Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pers yang saat ini telah berkembang menjadi pers media online ditinjau dari sudut pandang Negara demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pers serta menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus meliputi pertanggungjawaban pers media online melalui Dewan Pers Out Of Court Settlement sebanyak tiga kasus dan pertanggungjawaban pers media cetak melalui pengadilan sebanyak tiga putusan. Data-data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk kalimat sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara konsep kebebasan pers dengan konsep negara demokrasi ditemukan di dalam ketentuan BAB II yang meliputi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Pasal 5 dan Pasal 6 sehingga konsep kebebasan pers di dalam Undang-Undang No. 40 tentang Pers merupakan manifestasi Negara demokrasi. Filosofi terbentuknya undang-undang pers di Indonesia dapat dilihat dari tiga undang-undang pers yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 ditambahkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tidak menganut kebebasan pers oleh karena ada intervensi pemerintah yang berbeda dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang telah menganut pers bebas. Jika dihubungkan dengan perkembangan pers yang saat ini di media online, maka Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 lebih mengakomodir perkembangan tersebut kemudian diatur secara internal oleh Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Implementasi pertanggungjawaban pers di Indonesia dalam menyikapi pelanggaran pers yang telah berkembang dari media cetak dan elektronik menjadi media online dapat dilakukan melalui dua ranah. Ranah tersebut yaitu ranah hukum pidana dan perdata pengadilan dan ranah di luar pengadilan melalui Dewan Pers. Adapun mengenai pelanggaran pers media online sampai saat ini belum ada yang diselesaikan melalui pengadilan. Pelanggaran pers di media online diselesaikan melalui Dewan Pers.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about liability of the press, which now has developed into online media press, in the perspective of democratic states. The method of this research is normative, which is a study of the statues, legal literature, and law doctrine which relates to liabilities of the press. The study then used three approaches, viz, statute approach, historical approach, and case approach. Case approach includes online media press liability by Press Council Out Of Court Settlement followed by three examples of cases and print media press liability by court also followed by three cases. Subsequently, the obtained data is processed qualitatively and presented systematically. The result of study concludes that the relation between the concept of press freedom and the concept of democracy are found in the provisions of Chapter II which covers into Article 2, Article 3, Article 4, Article 5 and Article 6, so the concept of press freedom in the Act No. 40 of 1999 about Press is a manifestation of the democratic state. The philosophy of creating press act in Indonesia can be seen in three Acts about press, to wit Act No. 11 of 1966 added by Act No. 4 of 1967 and Act No. 21 of 1982 that does not apply the freedom of the press in consideration of government intervention, and it has different circumstances after the applicable of Act No. 40 of 1999 which has implemented the freedom of the press. If it is linked with the development of the press in the current online media, the Act No. 40 of 1999 has better accommodated these developments and then internally organized by the Press Council Regulation No. 1 Rule DP III 2012 on Guidelines for Cyber Media Coverage. The implementation of press liability in Indonesia, to grapple with press violation which has evolved from print and electronic media into online media, can be resolved by two spheres. The spheres are the criminal and civil law or by court and out of court settlement by the Press Council. In fact, none of the online media press violation has been resolved by the court so far. Violation of the press in the online media is only settled by the Press Council."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis secara normatif pelaksanaan Undang-undangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-undangNomor 40 Tahun 2002 tentang Pers dan membandingkannya dengan The SixthAmandement of United States of America sebagai dasar adanya pembatasanpeliputan di ruang sidang di Amerika Serikat. Peliputan ruang sidang yangdisiarkan secara langsung (live) merupakan fenomena baru yang makin marakterjadi di ruang sidang di Indonesia dan sedikit demi sedikit telah menyampingkankekuasaan kehakiman dalam ruang sidang. Dalam penelitian ini, teori yangdipakai adalah teori tentang negara hukum, teori tentang pers, dan teori tentangkekuasaan kehakiman. Metode analisis dengan membandingkan undang-undanglalu kemudian membandingkan tata cara peliputan di ruang sidang antaraIndonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistemperadilan Indonesia belum mengatur secara tegas tentang tata cara peliputan diruang sidang sebagaimana halnya di Amerika Serikat padahal keduanya adalahsama-sama negara demokrasi.

---

ABSTRACTThis study analyzed the normative implementation of Law No. 48 of 2009of Judicial Power toward Law No. 40 of 2002 of the Press and comparing it toThe Sixth Amandement of the United States of America as a basis for reportingrestrictions in the courtroom in the United States. Coverage in the courtroomwhich broadcast live is a new phenomenon that is increasingly rampant in thecourtroom in Indonesia and has set aside the judicial power in the courtroom. Inthis study, the theory used is the theory of the state law, the theory of the press,and the theory of judicial power. Methods of analysis by comparing the laws andthen compare the coverage in the courtroom between Indonesia and the UnitedStates. The research proves that the Indonesian justice system has not been setexplicitly about reporting procedures in the courtroom as well as in the UnitedStates even though both are equally democratic state."

"Skripsi ini membahas mengenai produk media liability insurance yang dipercaya dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan kebebasan pers bagi jurnalis di Indonesia. Permasalahan dalam skripsi menitikberatkan pada fakta semakin maraknya gugatan yang ditujukan kepada jurnalis karena pemberitaan yang dibuatnya, yang membuat profesi jurnalis tergolong high risk. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produk ini mampu memberikan perlindungan atas gugatan terhadap jurnalis, bentuk pengalihan risiko, dan hubungan hukum yang terkandung di dalamnya, serta membandingkan keberlakuannya di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa media liability insurance memberikan perlindungan non-litigasi berupa ganti kerugian terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh tertanggung, dengan opsi ruang lingkup pertanggungan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan tertanggung selama hal tersebut tidak dikecualikan untuk dipertanggungkan. Penelitian menunjukan bahwa keberlakuan media liability insurance membawa dampak positif bagi kebebasan pers bagi jurnalis di Amerika Serikat, sehingga Penulis menyarankan agar produk ini segera diterapkan di Indonesia karena mampu menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan calon tertanggung jurnalis serta kebebasan pers di Indonesia.

---

This thesis examines the media liability insurance product, which is thought to be a form of press freedom protection for journalists in Indonesia. The issue in this thesis is that more and more lawsuits are being filed against journalists as a result of the news they publish, classifying the journalist profession as high risk. The goal of this thesis is to determine how this product can protect journalists from lawsuits, the form of risk transfer, and the legal relationships contained therein, as well as to compare its validity in the United States. This research was written using a normative juridical research method with descriptive analytical research. The findings indicate that media liability insurance provides non-litigation protection in the form of compensation for third parties harmed by the insured, with options for the scope of coverage varying according to the insured's needs as long as it is not excluded from being insured. According to research, the use of media liability insurance has a positive impact on press freedom for journalists in the United States; therefore, the author recommends that this product be implemented immediately in Indonesia because it can be a good solution to improve the protection and welfare of prospective insured journalists as well as press freedom in Indonesia."

"Jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak serta-merta menempatkan pers dalam ruang kebebasan seutuhnya untuk menjalankan tugas jurnalistik. Pers tetap dihadapkan pada ancaman, baik dari luar maupun internal. Salah satu bentuk ancaman kemerdekaan pers itu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan dan mengajukannnya ke pengadilan. Undang-Undang Pers menyebutkan, sengketa pemberitaan dapat diselesaikan dengan mekanisme hak jawab ataupun hak koreksi. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan ke Dewan Pers untuk dicarikan jalan penyelesaian. Pada praktiknya, sejumlah pihak itu tidak hanya mempersoalkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tapi juga menyertakan dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers hanya bertugas untuk menyelesaikan persolan etik. Adapun dalil perbuatan melawan hukum lazimnya tidak menjadi objek pembahasan khusus dalam penyelesaian sengketa itu. Hal ini sering menjadi masalah ketika akhirnya mengadu tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan.

---

Guarantee the freedom of the press as stipulated in the Constitution and Act No.40 of 1999 on the Press (Indonesia Press Law) does not necessarily put the press in a room full freedom to carry out journalistic duties. The press remains faced with threats, both external (public) and internal (the press). One form of threats that press freedom is an objection from the parties who feel aggrieved over a reporting and take it to the court. Indonesia Press Law outlines that the dispute

can be resolved with the mechanisms news right of reply or the right of correction. If it is not met then the party who feels aggrieved can complain to the Press Council to find a way to completion. In practice, a number of parties who filed an objection against the press coverage was not only questioned the breach of the Press Law and the Code of Ethics of Journalism, but also included the argument of tort. News was considered against the law, but because it does not

adhere to the principles of journalism, also made without regard to decency, accuracy, and prudence. Press Council mandate granted by the Press Law only served to resolve the question of ethics. As for the argument of tort usually not is the object of specific discussion in the resolution of the dispute. This is often a problem when finally pitted continue the case to court."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang peran model panopticism Dewan Pers dalam pengendalian sosial kejahatan di media siber serta proses self regulation media siber. Melalui metode field research, peneliti mencoba menjelaskan model panopticism yang dibentuk atas adanya relasi antara Dewan Pers, Asosiasi Pers AMSI dan AJI serta Unsur Masyarakat dalam pengendalian berita kejahatan di media siber. Hasil menunjukkan empat ciri panopticism yang dimiliki oleh Dewan Pers, AMSI, AJI dan unsur Masyarakat berperan untuk terbentuknya regulation di media siber indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of panopticism model of Press Council in social control of crime in cyber media and the self regulation process of cyber media. Through field research method, the researcher tried to explain the panopticism model formed on the relationship between Press Council, Press Association AMSI and AJI and Elements of society in controlling crime news in cyber media.The results show four characteristics of panopticism possessed by the Press Council, AMSI, AJI and the elements of society that plays a role on the formation of self regulation in Indonesias 39 cyber media."

"Penelitian ini berusaha melihat penerapan peraturan dean pers dalam pembingkaian bunuh diri di media sebagai upaya pencegahan bunuh diri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Objek yang diteliti yaitu berita terkait bunuh diri yang dipublikasikan melalui media daring dengan sampel lima berita dari lima media yang berbeda, diambil dari Maret 2020 hingga Agustus 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media belum sepenuhnya menerapkan peraturan dewan pers terkait pemberitaan bunuh diri dan pemberitaan yang dilakukan belum berfokus pada upaya pencegaham bunuh diri.

---

This research tries to see the application of Press Council regulation about suicide coverage in media as suicide prevention. The method used is qualitative approach with framing analysis method developed by Robert N. Entman. The object under study is news articles about suicide published on online media with a sample of 5 news articles from 5 different media, taken from March 2020 to August 2020. The result of this study shows that media has not applied Dewan Pers regulation about suicide and the news coverage has not focused on suicide prevention."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pers media cetak terhadappemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik ditinjau dariUU Pers dan KUHP, hak jawab yang dilakukan oleh pers media cetak, danpemberitaan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas pradugatidak bersalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridisnormatif yang bersumber pada bahan pustaka atau data-data sekunder danwawancara terhadap narasumber sebagai penunjang data sekunder.Pertanggungjawaban pers menurut hukum positif di Indonesia terdapat duasistem yaitu sistem KUHP dan UU Pers. KUHP menganut sistempertanggungjawaban penyertaan dan sistem menurut UU Pers dapat dilihatberdasarkan UU lama dan baru. Berdasarkan UU lama yaitu UU nomor 11 tahun1966 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1967 dan UU No. 21tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, menganut sistempertanggungjawaban fiktif dan successif (urutan atau air terjun (water fallsystem)), sedangkan berdasarkan UU baru yaitu UU nomor 40 tahun 1999tentang Pers, memakai sistem pertanggungjawaban fiktif yang menempatkanbidang usaha dan bidang redaksi yang akan bertanggungjawab bila terjadi tindakpidana pers. Cara penyelesaian terhadap pemberitaan yang mencemarkan namabaik dapat dilakukan dengan menggunakan Lembaga Hak Jawab sebagaimanadiatur dalam pasal 15a UU No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-KetentuanPokok Pers dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers serta Pasal11 Kode Etik Jurnalistik. Terhadap efektifitas hak jawab ini terdapat duapandangan berbeda, pendapat pertama menyatakan Hak Jawab sifatnya alternatif,artinya walaupun Hak Jawab tidak digunakan namun pihak yang dirugikan tetaptidak kehilangan haknya untuk melakukan tuntutan pidana maupun perdata.Pendapat kedua menyatakan hak jawab wajib digunakan sebelum mengajukantuntutan atau gugatannya kepengadilan karena hak menggugat belum munculsebelum dilaksanakannya hak jawab. Dalam pers, asas praduga tidak bersalahbermakna tidak boleh menghakimi dalam semua kasus pemberitaan. Pers tidakboleh menyatakan seseorang bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yangtetap. Kewenangan pers dalam hal ini hanyalah terbatas pada penyampaian faktaatau kenyataan bahwa “menurut pengadilan” orang tersebut bersalah, namunstempel kesalahannya sendiri bukanlah dari pers.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibility of the news print media press thatindicated the existence of the offense libel in terms of the Press Law and thePenal Code, the right of reply a made by the print press and news which can becategorized as a violation of the presumption of innocence. The research methodused is normative which is based on library materials or secondary data andinterviews of the informant as supporting secondary data. Responsibility the pressby positive law in Indonesia, there are two systems, namely systems Penal Codeand the Press Law. Penal Code adopts the inclusion and responsibility systemsunder the Press Law can be seen by the old and new law. Under the old law,namely Law number. 11 of 1966 as amended by Act number. 4 of 1967 and Lawnumber. 21 of 1982 on Basic Provisions of Press, is adopting a fictitiousresponsibility and successif (sequence or waterfall (water fall system)), while thenew law is based on Law number 40 of 1999 on Press, using fictitiousresponsibility system that puts the field business and editorial fields that will beresponsible in the event of criminal offenses committed by the press. Howresolution against libel can be performed using Right of Reply Institutions asstipulated in article 15a of Law number. 21 of 1982 on Basic Provisions of Pressand Article 5, paragraph (2) of Law number. 40 of 1999 on Press and Article 11of the Code of Journalistic Ethics. The effectiveness of the right of reply, thereare two different views,The first opinion expressed Right of Reply of itsalternatives, meaning that although the Right of Reply is not used, but the injuredparty still does not lose its right to conduct criminal or civil charges. The secondopinion states the right of reply shall be used before submitting a claim or lawsuitto court for the right to sue has not appeared before the implementation of theright of reply. In press the presumption of innocence means should not be judgein all cases of the news. Press should not declare someone guilty before a courtdecision remains. The authority of press in this case is limited to the submissionof the fact or the fact that "according to the court" the person is guilty, but thestamp itself is not the fault of press"

"Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya trial by the press dalam pemberitaan mengenai kasus kopi ber-sianida yang dilakukan oleh poskotanews.com. Dalam melakukan pemberitaan mengenai kasus ini, poskotanews dipengaruhi oleh agenda setting dan nilai berita kejahatan yang dikemukakan oleh Yvonne Jewkes untuk menambah daya tarik dari sebuah berita. Penulis menggunakan analisis isi deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek dan karakteristik dari pesan yang terdapat dalam pemberitaan mengenai kasus kopi ber-sianida yang dilakukan oleh poskotanews.com. Hasil penelusuran pemberitaan poskotanews.com mengenai kasus kopi ber-sianida menunjukkan bahwa terdapat pemberitaan yang tidak berimbang dan cenderung menyudutkan Jessica Kumala Wongso yang menjadi tersangka tunggal dalam kasus tersebut. Hal ini memicu terjadinya praktik trial by the press terhadap Jessica dalam pemberitaan yang dilakukan oleh poskotanews.com.

---

The writing of this final project is aimed to explain how the process of trial by the press came to be on the news published by poskotanews.com regarding the cyanide coffee case. In publishing news regarding the aforementioned case, poskotanews is influenced by agenda setting and crime news values brought up by Yvonne Jewkes to add appeal on certain news. The author uses descriptive analysis aiming to describe various aspects and characteristics from the messages delivered by poskotanews.com on the news regarding the cyanide coffee case. Searches conducted on news published by poskotanews.com regarding the cyanide coffee found articles that are inconsistent and directly pointing to Jessica Kumala Wongso as the only suspect in the case. The aforementioned action led to the acts of trial by the press towards Jessica in the news published by poskotanews.com. "

"[Dewasa ini muncul berbagai kasus penuntutan mengenai pembukaan rahasia bank di ranah publik oleh Pers dan pembukaan informasi tersebut dianggap mengancam kepentingan negara. Pembukaan rahasia bank khususnya dalam hal ini yang dimiliki pejabat publik. Padahal seharusnya pembukaan rahasia bank tersebut merupakan tolak ukur bagi pengawasan masyarakat terhadap aparatur-aparatur negara yang melakukan tindak pidana seperti korupsi atau praktek pelanggaran hukum lainnya dan Pers muncul sebagai media yang mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam mengakses informasi bukan hanya Pers lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memiliki kesulitan dalam mendapatkan suatu informasi publik berkaitan suatu instansi pemerintahan atau pejabat-pejabat publiknya.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials., Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.]"

"Penelitian ini membahas tentang kemerdekaan pers pasca reformasi bebas dan bertanggung jawab dengan menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan perbadingan hukum. Bebas dimaksud yaitu pers bebas melakukan aktifitas jurnalistiknya sesuai dengan kaidah UU Pers, UU Penyiaran dan kode etik jurnalistik. Tanggung jawab yaitu kewenangan pemerintah mengawasi kemerdekaan pers salah satunya hak atas privasi. Lahirnya UU ITE salah satu kebijakan untuk melindungi hak atas privasi. Namun kehadirannya justru menghambat kebebasan pers dalam menyampaikan informasi khususnya terhadap aktifitas pejabat publik dan informasi publik yang menyimpang dan melanggar hukum. Dalam pasal 26 ayat (3) penghapusan informasi tidak relevan di pengadilan, pasal 27 ayat (3) sanksi pidana terhadap setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi memuat tentang pencemaran nama baik, dan pasal 40 ayat (2b) kewenangan pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik melakukan pencabutan akses informasi dan/atau dokumen elektronik memuat unsur melanggar hukum. Ketiga pasal tersebut memuat tentang pencemaran nama baik. Akibatnya pers yang mempunyai kewenangan menyiarkan informasi yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dengan mengacu pada pasal 5 ayat (3) dan pasal 2 dan 9 kode etik jurnalistik akan sangat rentan terkena UU ITE. Walau demikian pers juga harus mempunyai batasan yang tidak diskriminatif dalam menyampaikan informasi pribadi agar informasi tersebut tidak disampaikan secara sensasional dan hanya mengharapkan keuntungan. Olehnya itu penulis memberikan saran memperjelas kedudukan UU Pers sebagai lex spesialis dan memperkuat kewenangan Dewan Pers melakukan pencabutan informasi melanggar hak atas privasi yang bersifat sensasional dan hanya mencari keuntungan.

---

This research discusses the freedom of the press after free and responsible reform using normative analysis methods with both a statutory and comparative legal approach. Free means that the press is free to carry out its journalistic activities in accordance with the rules of the Press Law, the Broadcasting Law and the journalistic code of ethics. Responsibility, namely the government's authority to oversee press freedom, one of which is the right to privacy. The enactment of the ITE Law is a policy to protect the right to privacy. However, its presence actually hinders press freedom in conveying information, especially on the activities of public officials and public information that deviate and violate the law. In article 26 paragraph (3) the elimination of irrelevant information in court, article 27 paragraph (3) criminal sanctions against everyone deliberately distributing, transmitting and making accessible information containing defamation, and article 40 paragraph (2b) government authority and the electronic system operator shall revoke access to information and / or electronic documents containing elements of violating the law. The three articles contain defamation. As a result, the press which has the authority to broadcast information related to defamation with reference to article 5 paragraph (3) and articles 2 and 9 of the journalistic code of ethics will be very vulnerable to being exposed to the ITE Law. However, the press must also have non-discriminatory limits in conveying personal information so that the information is not conveyed sensationally and only hopes for profit. Therefore, the authors provide suggestions to clarify the position of the Press Law as a lex specialist and strengthen the authority of the Press Council to revoke information that violates the right to privacy which is sensational in nature and only seeks profit"