"
ABSTRAKDalam hegemoni globalisasi dan tantangan dalam membangun kota, gagasan smart city
menjadi imperatif kebijakan saat ini. Kota Tangerang Selatan yang terpilih sebagai salah satu
dari 25 daerah peserta program smart city oleh pemerintah pusat di 2017 lalu menjadikannya
momentum untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis TIK guna memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, semrawutnya pengendalian urban
sprawl, disintegrasi sarana/prasarana kota, inefektifias pemerintahan, persampahan, banjir,
dan kemacetan ialah masalah-masalah yang berpotensi menghambat tujuan tersebut. Tesis
ini menganalisis implementasi strategi dan pola keterlibatan stakeholder pada program smart
city di Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 teori utama sebagai pisau analisis penelitian yakni
teori strategi pembangunan smart city (Chourabi et. al., 2012) dan teori pola keterlibatan
stakeholder dalam program smart city (Niaros, 2016). Tesis ini menggunakan paradigma post
positivism dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi strategi pada program smart city belum begitu baik. Hal tersebut karena masih
terdapat beberapa kekurangan seperti: belum adanya kajian kebutuhan dan potensi daerah,
ketiadaan dokumen masterplan dan blueprint smart city, kurangnya kuantitas dan kualitas
SDM di bidang IT, diskontinyu kegiatan pelatihan, minimnya inovasi yang dimuat di aplikasi
play store dan app store, terbatasnya jumlah Area Traffic Control Systems (ATCS), belum
adanya teknologi command center berbasis IoT, ketiadaan produk hukum yang menyangkut
smart city, inefektifitas tata kelola kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik,
kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat, instabilitas ekonomi, rendahnya penyerapan
anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, dan rendahnya kualitas lingkungan
hidup. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola keterlibatan stakeholder dalam
program smart city cenderung bersifat corporate smart city. Rekomendasi penelitian dalam
implementasi strategi pada program smart city meliputi: harus dilakukannya kajian
kebutuhan dan potensi daerah, segera dibuatkannya dokumen masterplan dan blueprint
smart city, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, kontinuitas kegiatan
pelatihan, perbanyak inovasi kedalam aplikasi play store dan app store, penambahan ATCS,
pengadopsian command center berbasis IoT, menyediakan produk hukum smart city,
peningkatan kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, peningkatan
pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas
lingkungan hidup. Sedangkan dalam posisinya yang cenderung corporated smart city,
rekomendasinya antara lain: mendelegitimasi besarnya peran korporasi, assessment yang
lebih profesional dan transparan kepada pihak swasta yang terlibat, dan mengurangi
ketergantungan penyediaan teknologi terhadap pihak swasta.
ABSTRACTIn the hegemony of globalization and the challenges of building cities, the idea of smart city
has become a policy imperative recently. South Tangerang City, which chosen as one of the
smart city program participant from 25 regions by the central government in 2017, made it a
momentum to increasing performance of ICT-based government in order to provide better
services to their citizen. However, the chaotic control of urban sprawl, disintegration of urban
facilities/infrastructure, ineffectiveness of government, trash, floods, and congestion are the
problems that potentially obstructing these aim. This thesis analyzes the implementation of
strategy and the pattern of stakeholder involvement in smart city program in South Tangerang
City. There are 2 main theories as a knife of research analysis. First, theory of smart city
development strategy (Chourabi et. Al., 2012). Second, theory of stakeholder involvement
patterns in smart city program (Niaros, 2016). This thesis using post positivism paradigm
with descriptive research methods. The research shows that implementation of strategy in
smart city programs is not too good. This is because there are still some shortcomings such
as: there is no studies of city need and city potency, nothingness smart city masterplan and
blueprint documents, lack of quantity and quality of human resources in the IT field,
discontinuation of training activities, lack of innovation in play store and app store
applications, limited quantity of Area Traffic Control Systems (ATCS), nothingness IoTbased
command center technology, nothingness of city law related smart city, ineffectiveness
of collaborative governance, socialization and integration of public services, less optimal
community empowerment, economic instability, low absorption of infrastructure
development and management budgets, and lack quality living environment. On the other
hand, this research also found that pattern of stakeholder involvement in smart city programs
tended to be corporate smart city. Research recommendations on the implementation of
strategies in the smart city program include: the study of needs and potency of the city must
be carried out, masterplan and blueprint documents of smart city should be made
immediately, increasing the quantity and quality of human resource in the IT field, continuity
of training activities, increasing quantity of innovation into the Play Store and App Store
applications , adding of ATCS, adoption of IoT-based command center, providing smart city
law products, increasing collaboration, socialization and integrating public services,
increasing community and economic empowerment, improving infrastructure and
environmental quality. Whereas, in its position that tends to be corporate smart city, research
recommendations include: delegitimizing hegemony of the corporation, more professional
and transparent assessments to the corporation involved, and reducing the dependence on
providing technology to the private sector"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
