Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang desain pengembangan SDM PNS di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini bermula dari masalah kualitas SDMyang berdampak pada kinerja PNS. Pengembangan SDM telah dilaksanakan meliputi Pelatihan dan Pengembangan serta Pengembangan Karir oleh Setdaprov melalui setiap unit. Tujuan dari penelitian iniuntuk mengetahui bagaimana model yang diimplementasikan bagi pengembangan SDM PNS di Instansi Setdaprov Kalteng. Penelitian ini adalah penelitian Pos-Positivis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang dijalankan tidak dikoordinasikan secara terintegrasi. Setiap PNS dan unit kerja menentukan sendiri kebutuhan peningkatan SDM, disamping kebijakan yang masih terpusat pada pimpinan untuk menyeleksi, menugaskan, dan mengevaluasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses Human Resources Development Design Of Civil Servant In Central Borneo Provinsi Secretariat. The research started from the quality of human resurces issues that impact on the performance of civil servants. Human Resources Development have been implemented include the training and development and career development by setdaprov through each unit. The aim of this research is to determine how the designl is implemented for the development of the human resources development in the Central Borneo Province Secretariat Institution. This research is Post Positivist study. The result of this study indicates that the mechanism that runs not coordinated in an integrated system. Every civil servant, work unit defines their own needs of human resources development, in addition to the policy that still centered on the leadership for selecting, assigning, and evaluating "

"Tesis ini membahas tentang Proses Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja yang dijalankan pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara terdiri dari 4 empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peninjauan kembali. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja sudah digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan seleksi promosi jabatan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya standar kinerja yang jelas sebagai pedoman dalam mengukur kinerja pegawai. Pejabat penilai belum melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan perilaku kerja pegawai dan tidak seluruh pegawai mengumpulkan laporan hasil kerja sehingga hasil penilaian masih terlihat subyektif karena kurangnya bukti-bukti pendukung. Hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

---

This thesis discusses the process of Performance Assessment of Civil Servants in the Civil Service Bureau of National Civil Service Agency conducted in 2015. This study used a postpositivist approach and qualitative method. The results showed that the performance appraisal process that runs on the Civil Service Bureau of the State Personnel Board consists of four 4 phases planning, implementing, assessing and reviewing. Utilization of performance appraisal results has been used as one of the administrative requirements in the process of promotion, awards, and selection for job promotion.

Problems were found in this study is there is no clear performance standards as a guide in measuring employee performance. Assessor officials have not done recording the observations of the behavior of employee and not all employees gather reports on the work result, so that it still looks a subjective assessment results due to lack of supporting evidence. The results of performance appraisal has not been used as the basis for the payment of benefits employee performance and competencies development."

"ABSTRAKProgram e-HRM merupakan sistem pengelolaan kepegawaian yang berbasis elektronik yang terintegrasi dengan SAPK milik Badan Kepegawaian Negara dalam menjalankan Kenaikan Pangkat Otomatis KPO . Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Program e-HRM dalam mengelola kenaikan pangkat PNS di Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena Kenaikan Pangkat memiliki peranan yang penting dalam upaya mencapai tujuan dari organisasi karena berkaitan dengan motivasi pegawai untuk bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen sumber daya manusia pada sektor publik, e-Government, Human Resources Information System HRIS , dan Sistem Informasi Manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-HRM yang terintegrasi dengan SAPK untuk menyelenggarakan KPO baru mengakomodir untuk kenaikan pangkat reguler. Sementara kenaikan pangkat pillihan jabatan struktural baru terakomodir pada e-HRM dan untuk kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional belum terakomodir karena data dari e-jafung belum settle. Terdapat kendala dalam penerapan e-HRM diantaranya pada kemampuan sumber daya manusia SDM , panduan yang kurang lengkap, tidak dilakukannya sosialisasi kepada pegawai secara menyeluruh, kurangnya ketersediaan alat untuk mengakses program, dan sumber data yang belum terintegrasi secara menyeluruh.

---

ABSTRACTThe e HRM program is an electronic based staffing management system, and also integrated with SAPK which owned by State Personal Board in running lsquo Kenaikan Pangkat Otomatis rsquo KPO . Researcher interested to know how the implementation of the e HRM program in managing the promotion of civil servants at the Secretariat General of the Ministry of Public Works and Housing because because the promotion has an important role in achieving the goals of the organization because it relates to employee motivation to work optimally to achieve goals organization. This research uses the theory of human resource management in the public sector, e Government, Human Resources Information System HRIS , and Management Information System. This research uses qualitative approach and data collection techiques in depth interview and literature study. The results of this study indicate that e HRM which integrated with SAPK to organize KPO, only accomodates the regular promotion. While the promotion for structural positions is only accomodated on e HRM and promotion for the functional positions haven rsquo t been accomodated because the data form e jafung hasn rsquo t been settled yet. There are obstacles in the implementation of e HRM such as on human resource HR capability, incomplete guidance, lack of socialization to employees as a whole, lack of tools to access programs, and data sources that have not been fully integrated."

"Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di BPSDM Provinsi Riau merupakan milenial yang lekat dengan teknologi, aplikasi pembelajarannya digital,serta memberikan kepuasan terhadap mereka, dalam hal ini memanfaatkan Mentimeter sebagai aplikasi pembelajarannya. Secara kuasi-eksperimental, penelitian ini mendeskripsikan persepsi skala kepuasan peserta terhadap penggunaan Mentimeter sebagai aplikasi pembelajaran Latsar CPNS generasi milenial Angkatan V Kelas E Kabupatan Kampar di BPSDM Provinsi Riau. Skala kepuasan diukur melalui tangibles, reliability, responsivess, assurance, dan empathy.Temuan ini membuktikan sebagai aplikasi pembelajaran generasi milenial, kepuasan peserta Latsar CPNS terhadap penggunaan Mentimeter berada pada taraf “Sangat Memuaskan” karena nilai mean kepuasan pada masing-masing dimensi berada pada skala 4,30—5,00. Penggunaan Mentimeter juga sudah tepat karena dapat menjawab tantangan dan perkembangan zaman yang lekat dengan teknologi informasi dan digital. Memanfaatkan Mentimeter menyiratkan bahwa pentingnya penyelenggaradiklat khususnya BPSDM Provinsi Riau untuk selalu mempertahankan kepuasan dan meningkatkan inovasi layanan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta LatsarCPNS generasi milenial. Rekomendasi selanjutnya sangat memungkinkan untuk dilakukan evaluasi pembelajaran digital sehingga aplikasi Mentimeter secara efektifdapat digunakan oleh berbagai kalangan pembelajar."

"Penilaian kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai. Apabila pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan dengan benar, maka dapat memberikan manfaat yang berkaitan dengan tindakan di bidang manajemen sumber daya manusia, seperti proses pengembangan karir. Proses pengembangan karir perlu dilakukan melalui hasil penilaian kinerja agar penentuannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pegawai yang pada gilirannya berpengaruh pada pelaksanaan kinerjanya. Namun demikian, pelaksanaan pengembangan karir di Sekretariat Jenderal DPR masih tersentuh oleh politik sehingga belum berdasarkan pada sistem merit. Hal ini terjadi karena kedudukan Sekretariat Jenderal DPR di lembaga politik dan sebagai unsur pendukung DPR sehingga terdapat keterlibatan pimpinan dewan dalam pengembangan karir PNS. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan hasil penilaian kinerja untuk pengembangan karir PNS. Penelitian ini menggunakan teori dari Hasibuan yang menggambarkan terdapat empat bentuk pengembangan karir yang menggunakan hasil penilaian kinerja meliputi pendidikan, pelatihan, promosi, dan mutasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penilaian kinerja telah digunakan untuk pengembangan karir PNS berupa promosi dan mutasi. Sedangkan pemanfaatan hasil penilaian kinerja untuk pengembangan karir PNS berupa pendidikan dan pelatihan belum digunakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. 

---

Performance appraisal is a tool used to evaluate employee performance. If the performance appraisal is carried out correctly, it can provide benefits related to actions in the field of human resource management, such as the career development process. The career development process needs to be carried out through the results of performance appraisals so that the determination is in accordance with the needs and abilities of employees which in turn affects the implementation of their performance. However, the implementation of career development at the Secretariat General of the DPR is still influenced by politics so it is not based on a merit system. This happens because of the position of the Secretariat General of the DPR in political institutions and as a supporting element of the DPR so that there is involvement of the council in the career development of civil servants. Therefore, this study aims to describe the use of performance appraisal results for the career development of civil servants. This study uses Hasibuan's theory which describes four forms of career development that use the results of performance appraisals including education, training, promotion, and transfer. The approach that used in this research is post-positivist with descriptive intention through deep interview and literature studies as data collection technique. The results of this study indicate that the use of the performance appraisal had been used for the career development of civil servants in the form of promotions and transfers. Meanwhile, the use of the performance appraisal for civil servant career development in the form of education and training has not been used by the Secretariat General of the DPR RI."

"Kedisiplinan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedisiplinan setiap individu Pegawai Negeri Sipil berbeda beda Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan faktor apa saja yang memengaruhi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta teori yang digunakan yaitu teori manajemen sumber daya manusia sektor publik dan teori faktor kedisiplinan Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan dianalisis menggunakan Uji Korelasi Rho Spearman untuk mengukur korelasi dua variabel berskala ordinal. Sampel dalam penelitian ini adalah 97 Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta menggunakan metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tujuh faktor yang memengaruhi kedisiplinan pegawai koefisien korelasi terkuat dimiliki oleh variabel keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan dan selanjutnya diikuti oleh variabel ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan bagi pegawai ada tidaknya pengawasan oleh pimpinan kebiasaan positif di lingkungan kerja besar kecilnya kompensasi ada tidaknya keteladanan pimpinan dan ada tidaknya perhatian oleh pimpinan.

---

Discipline is an important factor that must be owned by Kelurahan in order to provide services to the community Discipline of each Civil Servant is different. Therefore this study was conducted with the aim to explain what factors influence the discipline of Kelurahan Civil Service. The theory which is used in this analysis is human resource management in public sector and discipline factor theory. This research applied quantitative approach using questionnaire as a research instrument and analyzed using Rho Spearman correlation test to measure the correlation between two variables with ordinal scale. The sample in this study was 97 Civil Servants collected by using simple random sampling technique. The results show that from seven factors that influence civil servant discipline the strongest correlation coefficient owned by the variable courage leadership in taking action and subsequently followed by the variable whether there is a rule certainly can be used as a guideline for employees whether there is any supervision by the leadership positive habits in the workplace the size of the compensation the existence of exemplary leadership and whether there is an attention by the leadership."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kondisi organisasi yang mempengaruhi kesuksesan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kementerian Negara/Lembaga Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan aplikasi LISREL 8.70. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kontekstual tidak terbukti berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, sedangkan faktor organisasional terbukti berpengaruh. Dalam penelitian ini, faktor kontekstual direfleksikan oleh faktor dukungan politik serta faktor manfaat misi organisasi kepada masyarakat. Sedangkan faktor organisasional direfleksikan oleh faktor komitmen pimpinan, kemudahan mengukur output organisasi, kejelasan dalam penentuan tujuan organisasi, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, dan kesesuaian teknologi organisasi.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of agency conditions on the successful implementation of performance based budgeting at Ministries/State Institutions of Republic of Indonesia. This research uses Structural Equation Modeling (SEM) using LISREL 8.70. The results shows that contextual factors do not affect performance based budgeting's success, while organizational factors do. In this study, contextual factors were reflected by political support and by institution's mission valence toward community. In the other hand, organizational factors were reflected by leadership commitment, output of the organization, organizational goal setting, fact-based decision making, and information technology."

"Tuntutan kesempurnaan Pegawai Negeri selaku aparatur negara yang memegan peranan penting dalam kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangatlah tinggi. Sementara itu, sistim penghargaan sebagai balasan atas jasa yang telah dicurahkan dengan sepenuh jiwa dan raga oleh Pegawai Negeri kepada negara diselenggarakan dengan tidak berdasarkan pada kinerja (merit system) dan sangat terkesan serta populer dengan plesetan PGPS (?pintar goblok penghasilan sama?). Oleh karena itu, Pemerintah telah mencanangkan perlunya dilakukan program reformasi birokrasi yang diantaranya termasuk penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagi Pegawai Negeri. Kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat mulai diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan pada 1 Juli 2007 dan secara terbatas dan bertahap dilanjutkan penerapannya pada beberapa kementerian/lembaga. Penerapan perbaikan sistim remunerasi yang terbatas dan bertahap itu tentu telah menimbulkan diskriminasi karena tidak adanya keadilan dalam penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagiPegawai Negeri secara keseluruhan. Di samping persoalan keadilan dalam penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi itu, juga terdapat berbagai kelemahan yuridis dalam pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok yaitu bagaimana ketaatan asas hukum dalam penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dalam konteks sebagai negara yang memproklamirkan dirinya Negara Hukum. Jawaban atas permasalahan penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif, dengan menelaah data sekunder yang menggunakan alat pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan metode pengolahan dan analisa data secara pendekatan kwalitatif serta bersifat deskriptif-analitis dan berbentuk preskriptif-analitis. Mengingat topik penelitian ini terkait dengan remunerasi yang dianalisis secara yuridis, maka landasan teori didasarkan pada kerangka pemikiran hierarki kebutuhan dan keadilan. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, amanat konstitusi yang menghendaki sistim remunerasi itu haruslah mampu memberikan dan menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan layak masih belum terwujud dengan baik. Kedua, peraturan perundang-undang yang mengatur sistim remunerasi tidak menegaskan aturan sistim remunerasi yang berbasis kinerja. Ketiga, rumusan norma dan validitas norma peraturan yang dibuat sebagai dasar hukum pemberlakuan kebijakan perbaikan sistim remunerasi tersebut adalah tidak taat asas-asas hukum dan dapat dikatakan tidak valid. Untuk itu, dalam rangka ius constituendum, tiada jalan lain yang harus dilakukan untuk reformasi sistim remunerasi adalah dengan membuat Undang-Undang tentang Kepegawaian yang baru yang sunguh-sunguh merumuskan amanat konstitusi dan menggantikan Undang-Undang tentang Kepegawaian yang saat ini berlaku.

---

Civil servants, as a state apparatus have a big and an important role in the smooth organization and tasks of the government and national development. Their performance is claimed very high. Meanwhile, the award system as a reward for services rendered have been torrentialwith full life and wholeheartedly by them with no organized based onperformance (merit system) and are very impressed with the popular and the term ?PGPS? ( ?Pintar Goblok Penghasilan Sama? or "wise fool of the same"). To solve the problem, Indonesian government has been trying to reform the remuneration system. Since July 1 2007, Department of Finance of Republic of Indonesia has started to introduce a new remuneration system for its officials. The new remuneration system has implemented by limited and gradually in several ministries / agencies. The limited application of a new remuneration system has been caused discrimination due to the absence of justice in the implementation of policy for overall civil servants. In addition to the issue of fairness/justice in the implementation of the policy, there are many weaknesses in the implementation of the juridical application of these policy. This research tries to observe whether the new remuneration system for civil servants is well obeyed in accordance with law because of Indonesia as a country proclaiming itself as the Rule of Law or Rechtsstaat. This research is based on juridicalnormative, with the secondary data analysis and with the method of data processing and analysis by qualitative and descriptive-analytical and prescriptiveanalytical. Given the topic of this research related to the remuneration of the juridical analyzed, the theoretical foundation or framework of thought is based on the hierarchy of needs and theory of justice. This research produced some findings. First, the mandate of the Constitution require the remuneration system should be able to provide and create the prosperity which is proper and justice has not been realized well. Second, the regulations which set the remuneration system does not assert that the rules-based remuneration system performance. Third, the formulation of norms and norm validity of regulations made as a legal basis of the policy about reformation of the remuneration system is not compliance the principles of law and it can be said is invalid. Therefore, in order ius constituendum, there is no way that should be done to reform the system of remuneration is to make a new Act on civil servant or officialdom Act (Undang- Undang Kepegawaian) that compliance to constitution and replacing the old Act."

"Tesis ini membahas pencitraan pegawai negeri sipil (PNS) era reformasi, sebagaimana tercermin dalam buku Catatan Parno PNS Gila (2011) karya Yulius Haflan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan cultural studies dengan menerapkan strategi trans-coding sebagai salah satu mekanisme representasi untuk menganalisis teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks masuk ke dalam sistem representasi citra PNS dominan dan mengalami perubahan dan perluasan dimensi sehingga membentuk makna dan citra baru. Pencitraan PNS dalam teks masih membawa citra yang sudah populer di masyarakat namun juga membentuk citra baru. Citra populer yang masih ditampilkan, yaitu: patuh, berdedikasi, gaji kecil, dan budaya kerja yang buruk. Citra yang baru meliputi gigih dan gagap teknologi. Pencitraan tersebut disampaikan dalam bahasa yang komunikatif dan penuh humor, yang merupakan cara efektif untuk memberikan pemahaman sekaligus menghibur pembaca.

---

This thesis focused on the image of civil servants in reform era, as reflected in the book of Catatan Parno PNS Gila (2011) written by Yulius Haflan. This research is based on a qualitative research, using the cultural studies approach and applying the trans-coding strategies, as one of the representation mechanisms, to analyze texts. The result of the research shows that the text entered the representation system of dominant image of the civil servants and makes changes and expansion of dimensions so that it constructs new meanings and images. The images of civil servants in the text still carry the public's popular images but at the same time it also constructs several new images. The popular images that still exist consist of obedient, dedicated, civil servant with low income and low performance work culture, while the new images include persistent attitude and technology illiterate. Those images are delivered in a communicative and humorous way, an effective way to convey ideas and to entertain the readers."