Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu yang dapat menyebabkan dapat dibatalkanya suatu akta Notaris adalah cacat kehendak yang salah satu alasannya dapat disebabkan oleh adanya penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang bersumber dari yurisprudensi. Keadaan pikun dalam kasus ini menjadi penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan perjanjian di hadapan Notaris yang dapat dibatalkan dikemudian hari dengan alasan kesehatan mental dan psikologis. Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Dari hasil penelitian ini, meskipun tidak terdapat bukti secara hukum yakni Penetapan Pengadilan yang menyatakan berada di bawah pengampuan, namun berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menujukkan bahwa secara faktual pada saat penandatangan PPJB Nomor 168 Sumarijah Yunus almh memang dalam keadaan pikun dan tidak mampu menentukan sendiri kehendaknya, sekalipun Sumarijah Yunus almh tidak berada di bawah pengampuan. Berdasarkan unsur-unsur serta syarat-syarat syarat adanya penyalahgunaan keadaan, keadaan pikun Sumarijah Yunus almh mengarahkan kepada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan yang berintikan ketidakseimbangan posisi tawar menawar negosiasi yang mana posisi Sumarijah Yunus almh lebih lemah dibandingkan dengan posisi Penggugat dikarenakan Penggugaat memanfaatkan keadaan Sumarijah Yunus almh yang sudah sangat tua yakni berusia 81 tahun dan dalam keadaan pikun untuk menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli No. 168 tanggal 24 Juni 2006.

---

One reason that may cause the annulment of the Notary Deed is defective will that one reason may be caused by the misuse of condition misbruik van omstandigheden derived from jurisprudence. Senility in this case is important so as not to cause legal uncertainty in the agreement making in front of the Notary that can be cancelled in the future by reason of mental and psychological health. The research method used is research literature by examining normative juridical library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials.

From these results, although there is no evidence legally the Court Decision which states are under guardianship, but based on the legal facts in the trial showed that in fact at the signing of the SPA No. 168 Sumarijah Yunus is in a state of senile and incapable determine their own free will, though Sumarijah Yunus not under guardianship. Based on the elements and terms provided that there is misuse of circumstances, senility Sumarijah Yunus almh leads to the misuse of condition because of the psychiatric excellence cored to imbalance of bargaining negotiations which position Sumarijah Yunus weaker than the position of the Plaintiff because Plaintiffs utilizing the condition of Sumarijah Yunus almh that is very old which is 81 year old and in the senility to sign the Deed of Sale and Purchase Binding No. 168 dated June 24, 2006."

"Dalam suatu pemberian kuasa mutlak kerapkali terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan, dimana salah satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan. Ironisnya, pemberian kuasa mutlak ini dibantu oleh dan dibuat dihadapan Notaris sebagai seorang pejabat pembuat dokumen yang otentik. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pelanggaran hukum dilakukan dalam suatu pemberian kuasa mutlak serta bagaimanakah konsekwensi hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris dengan adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam suatu pemberian kuasa mutlak. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan adanya wawancara dengan pihak yang berkompeten serta dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan secaradeduktif.Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa ciri khas suatu pemberian kuasa mutlak adalah bahwa pihak penerima kuasa dapat menguasai dan menggunakan objek kuasa serta melakukan segala perbuatan hukum yang secara hukum sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Prakteknya kuasa mutlak masih digunakan dengan mengaburkan maksud dari pemberiannya. Kewenangan Notaris dalam memberikan opini atau penyuluhan hukum akan menghindari adanya suatu kedudukan yang tidak seimbang serta indikasi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) diantara para pihak.

---

The use of absolute power of attorney is mostly related to misuse of circumstances in it, which is one party take the advantages of the weaknesses of another party. Ironically, the absolute power of attorney is helped by and made in the presence of Public Notary as a official authorized to make an authentic deed. So that at issue in this thesis how violations of the law conducted in a giving absolute power and how the legal consequences of the deed before a Public Notary with the misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) in a provision of absolute power. The research is done in the form of normative juridical using secondary data that is supported by the interviews with the competent authorities and analyzed qualitatively so as to produce a deductive conclusion.

Thus the conclusion of this research that the hallmark of absolute power is a gift that the recipient can master the power and authority to use objects and perform all legal actions that may be legally true can only be done by the authorizer. Practice the absolute power they used to obscure the intent of the gift. Notary authority in giving opinions or legal counseling will avoid an unbalanced position as well as an indication of misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) between the parties."

"Tesis ini membahas tentang Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai akibat pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris, serta implikasi dari pelanggaran jabatan Notaris tersebut terhadap pelaksanaan profesi Notaris sebagai Officium Nobile. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan tersebut mennyatakan tindakan Notaris yang tidak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menyebabkan dikenakannya sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan mengakibatkan penurunan persepsi terhadap martabat Notaris sebagai Officium Nobile. Seharusnya Notaris dalam masa pemberhentian sementara diblokir aksesnya ke akun online Notaris, serta memberikan tanda non aktif di kantor Notaris sebagai sanksi moral atas tindakannya, juga Surat Keputusan mengenai pemberhentian sementara tersebut segera diturunkan agar Notaris tidak dapat membuat akta selama masa pemberhentian, sehingga menimbulkan efek jera. Pula, apabila Notaris tidak menyanggupi tugas tambahan dari klien, sebaiknya Notaris menolak tugas tambahan tersebut. Apabila Notaris menyanggupi tugas tambahan, sebaiknya dibuat kontrak kerja sehingga terdapat bahwa Notaris telah menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan tersebut. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah melakukan sosialisasi berkala sebagai bentuk pembinaan dan memberikan buku saku, serta melakukan pembinaan bersama dengan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Pelapor sebaiknya mengajukan sanksi perdata maupun pidana ke pengadilan terhadap tindakan Notaris terlapor.

---

This thesis discusses the Implications of Notary / Official Certifier Of Title Deeds Actions that Do Not Fulfill the Obligation to Make Sale and Purchase Deed Based on the Binding Agreement of Sales and Purchase (Study of the Decision of the Board of Trustees of the Notary Center of the Republic of Indonesia Number: 03 / B / MPPN / VII / 2019). Notary Public is a respectable and noble position that must protect the interests of the community and maintain legal certainty. But in practice, often a mistake is made by a notary public. The problem in this case is the consequences of notary violations committed by the Notary, as well as the implications of the violation of the Notarys position on the implementation of the Notary profession as Officium Nobile. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method.

The results of the study can be concluded that Based on the results of the study of the Notary Central Board of Trustees' Decree, the notary actions that are not trustful, honest, thorough, independent, and impartial cause sanctions of temporary dismissal for 3 (three) months and result in a decrease in perception of the dignity of the Notary Public as a Officium Nobile. Notary in the period of temporary dismissal should be blocked access to the online account of the Notary, as well as giving an inactive sign at the Notary Office as a moral sanction for his actions, also a Decree on the temporary dismissal was immediately reduced so that the Notary could not make a deed during the dismissal period, causing a deterrent effect. Also, if the Notary does not undertake additional duties from the client, the Notary should refuse the additional tasks. If the Notary undertakes additional duties, a work contract should be made so that there is a Notary who has agreed to complete the additional work. The Regional Supervisory Council should conduct periodic socialization as a form of coaching and provide a pocket book, and conduct coaching together with the Honorary Board of the Indonesian Notary Association. Reporting parties should submit civil and criminal sanctions to the court against the actions of the reported Notary Public."

"Penelitian ini membahas kasus Notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris adalah dalam pembuatan kedua akta tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemilik objek tanah, dan dari pembuatan kedua akta tersebut terbit Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT lain. Sehingga, dari perbuatan Notaris ini menimbulkan kerugian terhadap pemilik objek tanah. Permasalahan yang diambil adalah mengenai dampak hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli dan Akta Kuasa Jual yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik objek tanah, serta tanggung jawab Notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Kuasa Jual yang dibuat secara melawan hukum sehingga mengakibatkan dampak hukum terhadap Akta Jual Beli. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut digunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris, metode analisis data kualitatif, dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Jual, dan Akta Jual Beli kekuatan hukum pembuktiannya menjadi akta batal demi hukum, karena dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli telah melanggar ketentuan pembuatan akta notaris sebagai akta autentik. Selain itu, Notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi perdata atau sanksi administratif. Saran yang dapat diberikan adalah dalam pembuatan akta notaris sebagai akta autentik, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus lebih hati-hati, cermat, dan saksama.

---

This study discusses the case of a Notary who has committed an unlawful act in the making of the Sale and Purchase Binding Agreement and the Selling Authorization Deed. The unlawful act committed by the Notary is that in the making of the two deeds, the deed was made without the knowledge of the owner of the land object, and from the making of the two deeds, a Sale and Purchase Deed was issued by another PPAT. Thus, the actions of this Notary cause losses to the owner of the land object. The problems taken are regarding the legal impact on the Sale and Purchase Deed made based on the Sale and Purchase Binding Agreement Deed and the Selling Authorization Deed made without the knowledge of the owner of the land object, as well as the responsibility of the Notary who made the Sale and Purchase Binding Agreement Deed of Selling Power of Attorney which was made against the law. thus resulting in a legal impact on the Sale and Purchase Deed. To answer these two problems, research methods are used in the form of normative juridical research, the typology of research used is explanatory, qualitative data analysis methods, and analytical descriptive research results. The results obtained from the research are the Sale and Purchase Binding Agreement Deed, Sales Authorization Deed, and Sale and Purchase Deed the legal force of the proof is to be null and void, because in making the Sale and Purchase Binding Agreement Deed and Selling Authorization Deed as the basis for making the Sale and Purchase Deed violated the provisions making a notarial deed as an authentic deed. In addition, the Notary who makes the Sale and Purchase Binding Agreement Deed and the Sale Authorization Deed can be held liable in the form of civil sanctions or administrative sanctions. Suggestions that can be given are in making a notary deed as an authentic deed, a notary in carrying out his position must be more careful, careful, and thorough. "

"Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta Jual beli Notaris/PPAT agar bisa didaftarkan. Sebagai akta otentik akta Notaris/PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatannya, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturanperaturan lainnya. Seorang Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang tidak melihat dokumen/surat aslinya dapat menimbulkan resiko baik terhadap akte itu sendiri maupun terhadap Notaris/PPAT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisa penelitian ini ternyata pembuatan akta jual beli tanpa melihat dokumen asli berakibat batalnya akta tersebut dan tuntutan gantirugi kepada Notaris/PPAT yang telah melakukannya.

---

The growing importance of the meaning of land to human life is now causing the ever increasing potential for conflicts or land disputes. The organized and neat law and land administration is required to prevent or avoid conflict dispute. Therefore, transfer of rights over land must be evidenced by the Notary / PPAT deed of sale and purchase to be registered. As an authentic deed, deed of Notary / PPAT must fulfill the procedures of manufacture, as determined by the laws and other regulations. A Notary/PPAT who don't see the original document/letter in the making of the deed of sale and purchase may pose a risk for both the certificate itself and the Notary/PPAT. This study is using the normative juridical method with the method of data analysis and the qualitative approach. The result of this study stated that the creation of the deed of sale and purchase without seeing the original document can end with the cancellation of the deed and the compensation claim for the Notary / PPAT who have done so."

"Perbuatan hukum dengan tujuan peralihan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan melalui jual beli yang kemudian dibuatkan akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataannya, terdapat Akta Jual Beli (AJB) dengan tujuan peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1869K/PDT/2022. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan AJB dengan tujuan peralihan hak atas tanah yang kemudian dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru. Untuk dapat memberikan penjelasan ekstensif terkait permasalahan utama tersebut maka dilakukan analisis tentang akibat hukum terhadap AJB peralihan hak atas tanah yang dibuat secara melawan hukum. Selain itu juga mengenai tanggung jawab PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap prosedur dalam pembuatan AJB peralihan hak atas tanah. Data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen pada penelitian doktrinal ini adalah berupa bahan-bahan hukum yang diperkuat dengan wawancara kepada narasumber dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan akibat hukum dari AJB yang diteliti seharusnya kedua AJB tersebut tidak dapat dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru karena tidak memenuhi persyaratan formil pembuatan AJB yakni dilakukan di hadapan PPAT yang berwenang dan PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap prosedur pembuatan AJB hak atas tanah diberikan sanksi baik secara administratif dengan pemberhentian secara tidak hormat, perdata dengan gugatan ganti rugi dan bahkan berpotensi diberikan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

One of the legal actions to transfer land rights can be carried out through sale and purchase, which is then made an authentic deed by a Land Deed Official (PPAT) authorized to transfer to the new right holder by the Government Regulation Number 24 of 1997 regarding Land Registration. However, in reality, there are Land Title Deeds made by unauthorized parties as found in the case of Supreme Court Decision Number 1869K/PDT/2022. The main problem discussed in this thesis is related to the tort of law in the process of making AJB in order to transfer land rights to new rights holders. To be able to provide an extensive explanation related to the main problem, an analysis is carried out on the legal consequencesof the Land Title Deed for the transfer of land rights made against the law In addition, it is also about the responsibility of the PPAT who violates the procedure in making AJB for the transfer of land rights. Secondary data obtained through document studies in this doctrinal research is in the form of legal materials reinforced by interviews with sources and then analyzed qualitatively. From the results of the research, it can be explained that although there are differences in the legal consequences of the AJBs studied, the two AJBs should not be transferred to the new right holder because they do not fulfill the formal requirements for making AJBs, which are carried out in the presence of an authorized PPAT and PPATs who violate the procedures for making AJBs of land rights are given sanctions both administratively with dishonorable dismissal, civil with compensation claims and even potentially criminal sanctions if they meet the elements in Articles 264 and 266 of the Criminal Code.

 

"

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan perjanjian simulasi yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kausa palsu. Permasalahan bermula dengan dibuatnya PPJB sebagai jaminan atas hutang piutang perseorangan dengan jaminan hutang berupa tanah seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris. Hasil penelitian menunjukkan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan suatu jaminan hutang berupa tanah dapat diberikan Hak Tanggungan dengan dibuatnya APHT dengan dilakukan perjanjian pokok terlebih dahulu. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan menggunakan data sekunder dengan pendekatan kualitatif untuk metode analisis.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian simulasi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum dan kelalaian yang dilakukan bagi pihak pembeli yang dirugikan mengakibatkan tidak berlakunya asas itikad baik bagi pembeli sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sehingga pembeli tidak dapat mendapat haknya kembali dengan kata lain perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.Sehingga penelitian ini memberi saran bagi Notaris yang hendak membuatan suatu perjanjian wajib menolak membuat akta sepanjang perbuatan atau keterangan yang disampaikan para pihak bertentangan dengan aturan hukum dan bagi para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian harus sepenuhnya paham akan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dan tidak mengedepankan kepraktisan dalam pembuatan perjanjian yang mengenyampingkan konstruksi hukum yang berlaku.

---

This thesis discusses the making of a simulation agreement, namely the Binding of Sale and Purchase Agreement (PPJB) with fake causes. The problem began with the making of the PPJB as collateral for individual debt with a guarantee for debt in the form of land should not be done by a notary. The results of the study showed that according to Law Number 4 of 1996 concerning Underwriting Rights, a debt guarantee in the form of land could be given by the Underwriting Right by making an APHT with the principal agreement being made first. This research method uses a normative juridical form of research and uses secondary data with a qualitative approach to the analysis method.

The results of the study concluded that the simulation agreement did not meet the legal requirements of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code and resulted in a null and void agreement and negligence for the injured party which resulted in the invalidation of good faith principles for the buyer in accordance with the provisions of SEMA Number 4 of 2016 can get their rights back in other words the agreement is considered to never exist, has no legal power and consequences, and has no execution power.

So this research provides advice for the Notary who wants to make an agreement must refuse to make a deed as long as the actions or information submitted by the parties are contrary to the rule of law and for those who want to do an agreement must fully understand the legal consequences of the agreement made and not prioritize practicality in making agreements that excludes the construction of applicable law."

"Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negarauntuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yangmenyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalampembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) terkait dengan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dalampembuatannya terlebih apabila kedua akta tersebut bertautan dengan perjanjiankredit. Dalam skripsi ini penulis mengkaji peran dan tanggung jawab Notaris danPPAT dalam pembentukan Akta Jual Beli dan APHT dan penerapan asas pradugasah (presumption iustae causa) dan asas kehati-hatian pada pelaksanaan tugasjabatan notaris dalam keadaan para pihak beritikad tidak baik, serta status dankedudukan kedua akta tersebut setelah diketahuinya adanya itikad tidak baik daripara pihak. Adanya itikad tidak baik dari para pihak merupakan suatu hal materiilyang tidak perlu dibuktikan oleh Notaris/PPAT, terhadap akta tersebut apabiladapat dibuktikan adanya cacat materiil di dalamnya maka akta tersebutberkedudukan sebagai akta dibawah tangan. Notaris/PPAT dalam pelaksanaantugas jabatannya perlu memperhatikan penerapan asas Praduga Sah dan Asas-Asaslainnya guna menjamin integeritas mereka dan terlebih memberikan perlindunganterhadap-nya.

---

Public Notary and Land Deed Official as Public Officers are authorized by the state

to make an authentic deed as set out in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004

for the Notary and PP 37 of 1998 for Land Deed Official as legal standing are often

confronted with issues relating to its role and responsibilities as the public officer

in the making of the Contract of Sale (AJB) and the Mortgage Deed (APHT) in

relation to false evidence provided by the parties in their making when that two

deeds are linked to a credit agreement. In this thesis the author examines the role

and responsibilities of the Notary and PPAT in the drafting of Contract of Sale and

Mortgage Deed and the application of Presumption of Legitimacy (Presumptio

Iustae Causa) and the principle of caution due to the performance of the public

notary and Land Deed Official in the event of adverse parties, as well as the status

and the second position of the deed after being aware of bad faith from the parties.

The existence of a bad faith by the parties is a material matter which the Public

Notary / Land Deed Official does not need to prove, if it can be proven that there

is a material defect that decrease is status as Authentic Deed to Privately Made

Deed. The Public Notary / Land Deed Ofccial in running it’s duties should consider

the application of the Presumption of Legitimacy and other Fundamentals to ensure

their integrity and provide extra protection amongst them."

"ABSTRACTHubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah Penyimpan Dana didasari oleh perjanjian pembukaan rekening yang memuat syarat dan ketentuan sebagai suatu perjanjian baku. Perlu disadari bahwa penggunaan perjanjian baku dalam industri perbankan sangat erat kaitannya dengan timbulnya penyalahgunaan keadaan dari pihak Bank sebagai akibat dari posisi tawar yang tidak seimbang antara Bank dengan Nasabah. Lebih lagi di era teknologi ini, berkembang pesatnya digital banking yang bersifat self-service, membuat pihak Bank dengan Nasabah dapat menyetujui suatu perjanjian baku digital tanpa adanya tatap muka langsung dengan Bank dan Nasabah. Hal ini dapat merugikan nasabah bila terjadinya kesalahpahaman dari apa yang dimaksud oleh Bank dalam perjanjian tersebut, atau bahkan dapat pula termuatnya penyesatan oleh Bank dengan berlindung dibalik asas duty to read. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perjanjian baku digital dalam pembukaan rekening Jenius pada Bank BTPN. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang akan menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa belum ada peraturan yang khsusus mengatur perjanjian baku digital melainkan masih tersebar dalam peraturan-peraturan seperti UU ITE serta PP PSTE disamping UUPK, POJK PKJK serta SEOJK PB. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada dasarnya Bank BTPN sudah mengupayakan terhindarinya kesalahpahaman dalam perjanjian baku digital yang dibuatnya tersebut. Namun demikian masih terdapat dua klausula dalam perjanjian baku digital pembukaan rekening Jenius yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP TIPB PDPN. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar kedua klausula dalam perjanjian baku digital tersebut untuk diubah dengan disesuaikan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam UUPK, POJK PKJK, SEOJK PB, serta PP TIPB PDPN.

---

ABSTRACTAbstractThe contractual terms between Bank and Depositary Customer is based on an account opening agreement that containing terms and conditions as a standard agreement. It should be recognized that the use of standard agreements in the banking industry is closely related to the abuse of the Bank rsquo s circumstances as a result of an unbalanced bargaining position between the Bank and the Customer. Moreover, in this era of technology, the rapidly expanding digital banking that is self service, enabling Banks and Customers to agree on digital standard agreement without face to face contact. This may be detrimental to the customer in the event of any misunderstanding of the Bank rsquo s true intention in the agreement, or may even contain misleading by the Bank by taking refuge behind the duty to read principle. Therefore, this thesis discusses the digital standard agreement in the opening of Jenius account at Bank BTPN. This thesis is a literature research that will deliver a descriptive research typology. This thesis found that there is no specific regulation about electronic digital standard agreement itself, but still scattered in the rules like UU ITE and PSTE beside UU PK, PP PKJK and SEOJK PB. In addition, this thesis found that basically BTPN has sought to avoid the misunderstandings in the digital standard agreement of opening the Jenius account, but there are still two clauses in the agreement that is not in accordance with the provisions in PP TIPB PDPN. Therefore the authors suggest that these two clauses in this digital standard agreement to be amended according to the the provisions contained in the UU PK, POJK PKJK, SEOJK PB, and PP TIPB PDPN."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko kosong yang telah ditandatangani para pihak di dalam rumah tahanan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan penyimpangan terhadap syarat materil dan syarat formil tata cara pembuatan akta jual beli. Berdasarkan hal ini, penulis bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab PPAT dan keabsahan pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian data sekunder yaitu norma hukum tertulis.Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 6 September 2011 Nomor : 982 K/Pdt/2011 yaitu akibat hukum dari tata cara pembuatan dan penandatanganan akta jual beli yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka PPAT harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana serta mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan akta jual beli tersebut dapat dibatalkan.

---

PPAT is a public official who is authorized to make authentic act on certain legal actions regarding land rights. As an authentic deed, deed of PPAT must meet PPAT deed procedures as determined by the laws and other regulations. In this case PPAT has made a deed of sale on the basis of who has signed a blank form of the parties in the house prisoners is an unlawful act and the deviation of the material terms and conditions of formal procedures for the manufacture of the deed of sale. Based on this, the author intends to examine and understand more about the responsibilities of PPAT and validity of the making of sale and purchase by PPAT. This study uses normative juridical approach, the research focuses on the study of secondary data is written legal norms.

Based on the results of the analysis of the case of Supreme Court of the Republic of Indonesia On 6 September 2011 Number: 982 K / Pdt / 2011 of the legal consequences of the procedure of making and signing the deed of sale that does not comply with the applicable regulations, the PPAT should be responsible for his actions that may be subject to administrative sanctions, civil penalties, and even criminal sanctions as well as lead to the certificate becomes invalid and legal defects that have no binding legal force and the deed of sale may be canceled."