Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia, secara spesifik dalam ranah hukum pidana dikenal dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS), yang terdiri dari empat komponen aktor penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Keselarasan aktor ICJS dapat dicapai dengan kesepadanan kualitas aktor ICJS. Namun, pada saat ini masih terjadi diferensiasi kualitas input aktor ICJS, khususnya antara polisi dengan aktor ICJS lainnya. Implikasi dari diferensiasi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum di Indonesia jauh dari cita hukum untuk dapat menyelaraskan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan sebagai alternatif solusi perbaikan desain pendidikan polisi untuk mewujudkan ICJS yang selaras. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Revitalisasi sumber daya manusia polisi melalui sinkronisasi pendidikan polisi dengan aktor ICJS diperlukan mengingat polisi akan bekerja secara simultan dengan aktor ICJS lainnya. Revitalisasi lembaga pendidikan polisi akan difokuskan pada penataan kembali lembaga pendidikan polisi pada berbagai jenjang kepangkatan polisi. Kurikulum pendidikan polisi harus dapat menjadi bekal polisi untuk dapat menjalankan fungsinya ketika menjadi aparat penegak hukum. Ekuivalensi bobot pendidikan diharapkan dapat mewujudkan kesamaan cara pandang yang sama antara perwira polisi dengan aktor ICJS lainnya.Law enforcement system in Indonesia, specifically in criminal law known as the Integrated Criminal Justice System (ICJS), which consists of four components, namely judges, prosecutors, lawyers, and police. The harmony of actors of ICJS can be achieved by equivalence of ICJS quality. But, police are getting different input in human resource compare with another actors of ICJS. The implication of differentiation is causing law enforcement in Indonesia far from law ideas to achieving legal certainty, justice and expediency. This research is aimed to design an alternative solution for the improvement of police education to realize the harmony of ICJS. This research is a normative legal research with using secondary legal materials. Revitalization of police human resources through police education synchronization with actors of ICJS needed because the police will work simultaneously with other actors of ICJS. Revitalization of police educational institutions will be focused on the realignment of police educational institutions at various police ranks. Police education curriculum should be a provision for the police to function as a law enforcement officer. Equivalence of education is expected to create the same light similarities between police officers with other actors of ICJS."

"Sistem penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia, secara spesifik dalam ranah hukum pidana dikenal dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS), yang terdiri dari empat komponen aktor penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Keselarasan aktor ICJS dapat dicapai dengan kesepadanan kualitas aktor ICJS. Namun, pada saat ini masih terjadi diferensiasi kualitas input aktor ICJS, khususnya antara polisi dengan aktor ICJS lainnya. Implikasi dari diferensiasi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum di Indonesia jauh dari cita hukum untuk dapat menyelaraskan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan sebagai alternatif solusi perbaikan desain pendidikan polisi untuk mewujudkan ICJS yang selaras. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Revitalisasi sumber daya manusia polisi melalui sinkronisasi pendidikan polisi dengan aktor ICJS diperlukan mengingat polisi akan bekerja secara simultan dengan aktor ICJS lainnya. Revitalisasi lembaga pendidikan polisi akan difokuskan pada penataan kembali lembaga pendidikan polisi pada berbagai jenjang kepangkatan polisi. Kurikulum pendidikan polisi harus dapat menjadi bekal polisi untuk dapat menjalankan fungsinya ketika menjadi aparat penegak hukum. Ekuivalensi bobot pendidikan diharapkan dapat mewujudkan kesamaan cara pandang yang sama antara perwira polisi dengan aktor ICJS lainnya.

---

Law enforcement system in Indonesia, specifically in criminal law known as the Integrated Criminal Justice System (ICJS), which consists of four components, namely judges, prosecutors, lawyers, and police. The harmony of actors of ICJS can be achieved by equivalence of ICJS quality. But, police are getting different input in human resource compare with another actors of ICJS. The implication of differentiation is causing law enforcement in Indonesia far from law ideas to achieving legal certainty, justice and expediency. This research is aimed to design an alternative solution for the improvement of police education to realize the harmony of ICJS. This research is a normative legal research with using secondary legal materials. Revitalization of police human resources through police education synchronization with actors of ICJS needed because the police will work simultaneously with other actors of ICJS. Revitalization of police educational institutions will be focused on the realignment of police educational institutions at various police ranks. Police education curriculum should be a provision for the police to function as a law enforcement officer. Equivalence of education is expected to create the same light similarities between police officers with other actors of ICJS."

"Pemanfaatan Sistem Informasi Personel Polri dalam proses pembinaan karir personel Polri ditujukan pada terwujudnya pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan, pendidikan pengembangan dan penggunaan personel secara tepat sesuai kebutuhan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan SIPP, menganalisis peran SIPP dalam pembinaan karier personel Polri dan untuk merumuskan upaya merevitalisasi SIPP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data data didapatkan dengan mewawancarai beberapa pejabat sebagai penyelenggara SIPP pada Mabes Polri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan SIPP terdapat beberapa permasalahan yaitu kualitas data yang dihasilkan oleh SIPP, keutuhan dan ketersediaan data, serta komponen komponen SIPP berupa operator, perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan. Permasalahan permasalahan tersebut berdampak terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan dalam proses pembinaan karier personel. Upaya revitalisasi SIPP dilakukan dengan melakukan validasi data SIPP, memperbaiki framework dan konponen dalam SIPP.

---

Utilization of Information Systems of the Indonesian National Police Personnel in the process of fostering the career of Polri personnel aimed at realization of fulfillment of office norms, ranks, development education and personnel use appropriately according to the needs of the organization. This study aims to analyze the implementation of SIPP, analyze the role of SIPP in fostering career of Indonesian Police personnel and to formulate SIPP revitalization efforts. This study uses a qualitative approach. Data was obtained by interviewing several officials as SIPP organizers at the National Police Headquarters. The results of this study indicate that in the implementation of the SIPP there are several problems, namely the quality of data produced by the SIPP, the integrity and availability of data, and the SIPP components in the form of operators, hardware, software and networks. These problem problems have an impact on the quality of the decisions that are produced in the career development process of personnel. SIPP revitalization efforts are carried out by conducting SIPP data validation, improving the framework and components in the SIPP."

"Pembangunan kekuatan POLRI merupakan bagian dari pembangunan kekuatan ABRI yang dalam upayanya mencapai sasaran pembangunan, tetap mengacu dan diselaraskan dengan arah kebijaksanaan dalam program pembangunan kekuatan ABRI pada RENSTRA V tahun 1994-1998. Arah kebijaksanaan tersebut adalah untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan ABRI yang profesional, efektif, efisien dan modern agar mampu mengemban tugas, fungsi dan peranannya sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia POLRI yang dimiliki dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok POLRI dimasa yang akan datang. Apabila keterbatasan kemampuan dan kekuatan POLRI itu dibiarkan berlarut-larut maka dapat mengecewakan berbagai pihak terutama pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itulah peneiitian ini penting dilakukan untuk mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI. Berdasarkan pada tujuan tersebut hipotesis yang diajukan adalah, bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah kinerja sumber daya manusia POLRI, motivasi profesional, disiplin SDM POLRI, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, kesehatan, kesamaptaan, insentif dan kebijaksanaan lembaga. Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka alat analisis yang digunakan adalah % analisis secara deskriptif dengan tabulasi silang dan analisis dengan tehnik statistik, model regresi berganda. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kemampuan profesional SDM POLRI, motivasi profesional, disiplin SDM POLRI, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, tingkat kesehatan, kesamaptaan, insentif dan kebijaksanaan lembaga, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik dimana F.hitung = 8,360 lebih besar dari F.tabel = 2,720. Namun demikian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah kinerja SDM POLRI, disiplin SDM POLRI dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas yang masing-masing elastisitasnya sebesar 0,4253 ; 0,1205 dan 0,1328. Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian maka dapat disarankan kepada pihak KAPOLRI bahwa sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah perlunya memberi prioritas dan dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan kemampuan profesional SDM POLRI, disiplin dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas melalui program pengembangan yang lebih baik dan didukung dengan penyesuaian kebijaksanaan. "

"The code of criminal procedural law in the Law No.8 of 1981 as an operational basis of criminal justice system in Indonesia submits the conception of integrated criminal justice system which absolutely needs coordination among the law enforcement institutions. The failure of one of components of the system will influence the achievement of the other institutions. In fact, it is difficult to realize this system because each institution holds its own achievement oriented."

"Pendidikan pengembangan umum dilingkungkan Polri, diselenggarakanuntuk mendidik calon-calon manajer polri tingkat menengah. Tujuandari program ini adalah menyiapkan perwira Polri yang akan menjadipemimpin Polri, dimasa akan datang. Untuk itu calon peserta didikdipilih dari colon peserta didik yang secara moral dan etika baik secaraintelektual berkualitas. Oleh sebab itu dalam makalah ini sayamemfokuskan pada proses seleksi pendidikan pengembangan umum,yang membahas tentang pentingnya proses seleksi pendidikanpengembangan yang baik dan bersih. Dalam makalah saya mencobamenujukkan prases pendidikan seleksi pendidikan pengembangan dilingkungan Polri. Yang didalamnya membahas pedoman,pengorganisasian seleksi termasuk, adanya faktor-faktor yangmempengaruhi pelaksanaan seleksi yang beradampak pada proses seleksiyang tidak fair tidak transparan dan ada indikasi KKN. Pada bagianakhir makalah ditujukan apabila kita menginginkan proses seleksiberjalan dengan baik maka implikasinya perlu adanya perbaikan untuksistem seleksi pendidikan yang transparan, fair dan obyektif sehinggatjuan dari proses ini dapat tercapai yaitu memilih personil Polri yangsecara moral dan etika baik dan secara intelektual mempunyai kualitas."