Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejarah panjang hubungan sosial budaya Indonesia dan Malaysia telah memperlihatkan bahwa kedua bangsa inimemiliki akar tradisi sosial-budaya yang sama. Ikatan emosional itu ternyata sama sekali tidak terganggu selepasPerjanjian London tahun 1824 yang disepakati pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Meskipun perjanjian ini secarapolitik telah membelah Kerajaan Melayu ke dalam dua wilayah politik yang berbeda, yaitu Singapura (Temasek) danJohor berada di bawah kekuasaan Inggris sedangkan Riau dan Lingga berada di bawah kekuasaan Belanda, hubungansosio-kultural masyarakat di wilayah semenanjung itu tetap berlangsung baik dan sama sekali tidak terganggu olehkeputusan politik kedua pemerintah kolonial itu. Bahkan, ketika terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia, masyarakat diwilayah itu tetap mondar-mandir melakukan hubungan sosial, budaya, dan perdagangan. Gerakan budaya ternyatabegitu penting bagi masyarakat di kawasan ini. Hal itu pula yang terjadi menjelang kedua negara memperolehkemerdekaan.For a long period, the Indonesian and Malaysia relationship has proved the single root of socio-cultural tradition. Yet,the London Treaty 1824, an agreement between the British and Dutch colonials, failed to split the emotional bondbetween the two nations. Although this treaty successfully divided the Malay Kingdom into two different politicalregion, where Singapore (Temasek) and Johor was politically put under British rule while Riau and Lingga was putunder the Dutch, the socio-cultural communication among the people in those areas remained undisturbed by thepolitical decision of the two colonial rulers. Even, during the Indonesia-Malaysia confrontation period, the people werepersistently busy keeping their own business in the social, cultural and trade affairs. Hence, specifically since the dayprior to their independence, the cultural movement is considerably significant for the people in this region."

"Sejarah panjang hubungan sosial budaya Indonesia dan Malaysia telah memperlihatkan bahwa kedua bangsa ini memiliki akar tradisi sosial-budaya yang sama. Ikatan emosional itu ternyata sama sekali tidak terganggu selepas Perjanjian London tahun 1824 yang disepakati pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Meskipun perjanjian ini secara politik telah membelah Kerajaan Melayu ke dalam dua wilayah politik yang berbeda, yaitu Singapura (Temasek) dan Johor berada di bawah kekuasaan Inggris sedangkan Riau dan Lingga berada di bawah kekuasaan Belanda, hubungan sosio-kultural masyarakat di wilayah semenanjung itu tetap berlangsung baik dan sama sekali tidak terganggu oleh keputusan politik kedua pemerintah kolonial itu. Bahkan, ketika terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia, masyarakat di wilayah itu tetap mondar-mandir melakukan hubungan sosial, budaya, dan perdagangan. Gerakan budaya ternyata begitu penting bagi masyarakat di kawasan ini. Hal itu pula yang terjadi menjelang kedua negara memperoleh kemerdekaan.

---

For a long period, the Indonesian and Malaysia relationship has proved the single root of socio-cultural tradition. Yet, the London Treaty 1824, an agreement between the British and Dutch colonials, failed to split the emotional bond between the two nations. Although this treaty successfully divided the Malay Kingdom into two different political region, where Singapore (Temasek) and Johor was politically put under British rule while Riau and Lingga was put under the Dutch, the socio-cultural communication among the people in those areas remained undisturbed by the political decision of the two colonial rulers. Even, during the Indonesia-Malaysia confrontation period, the people were persistently busy keeping their own business in the social, cultural and trade affairs. Hence, specifically since the day prior to their independence, the cultural movement is considerably significant for the people in this region."

"Konflik perbatasan Indonesia dan Malaysia selalu terkait dengan adanya perbedaan persepsi, pemahaman, dan tanggapan. Oleh karena itu dengan menggunakan konsep konflik komunikasi dari Krauss dan Morella, penelitian ini menganalisis media baru dan media sosial berbasis forum diskusi online untuk menemukan isu perbatasan yang sering menjadi diskursus. Dengan menggunakan metode netnografi, teks-teks diskursus yang menyebabkan perbedaan persepsi, paham, dan konstruksi dianalisis yang kemudian dibandingkan dengan temuan-temuan keadaan daerah perbatasan yang aktual dengan metode etnografi. Gabungan metode netnografi dan etnografi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis serta mendiskusikan data-data potensi konflik daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat menemukan dan menguraikan konflik Indonesia-Malaysia yang sebenarnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna forum diskusi online belum memahami konteks perbatasan, sedangkan masyarakat lokal memperlihatkan bahwa harmonisasi interaksi dan komunikasi. Konflik dalam forum komunitas online merupakan ekstensi konflik bilateral Indonesia-Malaysia yang sebenarnya telah selesai.Indonesia and Malaysia border conflict is always associated with the differences in perceptions, understanding and responses. Therefore, by using the concept of conflict of Krauss and Morella communication, this study analyzes the new media and social media-based online discussion forums to find the border issue which often becomes discourse. By using netnografi, texts discourse that causes differences in perception, understanding, and construction is analyzed and then compared with the findings of the actual state of border areas with ethnographic methods. Combined netnografi and ethnographic methods in collecting, processing, analyzing and discussing the data potential conflict border areas of Indonesia and Malaysia are expected to find and decipher the Indonesia-Malaysia conflict truth. This study shows that online discussion forum users do not understand the context of the border, while the local community shows that the harmonization of interaction and communication. Conflict in the online community forum is an extension Indonesia-Malaysia bilateral conflict has actually been completed."

"Disertasi ini membahas hubungan Indonesia-Malaysia pada masa konfrontasi 1963-1966 dengan pokok kajian utama pada proses penyelesaian konfrontasi. Proses penyelesain konflik kedua negara dinilai penting dan menarik, karena konflik yang juga ikut melibatkan kekuatan-kekuatan pihak yang luar seperti Inggris dan Amerika Serikat, bisa diselesaikan dalam waktu singkat bukan melalui pertemuan-pertemuan formal, namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dengan didahului oleh sejumlah pertemuan-pertemuan rahasia kedua belah pihak yang terlibat secara langsung, tanpa melalui mediator pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan strukturistik. Hasil penelitian menyimpulkan ada dua faktor yang menjadi pendorong penyelesaian konfrontasi yaitu peristiwa keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia pada Agustus 1965 dan peristiwa gerakan 30 September 1965. Kedua peristiwa ini bisa dikatakan saling kait mengkait dan menjadi pendorong utama perubahan sikap kedua negara terkait konfrontasi. Selain itu, penyelesaian konflik bisa terjadi karena munculnya aktor-aktor dikedua negara yang memiliki persamaan pandangan untuk bisa mengubah keadaan yang dinilai telah menghambat dan mengganggu stabilitas kedua negara dan juga kawasan. Hal penting lainnya adalah, pertemuan-pertemuan rahasia yang terjalin pada awal proses penyelesaian konfrontasi adalah dengan memanfaatkan jaringan pertemanan dan persaudaraan.

---

The Focus of this study is to examine the relationship between Indonesia-Malaysia during confrontation era, 1963-1966. The main focus is the process of resolving the confrontation. The resolved of conflict between the two countries was interesting, because the conflict also involved forces outside such as Britain and the United States, can be resolved in a short time rather than through formal meetings, but can be resolved amicably, preceded by a number of secret meetings of both parties involved directly, without going through the mediator. This research is a qualitative study using historical methods and approaches strukturis.

The results concluded that there are two factors that pushed the end of confrontation namely, Separation Singapore from the Federation of Malaysia in August 1965 and the 30 September 1965 movement. Both of these events can be said to be intertwined and become the main factor of change in the attitude of the two countries related confrontation. In addition, conflict resolution can occur due to the emergence of actors in both countries with a view to the equation could change things which have been inhibiting and destabilizing both countries and the region as well. Another important thing is, secret meetings were established early in the settlement process confrontation is by utilizing a network of friends and fraternity."

"Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 60-an cukup mendapat perhatian dunia. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Alasannya, karena Indonesia menganggap bahwa negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Dalam perkembangannya kemudian, telah ditempuh satu upaya penyelesaian berupa perundingan-perundingan antara kedua negera. Namun upaya ini gagal dan konfrontasi makin meruncing dengan diproklamirkannya negara baru ini pada 16 September 1963. Usaha perdamaian yang ditempuh kemudian gagal pula karena ketidak_sepakatan kedua belah pihak. Dapat dikatakan, setelah KTT Tokyo 1964, usaha untuk berdamai terhenti sama sekali. Sementara itu, dari dalam negeri muncul kelompok-kelompok yang tidak menginginkan konfrontasi terus dilanjutkan. Mereka berhasil mengadakan kontak satu sama lain untuk merundingkan upaya perdamaian. Dari pihak Indonesia, inisiatif ini diambil oleh pihak ABRI. Tapi, konfrontasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh ABRI. Penyelesaian konfrontasi membutuhkan sesuatu yang membuatnya kelihatan legal di mata hukum Internasional. Pada tahap inilah, Departemen Luar Negeri dibutuhkan. Deplu dan militer bekerjasama agar tujuan penyelesaian konfrontasi dapat tercapai. pihak militer membutuhkan Deplu sebagai wakil resmi pemerintah yang menangani urusan luar negeri dan sebaliknya, pihak Deplu membutuhkan pihak militer karena merekalah yang lebih mengenal situasi."

""Examines the international relations of Southeast Asia, focusing on how these are affected by the special Indonesia-Malaysia bilateral relationship - Malaysia and Indonesia, although separate states, can be seen as constituting a single Indo-Malay cultural world"--"