Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Modal pada koperasi digolongkan menjadi dua jenis, yakni modal sendiri dan modal pinjaman. Selain itu, untuk memperkuat struktur modal, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal melalui penyertaan modal. Modal penyertaan dapat diberikan oleh siapa saja, dari dalam maupun luar negeri, baik pemerintah, anggota koperasi, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, serta badan-badan hukum lainnya, melalui perjanjian penyertaan modal antara koperasi dengan pemodal. Atas modal yang disertakannya pada koperasi tersebut, Pemodal tentunya perlu diberikan perlindungan hukum, terutama apabila koperasi kelak mengalami kerugian yang dapat merugikan pemodal. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengalami kerugian yang mengakibatkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada wanprestasi terhadap pemodal. Untuk memperoleh kesimpulan atas perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, dilakukan penelitian dengan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada karena hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian penyertaan modal. Selain itu, peraturan perundang- undangan tentang penyertaan modal pada koperasi juga tidak mengatur adanya perlindungan hukum. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada selanjutnya menyelesaikan kewajibannya melalui perjanjian perdamaian antara pemodal dan Koperasi Cipaganti Karya Persada yang termuat dalam putusan homologasi antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan pemodal yang mewajibkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemodal.

---

Cooperative Capital is classified by two types, i.e. equity capital and debt capital. To maintain a solid structure of capital, Cooperative might have an equity participation. Equity participation may be given by anyone from national or international parties, whether government, members of cooperatives, community, legal entity and unincorporated business entities, and other legal entities, through a cooperative equity participation agreement between cooperative and investor. Therefore, investors would need to be given protection by the law, especially when the cooperative suffered an economic loss that could harm the investors. This condition happened to Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. To obtain the conclusion on legal protection which might be given by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperatives, normative juridical approach with a descriptive typology research is used. In the end, there is no legal protection for investor provided by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. Moreover, there is also no legal protection for investor provided by any regulation especially about equity participation in cooperative. Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative only settle its obligations to investors after a peace agreement between the investors and Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative, which requires Cipaganti Guna Karya Persada Cooperative to settle its obligations to investors. "

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kedudukan dan peran organ koperasi, yaitu Pengurus koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian di Indonesia, serta dapat atau tidaknya prinsip-prinsip korporasi yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon Common Law System diterapkan pada badan usaha Koperasi di Indonesia. Hal-hal tersebut akan digunakan dengan studi kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang secara garis besar berisikan mengenai kasus pidana, perdata, bahkan PKPU atau kepailitan pada koperasi sehingga timbul suatu kerugian pada koperasi. Hal tersebut perlu diketahui apakah kerugian yang dialami oleh koperasi terlebih dahulu, kemudian siapakah yang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Direksi di dalam Perseroan Tebatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pengaturan prinsip-prinsip korporasi pada badan usaha koperasi di Indonesia belum cukup diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian, baik Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Tidak seperti pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut mengakibatkan penerapannya tidak terlalu diperhatikan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara hukum apabila terjadi berkaitan dengan koperasi.

---

The thesis discusses the position and the role of organs in cooperatives entity, especially Board of Directors of cooperative which regulated by the Act Cooperatives in Indonesia, as well as whether or not the corporation principles derived from the legal system of Anglo Saxon Common Law System applied to cooperatives entity in Indonesia. These things will be use to analyze with a case study Koperasi Cipaganti Guna Karya Persada which generally contains about criminal cases, civil, even bankruptcy of the cooperative causing a loss to the cooperative. It is important to know whether the losses incurred by the cooperative, then who can be responsible for it. Type of research is qualitative normative juridical research methods. The results showed that the position and role of the Board of Directors of cooperatives in the Cooperative Act 1992 is not sufficient when compared with arrangements regarding the position and role of the Board of Directors in the Company regulated in Company Act 2007. The regulations of the corporate business principles for cooperatives entity in Indonesia has not been sufficiently clearly regulated in the Cooperative Act, both Cooperative Act 1967, Cooperative Act 1992, and Cooperative Act 2012. Unlike the arrangement in the Company Act 2007. This resulted in the application is not too considered by the judges to decide if there is a lawsuit related to the cooperative."

"Suatu usaha tidak selalu berjalan baik sesuai dengan tujuannya, dan sering kali keadaan keuangannya keuntungan kerugian, dan hingga tidak sanggup membayar utang-utangnya. Penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terjadi pada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang mengalami kesulitan dalam membayar imbalan bagi hasil/keutungan bulanan kepada mitra usaha dalam bentuk Modal Penyertaan. PT. Pooling Asset merupakan rekonstruksi hukum untuk penyelesaian kewajiban dengan mitra usaha melalui mekanisme pengakuan utang piutang dengan Cipaganti Group berdasarkan Hasil Putusan Perdamaian. Permasalahan yang diangkat dari tesis ini adalah sistem pembentukan PT. Pooling Asset atas Putusan Perdamaian dalam PKPU terkait Ketentuan Undang-Undang dan kedudukan PT. Pooling Asset atas restrukturisasi perusahaan terkait asset koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Kedudukan PT. Pooling Asset dalam penyelesaian dengan pola restrukturisasi Debt to Equity dapat tetap berjalan.

---

An attempt does not always work well for their intended purpose, and often finances gains loss, and to not be able to pay its debts. Debt settlement through ?Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU)? occurs at the ?Koperasi Cipaganti Guna Karya Persada? are experiencing difficulty in paying rewards for results / monthly benefit to business partners in the form of Capital Investments. PT. Pooling Asset is a reconstruction of the law for the settlement of obligations with business partners through the mechanism of recognition of debts by Cipaganti Group is based on results of the Decision Peace. Issues raised in this thesis is the establishment of a system of PT. Pooling Asset on Decision Accord in PKPU relevant provisions of the Law and the position of PT. Asset Pooling on the company's restructuring related assets of the ?Koperasi Cipaganti?. Position PT. Pooling Asset in the completion of the restructuring scheme Debt to Equity can keep running."

"ABSTRAKKoperasi adalah sebuah badan usaha yang diciptakan untuk membantu rakyat indonesia dalam mencapai tujuan . Koperasi sampai sekarang masih dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dengan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Namun pemahaman masyarakat akan bentuk usaha koperasi menyebabkan permasalahan, salah satunya adalah tentang dana hibah yang diberikan kepada koperasi sebagai modal yang dapat menyebabkan ketergantungan atau tidak berkembangnya koperasi. Banyaknya kasus koperasi yang tidak dapat mengolah modal dan pengaruh dari dana hibah tersebut yang merugikan koperasi. Padahal koperasi merupakan sebuah perusahaan dan sebagai badan usaha mandiri, bukan sebagai organisasi sosial yang membutuhkan bantuan berupa hibah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini membahas dan berkesimpulan bahwa koperasi merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan mandiri dalam menjalankan usahanya dan memiliki metode tersendiri dalam mencapai tujuannya yang pengaturannya berbeda dengan perusahaan ndash; perusahaan lain namun memiliki status yang sama sebagai perusahaan karena merencanakan dan menjalankan usaha dan mencari keuntungan walau dalam bentuk yang berbeda sehingga tidak membutuhkan bantuan berupa hibah karena hibah tidak memiliki tanggung jawab dan berdampak buruk terhadap keberlansungan usaha koperasi.

---

ABSTRACTCooperative is a business entity created to help the people of Indonesia in achieving goals. Until now, cooperatives still selected by the people of Indonesia as a means to improve living standards by meeting the needs of these communities. However, people 39 s understanding of the form of cooperative business causes problems, one of which is about grant funds given to cooperatives as capital that can cause dependence or not development of cooperatives. The number of cases of cooperatives that cannot cultivate capital and the influence of the grant funds are detrimental to the cooperative. Though the cooperative is a company and as an independent business entity, not as a social organization that needs assistance in the form of grants. Research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials. Based on that, this thesis discusses and concludes that the cooperative is a company that is legal and independent in running its business and has its own method in achieving its objectives that the arrangement is different from other companies but has the same status as the company for planning and running the business and looking for profit in different forms so that why it does not require grant aid because grant has no responsibility and adversely affects the sustainability of the cooperative 39 s business."

"Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai praktik investasi ilegal yang diakui sebagai kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pandawa Group dengan mengatasnamakan KSP Pandawa Mandiri Group. Sejak tahun 2006 Salman Nuryanto selaku ketua Pandawa Group telah melakukan penghimpunan dana ilegal. Pada Oktober 2014, diadakan pertemuan antara Kementrian Koperasi dan UKM, Dewan Koperasi Daerah Depok, dan Salman Nuryanto dengan hasil agar Pandawa Group melakukan pengurusan izin untuk menjadi sebuah Koperasi. Salman Nuryanto kemudian mengurus izin Pandawa Group dengan nama KSP Pandawa Mandiri Group. Pada 9 Januari 2015 Akta Pendirian KSP PMG disahkan, dan diterbitkan juga Surat Izin Usaha Simpan Pinjam. Namun diketahui, hingga Desember 2016 kegiatan investasi ilegal tersebut tetap dilakukan oleh Salman Nuryanto melalui Pandawa Group, kegiatan tersebut diakuinya sebagai kegiatan penyertaan modal yang merupakan bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyertaan modal Koperasi, bagaimana praktik investasi ilegal tersebut dilakukan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berinvestasi di Pandawa Group. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan hasil bahwa praktik investasi ilegal yang dilakukan Pandawa Group bukanlah kegiatan Pemupukan Modal Penyertaan seperti yang diatur dalam UU No.25 Tahun 1992, PP No.33 Tahun 1998, dan Permenkop-ukm No.11 Tahun 2015. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan oleh Pandawa Group kepada nasabahnya. Perlindungan kemudian diberikan oleh OJK, dan Kementrian Koperasi dan UKM. Pandawa Group selanjutnya menyelesaikan kewajibannya berdasarkan putusan Pailit No:31/2017/Pailit/PN.Jkt Pst, Putusan No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

---

This thesis discusses and analyzes illegal investment practices that are recognized as capital participation activities carried out by the Pandawa Group on behalf of the Pandawa Mandiri Group KSP. Since 2006 Salman Nuryanto as chairman of the Pandawa Group has been collecting illegal funds. In October 2014, a meeting was held between the Ministry of Cooperatives and SMEs, the Regional Council of Cooperatives in Depok, and Salman Nuryanto with the result that the Pandawa Group would arrange a permit to become a Cooperative. Salman Nuryanto then took care of the Pandawa Group's permission under the name KSP Pandawa Mandiri Group. On January 9, 2015 the Deed of Establishment of KSP PMG was ratified, and a Savings and Loan Business Permit was also issued. But it is known, until December 2016 the illegal investment activities are still carried out by Salman Nuryanto through the Pandawa Group, the activity is recognized as an equity participation activity that is part of the KSP Pandawa Mandiri Group. This study aims to address the issue of how the laws and regulations regulate community involvement in the participation of Cooperative capital, how illegal investment practices are carried out, and how the legal protection of communities investing in the Pandawa Group. The method used is normative juridical by using library or secondary sources. From the results of this study it was found that the illegal investment practices carried out by the Pandawa Group were not activities of Capital Investment Inclusion as regulated in Law No.25 of 1992, PP No.33 of 1998, and Permenkop-ukm No.11 of 2015. In the end, there is no legal protection given by the Pandawa Group to its customers. Protection is then provided by the OJK, and the Ministry of Cooperatives and SMEs. The Pandawa Group subsequently settled its obligations based on the Bankruptcy decision No: 31/2017/Bankrupt/PN.Jkt Pst, Decision No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk."

"Skripsi ini membahas mengenai operasional dan mekanisme pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta pengaturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Pemilihan topik penelitian mengenai koperasi simpan pinjam syariah ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sistem ekonomi syariah dan koperasi memiliki keunggulan dari sistem ekonomi dan badan usaha lain, yakni tahan terhadap krisis ekonomi global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah, operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi koperasi dikaitkan dengan praktik dalam koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani, dan kesesuaian mekanisme pinjaman dari koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani dengan prinsip-prinsip syariah.

---

This essay talks about operation and mechanism of loan that distributes by sharia based financial cooperative also the regulation made ​​by the Indonesian legislation of sharia based financial cooperative. The selection of research topics on sharia financial cooperative was motivated by the fact that sharia economic system and cooperative have the advantage of economic system and other business entities, which are resistant to the global economic crisis. The study is a qualitative with descriptive design.

The result from this essay will explain about regulation on sharia financial cooperative that applies in Indonesia also the suitability of sharia financial cooperative Berkah Madani operation and loan mechanism with Indonesian regulation and the sharia principles."

"ABSTRAK

Securities Investor Protection Fund merupakan hal yang baru dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dibanding dengan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Lembaga ini memberikan ganti kerugian terhadap investor yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan efek. Implementasi Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal dan juga menambah jumlah pemodal. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi lembaga Securities Investor Protection Fund di Indonesia serta perbandingan penerapannya di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura guna mengetahui ketersesuain penerapan Securities Investor Protection Fund di Indonesia dibanding dengan penerapannya di negara lain.

---

ABSTRACT

Securities Investor Protection Fund organization is a recent organization in Indonesia compared to other countries, such as United States of America and Singapore. This organization will provide indemnification to an investor who suffers loss due to the failure of securities company. Implementation of Securities Investor Protection Fund organization is expected to increase investor’s trust and number of the investor. This thesis will discuss implementation of Securities Investor Protection Fund organization in Indonesia compared to the implementation of the similar organization in United States of America and Singapore in order to obtain understanding on the conformity of the implementation within the countries.

"

"Koperasi merupakan badan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Namun, masih terdapat kasus dimana anggota memohonkan pailit Koperasinya sendiri dan juga anggota yang tidak setuju atas kepailitan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) hal yaitu mengenai perlindungan terhadap anggota koperasi yang telah dinyatakan pailit dan mengenai peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (“Kemenkop UKM”) dalam memberikan perlindungan terhadap anggota Koperasi dalam perkara kepailitan Koperasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah secara kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif yaitu pengkajian melalui hukum positif yang berlaku. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa belum terdapat aturan yang dapat mengakomodasi kepentingan anggota dalam hal kepailitan Koperasi dan masih terdapat kurangnya kesadaran hukum anggota akan kedudukannya dalam koperasi. Di sisi lain, peran Kemenkop UKM dalam upaya perlindungan anggota Koperasi dalam kepailitan adalah dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah dan melakukan sinkronisasi dengan pihak eksternal. Namun, sebagai upaya preventif, Kemenkop UKM belum membuat kebijakan kepailitan Koperasi secara terkhusus sehingga masih terdapat Koperasi yang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya.

---

Cooperatives are legal entities that are oriented towards the welfare of members in particular and the prosperity of the people in general. However, there are still cases where members apply for bankruptcy of their own Cooperative and also members who disagree with the insolvency. This thesis discusses 2 (two) things, namely regarding the protection of cooperative members who have been declared bankrupt and regarding the role of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises ("Ministry of Cooperatives and SMEs") in providing protection for cooperative members in cooperative bankruptcy cases. The research method used in this thesis is qualitatively with a juridical-normative form of research, namely assessment through applicable positive law. The results of research that has been carried out by the author show that there are no rules that can accommodate the interests of members in terms of cooperative insolvency and there is still a lack of legal awareness of members about their position in the cooperative. On the other hand, the role of the Ministry of Cooperatives and SMEs in efforts to protect cooperative members in bankruptcy is to form a Task Force for Handling Problematic Cooperatives and synchronize with external parties. However, as a preventive measure, the Ministry of Cooperatives and SMEs has not made a cooperative insolvency policy specifically so that there are still cooperatives that act arbitrarily in carrying out their business."

"ABSTRAKSeiring dengan berlakunya ASEAN Economic Community (AEC), terdapat dorongan integrasi pasar modal antar Negara anggota ASEAN. Indonesia didorong untuk ikut ambil bagian salah satunya dengan mengikuti ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). Suatu wadah investasi kolektif yang didasarkan oleh mekanisme Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK) di pasar modal Indonesia. Perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan atau investor menjadi isu penting dalam implementasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara ketentuan ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan hukum pasar modal Indonesia terhadap perlindungan Investor.

---

ABSTRACT

The enactment of ASEAN Economic Community (AEC) encourages the integration of capital markets among the members of ASEAN countries. Indonesia urged to take part in one of the integration which is ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). ASEAN CIS is an investment schemes that based on mutual funds in Indonesia Capital Market law. The legal protection for unitholders or investor is an important issue in this implementation. This research aims to analyse the correlation between ASEAN Capital Market Forum (ACMF) regulation

and the regulation on Indonesia capital market law regarding the investor protections"

"Kepailitan dapat terjadi pada siapapun, termasuk koperasi. Kepailitan terhadap koperasi pada dasarnya mengacu kepada UUK-PKPU. Sebuah koperasi dapat mengalami kepailitan yang diakibatkan oleh koperasi itu sendiri sebagai badan hukum ataupun karena para pengurusnya. Sejak koperasi dinyatakan pailit, maka koperasi selaku debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta yang termasuk ke dalam harta pailit dan akan diserahkan kepada kurator. Profesi kurator memiliki peranan penting dalam perkara kepailitan, yang mana kurator diangkat oleh Pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit debitor. Seorang kurator haruslah merupakan seseorang yang profesional di bidangnya dan dapat memastikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan olehnya semata-mata untuk kepentingan harta debitor pailit. Seringkali kurator menjumpai berbagai hambatan yang datang baik dari pihak debitor ataupun kreditor ketika melaksanakan tugasnya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder. Dalam menghadapi hambatanhambatan yang terjadi, kurator memerlukan perlindungan hukum agar dirinya mendapatkan keamanan dan ketenangan sehingga menghasilkan kinerja yang optimal dan menunjang indenpendensi dari kurator itu sendiri. Hingga saat ini dalam UUK-PKPU ataupun peraturan lainnya belum diatur mengenai perlindungan dan pengaturan terhadap profesi kurator secara khusus. Maka dari itu diperlukan adanya suatu pedoman, yang mana dari pedoman tersebut diharapkan akan dikembangkan menjadi peraturan khususnya di bidang kepailitan ataupun dijadikan acuan untuk perbaikan regulasi UUK-PKPU terkait perlindungan profesi kurator

---

Bankruptcy can happen to anyone, including cooperatives. The bankruptcy of cooperatives basically refers to UUK-PKPU. A cooperative can run into bankruptcy caused by the cooperative itself as a legal entity or because of its committees. Since the cooperative is declared bankrupt, the cooperative as the debtor loses the right to control and manage assets that are included in bankruptcy assets and will be handed over to the curator. The curator has an important role in bankruptcy cases, in which the curator is appointed by the Court to administer and settle the debtor's bankruptcy assets. A curator must be someone who is professional in his field and can ensure that all actions taken by him are solely for the benefit of the bankrupt debtor's assets. Often, curators encounter various obstacles that come from both debtors and creditors when carrying out their duties. The research method that I use in this thesis is a juridical normative research method which is carried out by examining library materials or secondary data. In facing the obstacles that occur, curators need legal protection so that they can get security and peace so as to produce optimal performance and support the independence of the curators themselves. Until now, UUK-PKPU or other regulations have not specifically regulated the protection and regulation of the curator profession. Therefore, it is necessary to have a guideline, which of these guidelines is expected to be developed into regulations, especially in the field of bankruptcy or as a reference for improving UUK-PKPU regulations related to the protection of the curator profession."