Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Jaria Johanes Bosko LimbongProgram : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Analisis Penerapan Konsep Green Hospital Di RSUD EmbungFatimah Batam.Konsep Green Hospital saat ini berkembang menjadi pendekatan sisi baru dalampengelolaan Rumah Sakit. Green hospital merupakan bagian dari suatu gerakanglobal secara umum yang dikenal dengan Green Building. Pemanfaatan sumberdaya air, energi, material alam yang merupakan kebutuhan terus menerus bagikebutuhan operasional Rumah Sakit perlu dilandasi prinsip eco-efficiency. Belumadanya panduan di Indonesia yang disusun oleh pemerintah dalam menerapkankonsep Green Hospital. Pencapaian dari upaya RSUD Embung Fatimah Batamdalam menerapkan konsep Green Hospital dipengaruhi oleh sumber daya yangdimiliki oleh rumah sakit yaitu kebijakan manajemen puncak, tenaga, biaya danstandar prosedur operasional.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif,metode penilaian dengan melakukan pengukuran penilaian terhadap kriteria GreenBuilding yang mengacu pada standar nasional Greenship GBCI dengan sistemIndonesia GBCI . Tahapan yang dilakukan adalah eksplorasi, yaitu pengumpulandata secara terfokus, melalui wawancara kepada Direktur RSUD Embung FatimahBatam, serta dilakukan juga observasi dari implementasi Green Hospital.RSUD Embung Fatimah Batam dapat memenuhi total poin nilai 48 atau 41 darimaksimal 117 poin nilai dari total kriteria yang dipersyaratkan dalam Greenship.Berdasarkan perolehan nilai tersebut maka sesuai dengan peringkat GreenshipGBCI, gedung RSUD Embung Fatimah Batam mendapatkan peringkat Bronze Perunggu . Beberapa keunggulan yang sudah dimiliki oleh RSUD EmbungFatimah Batam diantaranya adalah sudah mempunyai Panduan mengenai DampakRenovasi atau Pembangunan, Penanganan Komplain/Pemeliharaan/PerbaikanSarana dan Prasarana, SPO mengenai Manajemen Air Bersih dan SPO mengenaipengelolaan limbah. Untuk dapat meningkatkan peringkat Greenship GBCI, RSUDEmbung Fatimah Batam perlu melakukan diantaranya menyediakan saranatransportasi umum, menambah luasan ruang terbuka hijau, mengganti lampudengan lampu hemat energi serta mencoba menggunakan teknologi panel surya solar cell .Kata kunci : Green Building, Green Hospital, Penilaian, Sustainability,Manajemen Kinerja, Manajemen lingkungan, Ramah lingkungan.

---

ABSTRACTName Jaria Johanes BoskoLimbongStudy Program Magister of Hospital AdministrationTitle Analysis of Green Hospital Concept Application InRegional Hospital Embung Fatimah Batam .The concept of Green Hospital is currently developing a new approach in themanagement of the Hospital. Green hospital is part of a global movement whichis generally known as the Green Building. Utilization of water resources, energy,material nature is a continuous need for the operational needs of the hospital, theyshould based on the principles of eco efficiency. There is no guidelines in Indonesiaorganized by the government in implementing the concept of Green Hospital.Achievement of Embung Fatimah Batam Hospital in applying the concept of GreenHospital, influenced by the culture that developed, top management policies,human resources, costs and standard operating procedures.The method used is a qualitative and quantitative approaches, methods ofassessment by measuring the assessment of the Green Building criteria are basedon national standards system Greenship GBCI with Indonesia GBCI . Steps beingtaken is the exploration, namely data collection focused, through interviews to theDirector of Regional General Hospital Embung Fatimah Batam, as well as do alsothe observation of the implementation of the Green Hospital.Regional General Hospital Embung Fatimah Batam total point value of 48 or 41 of the maximum 117 points from the total value of the required criteria inGreenship. Based on the value of the acquisition in accordance with the rankingGREENSHIP GBCI, Regional Hospital Embung Fatimah Batam building getBronze rank. Some of the advantages possessed by Regional Hospital EmbungFatimah Batam include already has Guidelines on Impact renovation orconstruction, Complaint Handling Maintenance Repair Facility andInfrastructure, standard operating procedure of clean water management andstandard operating procedure of waste management. To be able to improve theGreenship GBCI ranking, Regional Hospital Embung Fatimah Batam need to dothem to provide public transportation, area of an open green space, replace thebulbs with energy saving lamps as well as trying to use the technology of solarpanels solar cell .Key words Green Building, Green Hospital, Assessment, Sustainability,Performance Management, environmental management, environmental friendly."

"RSUD Embung Fatimah, mulai mengembangkan dan menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) sejak awal tahun 2021. Evaluasi di akhir tahun 2022 menunjukkan penggunaan RME di poliklinik unit rawat jalan masih diangka 50%, dan hingga saat ini pencatatan rekam medis pasien dilakukan secara elektronik juga berbasis kertas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan RME dari perspektif profesional kesehatan yatu dokter dan perawat yang bekerja di unit rawat jalan RSUD Embung Fatimah serta bagaimana efektivitas penggunaan RME dari karakterisitik individu (usia, jenis kelamin, profesi, kemampuan komputer dan pernah pealtihan) persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas RME dan dukungan manajemen/IT. Metode: Penelitian studi kasus dengan metode cross sectional ini melibatkan 57 responden (dokter dan perawat) yang mengisi kuesioner dengan skala Likert, ditunjang dengan wawancara semi terstruktur terhadap 4 orang informan dari manajemen rumah sakit untuk mengkonfirmasi informasi lebih lanjut terkait hasil yang diperoleh dari kuesioner. Hasil: Mayoritas responden adalah perawat berusia diatas 30 tahun, dan berjenis kelamin perempuan. Hampir seluruh responden memahami komputer, namun hanya sebagian kecil yang sudah pernah pelatihan terkait rekam medis elektronik. Sebanyak 56,1% responden setuju bahwa RME bermanfaat dalam hal integrasi, akurasi dan akses informasi yang diberikan. 64,1% responden setuju bahwa RME mempermudah pekerjaannya dan menilai bahwa kualitas sistem RME adalah baik dari segi kecepatan dan keakuratan informasi maupun tampilan yang dimunculkan. Namun 52,6% menilai bahwa dukungan manajemen dan IT masih perlu ditingkatkan terutama terkait pengadaan infrastukrut dan pelatihan formal penggunaan RME. Kesimpulan : Persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas RME dan dukungan manajemen/IT dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan RME.

---

Since 2021 electronic medical records has been implemented in RSUD Embung Fatimah. End of 2022, utilization rate of EMR in outpatients unit was 50%. Until now the medical records are done electronically and  paper based. This study aims to determine the effectiveness of using RME from the perspective of health professionals (doctors and nurses) who work in the outpatient unit of Embung Fatimah Public Hospital and how the effectiveness of RME from individual characteristics (age, gender, profession, computer skills and training) perception usefullness, perception ease of use, RME quality and management/IT support This case study using cross-sectional method involved 57 respondents (doctors and nurses) who filled out a questionnaire with a Likert scale, supported by semi-structured interviews with 4 informants from hospital management to confirm further information regarding the results obtained from the questionnaire. Majority of respondents were nurses aged over 30 years, and female. Almost all respondents understand computers, but only a small number have had training related to electronic medical records. As many as 56.1% of respondents agree that RME is beneficial in terms of integration, accuracy and access to the information provided. 64.1% of respondents agree that RME makes their work easier and considers that the quality of the RME system is good in terms of speed and accuracy of the information and display that appears. However, 52.6% considered that management and IT support still needed to be improved, especially in relation to infrastructure procurement and formal training in the use of RME. Perceived usefulness, perceived ease of use, quality of RME and management/IT support are needed to increase the effectiveness of using RME."

"Pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB yang dilakukan oleh RSUD Embung Fatimah Batam dilakukan dengan mengadakan tender. Dengan diadakan pengadaan secara tender, diharapkan pemerintah bisa mendapatkan barang dengan spesifikasi yang baik namun dengan harga yang se-efisien mungkin. Namun ternyata KPPU menemukan praktek persekongkolan tender yang diatur oleh seseorang yang berperan sebagai seorang koordinator tender kolusi. Skripsi ini membahas dan menganalisis tanggung jawab Koordinator Tender Kolusi atas tindakannya yang menyebabkan terjadinya persekongkolan tender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa maupun mengadili koordinator tender kolusi ini terkait kedudukanya yang bukan merupakan pelaku usaha. Kewenangan KPPU terbatas pada pemberian rekomendasi kepada Polisi atau jaksa untuk memeriksa koordinator tender kolusi secara pidana. Selanjutnya koordinator tender kolusi dapat dikenakan sanksi berupa tindak pidana korupsi oleh Polisi dan Kejaksaan.

---

Procurement of medical equipment, health, and family planning conducted by Embung Fatimah Hospital Batam done by holding a bidding procurement. With organized bidding procurement, the government is expected to be able to get the goods with good specifications but with prices as efficiently as possible. But apparently the Commission finds bidding conspiracy practices governed by someone who acts as a bidding coordinator collusion. This paper discusses and analyzes the Bidding Coordinator responsibility for his actions that led to collusion, bid rigging occurrence. This research is a normative juridical using secondary data.

These results indicate that the Commission is not authorized to investigate or prosecute the coordinator of this collusion related it‟s status which is not a business actor. The authority of the Commission is limited to the provision of recommendations to the police or the prosecutor to examine the Bidding Coordinator Collusion by criminal law. Furthermore, the coordinator of the tender collusion may be liable to corruption by police and prosecutors."

"Pandemi yang terjadi cukup memberikan dampak terhadap pelayanan yang diberikan. Beragam tantangan yang harus dihadapi antara lain penyesuaian sumber daya seiring dengan pertambahan kasus pasien COVID-19, pemberian perlindungan ekstra terhadap tenaga kesehatan hingga tantangan ekonomi. Adapun kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap rumah sakit terkait mutu layanan menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 yaitu mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien yang aman, bermutu, tidak diskriminatif, dan efektif. Selain itu, mampu membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Mengacu pada landasan diatas, sejak tahun 2016 rumah sakit telah menjalankan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar dengan tujuan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan yang prima. Agar program tersebut berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan perencanaan anggaran yang matang hingga realisasi yang tepat dengan mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi. Penyerapan anggaran masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh RSUD. Pada tahun 2019, terjadi penyerapan anggaran yang relatif rendah pada program peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar, yaitu hanya sebesar 29,09%. Hal ini berdampak pada penurunan alokasi anggaran tahun 2020 sebanyak 99,7% yaitu menjadi Rp3,450,000. Dengan alokasi anggaran yang sangat kecil ini pun anggaran tidak mampu diserap oleh RSUD, yang sampai saat ini belum diketahui penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2019 dan 2020. Padahal alokasi dan penyerapan anggaran pada program ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor yang menjadi pemicu rendahnya penyerapan anggaran pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar tahun 2019 dan 2020 serta tindak lanjut perbaikan penyerapan anggaran untuk peningkatan mutu layanan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan design cross sectional. Hasil penelitian menggambarkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi disebabkan oleh belum adanya jadwal masing-masing kegiatan secara rinci sehingga kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal, RSUD belum melakukan analisis biaya manfaat (cost benefit) guna menunjang penetapan alokasi anggaran yang baik, belum memiliki prasyarat khusus bagi karyawannya yang ingin mengikuti pelatihan, belum memiliki modul khusus kegiatan untuk nakes dan non nakes, belum memiliki sistem aplikasi komputer yang terintegrasi serta belum optimalnya fungsi SPI dan dewan pengawas dalam pemantauan dan evaluasi anggaran.

---

The pandemic that occurred had quite an impact on the services provided. The various challenges that must be faced include adjusting resources in line with the increase in cases of COVID-19 patients, providing extra protection for health workers to economic challenges. As for the obligations that must be owned by every hospital related to service quality according to Director General of Treasury Regulation Number 36 of 2016 and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 4 of 2018 namely being able to provide health services by prioritizing patient interests and safety that are safe, quality, non-discriminatory, and effective. In addition, able to create, implement, and maintain quality standards of health services provided. Referring to the basis above, since 2016 the hospital has implemented a Hospital Service Quality Improvement program according to Standards with the aim of realizing excellent service quality improvement. In order for the program to run smoothly, it requires careful budget planning to the right realization by prioritizing the principles of effectiveness and efficiency. Budget absorption is still a problem faced by RSUD. In 2019, there was relatively low absorption of the budget for the Hospital Service Quality improvement program according to standards, namely only 29.09%. This resulted in a decrease in the 2020 budget allocation by 99.7%, namely to IDR 3,450,000. Even with this very small budget allocation, the budget has not been able to be absorbed by the RSUD, which until now has not been identified as the main cause of the low absorption of the budget in 2019 and 2020. Even though the allocation and absorption of the budget in this program aims to guarantee the quality of health services provided. This study aims to determine the factors that trigger the low absorption of the budget in the 2019 and 2020 Standard Hospital Service Quality Improvement programs as well as follow-up actions to improve budget absorption to improve service quality. This research is descriptive analytic with cross sectional design. The results of the study illustrate that the low absorption of the budget that occurs is caused by the absence of a detailed schedule for each activity so that activities cannot run optimally, the RSUD has not carried out a cost benefit analysis to support the determination of a good budget allocation, does not yet have specific prerequisites for employees who wish to take part in training, do not yet have a special activity module for health and non-health workers, do not yet have an integrated computer application system and the function of the SPI and supervisory board is not yet optimal in budget monitoring and evaluation."

"Menurut World Health Organization (2007), sampah yang dihasilkan rumah sakit hampir 80% berupa sampah non-medis dan 20% berupa sampah medis. Limbah merupakan parameter penting dalam menentukan suatu rumah sakit dengan citra ramah lingkungan. Penerapan konsep Green Hospital merupakan bagian dari alasan mengapa rumah sakit perlu berubah menuju pada pemenuhan konsep industri pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasar dan masyarakat. Dalam pengelolaan sampah di RSUD Tarakan telah dipisahkan antara sampah medis dan non-medis. Untuk sampah non-medis, pengelolaannya belum terlaksana dengan baik yang disebabkan sarana dan prasarana tidak memadai dan prosedur tetap dalam pengelolaan sampah non-medis tidak direncanakan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya peraturan mengenai sistem pengelolaan sampah nonmedis melalui perumusan ulang Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah non-medis berdasarkan konsep Green Hospital. Penelitian pada sampah non-medis RSUD Tarakan dilakukan dengan pengukuran sampel (sampling) pada sampah gedung. Hasil sampling menunjukkan bahwa rata-rata timbulan gedung sebesar 1,7 kg/bed/hari atau 12,4 L/bed/hari dengan komposisi sampah non-medis terdiri dari 63,8% organik, 14,34% kertas, 10,62% plastik, 5,62% popok dan pembalut, 3,8% styrofoam, 0,63% karet, 0,51% kaleng, 0,41% kaca, 0,21% kain, dan 0,06% kayu. Perancangan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah non-medis meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pengangkutan akhir. Dalam pengolahan sampah, terdapat rencana penerapan pengomposan dan pemanfaatan sampah anorganik.

---

According to the World Health Organization (2007), hospital solid waste generated nearly 80% in the form of non-medical solid waste and 20% in the form of medical solid waste. Waste is a major parameter in determining a hospital with environmentally friendly image. The application of the concept of Green Hospital is part of the reason why hospitals need to change towards the fulfillment of the concept of healthcare industry according to market needs and the community. In waste management in Tarakan Hospital had separated between the medical waste and non-medical. For non-medical waste, the management has not done well due to inadequate infrastructure and procedures remain in the non-medical solid waste management is not well planned. Therefore, standard of non-medical waste management system is required byreformulatinga Standard Operating Procedure (SOP) of non-medical solid waste based on the concept of Green Hospital. Research on non-medical solid waste Tarakan Hospital performed with sample measurement on building waste. Based on the results of measurements, the rate of generation of hospital building is 1,7 kg/bed/day or 12,4 L/bed/day with nonmedical solid waste composition consisted of 63,8% organic, paper 14,34%, 10,62% plastic, 5,62% diapers and pads, 3,8% styrofoam, rubber 0,63%, 0,51% tin, 0,41% glass, 0.21% textile, and 0.06% wood. Designing Standard Operating Procedure (SOP) for non-medical solid waste management includes storage, collection, transfer, transportation, treatment, and final disposal. There are two plans for non-medical solid waste treatment, it is composting and utilization of inorganic waste."

"ABSTRAKDi era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, Rumah Sakit dipicu untuk beroperasi secara efisien, efektif dan bermutu tinggi. Keberhasilan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan sangat tergantung pada pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit. Rumah Sakit Otorita Batam - Badan Pengusahaan Batam (RSOB-BP Batam) dalam operasionalnya mempunyai keterbatasan otonomi karena berbagai peraturan yang mengikat, sehingga berdampak pada kelancaran operasional pelayanan di Rumah Sakit. Penelitian yang bertujuan meletakkan posisi tingkat otonomi mengungkap bahwa Rumah Sakit mempunyai otonomi sebagian dalam aspek pembelian dan administrasi harian, sedang otonomi sangat terbatas dalam aspek manajemen strategis, keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini mengancam pertumbuhan, fleksibilitas dan sustainability Rumah Sakit dimana terdapat kebijakan nasional reformasi sistem pembayaran menggunakan INA-CBGs yang mengharuskan Rumah Sakit lebih fleksibel dan responsif pada kondisi yang ada. Kedepan Rumah Sakit harus lebih berperan responsif terutama dalam aspek keuangan, manajemen strategis dan SDM agar dapat bersaing dan kualitas layanan meningkat.

---

ABSTRACT

In the implementation of the National Health Insurance (JKN) in Indonesia, Hospitals are triggered to operate in efficiently, effectively and good quality off care. The success of the National Social Security System (SJSN) is highly rely on the health care delivery in the hospital. RSOB-BP Batam, as one of public hospitals, has limited autonomy in its operations due to tight regulations, that may impact on the services at the Hospital. The research aims to position the degree of Hospital autonomy. The study revealed that most of autonomy are in purchasing and administrative aspects (daily mattres), whlie very limited autonomy is found in aspecs of strategic management, financial aspecs and human resources (HR). This condition may threaten on the growth, flexibility and sustainability of Hospital since recent reform in providers payment system using INA-CBGs Hospital. Hospital should have a more role that allows the hospital to be responsive, especially in the aspects of finance, strategic management and human resources in order to compete and increase quality of health services."

"Di Rumah Sakit Awal Bros Batam selama bulan Oktober 2015 sampai bulan September 2016 ditemukan ada kejadian penundaan resep pasien yang berdampak pada kualitas pelayanan rumah sakit dan terjadi back order yang berdampak pada keuangan rumah sakit. Penulis ingin meneliti permasalahan yang terjadi untuk melakukan perbaikan dalam hal pengendalian persediaan farmasi di rumah Sakit Awal Bros Batam untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Peneltian ini merupakan penelitian riset operasional untuk menyusun model pengendalian persediaan farmasi. Model pertama, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis ABC pemakaian, analisi ABC investasi, dan ABC Indeks kritis, untuk mengetahui persediaan farmasi yang menjadi kelompok A, B dan C. Selanjutnya akan dihitung EOQ dan ROP, serta efisiensi TIC. Dilakukan wawancara mendalam dengan informan. Model kedua, metode Periodic Review System, Order up to level, didalam penelitian ini juga melakukan analisis 10 persediaan tertinggi berdasarkan ABC Investasi dan ABC pemakaian melalui penilaian average inventory, ITOR dan PNP pada rumah sakit Awal Bros Batam selama periode 12 bulan. Pada metode kedua ini diharapkan dapat menghindari terjadinya kelebihan stok farmasi dengan investasi tinggi yang dapat mempengaruhi cash flow rumah sakit. Pengendalian persediaan farmasi di Rumah Sakit Awal Bros Batam masih belum dilakukan dengan optimal, meskipun setiap bulan telah dilakukan analisa ABC Investasi dan menerapkan metode maksimal dan minimal stok yang sederhana. Penelitian ini, menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk Rumah Sakit Awal Bros Batam untuk dapat membantu pihak managemen dalam melakukan perbaikan pengendalian persediaan farmasi dan mengatasi permasalahan stock out di farmasi.

---

Prescription delays at Pharmacy Department services Awal Bros Batam Hospital during the month of October 2015 until September 2016 influences the impact on the quality of hospital services and going on back order ending with financial problems to Awal Bros Batam hospitals. The author wants to identify problems that occur for improving efficiency and effectiveness of services pharmacy inventory control at Awal Bros Batam Hospital and overall improving the quality of hospital services.

This study is an operational research study to develop a pharmaceutical inventory control models. The first model, in this study will be made use of ABC analysis, investment analysis ABC, and ABC critical index, to determine pharmaceutical supplies into groups A, B and C. Furthermore, will be calculated EOQ and ROP, as well as the efficiency of TIC. Conducted in-depth interviews with informants. The second model, the method Periodic Review System, Order up to the level, in this study also conducted an analysis 10 largest inventory investment by ABC and ABC average user through the assessment of inventory, ITOR and PNP on Awal Bros Batam hospital over a period of 12 months. In the second method is expected to avoid overstocking pharmaceuticals with high investments that may affect the cash flow of the hospital.

Pharmacy inventory control at Awal Bros Batam Hospital has not performed optimally, although every month have made the ABC analysis Investments and apply maximum and minimum stock method is simple. This research, produce policy recommendations for the Awal Bros Batam Hospital to help the management to improve ppharmacy inventory control and solve the problems in the pharmaceutical stock out."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui status budaya keselamatan pasien di RS Awal Bros Batam tahun 2016. Konsep yang digunakan adalah konsep budaya keselamatan pasien dari AHRQ 2004 yang diadopsi dari penelitian Puspitasari M. 2009, kemudian untuk perbaikan digunakan konsep keandalan sistem dari Marx D. 2010. Desain penelitian adalah sequential explanatory, menggunakan kuesioner AHRQ yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dilanjutkan dengan FGD untuk merumuskan upaya perbaikan dimensi lemah.Status budaya keselamatan pasien termasuk kategori budaya sedang, rerata persepsi positif 70,82. Kekuatan terbesar adalah pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan, umpan balik dan komunikasi tentang keselamatan pasien, keterbukaan komunikasi. Dimensi terlemah terutama pada staffing, respon non punitive terhadap kesalahan, serah terima dan transisi. Saran perbaikan dengan mengurangi tugas non core job, program retensi karyawan, hotline service internal, leader lead tracer, pelatihan investigator.

---

This study aims to analys the hospital of patient safety culture of Awal Bros Hospital Batam in 2016. The concept used was the concept of patient safety culture from AHRQ 2004 which is adopted from Puspitasari M. research 2009, then for improvement used the concept of system reliability form Marx D. 2010. The research design was sequential explanatory, used questionnaire from AHRQ which has been translated to Indonesia language, followed by FGD to formulate the weak dimension improvement effort.Patient safety culture status categorized into medium culture, average of positive perception 70,82. The greatest strengths are in organizational learning and continuous improvement, feedback and communication about patient safety, communication openness. Weaknesses are primarily in staffing, non punitive responses to errors, handover and transitions must be fixed immediately. Improvement suggestions by reducing non core job assignments, employee retention programs, hotline service internal, leader lead tracer, investigator training."

"Pada tahun 2016 sektor kesehatan menyumbang setidaknya 2 gigaton CO2 ke permukaan atmosfer atau setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 514 industri batu bara setiap tahun. Volume limbah dan emisi karbon ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan namun juga memicu terjadinya fenomena perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan ekosistem di seluruh dunia. Sebesar 57-71% emisi karbon yang berasal dari sektor kesehatan disebabkan oleh aktivitas rantai persediaan logistik, terutama pada pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Fungsi rumah sakit sebagai fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi pasien justru menjadi kontradiktif akibat produk sampingan dari kegiatan operasional pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan green procurement pihak rumah sakit dapat memastikan bahwa kegiatan perencanaan pengadaan hingga penentuan supplier mampu meminimalisir segala potensi kerusakan lingkungan yang berasal dari kegiatan produksi dan konsumsi sediaan farmasi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait faktor yang mempengaruhi pelaksanaan green procurement terutama pada sediaan farmasi sekaligus mengetahui potensi pengimplementasian praktik serupa pada rumah sakit di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review untuk mengidentifikasi faktor-faktor terhadap green procurement di rumah sakit melalui pencarian jurnal pada database ScienceDirect, ProQuest, Wiley, dan PubMed. Hasil penelitian dari 10 studi terinklusi menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan green procurement sediaan farmasi, yakni komitmen internal, hubungan kerja sama dengan supplier, total quality management (TQM), tekanan institusional, peresepan dan dispensing obat, serta manajemen sediaan farmasi yang tidak terpakai. Sementara itu di Indonesia sendiri pengadaan sediaan farmasi kini dilakukan secara daring melalui portal e-procurement yang difasilitasi oleh LKPP. Kebijakan pengadaan ini ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan era JKN dengan melaksanakan pengadaan obat secara lebih efektif dan efisien. Walaupun belum mencapai tahap green, adanya e-procurement pada sediaan farmasi merupakan langkah awal implementasi green procurement untuk mewujudkan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang aman untuk populasi manusia maupun lingkungan hidup.

---

The health sector contributed at least 2 giga tons of CO2 alone in 2016. This number is equivalent to emissions committed by 514 coal industries every year. The huge amount of waste as well as carbon emission and other greenhouse gasses (GHG) not only causes environmental pollution but also triggers climate change which threaten the sustainability of our ecosystem. The crisis brought WHO and other organization to build a new paradigm called low carbon healthcare or green hospitals as mitigation strategy to climate change. Unfortunately the efforts to implement each green hospital principles have not been carried out as holistic measure, which mostly happen in developing countries. Most hospitals only focused on certain practices, such as waste management, energy efficiency, water conservation, and green building. Meanwhile 57-71% of health sector carbon emissions are caused by supply chain activities, especially pharmaceuticals and medical devices. The healthcare facility can no longer provide a safe environment for patients due to its by-products from each operational activity. Through the implementation of green procurement, hospital can ensure that the planning up to supplier selection are able to minimize all potential environmental risk that comes from production and consumption activity of pharmaceutical products. This research was conducted to obtain information about factors that influence the implementation of pharmaceutical green procurement in hospital. Also this study aim to identify the chances for hospitals in Indonesia in order to adopt the said practice. Through literature review and data extraction from 10 included studies from Science Direct, ProQuest, Wiley, and PubMed the results showed that internal commitment, supplier collaboration, total quality management (TQM), institutional pressure, prescribing and dispensing of drugs, also management of unused pharmaceuticals as factors influences green procurement in hospital. Meanwhile the secondary data analysis shows that most of pharmaceuticals procurement Indonesian is now carried out online through a system called e-procurement. This platform is facilitated by LKPP in order to provide more sustainable healthcare service delivery in the era of JKN. Although there is still a long

way to go until we finally reach the ‗green‘ stage, the implementation of e-procurement marked the first step of green procurement adoption in Indonesia therefore making hospitals as safe healthcare facility not only for human, but also environment and the planet."

"Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya pasien batal yang berobat di rawat jalan Rumah Sakit Awal Bros Batam yang kemungkinan disebabkan oleh lamanya waktu tunggu,angkanya berkisar 4% bulan dari total kunjungan .Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya mutu pelayanan dan rusaknya performance Rumah Sakit.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mencari informasi dan mengetahui penyebab pasien lama menunggu dengan melakukan penelitian di sub unit yang terkait di unit Rawat Jalan yaitu observasi langsung,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sub unit yang berperan besar terhadap lamanya pasien menunggu adalah di sub unit Rekam Medis pada saat proses persiapan berkas file Rekam Medis dan pada penelitian ini didapatkan juga lama waktu masing-masing proses yang dilalui pasien sehingga dapat dijadikan pedoman standar waktu pelayanan rawat jalan Rumah Sakit Awal Bros Batam. Pada penelitian ini didapatkan bahwa sebagai unit Rawat Jalan yang terdiri dari sub unit-sub unit,maka diperlukan SOP yang mengatur secara keseluruhan sebagai satu kesatuan pelayanan yang ada di Rumah Sakit sehingga memudahkan untuk kordinasi dan evaluasi pelyanannya.

---

The background of this research is the number of patients who canceled outpatient in Awal Bros Hospital Batam which may be caused by long waiting periods, the figure ranges from 4% months of total visits. This can lead to reduced quality of service and destruction of hospital performance.The study was a qualitative study that aims to seek information and find out the causes of long wait patients with conducting research in the relevant sub-units in the outpatient unit of direct observation, depth interviews and document review.

Based on the results, sub-units that contribute greatly to the length of patient waiting is the Medical Record subunits during the process of file preparation file Medical Records and in this study, too much time each process through which the patient so that it can be used as guidelines for standards of patient care time Initial Awal Bros Hospital Batam.

In this study it was found that as the Outpatient unit consisting of sub-unit of sub units, the necessary standard operating procedures that set a whole as a single unit to service at the Hospital, making it easier for coordination and evaluation of services."