Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSetiap manusia membutuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhannyasehari-hari, namun terkadang dalam keadaan mendesak, seseorang perlumendapatkan uang secara cepat untuk dapat mengatasi kebutuhan mendesaktersebut. Oleh sebab itu, pergadaian swasta seringkali menjadi pilihan untukmenggadaiakan barang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan uang tanpamenjual barang yang dimilikinya tersebut. Di Indonesia, sebelum adanyaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada peraturan yang mengatur mengenaipergadaian milik swasta, oleh sebab itu keberlakuan peraturan ini memberikanpengaruh bagi pergadaian swasta di Indonesia, salah satunya dengan diaturnyadan diawasinya pergadaian swasta di Indonesia. Hal ini didasarkan oleh penelitianmengenai pengaturan dan pengawasan jasa usaha gadai swasta di Indonesia pascaberlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dalam penerapan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan ini, terdapat dampak hukum bagi pergadaian swasta diIndonesia.

---

ABSTRACTEvery person needs money to fulfill their daily needs, but sometimes inurgent circumstances, a person needs to get money quickly to be able to meet theimmediate needs. therefore, private pawnshops is often becomethe solution forsome person to earn money without selling their owned. in Indonesia, before theRegulation of Financial Services Authority, there are no regulations for the privatepawnshops, therefore, the encatment of these regulations, will impactthe privatepawnshops in Indonesia, one of them isthe private pawnshops regulates andsupervises in Indonesia. It is based on research on the regulation and supervisionof private pawn business services in Indonesia after the enactment of the FinancialServices Authority, as well as in the implementation of the Financial ServicesAuthority's regulation, there are legal ramifications for private pawnshops inIndonesia."

"Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

---

Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions.

This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively.

The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis."

"ABSTRAKImplikasi krisis ekonomi tahun 1998 terhadap industri jasa keuangan Indonesia melatarbelakangi perubahan struktur pengawasan jasa keuangan Indonesia menjadi pengawasan terpadu unified supervision . Melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan OJK dibentuk dengan tujuan melaksanakan regulasi, pengawasan, dan perlindungan industri jasa keuangan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, OJK didukung pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan mempertimbangkan ruang APBN yang terbatas saat ini, maka perlu dicari alternatif lain dari pembiayaan OJK. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus melalui simulasi serta analisa data dan regulasi yang berlaku. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa diperlukan adanya kontribusi dari lembaga sejenis seperti BI dan/atau LPS dalam pembiayaan OJK, sebagai salah satu upaya mitigasi pengamanan industri jasa keuangan Indonesia.

---

ABSTRACTThe implications of the 1998 economic crisis to Indonesia 39 s financial services were triggering the reform of Indonesia 39 s financial supervision structure into unified supervisory model. According to Act No. 21 of 2011, the Indonesia Financial Services Authority OJK has a duty to regulate, supervise, and protect financial industries which were formerly performed by Bank Indonesia and the Ministry of Finance. In performing these functions, OJK is financially funded by government budget APBN and or the levies from parties who conduct their businesses in the financial services sector. Considering the current budget limitation of APBN, there should be other financing alternatives to support OJK. This research is conducted by using case study methodology through simulation and analysis of data and applicable regulations. According to the result, there should be financing contribution from other institutions such as BI and LPS as a preventive mitigation to protect financial services industry in Indonesia from instability."

"Laporan ini disiapkan untuk Ernst Young Chile dalam konteks ini: EY oleh Muhammad Ridho Ramadhani. Laporan ini menyediakan analisa dari kesempatan untuk mengembangkan penawaran barang dan jasa dari divisi Capital Transformation. Khususnya, laporan ini memberikan wawasan untuk klien EY sekarang dan di masa depan. Menurut laporan ini, EY direkomendasikan untuk memformalkan penawaran jasa Capital Transformation dan peran dengan cara memperkenalkan pemetaan jasa Capital Transformation. Peta ini akan memberikan penjelasan jasa spesifik yang ditawarkan tiap divisi. Pemetaan ini juga akan menjelaskan anggota-anggota tim untuk memfasilitasi rujukan klien antar divisi. Selanjutnya, EY juga direkomendasikan untuk mempertimbangkan Capital Equipment Evaluations dan Restructuring Services sebagai cara untuk mengembangkan divisi Capital Transformation. Analisa makroekonomi melihat faktor-faktor yang memiliki potensi yang berdampak ke perekonomian Chile dan permintaan dari kedua jasa tersebut. Analisa industri juga memperlihakan bahwa pasar Restructuring Services sangat kompetitif dan pasar untuk Real Estate Advisory masih kurang berkembang di Chile.

---

This report has been prepared for Ernst Young Chile herein EY by Muhammad Ridho Ramadhani. It presents an analysis of the opportunity to expand the product and service offerings of the Capital Transformation Division. In particular, the report provides an insight into the current and future needs of the EY clients. According to the report, it is recommended for EY to formalize the Capital Transformation service offerings and roles by introducing a Capital Transformation Services Map. This map will outline the specific services outlined by each division. It will also highlight members of the team to facilitate client referrals across divisions. In addition, it is also recommended for EY to consider Capital Equipment Evaluations and Restructuring Services as a way to expand the Capital Transformation Division. The macroeconomic analysis examined factors that have the potential to impact the Chilean economy and demand for these two services. Industry analysis demonstrates that the market for Restructuring Services is highly competitive while the market for Real Estate Advisory is underdeveloped in Chile."

"Kehadiran Fintech sebagai layanan keuangan yang inovatif dan distruptive dapat meningkatkan efisiensi melalui penerapan teknologi. Kehadiran Fintech di Indonesia dinilai memiliki beragam manfaat bagi perekonomian negara dan juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Dukurngan pemerintah terhadap peran Fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional mendorong tumbuhnya Fintech di Indonesia. Namun, tingkat adopsi Fintech di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang rekomendasi strategi pengembangan layanan Fintech guna meningkatkan niat pengguna untuk mengadopsi layanan Fintech. Penelitian ini menggunakan model konseptual yang berbasis pendekatan risiko-manfaat yang diadaptasi berdasarkan theory of reasoned action, theory of planned behavior dan technology acceptance model. Berdasarkan data empiris yang dikumpulkan dari 100 orang responden yang menggunakan layanan Fintech. Metode Partial Least Square (PLS-SEM) digunakan untuk memperkirakan hubungan antara konstruk. Hasil SEM menunjukkan bahwa faktor trust, economic benefit dan convenience terbukti secara signifikan mempengaruhi pengguna untuk mengadopsi layanan Fintech, sementara faktor privacy awareness, financial risk dan legal risk terbukti secara signifikan memengaruhi trust pengguna. Berdasarkan hasil tersebut, 14 rekomendasi strategi diajukan dan dinilai oleh para ahli yang berkecimpung di dunia Fintech di Indonesia. Penilaian strategi dilakukan dengan integrasi metode IPA-Kano dimana strategi mengenai perlindungan konsumen terhadap ancaman keamanan dan kerugian finansial menempati priotitas tertinggi, diikuti dengan penawaran promo dan diskon pada urutan priotitas kedua dan penguatan aspek positif layanan melalui iklan dan promosi berada pada urutan ketiga.

---

The presence of Fintech as an innovative and distruptive financial service can improve efficiency through the application of technology. The presence of Fintech in Indonesia is considered to have a variety of benefits for the country's economy and is also capable of reducing the unemployment rate. The government's support for Fintech's role in increasing national financial inclusion drives Fintech's growth in Indonesia. However, the adoption rate of Fintech in Indonesia is still relatively low when compared to other countries in Asia. The purpose of this study is to design strategies recommendations for Fintech service development to increase user intentions to adopt Fintech services. This study uses a conceptual model based on a risk-benefit approach that is adapted based on theory of reasoned action, theory of planned behavior and technology acceptance models. Based on empirical data collected from 100 respondents who used Fintech services. The Partial Least Square (PLS-SEM) method is used to estimate the relationship between constructs. SEM results show that trust, economic benefit and convenience are proven to significantly influence users to adopt Fintech services, while privacy awareness, financial risk and legal risk factors are proven to significantly affect user trust. Based on these results, 14 strategic recommendations were submitted and assessed by experts of Fintech in Indonesia. The strategy assessment is carried out by the integration of the IPA-Kano method where the strategy regarding consumer protection against security threats and financial losses occupies the highest priority, followed by promotion offers and discounts in the second priority sequence and strengthening positive aspects of services through advertising and promotions are ranked third."

"Dampak dari krisis moneter ini bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dihadapkan pada: 1. Penjualan yang menurun karena daya beli masyarakat yang rendah. 2. Tingginya biaya yang disebabkan oleh beban hutang. 3. Akibat dari krisis moneter ini rasio hutang perusahaan terhadap modal melambung bahkan mungkin melebihi asetnya. Kondisi ini terjadi, juga karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh banyak perusahaan di dalam pengelolahan dana yang disebut mismatch. Baik maturity mismatch maupun currency mismatch. Oleh karena kinerja masing-masing perusahaan tersebut berbeda, untuk itu perlu dilakukan penelitian atas penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia dan mengelompokannya ke dalam kelompok yang berbeda yaitu, kelompok perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan kelompok perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatif dengan pendekatan kwantitatif melalui teknik statistik Multivariate Diskriminant Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan Analisa Diskriminan ini dapat melakukan Penilaian Kinerja Perusahaan-perusahaan tersebut dengan akurat dan melakukan pengelompokan dalam kelompok yang berbeda secara signifikan. Hasil dari penelitian ini juga menyarankan, supaya perusahaan masuk dalam kelompok yang tidak mengalami kesulitan keuangan untuk mengindari mismatch yang mungkin terjadi. Sehingga apapun bentuk pembiayaan perusahaan harus memperhatikan pada struktur modal perusahaan, karena akan memberikan beban tetap pada keuangan perusahaan.

---

Dampak dari krisis moneter ini bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dihadapkan pada: 1. Penjualan yang menurun karena daya beli masyarakat yang rendah. 2. Tingginya biaya yang disebabkan oleh beban hutang. 3. Akibat dari krisis moneter ini rasio hutang perusahaan terhadap modal melambung bahkan mungkin melebihi asetnya. Kondisi ini terjadi, juga karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh banyak perusahaan di dalam pengelolahan dana yang disebut mismatch. Baik maturity mismatch maupun currency mismatch. Oleh karena kinerja masing-masing perusahaan tersebut berbeda, untuk itu perlu dilakukan penelitian atas penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia dan mengelompokannya ke dalam kelompok yang berbeda yaitu, kelompok perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan kelompok perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatif dengan pendekatan kwantitatif melalui teknik statistik Multivariate Diskriminant Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan Analisa Diskriminan ini dapat melakukan Penilaian Kinerja Perusahaan-perusahaan tersebut dengan akurat dan melakukan pengelompokan dalam kelompok yang berbeda secara signifikan. Hasil dari penelitian ini juga menyarankan, supaya perusahaan masuk dalam kelompok yang tidak mengalami kesulitan keuangan untuk mengindari mismatch yang mungkin terjadi. Sehingga apapun bentuk pembiayaan perusahaan harus memperhatikan pada struktur modal perusahaan, karena akan memberikan beban tetap pada keuangan perusahaan."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pentingnya lembaga pengawas keuangan yang sedang berkembang di berbagai negara. Di Indonesia sendiri kebutuhan ini tercermin setelah akhirnya diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melihat kebutuhan tersebut, pada penulisan ini nantinya akan digambarkan model lembaga pengawas keuangan seperti apa yang berkembang, kemudian dipaparkan juga contoh pelaksaanaan sistem demikian pada negara yang berhasil menerapkan sistem ini seperti Jepang dan negara yang gagal menerapkan sistem ini seperti Inggris. Terakhir, akan diberikan gambaran implikasi berlakunya undang-undang Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga pengawas sebelumnya yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terutama pada masa transisi saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaankebiasaan yang berlaku di masyarakat. Penulis menyimpulkan bahwa urgensi lembaga pengawas keuangan terbesar adalah kebutuhan pengawasan keuangan bersifat universal yang dilatarbelakangi berbagai kegagalan lembaga pengawas institusional sebelumnya. Kesimpulan implikasi hukum terbesar berdirinya OJK terhadap Bapepam-LK adalah penghilangan kewenangan Bapepam-LK.

---

This research was conducted to find the description about the importance of financial services authority which nowadays is being developed in many countries. In Indonesia, these needs are seen since the enactment of Indonesian Law No. 11/2011 about Financial Services Authority (OJK). Based on those needs, later in this research the models of the developing financial services authority and the example of this system in a failed country such as United Kingdom and a success country such as Japan will be described. Finally, there will be some descriptions about the implications of the application of Financial Services Authority regulation against the authority institution before it named Authority of the Capital Market Supervisory Board & Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam-LK), especially in the transition period in these days.

The research method is Legal research library with a normative juridical approach method, based on legal norm in regulations and society behavior. The author concluded that the biggest urgency for the financial services authority is the need of a universal supervisor which is caused by the failure of many authority institutions before. Another conclusion is that the biggest impact of OJK establihment toward Bapepam-LK is the omition of Bapepam-LK?s authority."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kegiatan CSR dalam perspektif Islam yang digambarkan dalam pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) yang dilakukan perusahaan di Industri manufaktur dengan kinerja keuangannya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hubungan enam tema kegiatan ISR: (1) pendanaan dan investasi, (2) produk dan jasa, (3) tenaga kerja, (4) masyarakat, (5) lingkungan, dan (6) tatakelola dengan kinerja keuangan perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder dari hasil content analysis laporan tahunan sampel. Teknik pengujian yang digunakan adalah ordinary least square dengan regresi berganda dengan menggunakan data cross section dan software STATA 12. Dalam penelitian ini indeks pengukuran yang digunakan untuk mengukur ISR adalah penyesuaian dari indeks yang dibuat oleh Othman et al (2009). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ISR yang dilakukan perusahaan manufaktur berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi, hubungan positif antara ISR dengan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur hanya didukung dari adanya hubungan positif tema tatakelola perusahaan saja dan tidak dari lima tema lainnya.Minimnya hubungan antara keduanya dimungkinkan karena masih relatif kurangnya kesadaran perusahaan terdaftar di ISSI untuk melaksanakan atau mengungkapkan kegiatannya yang sesuai syariah Islam.

---

This study analyzes the correlation of CSR in Islamic Perspective called by Islamic Social Reporting and financial performance of manufacturing companies. This study also aims to provide analysis of the correlation between ISR elements: (1) finance and investment, (2) products and services, (3) employees, (4) society, (5) environment, and (6) corporate governance, and company's financial performance.The method used in this study is quantitative approach with secondary data from content analysis of companies annual reports. This study used ordinary least square test with multiple regression from cross section data and also used STATA 12. In this study, the index used to measure ISR is adopted from index arranged by Othman et al (2009). The result shows that the ISR done by manufacturing companies have positive relationship with financial performance. However, this positive correlation is supported only by the corporate governance element. The reason behind this relation mignt because of the awareness of the companies listed in the ISSI to behave and disclose their Islamic activities is relatively low."

"Penelitian ini membahas tentang hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan perusahaan dengan asurans eksternal sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode empiris yang dilakukan secara cross-section dengan menggunakan sampel 63 perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2020. Pada penelitian ini, kinerja keberlanjutan dinilai berdasarkan pengungkapan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 tahun 2021, sedangkan kinerja keuangan diukur berdasarkan kinerja pasar menggunakan price to book value. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asurans eksternal memoderasi secara positif hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan. Maka dari itu, asurans eksternal merupakan sinyal yang kuat, kredibel, dan mampu mempengaruhi investor sehingga dapat memposisikan perusahaan pada superioritas. Sedangkan untuk hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang tidak signifikan.

---

This research discusses the relationship between sustainability performance and company financial performance with external assurance as the moderating variable. This study is quantitative research with empirical cross-section method using the sample of 63 nonfinancial companies that listed on the Indonesia Stock Exchange and published sustainability report in 2020. In this study, sustainability performance is assessed based on disclosures published by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the financial service authoritative in Indonesia through Circular Letter No. 16 in 2021, while financial performance is measured based on market performance using price to book value. The result of this study indicates that external assurance positively moderates the relationship between sustainability performance and financial performance. Therefore, external assurance is a strong and credible signal that could influence investors, thus positioning the company on superiority. As for the relationship between sustainability performance and financial performance, the result of this study finds insignificant relationship.

"