Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam mendukungpembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari memajukankesejahteraan umum. Dalam pelaksanaannya permasalahan lalu lintas masihsering terjadi, salah satunya kemacetan. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa permasalahan lalu lintas dapatdiselesaikan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang terdiri daribeberapa kegiatan, salah satunya pengaturan. Pengaturan tersebut merupakanaspek penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagimasyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini dibahas mengenaidua poin penting, yaitu pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara danhubungan antar tingkat dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini penulismengambil contoh pelaksanaan manajemen dan rekayasa di DKI Jakarta danKawasan Puncak Kabupaten Bogor. Bentuk penelitian ini bersifat yuridisnormative dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Daripenelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalampelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dan hubungan antar tingkatpemerintahan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

---

ABSTRACTTraffic has a strategic role in supporting the national development and integrationas part of the efforts to improve the public welfare. However, traffic problems stillfrequently occur, and one of it is congestion. Law Number 22 Year 2009concerning Road Traffic and Transportation set that the traffic problems can beresolved by traffic management and engineering, which covers several activities,such as arrangement. The arrangement which contain the determination on thepolicy on road, is important to ensure legal certainty and legal protection for thepublic. Regarding to the matters, this research discusses about two main points,which are the state administration law function and the relationship between levelsof government. In this research, the author take the example of theimplementation of traffic management and engineering in Jakarta and Puncak areaof Bogor Regency. This research form method is normative. This research alsouse literature research method. From this research, it can be concluded that thereare still many problems regarding to the state administration law function and therelationship between levels of government in the implementation of trafficmanagement and engineering."

"RINGKASANKabupaten Dati II Bogor mempunyai luas wilayah 3.440,72 Km2 atau 344.072 Ha. Ada seluas ± 101.138 Ha atau 29,39% dari luas wilayah tersebut berada dalam Kawasan Puncak yaitu wilayah penanganan khusus penataan ruang dan penertiban serta pengendalian pembangunannya diatur dalam Keppres Nomor 48 Tahun 1983 dan Keppres Nomor 79 Tahun 1985. Wilayah penanganan khusus dimaksud secara administratif untuk Kabupaten Dati II Bogor terdiri atas 11 kecamatan (sekarang menjadi 13 kecamatan) yaitu:Kecamatan CiawiKecamatan CibinongKecamatan CimanggisKecamatan CisaruaKecamatan CiteureupKecamatan Gunung PutriKecamatan Gunung SindurKecamatan SawanganKecamatan Kedung Halang (Sukaraja)Kecamatan ParungKecamatan Semplak (Kemang)Kecamatan MegamendungKecamatan LimoDua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Ciawi dan kecamatan Cisarua termasuk Kawasan Pariwisata Puncak, di samping itu Kawasan Puncak memiliki keunikan dan peran, diantaranya yang terpenting adalah :Konservasi tanah dan air bagi wilayah aliran sungai Ciliwung dan Cisadane.Konservasi Flora dan Fauna.Di samping kedua peranan di atas, juga Kawasan Puncak memiliki keindahan alam, udara nyaman dan sejuk, sehingga mendorong terjadinya migrasi dan pertambahan penduduk dan tidak dapat dihindari hukum ekonomi terjadi yaitu tingginya permintaan atau keinginan untuk menguasai atau memiliki tanah oleh berbagai pihak, mengakibatkan harga tanah di Kawasan Puncak menjadi mahal dan dapat digunakan sebagai komoditi ekonomi. Dengan demikian kawasan ini cenderung untuk dieksploitir dengan cara pembangunan rumah, vila dan hotel oleh masyarakat, tanpa memperhatikan kriteria lokasi dan standar teknis pembangunannya, bahkan membuat danau buatan yang diairi dengan cara merombak dan membendung aliran sungai Ciliwung.Menyadari betapa besarnya kontribusi Kawasan Puncak terhadap fungsi lingkungan, maka pemerintah berupaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang berlarut-larut dengan cara pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana detail tata ruang Kawasan Puncak. Hal ini memerlukan usaha penertiban kembali agar pengendalian dan usaha penertiban pemanfaatan Kawasan Puncak khususnya yang berada di Kabupaten Dati II Bogor dapat dicapai, diperlukan adanya suatu sistem administrasi.Tujuan Penelitian ini adalah :Untuk mengetahui hubungan sebab-akibat tetapi tidak timbal balik antara kebijaksanaan pemerintah, struktur organisasi , koordinasi unit kerja terkait sebagai satu kesatuan yang merupakan satu sistem administrasi dan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.Metode PenelitianMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian "Pengukuran Sesudah Kejadian" (PSK) yaitu penelitian yang tidak ada perlakuan yang dilakukan si peneliti atau ada perlakuan yang terjadi sebelum diadakan pengukuran tetapi perlakuan dimaksud tidak dilaksanakan oleh peneliti sendiri.Hipotesis Penelitian ini adalah :Tidak ada hubungan antara kebijaksanaan yang ditetapkan dan pelaksanaannya dalam pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.Tidak ada hubungan antara struktur organisasi dan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.Tidak ada hubungan antara koordinasi unit kerja terkait dan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.Kesimpulan hasil analisis adalahSesuai dengan hasil penelitian diketahui, bahwa sistem administrasi dalam pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor belum berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan tiga komponen utama dalam sistem administrasi yaitu kebijaksanaan pemerintah mengenai pengelolaan Kawasan Puncak, struktur organisasi sebagai unit kerja pelaksana pengelolaan Kawasan Puncak dan koordinasi unit kerja terkait belum tertata dengan baik.Berdasarkan pembahasan atas ketiga komponen sistem administrasi dimaksud, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut1. Kebijaksanaan pemerintah yang menetapkan tujuan penataan ruang Kawasan Puncak, tidak relevan untuk pengelolaan Kawasan Puncak, karena Kawasan Puncak memiliki keunikan (kekhususan) fungsi.2. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati II Bogor, di dalam pengelolaan Kawasan Puncak terdapat perbedaan-perbedaan yang meliputi perbedaan penetapan alokasi pemanfaatan ruang dan luas areal dari masing-masing lokasi perbedaan penetapan lokasi peruntukan.3. Sesuai dengan fungsi Kawasan Puncak yang harus tetap dijaga dan dipertahankan, makes perlu dilakukan tindakan sebagai berikutmencabut beberapa pasal dalam Keppres Nomor 79 Tahun 1985.mencabut beberapa pasal dalam Perda Nomor 3 Tahun 1988.mengatur dan menetapkan kembali pasal-pasal dalam Keppres dan Perda tersebut di atas setelah dilakukan penyesuaian.Khusus mengenai tujuan, agar ditetapkan dalam suatu redaksi yang lebih proporsional yaitu mencegah pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan yang telah ditentukan.4. Organisasi atau unit kerja yang diberikan wewenang untuk mengendalikan dan menertibkan pembangunan di Kawasan Puncak, balk di tingkat Propinsi Dati I Jawa Barat maupun di tingkat Kabupaten Dati II Bogor tidak mempunyai struktur organisasi, sehingga tidak memperlihatkan dengan jelas pembagian pekerjaan, departementalisasi, rentang kendali, dan pendelegasian wewenang. oleh karena itu, agar Menteri Dalam Negeri meninjau kembali Keputusan Menteri Islam Negeri Komar 22 Tahun 1989 tentang Tatalaksana Penertiban dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Puncak, sebagai landasan hukum pembentukan organisasi atau unit kerja.5. Pembentukan struktur organisasi yang akan menangani Kawasan Puncak dapat berbentuk lini dan staf, dengan sebutan Badan Otorita Kawasan Puncak. ini dimaksudkan untuk lebih menjamin pandekatan yang lebih terpadu, lintas sektoral dan lebih berpandangan jauh ke depan di dalam pengambilan keputusan.6. Pengelolaan Kawasan Puncak dengan pola organisasi seperti sekarang, larut dalam tugas-tugas rutinnya, sehingga dalam pengelolaannya umumnya bersifat reaktif yaitu lebih menanggapi masalah setelah masalah itu berkembang, mengakibatkan penanganannya menjadi mahal dan sulit dibanding bila masalah itu dicegah sebelum timbul. Oleh karena itu, unit kerja atau organisasi yang mengelola Kawasan Puncak lebih ideal berdiri sendiri yang setingkat dengan Bappeda Kabupaten dan bertanygung jawab langsung kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat.7. Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dan seluruh potensi organisasi, agar benar-benar mengarah pada sasaran yang sama secara efisien . Penyatu paduan gerak di maksud meliputi aspek keterpaduan kegiatan, keterpaduan waktu dan pelaksanaan serta aspek keterpaduan sasaran atau tujuan. Penyatupaduan gerak yang meliputi ketiga aspek tersebut belum sinkron dilaksanakan oleh TAT Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Puncak baik di tingkat Propinsi Dati I Jawa Barat, maupun Kabupaten Dati II Bogor. oleh karena itu, agar penyatupaduan gerak dari seluruh organisasi benar-benar mengarah pada sasaran yang sama, maka pola organisasi yang sekarang harus diganti dengan struktur organisasi lini dan staf, sehingga lebih memudahkan penyusunan jaringan koordinasinya baik secara interen maupun eksteren.ABSTRACTThe Administration System in the Management of Puncak Area in Bogor RegencyBogor Regency has an area of 3.440, 72 Km2 or 344-.072 Ha. The area is about 101.138 Ha or 29.39% of the area is located in Puncak Area i.e. the special management are for spatial planning and order and development control provided for in Presidential Decree Number: 48/1983 and Presidential Decree Number: 79/1985. It's mentioned that special management area, administratively for Bogor Regency comprises 11 subdistricts (now 13 subdistricts) i.e..Ciawi SubdistrictCibinong SubdistrictCimanggis SubdistrictCisarua SubdistrictCitereup SubdistrictGunung Putri SubdistrictGunung Sindur SubdictrictSawangan SubdistrictKedung Halang (Sukaraja) SubdistrictParung SubdistrictSemplak (Kemang) SubdistrictMegamendung SubdistrictLimo Subdistrict Two subdistrict i.e. Ciawi and Cisarua Subdistrict belong to Puncak Tourism Area; besides this Puncak Area has uniqueness and role, among others, the most important is:Soil and water conservation for Ciliwung and Cisadane watersheds.Flora and Fauna conservation.Besides the two roles above, Puncak Area also has natural beauty, fresh air, which encourages migration and increased number of population and economic law cannot be prevented from occurring i.e. high demand or wish to control or posses land by various parties, resulting in the price of land in Puncak Area becoming expensive and can be used as an economic commodity. Thus, this area tends to be exploited by developing houses, villas and hotels by the people, without taking into consideration the criteria of location and technical standards of criteria of location and technical standards of development, indeed a manmade lake has been constructed which is watered by damming the water of Ciliwung River.Realizing the great contribution of Puncak Area to the environmental functions, the government is making the effort to overcome prolonged environmental damage by utilization of the space in accordance with the detailed spatial planning of Puncak Area. This requires reorganization so that control and management of Puncak Area particularly those in Bogor Regency can be achieved through a system of administration.The objective of the Study is:To find out the cause-effect relations but not reciprocal between government policy, structure of organization, coordination of related work units as a unit constituting a system of administration and management of Puncak Area in Bogor Regency.Methods of Study is :The method of research used is that of "Measuring After the Event" that is a research without any treatment made by the researcher or if any made before measurement it is not done by the researcher himself.The hypothesis of the Study are:There is no related between the policy and its implementation in the management of Puncak Area in Bogor Regency.There is no related between the organizational structure and the management of Puncak Area in Bogor Regency.There is no related between work unit coordination and the management of Puncak Area in Bogor Regency.Conclusion of the analysis are:According to the results of the research, it is found out that the administrative system in the management of Puncak Area has not been functioning optimally. This is caused by three main components in the administration system i.e. Government Policy on Puncak Area management, structure of organization as an executive unit of management of Puncak Area and related work unit coordination has not yet been well ordered.Government policy which determines the objective of spatial planning of Puncak Area is not relevant to the management of Puncak Area, because it has a specific function.There are differences in the management of Puncak Area between central government and the regional differences in the allocation of spatial utilization and the areas of respective allocations differences in location of allocation.According to Puncak Area functions which should continue to be maintained and preserved, the following actions need to be taken:to revoke several articles in Presidential Decree Number 79 of 1985.to revoke several articles in Regional Regulation Number 3 of 1988.rearranging and restating the articles in the Presidential Decrees and Regional Government Regulations mentioned above after adjustments.a. Regarding the objectives in particular, these should be stated in a more proportional edition i.e.: to prevent the use of land which does not conform with stipulated allocation plan.The organization or work unit authorized to manage and control the development in Puncak Area at West Java Provincial level and at Bogor Regency level have no structure of organization, so that there is no clear job description, departmental division, span of control and delegation of authority. Therefore, the Minister of Domestic Affairs should review the Decree of the Minister Domestic Affairs Number 22/1989 concerning Procedures of Reorganization and Control of Development in Puncak Area, as the legal basis for the formation reorganize them.The structure of organization which will be managing Puncak Area may take the form of line and staff, called Puncak Area Authority. This is intended to guarantee more integrated approach, inter-sectoraly and be more forward looking in decision making.Puncak Area management under the present pattern of organization is more involved in routine tasks, so that in general management it is reactive in nature i.e. responding to problems only after the develop resulting in more expensive and difficult handling than if the problems are prevented before emerge. Therefore, it is more ideal that they work unit or organization managing Puncak Area should be independent at equal level with Regency Bappeda and reports directly to the Governor of West Java.Coordination is the union of movements of a l l organizational potentials, so that they really go towards common targets efficiently'. The union of movements concerned covers the aspects of activity integration time, integration and the implementation and aspects of integrated targets or objectives. The integration of movements covering all three aspects have not been synchronized implemented by TAT Development and Control of Puncak Area Development at West Java Provincial level as well as at Bogor Regency level. Therefore, so that the integration of movements of the entire organization is really going towards common targets, present pattern of organization should be changed to line and staff structure of organization, so that it will be better, internally as well as externally."

"ABSTRAKKemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari. Masalah transportasi diKabupaten Bogor merupakan masalah yang sangat kompleks, terutama yangterkait dengan kendaraan umum dan kemacetan. Terkait dengan masalahkendaraan umum, banyak pengguna kendaraan umum yang mengeluh mengenaiketidaknyamanan dan ketidakamanan dalam menggunakan kendaraan umum.Belum lagi masalah kemacetan yang merajalela, terutama di Kabupaten Bogor,yang dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan ruasjalan, semakin membuat ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Ditinjau darijenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitupeneliti sangat tergantung terhadap informasi dari objek/partisipan pada ruanglingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yangsebagian besar terdiri atas kata-kata/teks dari partisipan, menjelaskan danmelakukan analisa terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subyektif.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulandata, reduksi data, dan display data. Hasil penelitian diketahui bahwa Strategiyang digunakan yaitu sistem satu arah belum mampu menjawab persoalanmendasar tentang fenomena lalu lintas di Jalur Puncak Bogor dimana strategitersebut hanya mampu mengatasi jangka pendek dan sesaat yang tidak dapatdiharapkan dalam mengatasi solusi permasalahan yang bersifat permanen, makauntuk itu perlu digunakan strategi jangka panjang dalam pengelolaan lalu lintasJalur Puncak Bogor dengan mengalihkan fungsi penggunaan kendaraan pribadikepada transportasi massal

---

ABSTRACTTraffic congestion becomes a daily problem. The transportation problem in BogorRegency is a very complex problem, especially related to public transportationand congestion. In relation to the issue of public transport, many users of publicvehicles complain about the inconvenience and insecurity in using publictransport. Not to mention the rampant congestion problem, especially in BogorRegency, which is due to the imbalance between the number of vehicles and roadsegments, the more inconvenience for road users. Judging from the data type ofresearch approach used in this study is a qualitative approach. The meaning ofqualitative research is the researcher is very dependent on information from theobject participants on a wide scope, the question of a general nature, the datacollection consisting mostly of the words text of the participants, explain andanalyze the words and conduct research subjectively. Data analysis techniquesused in this study is data collection, data reduction, and data display. The resultof the research is known that the strategy used is one way system has not beenable to answer the fundamental problem about traffic phenomenon in Bogor Peakwhere the strategy is only able to overcome the short term and moment that cannot be expected in overcoming the solution of problems that are permanent,therefore it is necessary used a long term strategy in the management traffic bytransferring the function of private vehicle use to mass transportation"

"Kawasan Puncak merupakan salah satu kawasan wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat yang memiliki objek wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus. Masing-masing objek wisata memiliki tingkat daya tarik yang berbeda-beda. Terdapat perbedaan tingkat daya tarik objek wisata di masa new normal akibat adanya atraksi wisata dan akomodasi yang tidak beroprasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan jumlah wisatawan sebelum dan masa new normal di objek wisata Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, serta untuk mengetahui hubungan perbedaan tingkat daya tarik objek wisata sebelum dan masa new normal terhadap perbedaan jumlah wisatawan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan spasial temporal serta menggunakan Uji Korelasi Pearson Product Moment untuk mencari keeratan hubungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah wisatawan sebelum dan masa new normal di semua objek wisata Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Penurunan jumlah wisatawan tinggi terjadi pada objek wisata yang memiliki banyak atraksi wisata yang tidak beroprasi di masa new normal. Sedangkan objek wisata yang memiliki atraksi wisata tidak di berhentikan beroprasi di masa new normal mengalami penurunan jumlah wisatawan rendah. Objek wisata yang mengalami penurunan tingkat daya tarik yang tinggi di masa new normal juga diikuti dengan penurunan jumlah wisatawan di masa new normal. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan arah korelasi bernilai positif antara perbedaan tingkat daya tarik objek wisata sebelum dan masa new normal dengan perbedaan jumlah wisatawan. Semakin tinggi perbedaan tingkat daya tarik objek wisata, maka semakin tinggi perbedaan jumlah wisatawan sebelum dan masa new normal.

---

The Puncak area is one of the leading tourist areas in West Java Province that has natural tourism, cultural tourism, and special interest tourism. Each tourist objects has a different level of attractiveness. There are differences in the level of attractiveness of tourist objects in the new normal period due to tourist attractions and accommodations that do not operate. The purpose of the research is to identify the difference in number of tourists before and the new normal period in tourist objects in the Puncak Area, Bogor Regency, and to identify correlation of differences in the level of attractiveness before and the new normal period on the difference in number of tourists. The analytical method used is descriptive method of temporal-spatial and using the Pearson Product Moment Correlation Test to find the closeness of the correlations. The results showed that there are differences in the number of tourists before and the new normal period in all tourist objects in the Puncak Area, Bogor Regency. The decrease in the number of tourists is high in tourist objects that have many tourist attractions do not operate in the new normal period. Meanwhile, tourist objects that have tourist attractions do not stop operating in the new normal period have a low decrease in the number of tourists. Tourist objects that have a high different level of attractiveness in the new normal period were also followed by a decrease in the number of tourists in the new normal period. The result of the correlation test showed that there is a strong correlation and the direction of the correlation is positive between differences in the level of attractiveness of tourist objects before and the new normal period with the difference in the number of tourists. The difference in the level of attractiveness being higher, then the difference in the number of tourists before and the new normal period also being higher."

"Pengetahuan mengenai vaksinasi COVID-19 penting untuk diketahui agar pemberian vaksinasi COVID-19 dapat dimaksimalkan, khususnya pada remaja. Hal ini karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dikatakan bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kecemasan seseorang terhadap pelaksanaan pemberian vaksinasi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dan tingkat kecemasan remaja terhadap pemberian vaksinasi COVID-19. Desain penelitian yang digunakan yaitu cross sectional dengan melibatkan responden sebanyak 293 remaja di JABOTABEK yang didapatkan secara network sampling. Instrumen penelitian yang digunakan mencakup instrument Pengetahuan Mengenai Vaksinasi COVID-19 dan Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Hasil penelitian didapatkan rerata skor pengetahuan remaja mengenai vaksinasi COVID-19 yaitu 6.18 dari total skor 8 (CI 95%, median 6) dan rerata tingkat kecemasan remaja yaitu 6.78 dari total skor 56 (CI 95%, median 4). Hasil penelitian juga menunjukkan sebagian besar remaja tidak mengalami kecemasan yaitu sebanyak 251 orang (85.7%). Hasil analisis menggunakan uji Krusskal Wallis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan yang bermakna (p=0.939 > α=0.05) terkait vaksinasi COVID-19 antara tingkat kecemasan remaja terhadap pemberian vaksinasi COVID-19.

---

Knowledge about COVID-19 vaccination is important to know so that the provision of COVID-19 vaccination can be maximized, especially for adolescents. This is because based on the results of previous studies, it is said that knowledge is one of the factors that can affect a person's level of anxiety about the implementation of the COVID-19 vaccination. This study aims to analyze the relationship between the level of knowledge and the level of anxiety of adolescents on the provision of COVID-19 vaccination. The research design used was cross sectional involving 293 teenagers in JABOTABEK who were obtained by network sampling. The research instruments used include the Knowledge Regarding COVID-19 Vaccination instrument and the Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). The results showed that the average score of adolescent knowledge about COVID-19 vaccination was 6.18 out of a total score of 8 (95% CI, median 6) and the average adolescent anxiety level was 6.78 out of a total score of 56 (95% CI, median 4). The results also showed that most of the adolescents did not experience anxiety, as many as 251 people (85.7%). The results of the analysis using the Krusskal Wallis test showed that there was no significant differences of knowledge (p=0.939 > =0.05) among the scales of anxiety about COVID-19 vaccination in adolescents."

"Data telah menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dalam tren pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak 2018-2023. Skripsi ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam implementasi kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam rangka mewujudkan kawasan tertib lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan menurut Grindle dalam melihat keterlaksanaan kebijakan. Adapun peneliti menggunakan pendekatan post-positivist dengan melakukan teknik analisis data secara illustrative methods terhadap data primer berupa wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke beberapa pemangku kebijakan krusial, termasuk Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memimpin jalannya kebijakan ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan ETLE di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum berjalan dengan optimal dalam mewujudkan kawasan tertib lalu lintas. Walaupun terdapat kemajuan dalam implementasi, namun terdapat beberapa catatan kritis yang harus dibenahi untuk memaksimalkan tujuan kebijakan.

---

Data has shown that there’ve been fluctuations in the trend of traffic offences in the Greater Jakarta Metro Area Police Jurisdiction from 2018-2023. This thesis aims to further examine the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy in order to realise an orderly traffic area in the Greater Jakarta Metro Area Police Jurisdiction. Researchers use Grindle's policy implementation model in looking at policy implementation. The researchers used a post-positivist approach by conducting data analysis techniques in illustrative methods on primary data in the form of in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with several crucial policy makers, including the Traffic Director at the Greater Jakarta Metro Area Police who led the ETLE policy in its jurisdiction. The results showed that the implementation of the ETLE policy in the Polda Metro Jaya jurisdiction has not run optimally in realising an orderly traffic area. Although there is progress in implementation, there are several critical notes that must be addressed to maximise policy objectives. "

"Penelitian tentang Analisis Penerimaan dan Administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk menggali-lebih mendalam mengenai penerimaan pajak-pajak daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode 1998/1999-2004 serta untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam mengelola pajak daerah yang diselenggatakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pajak-pajak daerah yang dianalisis terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan., Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Analisis terhadap penerimaan pajak dilakukan dengan cara : pertama menganalisis perkembangan setiap jenis pajak daerah dan total penerimaan pajak daerah Serta kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah. Kedua, menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah, laju perkembangannya dan varians penerimaan pajak daerah. Ketiga, menganalisis kinerja pajak daerah, dan trend perkembangannya serta yang keempat adalah pengukuran efektivitas pajak daerah (Tax Effectiveness) dengan menggunakan Tax Performance Index, Sedangkan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan daerah dengan mengkaji secara kualitatif terhadap unsur-unsur administrasi pajak yaitu lembaga (institution), pegawai (person) dan kegiatan (activities).Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pejabat terkait mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan daerah di dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari Biro Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan cara studi kepustakaan dan Studi lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan perkembangan rata-rata total penerimaan pajak daerah sebesar 23,17%. Sedangkan kontribusi masing-masing jenjs pajak daerah adalah sebagai berikut : Pajak Penerangan Jalan sebesar 49,3 5%, Paiak Penggalian Bahan Galian Golongan C sebesar 29,56%, Pajak Hotel dan Restoran sebesar 15,34%, Pajak Reklame sebesar 2,94%, dan Pajak Hiburan sebesar 2,81%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah selama periode 1998/1999 - 2004 secara rata-rata adalah sebesar 49.35%. Sedangkan varians penerimaan pajak daerah memperoleh angka sebesar 33,24%. Kemudian, analisis kinerja pajak yaitu Tax Effort yang terdiri dari Elastisitas pajak daerah (tax elasticity) sebesar sebesar 0.10% sedangkan Tax Ratio yang diperoleh selama periode tahun 1998/1999-2004 berkisar antara 0.14% hingga 41%, kinerja pajak yang lainnya yaitu Tax Effectiveness berkisar antara 1.01 hingga 1.16 dan Tax Efficiency 20.36% sampai dengan 22.49%. Adapun hasil analisis atas pelaksanaan administrasi pajak daerah adalah sebagai berikut: pertama, tidak adanya penjabaran tugas pada masing-masing seksi dan subseksi, kurangnya koordinasi antar seksi, serta masih ada unit yang pengaturannya belum jelas; kedua., kuantitas dan kualitas pegawai masih dirasakan kurang. Secara kuantitas dan kualitas adalah kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan perpajakan atau akuntansi sebanyak 57 orang; ketiga kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam pendataan dan pendaftaran.Rekomendasi yang diberikan : Dinas Pendapatan Daerah agar lebih menggali lagi penerimaan pajak daerah dengan cara rnelaksanakan intensifikasi pajak daerah dengan cara : memperluas basis- penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, menlngkatkan efektivitas administrasi. selain itu, disarankan: pertama, membuat penjabaran tugas secara lebih terperinci untuk masing-masing seksi dan subseksi serta membuat pengaturan yang jelas kewenangan dan tugas unit penyuluhan. Kedua, meningkatkan kualitas pegawai yang ada dengan pendidikan formal maupun non formal yang berlatar belakang pendidikan perpajakan atau akuntansi. Ketiga, meningkatkan koodinasi dengan instansi lain yang datanya berkaitan dengan pajak daerah.

---

The research regarding revenue analysis and local tax administration in Bogor Regency has purpose to gain more tax revenue obtained by Bogor Regency during 1998/1999-2004 periods and to know the implementation of tax administration in managing local tax performed by The Income Service of Bogor Regency. The Local taxes analyzed are Hotel and Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, and Mineral Removal and Processing Tax. Analysis of tax revenue was carried out by : first, analyzing thr development of every local tax and total local revenue tax and contribution of every local tax toward local revenue tax. Second, analyzing contribution of local tax toward original local revenue; its development and variants of local tax revenue. Third, analyzing local tax performance. Fourth, to know the implementation of local tax administration is by studying tax administratively namely institution, employees and activities.

Data used are primary and secondary data. Primary data were gained by interviewing high officials related concerning the implementationof local tax administration at local income service office of Bogor Regency. Whereas secondary data that the writer gained were from central statistical bureau and local income service offices of Bogor regency by conducting library research and field study. Analytical technique used is descriptive qualitative and quantitative methods.

The result of the research shows that the development of average total tax revenue is 23.17%. Whereas the contribution of each kind local tax is as follows: Street ligthing tax is 49.35%, Mineral Removal and Processing Tax is 29.56%, hotel and restaurant tax is 15.34%, advertising tax is 2.94% and entertainment tax is 2.81%. The contribution of local tax toward local original revenue during 1998/ 1999-2004 periods is on average 49.35% whereas variant of local tax revenue is 33.24%. Then, the analytical result of local tax performance that consist of Tax Effort, Tax Effectiveness and Tax Efficiency. Tax Effort consist of Tax Elasticity which its value is 0.1% and Tax Ratio that its range value from 0.14% untill 41%. Another peforrnance local tax is Tax Effectiveness that its range value from 1.01 untill 1.16 and Tax Efficiency that its range value is from 20.36% untill 22.49%. The analytical result of the implemntation of local tax administration is as follows : first, there is no job description at each section and subsection. Second, lack of quantity and quality of employees. It lacks of coordination of education and training that are tax and accounting base. Third, lack of coordination with other institution in collecting data and registration.

The writer suggest that the local income service office explore more tax revenue by carrying out local tax intensification by enlarging revenur basis, strengthening levy process, improving supervison, improving administrative effectiveness. Futhermore, it is suggested that : first, making more specific hob description for each section and subsection and making clear rules of authority and duties for guidance unit. Second, improving the quality employee at formal and non formal education with taxation and accounting education base. Third, improving coordination with other institutions which have data related to local tax."

"Polisi lalu lintas menjadi salah satu kelompok pekerja yang rentan mengalami masalah kesehatan jika ditinjau berdasarkan lingkungan kerja dan penerapan proteksi dirinya. Masalah kesehatan yang mungkin terjadi akibat lingkungan kerja yang berisiko dan ketidakpatuhan dalam penerapan proteksi diri salah satunya adalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Desain penelitian cross sectional dengan uji chi squaredigunakan untuk mengidentifikasi hubungan lingkungan kerja dan penerapan proteksi diri dengan kejadian ISPA pada polisi lalu lintas. Penelitian kuantitatif dengan teknik simple random samplingini melibatkan sebanyak 71 responden terpilih. Kuesioner yang digunakan berupa kuesioner lingkungan kerja, kepatuhan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kejadian ISPA untuk menilai tingkat kejadian ISPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 52,1% polisi lalu lintas memiliki lingkungan kerja yang berisiko, 53,5% polisi lalu lintas tidak patuh dalam penerapan proteksi diri dan 50,7% polisi lalu lintas mengalami ISPA. Hasil analisis penelitian dengan menggunakan uji chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan kejadian ISPA (p value=0,024)dan terdapat hubungan antara penerapan proteksi diri dengan kejadian ISPA (p value=0,001). Polisi lalu lintas yang memiliki lingkungan kerja yang berisiko akan berpeluang 3,385 kali lebih besar untuk terjangkit ISPA (OR: 3,385) dan polisi lalu lintas yang patuh dalam penerapan proteksi diri akan berpeluang 6,545 lebih besar untuk tidak terjangkit ISPA (OR: 6,545). Implikasi penelitian ini diharapkan pelayanan keperawatan dapat berkoordinasi dengan institusi terkait untuk melakukan pendidikan kesehatan terkait masalah kesehatan yang mungkin timbul jika ditinjau dari segi lingkungan kerja dan penerapan proteksi diri pekerja.

---

Traffic police officers are group of workers prone to develop health problem due to their work environment and their personal protective equipment application. The main health problem that may occur due to their risky working environment and non-compliance personal protective equipment application is Acute Respiratory Tract Infection. Cross-sectional research method using Chi-squared test are used to identify the relationship between work environment and self-protection application to the occurrence of URTI.This quantitative research using simple random sampling method involved 71 participants. The instruments used in this research are work environment questionnaire, self-protection application compliance, and the occurrence of Acute Respiratory Tract Infection questionnaire. The result showed that 52,1% of the police have a risky working environment, 53,5% of them didn't have a compliance behavior on using personal protective equipment, and 50,7% of them reported the Acute Respiratory Tract Infection occurrence. The analysis result using chi-squared showed that there was a significant relationship between working environment and the occurrence of Acute Respiratory Tract Infection (p=0,024) and there is a significant relationship between the application of self-protection equipment and the occurrence of Acute Respiratory Tract Infection (p=0,001). Traffic police officer working on a risky working environment have 3,385 times bigger chance to develop Acute Respiratory Tract Infection and the police who are obedient on using the personal protective equipment have 6,545 times bigger chance to not to develop Acute Respiratory Tract Infection. The implication of this research is that nursing service institutions are able to coordinate with related institution have health education program related to their health problem that may occur due to their working environment dan the application of personal protective application."