Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah dasar. Sampel dalam penelitian ini 10 Sekolah Dasar Negeri SDN di wilayah administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2013. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of elementary public school financial management. Sample in this research are 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region of budget year 2013. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities.

The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school rsquo s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management."

"Penelitian ini mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah di tahun anggaran 2013 dari 10 sekolah dasar negeri di wilayah administrasi Jakarta selatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SDN di wilayah Administrasi Jakarta Selatan telah cukup akuntabel meskipun belum sempurna dalam pengelolaan keuangan sekolah terlihat dari pelaporan berkala yang telah disampaikan kepada pihak yang berwenang dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah masih belum transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan sekolah harus lebih meningkatkan partisipasi aktif dari komite sekolah dan orang tua murid dan membuka akses yang luas bagi stakeholder aktif untuk mengetahui pengelolaan keuangan sekolah.

---

This research evaluates the accountability and transparency of school financial management of budget year 2013 in 10 elementary public schools located in South Jakarta administrative region. The research shows that the elementary public schools in South Jakarta administrative region has been sufficiently accountable, but not perfect yet in the financial management, as reflected in their regular financial and activities reports that submitted to its authorities.

The research also shows that the schools are not transparent yet in the financial management. On the implementation, the school financial management must involve more active participation from school?s committee and the parents, and also open wider access for active stakeholders to understand the school financial management."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akuntansi dan tingkat transparansi dan akuntabilitas di 5 masjid agung di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari lima masjid sudah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian yang berarti laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dari penilaian instrumen TANGO, masjid agung di DKI Jakarta berada pada kondisi mendekati ideal sebagai entitas yang transparan dan akuntabel, dengan beberapa kelemahan seperti kurangnya keterlibatan staf dan stakeholder dalam pengambilan keputusan, mekanisme pergantian kepemimpinan dan periodisasi yang belum konsisten, sistem rekrutmen yang kurang terbuka, terbatasnya akses terhadap laporan keuangan dan data-data internal organisasi yang masih terbatas masjid, keterbatasan SDM, dan minimnya keterlibatan masjid dalam pengambilan keputusan publik.

---

This study is aimed to find out about accounting practices and transparency and accountability of 5 great mosques in DKI Jakarta. This study discovered that three of five mosques have been audited with unqualified opinion which mean that financial statement made is compatible with the acceptable accounting standard. From TANGO assessment, great mosques in DKI Jakarta are close to the ideal condition to be transparent and accountable entity, but have some weaknesses such as the lack of staff and other stakeholder participation in decision making, inconsistency in regeneration mechanism, lack of openness in recruitment, limited access to financial statement and organizational data, lack of human resources, and lack of mosque involvement in public policy."

"Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK di Provinsi DKI Jakarta dilakukan sebagai bagian dari program Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Namun, implementasi BLUD SMK menghadapi tantangan dalam optimalisasi pendapatan jasa layanan, pencapaian target kinerja, dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas sesuai Good School Governance pada BLUD SMK Negeri Mandiri ‘X’ Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat masalah operasional yang belum teratasi sepenuhnya, seperti belum adanya pemutakhiran tarif layanan unit produksi SMK yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, SMK belum memiliki Standar Pelayanan Minimal yang terbaru.

---

The establishment of the Regional Public Service Agency (BLUD) SMK in DKI Jakarta Province was carried out as part of the Regional Strategic Activities (KSD) Revitalization of Vocational High Schools (SMK) program, which aims to improve the quality and competitiveness of Indonesian human resources. However, the implementation of BLUD SMK faces challenges in optimizing service revenue, achieving performance targets, and the availability of competent human resources. This study aims to analyze the challenges of implementing the principles of transparency and accountability in accordance with Good School Governance at BLUD SMK Mandiri 'X' Jakarta. This research uses a case study research method. The type of data used is primary data obtained directly from informants through in-depth interviews. The analysis results show that there are operational problems that have not been fully resolved, such as the absence of updating the service rates of SMK production units stipulated in the Governor's Regulation of DKI Jakarta Province. Additionally, SMK does not yet have the latest Minimum Service Standards."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengemuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah baik yang bersumber dari dana APBD/APBN, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun dana masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pengelolaan keuangan, mengkaji peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Analisis bersifat deskriptif dan eksploratif. Data dikumpulkan dari 7 SMP negeri di Kabupaten Banyumas, dengan jumlah responden sebanyak 135 orang dari enam unsur pemangku kepentingan sekolah. Keenam unsur tersebut terdiri atas kepala sekolah, bendahara, guru, anggota komite sekolah, orang tua siswa, dan siswa. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa hambatan dan kendala teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah meliputi ketidakmandirian sekolah dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD, perbedaan periode penganggaran APBD dengan RAPBS, tidak adanya pedoman teknis dalam penyusunan RAPBS, penggunaan dana komite sekolah, dan tata cara pembukuan, serta keterlambatan persetujuan RAPBS oleh kepala Dinas Pendidikan. Hasil pengkajian mengenai peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, keahlian komputer, dan bimbingan teknis yang diikuti bendahara menunjang kualitas pelaksanaan pekerjaan perbendaharaan. Teknologi informasi oleh pengelola keuangan dimanfaatkan sebatas untuk sarana penunjang dalam membantu menyelesaikan pekerjaan perbendaharaan. Kelemahan dan kendala dalam faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Secara umum, pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan. Kontribusi utama penelitian ini adalah rekomendasi untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Rekomendasi tersebut adalah perlu ditetapkannya sekolah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana APBD menjadi fleksibel. Di samping itu, perlu juga diterbitkan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana komite sekolah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi pemerintahan. Perlu dilakukan lebih banyak studi mengenai pengelolaan keuangan sekolah sebagai bagian dari praktek akuntansi pemerintahan. "

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui praktik akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat di Jakarta dan sekitarnya (PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, dan LAZISMU) dan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemberi dana terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini difokuskan pada administrasi, keuangan dan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan jika akuntabilitas dan tranparansi lembaga amil zakat dalam hal administrasi, keuangan, dan program sudah cukup baik. Namun dalam pengelolaannya masih banyak karyawan yang mempunyai tugas ganda, dan belum adanya sanksi/peraturan jelas akan tindak korupsi.Selain itu berdasarkan persepsi pemberi dana, praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat sangatlah penting.

---

This research aims to determine the accountability and transparency practices undertaken by some zakat institutions in Jakarta and surrounding areas and to find out how the perception of donors on the practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions. Object of the research are PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, and LAZISMU. Accountability and transparency in this research focus on administrative, financial and program. The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews, observation and questionnaires.

Results show if accountability and transparency zakat institutions in administration, finance, and the program is good enough. However, the management is still a lot of employees who have the dual task and the lack of sanctions / regulations would expressly corruption. Beside that based on the perception of donors, practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions is essential."

"ABSTRAKKemacetan di Jakarta menjadi salah satu masalah utama yang belum terselesaikan hingga kini. Salah satu penyebab kemacetan adalah kegiatan pendidikan. Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan (2014) terdapat 16% penduduk jakarta yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Studi duku dinas perhubungan jakarta selatan pada tahun 2013 juga menunjukkan terdapat 10 sekolah penyebab terjadinya kemacetan. Untuk itu, diperlukan penelitian untuk mencari variabel-variabel yang paling berpengaruh dan membentuk model transportasi yang berkaitan dengan perjalanan siswa ke sekolah agar dapat memahami bangkitan perjalanan secara terukur. Model tersebut dibentuk dengan metode Regresi Linierdengan data yang diperoleh dari sampel kuesioner di enam sekolah di Jakarta selatan. Analisa dan validasi model dilakukan dengan membandingkan jumlah Person Trips yang terbentuk dengan hasil metode Category Analysis. Jumlah Trip Generation Rate kemudian dapat dihitung berdasarkan jenjang dan karakteristik lokasi sekolah. Hasil model menunjukkan kondisi sosial ekonomi siswa seperti ukuran keluarga, pendapatan, kepemilikan kendaraan dan komponen perjalanan siswa seperti waktu, biaya dan jarak merupakan variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap jumlah bangkitan perjalanan siswa ke sekolah. Adapun variabel sekolah yang berpengaruh adalah jumlah kelas. Hasil perbandingan menunjukkan jumlah Person Trips dan Trip Generation rate antara model regresi dan Category Analysis mendekati atau sama. Nilai Trip Generation Rate per m2 luas sekolah yang terdiri dari tarikan dan bangkitan perjalanan sekolah adalah sebagai berikut : Sekolah Dasar Negeri (0.23 dan 0.20), Sekolah Menengah Pertama Negeri (0.35 dan 0.32), Sekolah Menengah Atas Negeri (0.25 dan 0.24), sekolah di wilayah perbatasan (0.24 dan 0.22) dan sekolah di pusat kota (0.31 dan 0.29).

---

ABSTRACT

Congestion in Jakarta became one of the major unresolved problem until now. One of causes is school acitivity. Jakarta Education Agency (2014) stated there is 16% of population which involved in school activity. Study of the South Jakarta Transportation Agency in 2013 indicates there are 10 schools that cause congestion. Therefore, it is necessary to study the most influential variables and create transportation models related to student traveling to school in order to understand measurable trip generation. The models are formed using Linear Regression Methode with data obtained from sample of Bangkitan perjalanan..., Pameliantoro Dhani Grahutama, FT UI, 2016

xii Universitas Indonesia

questionnaires in six schools in South Jakarta. Analysis and validation models were conducted by compare the Person Trips values with the result of Category Analysis method. Then, amount of Trip Generation Rate was calculated based on school level and characteristic of location. The models show that students?s socio-economy such as family size, income, vehicle ownership and component of student travel such as time, cost and distance are the most influential variables on the number of trip generation of student travel to school. The number of class is also the influential variable. The results showed similarity of the number of Person Trips and Trip Generation Rate value are between the regression model and Category Analysis. The values of Trip Generation Rate per m2school area consisting attraction and generation school trip are as :State Elementary School (0.23 and 0.20), State Junior High School (0.35 and 0.32), State High School (0.25 and 0.24), Schools in Border Area (0.24 and 0.22) and Schools in Central City (0.31 and 0.29)."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada suatu Perseroan Terbuka menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun fokus penelitian yaitu bagaimana suatu PT TBK menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menurut UUPT dan menganalisis apakah prosedur hukum pemberhentian anggota Dewan Komisaris pada PT. Megapolitan Development Tbk dalam Putusan No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. telah memenuhi pinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UUPT. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris harus dilakukan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kemudian kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham dan pertanggungjawabannya dituangkan dalam laporan dari Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PT.

---

This thesis discusses about the principles of transparency and accountability in the public company under the Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. The focus of the research is how a public company apply the principles of transparency and accountability by the Company Law and legal procedures to analyze whether the dismissal of members of the Board of Commissioners of PT. Megapolitan Development Tbk in State Court Decision No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. has met the principles of transparency and accountability as stipulated in the Company Law. Results of studies using normative methods shows that the principles of transparency and accountability in the discharge of the members of the Board of Commissioners has to do with the mechanism of the General Meeting of Shareholders. Then the agreement must be set forth in the General Meeting of Shareholders Deed and accountability outlined in the report of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the company."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis praktik akuntabilitas dan transparansi informasi pada peer-to-peer (P2P) lending syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya risiko gagal bayar atau fraud (kabur dengan uang pemberi dana) yang terjadi pada P2P lending. Oleh sebab itu, P2P lending syariah di Indonesia yang saat ini berizin dari OJK hanya 7 perusahaan, praktik akuntabilitasnya perlu dievaluasi terutama bagaimana pertanggungjawaban P2P lending terhadap pemberi dana, agar terhindar dari gagal bayar atau fraud (kabur dengan uang pemberi dana) seperti yang terjadi pada P2P lending konvensional. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif pada tiga perusahaan P2P lending syariah di Indonesia. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan CEO atau perwakilan manajemen lainnya dari P2P lending syariah, pemberi dana, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang mengawasi P2P lending syariah. Sesuai dengan teori logika kelembagaan, ditemukan bahwa faktor atau pihak yang mendorong penerapan akuntabilitas pada P2P lending syariah berasal dari internal perusahaan sendiri (material carriers) dan regulator (symbolic carriers). Namun terdapat praktik decoupling (tidak mematuhi) terhadap peraturan dikarenakan actor membatasi informasi tertentu dari penerima dana yang perlu diungkapkan kepada pemberi dana. Selain itu, temuan lainnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa dua perusahaan lebih menekankan pada upward accountability, sementara satu perusahaan menyeimbangkan antara downward accountability dan upward accountability. Dari segi transparansi, masih terdapat asimetri informasi antara pemberi dana dan penerima dana karena adanya peraturan perlindungan data pribadi. Terakhir, P2P lending syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memberikan masukan dan nasihat terhadap kesesuaian transaksi dan akad pada P2P lending syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan literatur sebelumnya, yang belum membahas praktik akuntabilitas pada P2P lending syariah.

---

The objective of this study is to evaluate and analyze accountability and information transparency practices in sharia peer-to-peer (P2P) lending. This research is motivated by the default or fraud risk (run off with funder funds) that occurs in P2P lending. Therefore, there are only 7 sharia P2P lending companies in Indonesia that are currently licensed by the OJK, their accountability practices need to be evaluated, especially how sharia P2P lending is accountable to funders, so as to avoid default or fraud (run off with funder funds) as happened in conventional P2P lending. This study uses a case study method with a qualitative approach to three sharia P2P lending companies in Indonesia. Semi-structured interviews were conducted with CEOs or other management representatives from sharia P2P lending, funders, and the Financial Services Authority (OJK) as the regulator that oversees sharia P2P lending. In accordance with the theory of institutional logic, it was found that the factors or parties that encourage the implementation of accountability in sharia P2P lending come from the company's own internal (material carriers) and regulators (symbolic carriers). However, there is a practice of decoupling (not complying) with regulations because actors limit certain information from borrowers that need to be disclosed to funders. In addition, other findings from this study indicate that two companies place more emphasis on upward accountability, while one company balances downward accountability and upward accountability. In terms of transparency, there is still an information asymmetry between funders and borrowers due to personal data protection regulations. Finally, sharia P2P lending has a Sharia Supervisory Board (DPS) whose function is to provide input and advice on the compliance of transactions and contracts in sharia P2P lending with sharia principles. This research contributes to filling the gap in the previous literature, which has not discussed accountability practices in sharia P2P lending."