Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perintah Jabatan merupakan salah satu bentuk dari dasar penghapus pidana. Hal ini termuat dalam Pasal 51 KUHP. Unsur yang menarik dalam Pasal 51 KUHP adalah mengenai ambtenaar pejabat/pegawai negeri yang hal ini tidak terdapat penjelasannya, dalam KUHP hanya terdapat perluasan maknanya saja. Hubungan Atasan dan Bawahan yang tercantum dalam Pasal 51 KUHP merupakan suatu hubungan yang bersifat publik. Namun, pada penerapannya Hakim dalam pertimbangannya menerapkan Pasal 51 KUHP bukan hanya pada orang-orang yang termasuk dalam pengertian ambtenaar yang diperluas oleh KUHP, melainkan hingga sektor swasta. Hal ini menunjukan bahwa pada penerapannya Pasal 51 KUHP sudah berkembang. Perkembangan ini dibuktikan dengan berbagai macam putusan yang terlihat bahwa Pasal 51 KUHP digunakan karena pada zaman sekarang hal tersebut sangat dibutuhkan terlebih apabila seseorang Bawahan melakukan sesuatu Tindak Pidana atas perintah dari Atasan. Selain itu perkembangan ini juga sangat erat hubungannya dengan perkembangan ajaran penyertaan. Akan tetapi bukan berarti setiap perintah yang diberikan oleh Atasan merupakan suatu perintah yang akan menghapuskan pidana, tetap ada batasan mengenai perintah tersebut untuk dipertanggungjawabkan. Demikian, perkembangan Pasal 51 KUHP bukan hanya untuk menghapuskan pidana seseorang melainkan tetap melihat batasan mengenai hal yang diperintahkan dari Atasan kepada Bawahan.

---

The order of an official is one of the basic forms of the abolition of a criminal sanction. It rsquo s written in article 51 of the criminal code. An interesting aspect about article 51 is about meaning of ambtenaar official civil servants , which hasn rsquo t explained. In the criminal code, there rsquo s only an expansion of its meaning. Relationship between a superior and their subordinate, which is written in article 51 of the criminal code, is only regulated in public relationship. However, Judges implement article 51 of criminal code in their decision not only to people who are included in the expansion of ambtenaar in the criminal code, but to the private sector too. This situation shows that the implementation of article 51 of the criminal code have developed. This development is evidenced by the wide variety of decisions, which article 51 of the criminal code has been using. Because nowadays, it is very necessary, especially when someone does a crime on orders from their superior. Furthermore, this development is closely related with the development of participation. But this doesn rsquo t mean that every order from the superior is a reason to eliminate criminal sanctions, since there are limits regarding the order that makes the subordinate accountable for their actions. So, the development on article 51 of the criminal code is not just to erase criminal sanctions for a subordinate undertaking orders from their superior, but it also has to be within the limits set by the superior to the subordinate. "

"ABSTRAKSejak Reformasi 1998 hingga tahun 2017, jumlah kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia meningkattajam dari 9 kasus menjadi lebih dari 88 kasus. Dalam kasus-kasus tersebut Pasal 156a KUHP menjadi pasalyang sering digunakan baik dalam amar putusan hakim. Skripsi ini membahas sejarah dan perkembangan delikpenodaan agama dalam hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Undang-UndangNo. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Permasalahan yangkerap muncul dalam penerapan Pasal 156a KUHP di pengadilan adalah mengenai tidak jelasnya tolak ukurperbuatan sebagai dasar terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penodaan agama. Untuk menganalisis masalahtersebut, dilakukan penelitian normatif dengan berfokus pada analisis peraturan perundang-perundangan pidana,pendapat ahli hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesimpangsiuran terkaitmodel penanganan kasus penodaan agama di Indonesia. Selain itu, terdapat perbedaan dalam pemaknaan Pasal156a KUHP di kalangan akademisi maupun praktisi yang memaknai konstruksi pasal ini sebagai gabungan unsurtindak pidana yang bersifat kumulatif dan yang memaknainya secara alternatif. Dalam praktiknya di pengadilan,hakim cenderung menerapkan Pasal 156a KUHP dengan konstruksi huruf a dan huruf b dalam pasal tersebutsecara alternatif namun tanpa pertimbangan hukum yang memadai. Kata Kunci: penodaan agama, penistaan, pasal 156a KUHP, analisis putusan, hukumpidana

---

ABSTRACTThe number of blasphemy cases have increased significantly from only 9 cases in the New Order 1967 1998 tomore than 88 cases in the post Reformation era. Those cases have brought people to jail using article 156a ofIndonesian Criminal Code KUHP . This thesis discusses the history and the development of blasphemy lawwhich is regulated in the article 156a of the Indonesian Criminal Code and Law No. 1 PNPS of 1965 onPrevention of Misuse and or Blasphemy. The implementation of the law has brought problems related to theunclear criteria to elucidate the elements of the blasphemous acts. To analyze the problem, the author conducteda normative research focusing on the analysis of the criminal provision, jurists opinion, and a number of courtdecisions. This research shows that there is an inconsistency to handle blasphemy cases in Indonesia. There aretwo dominant views among the academics as well as the practitioners in defining blasphemy as it is stipulated inthe article of 156a Indonesian Criminal Code. The first view believes that the construction of the article is ldquo adouble offence rdquo double opzet in which all its elements should be proven while the other side interprets the aand b elements in the article alternatively. This thesis concludes that the judges tend to apply article 156a byinterpreting the a and b elements in the article alternatively without some adequate legal arguments. Keywords blasphemy defamation of religion article 156a Indonesia rsquo s Criminal Code verdict analysis criminal law. "

"Saat ini, tindak pidana penyerobotan tanah sering kali terjadi dengan semakin banyaknya populasi dan kepentingan manusia dengan jumlah tanah yang tersedia tetap sama. Tindak pidana yang termuat dalam Pasal 167 KUHP semula hanya melindungi hak bertempat tinggal, namun perkembangannya menjadi pasal yang digunakan untuk tindak pidana penyerobotan. Begitu pentingnya tanah menjadi pemicu munculnya perkara-perkara yang saling bersinggungan atas satu kasus yang sama. Lembaga prae judicieel geschil menjadi jembatan atas perkara-perkara tersebut baik perkara pidana, perdata, bahkan tata usaha negara demi memberikan kepastian hukum bagi para justiabelen khususnya untuk mencegah lahirnya putusan yang bertentangan. Mulanya prae judicieel geschil diatur dalam ketentuan Pasal 29 AB. Sementara dalam KUHP, lembaga prae judicieel geschil dimuat dalam Pasal 81 sedangkan di luar KUHP diatur dalam PERMA 1/1956, SEMA 4/1980, KUHPerdata hingga UU PTUN. Dengan metode yuridis normatif dan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, ditemukan berbagai persoalan praktik dalam penerapan lembaga prae judicieel geschil dalam kasus penyerobotan. Ketentuan Pasal 81 KUHP tidak dengan tegas menentukan siapa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penundaan schorsing , namun dengan merujuk KUHAP pasal tersebut merupakan kewenangan Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas ke Pengadilan. Sementara itu, PERMA 1/1956 maupun SEMA 4/1980 dengan tegas menentukan kewenangan itu berada pada tangan Hakim. Ketentuan-ketentuan tersebut bukan merupakan kewajiban bagi Hakim untuk melakukan penundaan, justru hal ini merupakan kebijaksanaan Hakim untuk menentukan sikap. Dengan kasus yang beragam, penggunaan prae judicieel geschil harus ditinjau secara kasuistis yang mana bila perkara pidana dan perdata sekaligus berjalan sebaiknya dilakukan koordinasi internal dari masing-masing Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

---

Nowadays, criminal acts of annexation have raised in numbers since there is significant increase of human population and business but at the same time areas of land are definitive. Article 167 Indonesia Criminal Code was formed to protect right to reside in the first place but through many progresses and precedents it is now used as an article that penalizes land annexation. The need of land in many sectors has triggered the entry of registered cases in various fields of law for only one matter of annexation and ownership. The institution of prae judicieel geschil is one meeting point among the existing criminal, civil, or even state administration cases. It aims to provide law certainty for justiabelen especially to prevent contradictions among verdicts or civil decisions even state administration resolutions. Prae judicieel geschil has been regulated in Article 29 Algemeine Bepalingen. On the other hand, it is also expressed in Article 81 Indonesia Criminal Code, Supreme Court Rule Number 1 Year of 1956, Supreme Court Circular Letter Number 4 Year of 1980, Indonesia Civil Code, and State Administration Act. By means of normative juridic method and interviewing legal practitioners, this research found numerous issues of prae judicieel geschil implementation especially in annexation cases. Article 81 Indonesia Criminal Code does not directly assert whom has the competence to postpone criminal process. Reffering to definition in Indonesia Criminal Procedure Code, it is related to Public Prosecutors competence to register the criminal cases to Court. Instead, Supreme Court Regulations as stated above have clearly affirmed that the authority relies on Judges rsquo wisdom and comprehension. Considering the vary of cases Judges will proceed, implementation of prae judicieel geschil should be examined case by case and supported by coordiations of the involving Judges."

"Awal tahun 2000, kasus penipuan dengan menggunakan hipnotis mulai marak bermunculan. Biasanya, dalam kondisi 'tidak sadar', korban harus kehilangan barang berharga setelah sebelumnya berinteraksi dengan pelaku baik sekadar berkomunikasi ataupun bersentuhan langsung. Selain digunakan di dunia medis, hipnotis ternyata juga diklaim sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu tindak pidana oleh masyarakat. Seringkali yang terjadi adalah seseorang menjadi korban dari suatu tindak pidana penipuan dan mengklaim bahwa dirinya dikenai hipnotis oleh si pelaku tindak pidana sehingga tidak memiliki daya untuk melawan. Namun kemudian muncul pertanyaan bahwa apakah penggunaan hipnotis dalam melakukan kejahatan ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau tidak. Jika melihat pada artikel-artikel berita, kebanyakan polisi menggunakan pasal penipuan untuk menjerat pelaku hipnotis yaitu Pasal 378 KUHP dengan alasan bahwa hipnotis dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat sesuai Pasal 378 KUHP.

---

In the beginning of year 2000, fraud cases which used hypnotic as its method were starting to emerge. Often, in the state of 'unconsciousness', the victims had to lost precious possessions after interracting with the perpetrators, whether it's only by communicating or direct contact. Aside from being used in medical treatment, hypnotic practices had also been claimed as one of the means to do crime. Victims of fraud cases often claimed that they were being hypnotized to the point that they couldn't fight back. But then, arise questions whether the use of hypnotic practice as a mean to do crimes is one of the offences regulated in Indonesian Penal Code or not. Many investigators from police force used the fraud article in Indonesian Penal Code to ensnare the perpetrators, that is Article 378 of Indonesian Penal Code with reasoning that hypnotic practices can be categorized as knavery, according to Article 378 of Indonesian Penal Code."

"ABSTRAKKewajiban mencatatkan saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus Pemegang Saham (DKPS) merupakan kewajiban Direksi Perseroan, demikian dinyatakan dalam Pasal 50 Jo. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah adanya Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Karena salah satu fungsi dari keberadaan DPS adalah untuk mengetahui jumlah suara yang legal dalam menentukan kuorum rapat dalam pelaksanaan RUPS. Selain itu pentingnya DPS dalam setiap transaksi bisnis suatu perseroan adalah untuk mencegah atau menghindari suatu transaksi yang mencurigakan yang dapat merugikan perseroan, seperti transaski afiliasi, monopoli, insider trading, dll. Namun, selama ini pelaksanaan ketentuan tersebut tidaklah seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang. Pada prakteknya terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi terkait pelaksanaan pengadaan DPS dan DKPS, banyak masyarakat yang masih menganggap hal tersebut bukanlah sesuatu yang urgent atau prinsipil dalam menjalankan suatu perusahaan, sehingga banyak pihak yang mengesampingkan pelaksanaannya, meskipun pada dasarnya sebagaian besar telah memahami arti penting pelaksanaan ketentuan tersebut sebagai suatu kewajiban hukum, maupun dalam konteks bagian dari penerapan teori Good Corporate Governance dan teori fiduciary duty, akan tetapi kesadaran hukum tersebut tidak selalu diikuti dengan kepatuhan hukum, dimana masyarakat banyak yang memandang ketentuan tersebut bukanlah sebagai ketentuan hukum yang berdaulat.

---

ABSTRACTThe obligation of listing the company share into registration of Shareholders List and The Special Shareholders List to be the responsibility of the executive director, it is clearly stipulated in Article Number 50 Jo. The Article Number 101 the Government Regulation Number 40 The Year of 2007 in regard with the private company. One thing which is to be considered in writing the minute of General Shareholders Meeting, that is availability of the Shareholders List of the mentioned private limited company. By means to conform to the one of the function of Shareholders List is to know the number of legal votings to decide the acceptable condition in executing of the General Shareholders Meeting. Beside, the important of Shareholders List in any business transaction of the Private Limited Company is to prevent or avoid any suspecting transaction which will make the company suffering lost, among others the transaction of affiliation, monopoly, inside trading, etc. But, in the application of that regulation so far it could not meet as determine by the Government Regulation. In working out the terms and condition of it has always founds some constraints which must be faced accordingly in working out to prepare Shareholders List and The Special Shareholders List. Commonly the society look upon and consider it as not urgent or principly in operating the company, therefore many people does not pay attention so much on its terms application. Although as a matter of fact most of the society are quite aware of its importance as the law obligation, in which also in context with apart of Good Corporate Governance and the theory of fiduciary duty, but this awareness of it, is not always follow by the law enforcement, in which most society look upon that terms and condition considered as unofficial legal law."

"RUU KUHP telah menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang berada di bawah lingkup kesusilaan. Rumusan pasal 488 sangat potensial untuk menimbulkan masalah baru bagi perempuan. Terutama perempuan memiliki kendala dalam mengakses identitas hokum. Pasal ini merupakan refleksi dari gagalnya para ahli hokum yang merumuskan undang-undang dalam memahami pengalaman perempuan terkait dengan aksesnya atas hak untuk memperoleh identitas hokum, terutama dalam konteks relasi dengan pasangan. Hokum pidana bukanlah jawaban atas semua masalah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan data baik yang diperoleh dari suatu penelitian lapangan terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hokum adat, yang dilaksanakan oleh penulis beserta tim dari Bidang Studi Hukum dan Masyarakay pada 2015, 2016, dan 2017 di wilayah Indonesia Timur; maupun data hasil analisis teks hokum dan nonhukum. Keseluruhan metode dan analisis atas temuan penelitian menggunakan feminist legal studies feminist legal theoris."

"Akta wasiat tergolong akta partij dimana berisi kehendak penghadap, sehingga Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta wasiat. Demikian tersebut apabila yang ditetapkan dalam wasiat adalah harta benda milik pewaris sendiri. Dalam tesis ini, pewasiat dalam wasiatnya menghibahwasiatkan harta benda milik orang lain kepada ahli warisnya. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif dan data dianalisa dengan metode kualitatif. Simpulan penelitian menyatakan bahwa akta wasiat yang berisi hibah wasiat benda milik orang lain sesuai dengan Pasal 966 KUH Perdata adalah batal dan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata maupun administratif. Hasil penelitian menyarankan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap seksama sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris serta dalam pemenuhan kebutuhan kliennya tidak melanggar kepentingan masyarakat sehingga dapat mencegah tuntutan dari klien maupun pihak ketiga dikemudian hari.

---

Testament is classified as "partij" deed which consists of testator's will, therefore the Notary is not responsible for the content of the testament. The Notary holds no responsibility only if what is stipulated on the testament regarding the testator's properties. In this case, the testator upon deciding the testament, bequest others properties to the heir. This is an act against the law for violating the subjective rights of other. This research is in the form of normative juridical with the typology of prescriptive research that analyzed qualitatively.

The conclusion of the research stated that the testament consisting of bequest of other's property, in accordance with Article 966 Indonesian Civil Code, is null & void and the Notary can be held accountable. The research results suggest that a Notary in performing his duty must act accordingly with Article 16 verse (1) letter a of Act of Notary Profession and in meeting client's needs the Notary must not violate public interest, so it could avert claims from client and third party in days to come."

"Pengaturan pengelolaan sumber daya migas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber daya migas saat ini dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Adapun Kontrak Kerja Sama saat ini dilakukan dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) yang dilakukan antara SKK Migas dan Kontraktor yang berasal dari perusahaan minyak nasional maupun asing. Namun rupanya sistem pengelolaan sumber daya migas saat ini dianggap tidak sesuai dengan amanah yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai cita-cita Indonesia dalam melakukan penguasaan atas sumber daya migasnya. Diantaranya adalah karena terdapatnya pengusahaan asing yang melakukan pengelolaan sumber daya migas, sistem pengelolaan yang dilakukan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract), dan sumber daya migas yang tidak dikelola langsung oleh Perusahaan Negara. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemahaman atas perkembangan sistem pengelolaan sumber daya migas, bentuk kerja sama pengelolaan sumber daya migas berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta analisis pengelolaan sumber daya migas saat ini yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman terhadap sistem pengelolaan migas dengan berbasis Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) saat ini tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, penguasaan negara yang terkandung dalam cita-cita Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini tidak memenuhi unsur pengelolaan langsung yang dilakukan oleh Negara.

---

Oil and gas operation Natural Oil and Gas Act No. 22 year 2001 regulate that in managing oil and gas is performed based on Contract. The contract is currently performed in the form of Production Sharing Contracts that made between SKK Migas and Contractors that come from both national and foreign oil companies. But apparently the oil and gas operation system is currently considered not in accordance with the mandate contained in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as the ideals of Indonesia in controlling the oil and gas resources. The reason told among them are due to the presence of foreign that conduct oil and gas resource operation, operation system that been done under Production Sharing Contracts, and oil and gas resources that has been not managed directly by the State Company. The issue in this thesis are the understanding of the history of oil and gas resource operation system, forms of cooperation operation of oil and gas resources under Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as well as the analysis of the operation of today's oil and gas resources in accordance with Article 33 paragraph (3) 1945 Constitution. The method used in analyze this thesis is a normative juridical. The result of this study is the understanding of the oil and gas operation system based on production sharing contracts today is not contrary to Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, the control of the state contained in the ideals of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution as interpreted by the Constitutional Court does not currently meet the elements of direct operation by the State."

"Tesis ini menganalisis Putusan Perkara Perdata yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungaliat Nomor 05/PDT.G/2003/PN.SGT, juncto Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 124/PDT/2003/PT.PLG, juncto Mahkamah Agung Nomor 1823K/PDT/2004. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah kedudukan serta perlindungan hukum terhadap pembeli rumah dan tanah hasil jual beli melalui proses lelang, dimana masih terdapat penyewa yang melakukan gugatan terhadap pembeli lelang berdasarkan ketentuan Pasal 1571 Juncto Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan evaluatif dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap pustaka hukum sebagai data sekunder yang dirancang dengan Case Study Design, data dihimpun melalui studi dokumen. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan sewa-menyewa rumah antara orang tua pemilik rumah dengan orangtua penyewa yang diteruskan oleh penyewa yang dilakukan dengan menggunakan hukum adat tidak menyebabkan timbulnya kewajiban bagi pemilik rumah untuk menerima kelanjutan hubungan sewa menyewa, dan tidak pula menjadi alasan hukum atas berhaknya penyewa sebagai pihak pembeli utama yang harus didahulukan kepentinganya.Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan adanya perlindungan hukum terhadap pembeli lelang, dimana Mahkamah Agung menilai bahwa hubungan sewa menyewa berdasarkan Hukum Adat yang dilakukan secara lisan harus secara hukum berakhir setelah 3 (tiga) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Permukiman dan Perumahan.

---

This thesis analyzes the verdict of civil case which is decreed by the First Instance Court Region Sungailiat Number 05/PDT.G/2003/PN.SGT, juncto Appellate Court of South Sumatra Number124/PDT/2003/PT. PLG, juncto Supreme Court Number 1823K/PDT/2004. The main topic which is discussed in this thesis relates on the position and law protection toward the house purchaser and land of auction off, where there is still a tenant who claims the purchaser based on certainty Section 1571 juncto 1576 Code of Civil Law. Juridical Normative Research Method by means of evaluative approach with literature method is employed in this study. Research on normative laws is used to conduct research on law literature as secondary data which is designed through Case Study Design. The data of this research are collected through document. This study concludes that residential tenancy agreement between the landlord?s parent and the tenant's parent which is kept by the tenant by using customary law does not make any obligation for the landlord to maintain the agreement, and also does not become the judicial reason for deserving the tenant as the main purchaser who will be the major priority. It means that law protection exists to the auction purchaser, where the Supreme Court evaluates that tenancy agreement which is based on customary law which is held through oral agreement has to become extinct in accordance with law after three years the act of Regulation Number 4 Year 1992 about Residential and Housing."