Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Sistem Informasi Statistik Direktorat SIS merupakan unit kerja yang melayani bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi TIK di Badan Pusat Statistik. Laporan kinerja Deputi Metodologi dan Informasi Statistik tahun 2015 menyebutkan bahwa permasalahan yang terdapat di Direktorat SIS adalah tingkat pengetahuan sumber daya manusia SDM TIK masih terbatas dan tidak merata. Padahal salah satu misi BPS adalah membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Profesional berarti insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Saat ini pengetahuan di BPS masih melekat pada individu belum melekat pada unit kerja yang memerlukan pengetahuan tersebut. Jika terjadi perpindahan pegawai yang mempunyai pengetahuan tertentu di Direktorat SIS, bisa berdampak pada kinerja layanan TIK di BPS. Agar kinerja layanan TIK tidak bergantung pada individu tertentu, maka penting untuk Direktorat SIS mengimplementasikan manajemen pengetahuan dengan merancang sistem manajemen pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem manajemen pengetahuan di Direktorat SIS. Sistem manajemen pengetahuan ini dirancang menggunakan Soft System Methodology yang digabungkan dengan pemetaan pengetahuan dan proses manajemen pengetahuan Becerra-Fernandez. Organizational Culture Assessment Instrument OCAI digunakan untuk mengetahui budaya organisasi di Direktorat SIS. Penelitian ini menghasilkan sembilan aktivitas pada pembuatan model konseptual dan tujuh fitur system management pengatahuan

---

Directorate Statistical Information System SIS is a business unit that serves the line of Information, Communication, and Technology ICT in the Statistics Indonesia. The 2015 39 s performance report of the Deputy of Statistical Information and Methodology has stated that the problem contained in the SIS 39 s Directorate was limitation and uneven of the level of knowledge of ICT 39 s human resources. Whereas, one of the Statistics Indonesia 39 s mission is building the human being a professional, integrity, and mandate for statistical improvement. Professional mean that statistical human must have the capacity and capability required to produce quality statistics. Currently, knowledge in Statistics Indonesia is still attached in individual and not attached to the business units that require such knowledge. In case of personnel transfer who has specific knowledge in the SIS 39 s Directorate, could have an impact on the performance of ICT services in Statistics Indonesia. In order that ICT services 39 s performance is not dependent on particular individuals, it is important for the SIS 39 s Directorate to implement knowledge management with designing knowledge management system. This study aimed to design knowledge management system in the SIS 39 s Directorate. Knowledge management system was designed using Soft Systems Methodology combined with knowledge mapping and Becerra Fernandez 39 s knowledge management processes. Organizational Culture Assessment Instrument OCAI was used to determine the organizational culture at the SIS 39 s Directorate. This study resulted in nine activities in the construction of the conceptual model and the seven features of knowledge management system."

"Direktorat Sistem Informasi Statistik Direktorat SIS merupakan unit kerja yang melayani bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi TIK di Badan Pusat Statistik. Laporan kinerja Deputi Metodologi dan Informasi Statistik tahun 2015 menyebutkan bahwa permasalahan yang terdapat di Direktorat SIS adalah tingkat pengetahuan sumber daya manusia SDM TIK masih terbatas dan tidak merata. Padahal salah satu misi BPS adalah membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Profesional berarti insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Saat ini pengetahuan di BPS masih melekat pada individu belum melekat pada unit kerja yang memerlukan pengetahuan tersebut. Jika terjadi perpindahan pegawai yang mempunyai pengetahuan tertentu di Direktorat SIS, bisa berdampak pada kinerja layanan TIK di BPS. Agar kinerja layanan TIK tidak bergantung pada individu tertentu, maka penting untuk Direktorat SIS mengimplementasikan manajemen pengetahuan dengan merancang sistem manajemen pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem manajemen pengetahuan di Direktorat SIS. Sistem manajemen pengetahuan ini dirancang menggunakan Soft System Methodology yang digabungkan dengan pemetaan pengetahuan dan proses manajemen pengetahuan Becerra-Fernandez. Organizational Culture Assessment Instrument OCAI digunakan untuk mengetahui budaya organisasi di Direktorat SIS. Penelitian ini menghasilkan sembilan aktivitas pada pembuatan model konseptual dan tujuh fitur sistem manajemen pengetahuan.

---

Directorate Statistical Information System SIS is a business unit that serves the line of Information, Communication, and Technology ICT in the Statistics Indonesia. The 2015 39 s performance report of the Deputy of Statistical Information and Methodology has stated that the problem contained in the SIS 39 s Directorate was limitation and uneven of the level of knowledge of ICT 39 s human resources. Whereas, one of the Statistics Indonesia 39 s mission is building the human being a professional, integrity, and mandate for statistical improvement. Professional mean that statistical human must have the capacity and capability required to produce quality statistics.

Currently, knowledge in Statistics Indonesia is still attached in individual and not attached to the business units that require such knowledge. In case of personnel transfer who has specific knowledge in the SIS 39 s Directorate, could have an impact on the performance of ICT services in Statistics Indonesia. In order that ICT services 39 s performance is not dependent on particular individuals, it is important for the SIS 39 s Directorate to implement knowledge management with designing knowledge management system.

This study aimed to design knowledge management system in the SIS 39 s Directorate. Knowledge management system was designed using Soft Systems Methodology combined with knowledge mapping and Becerra Fernandez 39 s knowledge management processes. Organizational Culture Assessment Instrument OCAI was used to determine the organizational culture at the SIS 39 s Directorate. This study resulted in nine activities in the construction of the conceptual model and the seven features of knowledge management system."

"Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Untuk mengoptimalkan proses bisnis utama BPS dalam memproduksi data dan memberikan layanan data kepada pengguna dibutuhkan ketersediaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi (TI) yang berkualitas. Semua layanan TI di lingkungan BPS diharapkan dapat diberikan sesuai dengan target yang telah disepakati dalam Service Level Agreements (SLA). Namun kenyataannya, pada laporan yang didapatkan dari sistem informasi pusat layanan TI BPS, terdapat beberapa layanan TI yang waktu penyelesaiannya melebihi jatuh tempo atau target yang sudah ditetapkan. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya tingkat knowledge sharing pegawai dalam memberikan layanan TI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi knowledge sharing pegawai, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan knowledge sharing pegawai dalam layanan TI di Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS) BPS. Kerangka teoretis yang dirancang pada penelitian ini mengadopsi dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan dimensi individu, organisasi, dan teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, survey research dengan pendekatan metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk menyusun rekomendasi peningkatan knowledge sharing pegawai. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Partial Least Squares Structured Equation Model (PLS-SEM). Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor yang terbukti berpengaruh terhadap kemampuan pegawai dalam melakukan knowledge sharing di Direktorat SIS adalah self efficacy, personal expectation, social capital, IT utilization dan end user focus.

---

Badan Pusat Statistik (Central Bureau of Statistics) is non-departmental government institute of Indonesia that is responsible for conducting a statistical survey to provide data needs for governments, communities and private parties. Quality infrastructure and information technology (IT) services are needed to optimize BPS main business processes in producing data and providing data services to users.

All IT services in the BPS environment are expected to be provided by targets agreed upon in Service Level Agreements (SLAs). However, in reality, the reports obtained from IT service centre information system contained IT services whose completion time exceeded the predetermined time target. This problem is caused by the lack of level of employee knowledge sharing in providing IT services.

This study aims to analyze the factors that influence employee knowledge sharing and also provide recommendations for improving employee knowledge sharing capabilities in IT services at the Directorate of Statistical Information Systems (SIS) BPS. The theoretical framework designed in this study adopts from previous studies using individual, organizational, and technological dimensions.

This research is a case study research, survey research with quantitative method approach and qualitative method to develop recommendations for increasing employee knowledge sharing capabilities. Data collection was carried out through surveys and analyzed by Partial Least Squares Structured Equation Model (PLS-SEM) techniques.

Based on the results of the analysis, the factors that proved to influence the ability of employees to carry out knowledge sharing were self-efficacy, personal expectation, social capital, IT utilization and end-user focus."

"ABSTRAKPublikasi Daerah Dalam Angka DDA merupakan publikasi yang paling banyak diunduh oleh konsumen data. Hal ini menunjukkan DDA sebagai produk unggulan dari Badan Pusat Statistik BPS . Namun, saat ini masih ditemukan beberapa masalah pada publikasi DDA, antara lain waktu rilis yang tidak tepat waktu, ketidakkonsistenan data karena gangguan aliran data, dan pemeriksaan data yang tidak sistematik menyebabkan kesalahan pada tabel data. Pada tingkat top manager Kabid IPDS/Kepala BPS Kabupaten/Kota terdapat kesulitan dalam pengawasan kegiatan sedangkan pada level manajer Kasie DLS/Kasie IPDS membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pemeriksaan tabel data. Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Publikasi DDA dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna yang sudah terkumpul. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan mengacu pada System Development Life Cycle SDLC yang dimodifikasi sehingga tahapannya menjadi analysis dan design dengan menggunakan Unified Modeling Language UML . Pada sistem ini digunakan metode bottom-up untuk pengumpulan data sehingga konsistensi data antar wilayah dapat terjaga. Dari penelitian ini, dihasilkan sistem yang dapat mengirimkan notifikasi berkala dan dashboard kegiatan yang laporannya dapat dicetak setiap saat sehingga memudahkan pimpinan dalam pengawasan dan mendapatkan data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan oleh pimpinan yang dimaksud adalah penggantian data atau penghapusan tabel untuk data yang tidak tersedia serta perubahan strategi penjadwalan dan pegawai yang terlibat agar DDA dapat rilis tepat waktu dan data yang disajikan lengkap. Bagi level manajer, sistem dilengkapi dengan rule validasi yang dapat membantu pengecekan konsistensi dan kewajaran data sehingga mengurangi waktu dan resiko kesalahan pada saat pemeriksaan tabel data.

---

ABSTRACTRegional In Figures DDA is the most widely downloaded publication by data consumers. This shows the DDA as the flagship product of the Statistics Indonesia BPS . However, there are still some problems with DDA publication, such as improper release time, data inconsistency due to data flow interruption, and un systematic data checks causing errors in the data table. At the top manager level there is difficulty in supervision of activities while at the manager level takes a long time to perform the examination of data tables. In this study conducted an analysis on related documents and interviews with resource persons to obtain the needs of users. The system development methodology used refers to the modified System Development Life Cycle SDLC so that the stages become an analysis and design using Unified Modeling Language UML . From this research produced a system that can facilitate the leadership in supervision and get the data needed in decision making by means of periodic notifications and dashboard activities that report can be printed at any time. For the manager level, the system will reduce the time and risk of error when examining the data table. The system comes with a validation rule that can check the consistency and reasonableness of the data. In this system used bottom up method on data collection so that the consistency of data between regions can be maintained. The results of this study are expected to improve the quality of DDA publications so that will increase customer satisfaction data. "

"Tata kelola teknologi informasi (TI) merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi yang sedang melakukan transformasi digital dan menggunakan TI untuk mendukung proses bisnisnya. Dalam implementasi transformasi digital, BPS telah membangun Integrated Collection System (ICS). ICS merupakan sistem untuk mengumpulkan data multimode. Pengumpulan data multimode terdiri dari Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dan Acquisition of Administrative Data. Sistem ini mereformasi cara BPS mengumpulkan data menggunakan berbagai teknologi dan mengintegrasikan data. Namun, saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh BPS berkaitan dengan tata kelola TI pada pengelolaan ICS. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI pada ICS di BPS. Metode penelitian menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan instrumen penelitian yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumen organisasi. Data primer didapatkan dari tujuh responden pengelola ICS. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 8 proses yakni APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), dan MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) berada pada tingkat kapabilitas level 1 (initial), sedangkan 2 proses yaitu APO08 (Managed Relationships) dan BAI03 (Managed solutions identification and build) berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada BPS perbaikan tata kelola TI dalam konteks pengelolaan ICS yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019.

---

IT Governance is important for organizations that perform a digital transformation and use information technology to support their business processes. As an effort to carry out digital transformation, Statistics Indonesia (BPS) has built an Integrated Collection System (ICS), a system for multimode data collection through Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), and Acquisition of Administrative Data. ICS reforms the way BPS collects and integrates data using various technologies. Currently, there are several obstacles faced by the Statistics Indonesia with regard to IT governance of ICS.

The research method uses mixed method (qualitative and quantitative) with research instruments namely interviews, questionnaires, and organizational documents. Primary data were obtained from seven resource persons from ICS team members. Maturity level measurement show that there are 8 processes APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), and MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) at the capability level 1 (performed), whereas 2 processes APO08 (Managed Relationships) and BAI03 (Managed solutions identification and build) at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Statistics Indonesia for improving IT governance of ICS based on the best activities provided by COBIT 2019."

"Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti dalam melakukan tugas dan fungsi kelembagaan membutuhkan ketersedian data yang cepat dan akurat. Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan sistem informasi pengelolaan data perguruan tinggi sangat diperlukan terutama data perguruan tinggi yang bermasalah, saat ini pengelolaan yang dilakukan dengan cara manual yang disimpan kedalam file excel yang tentu saja mempunyai keterbatasan yang sangat banyak. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan dalam pengawasan proses dan permasalahan pada perguruan tinggi yang bermasalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan perancangan sistem informasi perguruan tinggi bermasalah yang dapat memenuhi proses bisnis yang ada.Dalam penilitian ini dilakukan perancangan Requirements sistem informasi yang memenuhi kebutuhan pengolahan yang ada saat ini. Perancangan ini menggunakan metode Rational Unified Process, dimana perancangan mengikuti workflow requirements dan dilakukan secara iteratif sebanyak 3 iterasi. Hasil penelitian berupa dokumen Requirement Artefact Set yang menjabarkan secara rinci kebutuhan dari sistem informasi pengolahan.

---

Directorate General of Institutional Affairs of Science, Technology and Higher Education in performing tasks and institutional functions requires the availability of data quickly and accurately. Along with the passage of time, the need for information systems of university data management is very necessary especially the data of colleges in violation. Currently, the management is manually stored into excel files which of course have a lot of limitations. This practice resulted in problems in the supervision of the process as well as the problems at the college in violation. To overcome these problems, it is required the design of information systems for problematic colleges that can meet existing business processes.This research used the design of requirements information system that meets the existing processing needs. This design employs the Rational Unified Process method, where the design follows the workflow requirements and is done iteratively as much as 3 iterations. The results of the study are the Requirement Artefact Set document that elaborates in detail the needs of the problematic college information system."

"Karya akhir ini dilakukan untuk memperoleh rancangan kebutuhan dari sistem informasi manajemen laboratorium di Badan Narkotika Nasional menggunakan metodologi rational unified process RUP . Rancangan kebutuhan yang sesuai kebutuhan, diharapkan dapat menghasilkan sistem informasi yang dapat mempercepat proses bisnis pelayanan pengujian laboratorium. Percepatan penyelesaian proses bisnis pelayanan pengujian laboratorium dapat membantu Balai Laboratorium Narkoba BNN dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji pelayanan.Perancangan dilakukan dengan mengikuti workflow pada disiplin business modeling dan requirement pada metodologi RUP.Hasil dari penelitian ini diperoleh pemodelan bisnis dan daftar kebutuhan, yang terdiri dari 3 business use case, 78 stakeholder request, 26 need, 33 feat, 38 SRS, 21 use cases, dan 17 supplementary spesification, yang akan diimplementasi pada sistem informasi manajemen laboratorium. Pada perancangan kebutuhan pada skala organisasi Balai Laboratorium Narkoba BNN dibutuhkan re-enginering/rekonfigurasi proses pada metodologi RUP agar lebih efisien.

---

This study was conducted to obtain the requirements design of the laboratory information management system at the National Narcotics Boards Republic of Indonesia using the methodology of rational unified process RUP . The design of appropriate requirements of the system is expected to generate information that can accelerate laboratory testing services business processes. Accelerate completion of laboratory testing service business processes can help Drugs Testing Laboratory in providing services in accordance with the promise of service.The design is done by following a disciplined workflow in business modeling and requirements on RUP methodology.The results of this study were obtained business modeling and list of needs, which consists of 3 business use cases, 78 stakeholder requests, 26 NEED, 33 FEAT, 38 SRS, 21 use cases, and 17 supplementary spesifications, which will be implemented in laboratory management information systems. In requirement designing in the organization 39 s on a scale of Drugs Testing Laboratory, National Narcotics Board Republic of Indonesia, needed re engineering reconfiguration processes on RUP methodology to be more efficient."

"Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN di Provinsi Riau, seperti pelayanan administrasi kenaikan pangkat, pindah instansi, cuti dan pensiun. Dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 diketahui bahwa pencapaian peningkatan pelayanan manajemen ASN pada tahun 2015 realisasi yang tercapai 52.21 dari target 82, sedangkan di tahun 2016 target diturunkan menjadi 60 dari sebelumnya 84 dengan mempertimbangkan rendahnya pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ditemukannya data pegawai yang tidak konsisten, proses layanan yang lambat, dan banyaknya berkas yang menumpuk. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada saat ini hanya berfungsi menyajikan data kepegawaian secara elektronik, akan tetapi belum menyediakan fitur-fitur untuk mendukung proses pelayanan sehingga layanan kepegawaian masih berjalan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi berupa perancangan Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Riau yang menyediakan fitur bagi ASN untuk mengajukan permohonan layanan ke BKD. Perancangan Sistem Informasi pada penelitian ini mengadaptasi metode pengembangan sistem SDLC yang dimodifikasi dan mengambil tahapan analisis dan desain. Pengumpulandata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang menghasilkan system request yaitu kebutuhan untuk membuat data lebih akurat dan konsisten, mempercepat proses layanan, dan dapat diakses secara online. Dari kebutuhan tersebut maka diturunkan menjadi fungsi-fungsi di dalam sistem yangkemudian dimodelkan menggunakan UML sehingga dihasilkan fitur pengajuan layanan secara online, verifikasi melalui sistem, mengelola permohonan, dan pengaduan layanan. Sedangkan tahapan desain dalam penelitian ini menghasilkan human computer intercation design, data management design dan physical architecture layer design yang dirancang sesuai requirement yang didapatkan. Hasil perancangan Sistem Informasi yang dibuat juga memiliki manfaat Business Process Automation BPA seperti form input data yang konsisten, serta penghitungan SKP dan angka kredit fungsional secara otomatis. Sistem juga akan memberikan Business Process Improvement BPI dengan fitur permohonan online sehingga tidak lagi melalui pencatatan di Petugas Administrasi, dan juga adanya notifikasi apabila dokumen persyaratan tidak lengkap diunggah maka tidak bisa melanjutkan permohonan sehingga tidak perlu mengantarkan berkas ulang. Sistem juga akan memberikan Business Process Reengineering BPR dimana ASN dapat mengajukan layanan secara online tanpa harus datang ke kantor BKD dan membawa banyak berkas. Selain itu juga sistem memberikan Business Process Oppurtunity BPO berupa tersedianya layanan pengelolaan permohonan oleh ASN pengguna layanan sehingga bisa memantau perkembangan permohonannya, dan juga fitur helpdesk yang memungkinkan ASN mendapatkan kemudahan pengaduan dan informasi yang lebih baik mengenai layanan kepegawaian.

---

The Regional Civil Service Agency BKD of Riau Province is a Regional Government Organization OPD that has duties and responsibilities in the service and management of Civil Servant ASN in Riau Province, such as administrative services promotion, relocation agency, leave and retirement. From the Riau Civil Service Agency Performance Report of 2016, it is known that the achievement of Civil Servant management service improvement in 2015 reached the percentage 52.21 from the target 82 , while in 2016 the target was reduced to the percentage of 60 from 84 previously, considering the low achievement in the previous year. The problems currently encountered are the inconsistency of employee data discovery, the slow of service process, and the number of files that accumulate in the office space. This is because the existing Human Resources Information System only serves to present employee data electronically, but has not provided features to support the service process so that the personnel service is still running manually. To overcome these problems required a solution in the form of Management Information System Civil Servant of Riau Province that provides features for Civil Servant to apply for service to BKD. Information System that Designed in this research adapted method of development of modified SDLC system and take step analysis and design. Data collection is done through interviews, observations and document studies that result in system requests ie the need to make data more accurate and consistent, speed up the service process, and can be accessed online. From these requirements, it is derived into functions in the system which are then modeled using UML resulting in online service submission features, system verification, application management, and service complaints. While the design stage in this study produces human computer intercation design, data management design and physical architecture layer design designed according to the requirements obtained. The results of the design of Information Systems created also have the benefits of Business Process Automation BPA such as consistent data input form, and calculation of SKP and functional credit numbers automatically. The system will also provide Business Process Improvement BPI with online application feature so that it is no longer through registration in the Administration Officer, and also notification if the incomplete requirements document is uploaded then can not continue the application so there is no need to deliver the file again. The system will also provide Business Process Reengineering BPR where ASN can apply online without having to come to BKD office and carry multiple files. In addition, the system provides Business Process Oppurtunity BPO in the form of availability of application management services by Civil Servant service users so that it can monitor the progress of the request, as well as helpdesk feature that allows ASN to get complaints ease and better information about the service personnel."

"Pengembangan bisnis PT AJN Solusindo membuat teknologi komunikasi yang digunakan untuk melayanai kebutuhan pelangan menjadi semakin beragam. Pengelolaan jaringan merupakan salah satu upaya yang dilakukan PT AJN Solusindo untuk menjaga performansi layanan. Penelitian ini diawali dengan masalah performansi layanan yang tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Pengelolaan jaringan yang ada dirasa belum cukup untuk membantu menjaga performansi layanan, karena penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang tidak optimal. Oleh karena itu, perlu dirancang infrastruktur teknologi informasi sistem pengelolaan jaringan yang dapat membantu perusahaan meningkatkan performansi layanan. Metodologi yang akan digunakan dalam perancangan infrastruktur teknologi informasi sistem pengelolaan jaringan adalah TOGAF ADM dan Service Oriented Architecture (SOA). Fungsi pengelolaan jaringan disusun mengikuti referensi fungsi pengelolaan FCAPS. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan, dan observasi terhadap proses bisnis dan kondisi infrastruktur teknologi informsi yang sedang berjalan. Penelitian ini menghasilkan rancangan infrastruktur teknologi informasi sistem pengelolaan jaringan yang memenuhi kebutuhan perusahaan untuk membantu meningkatkan performansi layanan.

---

Business development of PT AJN Solusindo makes communication technologies that are used to serve the needs of the customer, becoming increasingly diverse. Network management is one of the efforts made by PT AJN Solusindo to maintain service performance. This study begins with the issue of service performance that does not meet the target. Existing network management are still not enough to help maintain the service performance, due to the use of information technology infrastructure is not optimal. Therefore, the information technology infrastructure of network management system needs to be designed, so it supports company to maintain service performance. Methodology that will be used in the design of information technology infrastructure of network management system is TOGAF ADM and service oriented architecture (SOA). The network management functions are arranged to follow the reference model of FCAPS management functions. Methods of data collection are conducted through interviews with stakeholders, and observations of business processes and existing information technology infrastructure. This study provides the information technology infrastructure of network management systems design that meet the needs of the company to maintain service performance."

"Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit merupakan salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Timur yang telah mendukung pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) DKI Jakarta, yaitu dengan cara mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Saat ini RSKD Duren Sawit sedang dalam tahap penerapan keamanan informasi SIMRS berdasarkan ISO/IEC 27001. Hal tersebut selaras dengan adanya Peraturan Mentri Kominfo No.4 tahun 2016 tentang sistem standar manajemen pengamanan informasi untuk penyelenggaraan sistem elektronik. Namun berdasarkan hasil evaluasi indeks Keamanan Informasi (KAMI) dari Badan Siber dan Sandi Negara, penerapan keamanan informasi di RSKD Duren Sawit belum memenuhi standar keamanan informasi. Penyebab utama dari permasalah tersebut ialah belum adanya penerapan manajemen risiko yang belum mengacu pada standar keamanan informasi. Oleh karena itu, perlu adanya perancangan manajemen risiko keamanan informasi untuk SIMRS RSKD Duren Sawit. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005 sebagai panduan dalam merancang manajemen risiko serta mendukung konsep umum yang ditetapkan dalam ISO/IEC 27001. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data primer berdasarkan wawancara secara langsung di Bagian Pelaksanan SIMRS RSKD Duren Sawit. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menganalisis dokumen internal RSKD Duren Sawit terkait SIMRS. Penelitian ini menghasilkan 7 skenario risiko yang akan diterima (accept) dan 62 skenario yang akan dikontrol (mitigate). Rekomendasi kontrol disusun dengan mengacu pada ISO/IEC 27002. Berdasarkan penelitian ini dapat meminimalisir dampak kerugian bagi RSKD Duren Sawit. Selain itu, dapat meningkatkan keamanan informasi pada SIMRS RSKD Duren Sawit yang sesuai dengan regulasi pemerintah, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan pihak manajemen demi peningkatan layanan SIMRS RSKD Duren Sawit.

---

Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit is one of the hospitals in the East Jakarta area that has supported the development of the Regional Health Information System DKI Jakarta (SIKDA), by implementing the Hospital Management Information System (SIMRS). Currently RSKD Duren Sawit is in the stage of implementing information security SIMRS based on ISO/IEC 27001. This is in line with the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 4 of 2016 concerning the standard system of information security management for the implementation of electronic systems. However, based on the results of the evaluation of Indeks Keamanan Informasi (KAMI) from Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), the application of information security in RSKD Duren Sawit is not yet fulfilled information security standards. The root cause of these problems is because information security risk management does not refer to information security standards. Therefore, it is necessary to design an information security risk management for SIMRS RSKD Duren Sawit. This research uses the ISO / IEC 27005 framework as a guide in designing risk management and supports the general concepts from ISO / IEC 27001. Data collection will be divided into primary and secondary data. Primary data collection is based on direct interviews with Bagian Pelaksanan SIMRS RSKD Duren Sawit. Secondary data collection will be done by analyzing the internal documents of RSKD Duren Sawit related to SIMRS. This research produces 7 risk scenarios that will be accepted and 62 scenarios that will be controlled (mitigate). Control recommendations are prepared by referring to ISO/IEC 27002. Based on this research can minimize the impact of losses for the Duren Sawit RSKD. In addition, it can improve information security on the Duren Sawit RSKD SIMRS in accordance with government regulations and can be used as a material for consideration and management decision making for the improvement of SIMRS RSKD Duren Sawit service.

"