen risiko.

---

QR Indonesia Standard (QRIS) is the standardization of QR Code-based payment

systems already used and implemented by the various Payment System Providers

(PJSP) in Indonesia. QRIS is the result and is part of the wider National Payment

Gateway system. It has been implemented through Bank Indonesia’s PADG

21/18/PADG/2019 and is also regulated through Bank Indonesia’s regulations

which are PBI 18/40/PBI/2016 regarding Payment Transaction Processing, PBI

19/8/PBI/2017 regarding National Payment Gateway and PBI 20/6/PBI/2018

regarding Electronic Money. This thesis has the research question of 1) How is the

implementation of QR Indonesia Standard as a payment system in Indonesia?

2) What are the risks and implications of the implementation of QRIS and how is

the risk management of QRIS?. This thesis uses the normative juridical research

method. Based on the regulations stated in PADG 21/18/PADG/2019 as well the

Bank Indonesia regulations regarding Payment Transaction Processing, National

Payment Gateway and Electronic Money, Bank Indonesia as the regulator for the

payment system has both implemented risk management measures as well as

stipulating risk management requirements for all parties involved in the

implementation of QRIS. Despite the risks of QRIS being considered as

insignificant and minimal, there are still risks involved and therefore clear risk

management measures and regulations are still required for a standardized payment

system like QRIS. Which is why the author recommends that all parties must have

stronger and clearer approach and measures to risk management.

"

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang tugas Komando Armada I yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasi maritim untuk mengantisipasi dan merespon berbagai kemungkinan khususnya terhadap kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya sebagai implementasi pelaksanaan tugas pokok dalam melaksanakan Operasi Militer (OMSP). Dalam upaya tersebut, Koarmada I memandang perlu adanya suatu satuan/unit reaksi cepat dalam melengkapi sistem keamanan yang saat ini sudah berjalan. Terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Fleet One Quick Response (FOQR). Semenjak dibentuknya satuan pemukul reaksi cepat atau yang lebih dikenal dengan FOQR dan berdasarkan Laporan Tahunan Staf Operasi (Sops) Lantamal IV tahun 2016 satuan ini telah berhasil melakukan penangkapan/penindakan terhadap pelaku kejahatan di laut, terutama di Perairan Selat Malaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kerjasama trilateral negara pantai antara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk bersama-sama melakukan pengamanan Selat Malaka, dimana Selat tersebut sangat strategis sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia, khususnya kapal-kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri berbagai negara. Hal ini sesuai dengan ketetapan dari Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menyatakan bahwa kedaulatan wilayah negara pantai atas wilayah lautnya di selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, termasuk kewenangan atas air, udara, dasar laut dan tanahnya diakui secara resmi. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari littoral states yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the task of the Fleet I Command which is responsible for carrying out maritime operations to anticipate and respond to various possibilities specifically for the Sea Armed Robbery activities that occur in the Malacca Strait water   and its surroundings as  the implementation of the main tasks in carrying out Military Operations (OMSP). In this effort, the Fleet I Command considers the need for a quick response unit / unit to complement the security system that is currently underway. The breakthrough is the establishment of Fleet One Quick Response (FOQR). Since the formation of a quick response unit or better known as FOQR and based on the Annual Report of Operation Staff (Sops) Main Naval Base IV in 2016 this unit has succeeded in making arrests / prosecution of the perpetrators of crimes at sea, especially in the Malacca Strait water. Therefore this study will explain how the coastal country trilateral cooperation among Indonesia, Malaysia and Singapore to jointly secure the Malacca Strait, where the Strait is very strategic as a world trade crossing lane, especially ships carrying fuel and industrial materials of various countries . This is in accordance with the provisions of the 1982 Sea Law (UNCLOS 1982) which states that the sovereignty of the coastal region over its sea area in the strait is used for international shipping, including authority over water, air, sea floor and land officially recognized. Therefore, this regional defense and security strategy requires special attention, especially from littoral states, namely Indonesia, Malaysia and Singapore by establishing cooperation to overcome the threat of crime in the Malacca Strait.

 

"

"Metode Pembayaran Quick Response (QR) Code merupakan metode pembayaran berbasis mobile yang digunakan untuk pembayaran melalui platform seperti dompet digital lewat pemindaian kode yang berisikan informasi pembayaran. Metode pembayaran QR Code telah digunakan di berbagai aplikasi dompet digital dan penggunaannya bertambah selama pandemi COVID-19. Selain faktor pendukung, terdapat permasalahan penggunaan QR Code seperti masalah keamanan, infrastruktur, edukasi, dan transparansi yang dihadapi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan metode pembayaran QR Code pada aplikasi mobile dompet digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model penelitian berbasis M-TAM dengan metode kuantitatif. Data yang terkumpul pada penelitian ini sebanyak 1.271 respons yang dianalisis menggunakan metode Covariance Based Structural Equation Modelling (CB-SEM) dengan aplikasi AMOS 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived transaction convenience, perceived transaction speed, mobile usefulness, mobile ease of use, subjective norm, personal innovativeness, perceived security, dan behavioral intention memengaruhi penggunaan (actual usage) QR Code pada aplikasi dompet digital di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan bagi penyedia jasa pembayaran QR Code seperti perusahaan financial technology dan regulator dalam meningkatkan layanan pembayaran. Kata kunci: QR Code, aplikasi mobile dompet digital, CB-SEM, AMOS, actual usage, metode pembayaran

---

Quick Response (QR) Code Payment Method is a mobile-based payment method used for payments through platforms such as digital wallets by scanning codes containing payment information. The QR Code Payment Method has been used in various digital wallet applications and its use has increased during the COVID-19 pandemic. In addition to supporting factors, there are problems using QR Codes such as security, infrastructure, education, and transparency problems faced by users. This study aims to determine the factors that influence the use of the QR Code payment method on digital wallet applications in Indonesia. This study uses an M-TAM-based research model with quantitative methods. The data collected in this study were 1.271 responses which were analyzed using the Covariance Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) method with the AMOS 24 application. The results of this study indicate that the perception of transaction convenience, perception of transaction speed, mobile usability, ease of use of mobile, subjective norms, personal innovativeness, perceived security, and behavioral intentions affect the use (actual usage) of QR Code on digital wallet applications in Indonesia. This research is expected to give insights for QR Code payment service providers such as financial technology companies and regulators in improving payment services"

"Cepatnya perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi dan transaksi finansial.  Salah satu bentuk perkembangan paling baru pada aspek tersebut adalah sistem pembayaran Quick Response Code (“QR Code”) yang telah didukung oleh di berbagai negara seperti diluncurkannya Quick Response Code Indonesia Standard (“QRIS”) dan Singapura Quick Response Code (“SGQR”).  Sistem pembayaran berbasis QR ini juga tidak terlepas dari potensi adanya risiko pelanggaran keamanan bagi para pengguna. Berdasarkan hal tersebut, Skripsi ini berusaha menjawab bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengguna sistem pembayaran berbasis QR code seperti QRIS serta bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara jasa pembayaran dalam pelanggaran keamanan sistem pembayaran QR code dengan membandingkan regulasi yang ada antara Indonesia dengan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah memberikan ketentuan mengenai perlindungan konsumen oleh penyedia jasa pembayaran dan  yang memadai melalui PBI Nomor 3 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari UU P2SK. Adapun mengenai mekanisme hukum serta pertanggung jawaban hukum oleh penyedia jasa pembayaran terhadap konsumen di Indonesia telah diatur dengan baik berdasarkan perbandingan atas regulasi di Singapura, namun masih terdapat ruang untuk pengaturan lebih lanjut untuk dapat memperkuat regulasi atas pertanggungjawaban hukum yang ada.

---

The rapid development of technology has changed various aspects of human life, including economic aspects and financial transactions.  One of the most recent developments in this aspect is the Quick Response Code ("QR Code") payment system which has been supported by various countries such as the launch of the Quick Response Code Indonesia Standard ("QRIS") and Singapore Quick Response Code ("SGQR").  The QR-based payment system is also inseparable from the potential risk of security breach for users. Based on this, this thesis seeks to answer how consumer protection of QR code payment system users such as QRIS and how the legal responsibility of payment service providers in violation of the security of the QR code payment system by comparing existing regulations between Indonesia and Singapore. The research method used is the doctrinal research. The results showed that Bank Indonesia as a payment system regulator has provided provisions regarding consumer protection by payment service providers and adequate through PBI Number 3 of 2024 as the implementation of the P2SK Law. As for the legal mechanism and legal liability by payment service providers to consumers in Indonesia, it has been well regulated based on a comparison of regulations in Singapore, but there is still room for further regulation to strengthen the regulation of existing legal liability."

"Mobile payment adalah salah satu alternatif pembayaran berbasis teknologi yang dapat menggantikan peran uang tunai di toko fisik. Saat ini, mobile payment dilengkapi dengan fitur QR Code yang telah distandarisasi atau dikenal dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Adanya fitur ini membuat transaksi pembayaran lebih efektif, karena satu QRIS dapat digunakan untuk melakukan transaksi di berbagai mobile payment (Ovo, Gopay, Dana, Dst). Layanan QRIS ini diharapkan dapat meningkatkan potensi percepatan digitalisasi pembayaran di Indonesia, namun sayangnya penyebaran QRIS masih terfokus di kota-kota besar saja. Hal ini lantaran masyarakat perkotaan lebih mudah menerima teknologi ini dibanding masyarakat non-perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengguna untuk berpindah ke layanan QRIS mobile payment, sehingga dapat digunakan untuk merumuskan regulasi yang tepat untuk perluasan penggunaan QRIS mobile payment. Berdasarkan hasil analisis dari tiga penelitian sebelumnya, teori Push-Pull-Mooring (PPM) dipilih untuk membangun model penelitian ini. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif diterapkan pada penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada responden pengguna QRIS mobile payment. Hasilnya, sebanyak 222 responden berpartisipasi untuk mengisi kuesioner penelitian. Analisis data penelitian dilakukan dengan teknik pengolahan data CB-SEM menggunakan AMOS 21 untuk mengetahui faktor-faktor yang signifikan berpengaruh terhadap niat pengguna untuk beralih ke layanan QRIS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tiga faktor secara signifikan memengaruhi niat pengguna untuk beralih ke layanan QRIS, yaitu Alternative Attractiveness, Personal Innovativeness, dan Merchant Network Size. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan terdapat faktor yang memengaruhi niat pengguna secara tidak langsung, yaitu faktor Perceived Transaction Convenience yang memengaruhi niat adopsi QRIS melalui mediasi Alternative Attractiveness.

---

Mobile payment is an alternative payment based on technology that can replace the role of cash in physical stores. Currently, mobile payments have a standardized QR Code feature or known as the Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS). This feature makes payment transactions more effective because one QRIS can be used to make transactions on various mobile payments (Ovo, Gopay, Dana, etc.). This QRIS service is expected to increase the potential for accelerating payment digitization in Indonesia, but unfortunately, the spread of QRIS is still focused on big cities. This is because urban communities are more receptive to this technology than non-urban communities. Therefore, this study was conducted to determine the factors that influence users' decisions to switch to QRIS mobile payment services, so that they can be used to formulate the right regulations for the expansion of QRIS mobile payments usage. Based on the analysis result of the three previous studies, the theory of Push-Pull-Mooring (PPM) was chosen to build this research model. Furthermore, a quantitative approach was applied to this study by distributing research questionnaires to respondents who use QRIS mobile payment. As a result, as many as 222 respondents participated in filling out the research questionnaire. Analysis of the research data was carried out using the CB-SEM technique using AMOS 21 to determine the factors that significantly influence the user's switching intention to QRIS services. The test results show that three factors significantly influence users' switching intentions to QRIS services, namely Alternative Attractiveness, Personal Innovativeness, and Merchant Network Size. In addition, the results of the study also show that there are factors that influence user intentions indirectly, namely the Perceived Transaction Convenience factor that influences the intention to adopt QRIS through Alternative Attractiveness mediation."